GUPPI MINTA DPR DAN DPD KAJI MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

Jakarta (GUPPI) – Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal, Ph. D menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPR dan DPD Periode 2024 -2029 yang telah dilantik sesuai dengan Keputusan KPU Hasil Pemilu 2024 pada Selasa, 1 Oktober 2024.    

“Atas nama DPP GUPPI saya ingin mengucapkan Selamat Mengemban Tugas Baru kepada anggota DPR dan DPD Periode 2024 – 2029. Saya berharap dan mendoakan selalu agar para wakil rakyat dapat mengemban amanah rakyat ini untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia.” kata Fasli Jalal.

Sebanyak 580 orang calon anggota DPR RI terpilih dan 152 orang calon anggota DPD RI terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang Hasil Pemilu 2024 Periode 2024 – 2029 dilantik sebagai wakil rakyat pada Sidang Paripurna 2029 di Gedung Nusantara MPR/DPR RI Senayan, Jakarta.

Salah satu anggota DPR yang dilantik adalah Rudianto Lalo dari Partai Nasdem Sulawesi Selatan.    

“Saya bangga dan bahagia ada Pak Rudianto Lalo, yang merupakan Ketua Ikatan Alumni Pesantren GUPPI Samata Kabupaten Gowa, ikut dilantik sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem Sulawesi Selatan,” ungkap Fasli Jalal.    

Menurut Fasli Jalal, para anggota DPR dan DPD adalah orang-orang hebat dan terpilih mewakili rakyat, karena itu mereka harus didukung, dikawal dan didoakan agar dapat mengemban harapan dan doa rakyat agar terus menjaga kesatuan dan kemajuan bangsa ini.    

“Dengan posisi DPR dan DPD yang sangat strategis ini maka kita berharap mereka dapat membawa bangsa Indonesia akan menjadi negara yang maju dan sejahtera seperti doa-doa kita selama ini, yaitu agar Indonesia menuju  baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur,” tambah Fasli Jalal.

Sama dengan periode DPR dan DPD yaitu 2024 – 2029.  Ia berharap agar sektor pendidikan menjadi perhatian serius bagi para anggota DPR dan DPD yang baru ini.   

“Sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius bagi para anggota DPR dan DPD. Hal ini karena pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas sehingga manusia Indonesia mampu mendorong inovasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bangsa,” ungkap Fasli Jalal.    

Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar yang harus segera direspon oleh para anggota DPR dan DPD yang baru.    

“Indonesia menghadapi tiga tantangan besar sekaligus peluang untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera. Pertama adalah mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Kedua, memastikan Indonesia memperoleh bonus demografi karena berlimpahnya angkatan kerja dibandingkan penduduk yang belum bekerja atau sudah selesai masa tugasnya. Ketiga, komitmen kita untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ungkap Fasli Jalal, yang juga merupakan Rektor Universitas YARSI Jakarta.    

Ia juga meminta agar DPR dan DPD mengkaji berbagai keputusan untuk mendukung iklim pendidikan Indonesia yang sesuai dengan tantangan zaman.    

“Kita berharap agar DPR dan DPD bisa mengkaji ulang dan merumuskan kembali manusia Indonesia. Untuk mengatasi ketiga tantangan itu, diperlukan SDM unggul, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab,” katanya.    

Selanjutnya, ia juga meminta agar anggaran pendidikan ditelaah agar didapat rasa kesetaraan dan keadilan.    

“Perlu dilakukan penelaahan APBN dan APBD bidang pendidikan guna memastikan perencanaan anggaran pendidikan yang terpadu, satu pintu, untuk memenuhi amanat UUD soal pendidikan yang harus dilaksanakan dalam satu sistem pendidikan nasional. Lalu, dipastikan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota,” tambahnya.    

Tak kalah penting, ia ingin memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan untuk program-program yang memperbaiki hasil belajar siswa dan anggaran pendidikan digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.    

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan anggaran yang diberikan langsung ke sekolah-sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan sekolah-sekolah yang hasil belajarnya belum baik agar tambahan anggaran ini bisa mendorong kualitas belajar siswa. Karena sekitar 55 persen APBN untuk pendidikan diberikan langsung ke kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia, perlu ada insentif dan disinsentif yang jelas dan penetapan indikator kinerja utama pemda dalam pencapaian peningkatan mutu pendidikan untuk mempertanggungjawabkan dana APBN yang diberikan langsung ke daerah itu,” harap Fasli yang pernah menjadi Pejabat Tinggi di Bappenas.    

Sebagai Ketua Umum GUPPI ia menegaskan bahwa GUPPI akan mendukung langkah-langkah DPR dan DPD secara kritis dan konstruktif.    

“Kita akan dukung langkah-langkah DPR dan DPD yang membangun masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas, maju dan sejahtera. Namun kami juga akan kritis apabila ternyata DPR dan DPD tidak sejalan dengan harapan rakyat Indonesia,” ungkapnya. (Tim Media GUPPI)