Kementerian Agama Harus Perkuat Kerukunan Umat Beragama sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Jakarta – GUPPI – Kementerian Agama diharapkan kembali focus memperkuat fungsi utamanya sebagai pembina kehidupan keagamaan setelah tidak lagi menangani urusan haji. Salah satu agenda yang dinilai mendesak adalah memperkuat kerukunan umat beragama sebagai fondasi ketahanan nasional dan persatuan bangsa, terutama dengan meningkatkan mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Syamsuddin, dalam diskusi di NMTC Ciputat, Jumat (3/7/2026), menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keamanan nasional tidak hanya diukur dari rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga dari hadirnya rasa aman bagi seluruh warga negara untuk menjalankan aktivitas, termasuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

“Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, perusahaan berani berinvestasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing,” ujar Presiden.

Syamsuddin menilai pesan Presiden tersebut sejalan dengan mandat konstitusional Kementerian Agama sebagai institusi yang bertanggung jawab membina kehidupan beragama di Indonesia.

“Selama ini perhatian publik terhadap Kementerian Agama lebih banyak tersedot pada penyelenggaraan ibadah haji. Padahal tugas kementerian ini jauh lebih luas, mulai dari pembinaan kehidupan beragama, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, pelayanan keagamaan, hingga menjaga kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama itu mengatakan, pengalihan pengelolaan haji semestinya dipandang sebagai kesempatan untuk mengembalikan Kementerian Agama pada khittahnya.

“Dengan berkurangnya beban operasional penyelenggaraan haji, Kementerian Agama memiliki ruang yang lebih besar untuk memperkuat fungsi-fungsi strategis yang selama ini menjadi mandat utamanya,” katanya.

Kerukunan sebagai Ketahanan Nasional

Syamsuddin menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan sekadar isu sosial-keagamaan, melainkan bagian penting dari sistem ketahanan nasional.

Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi global, meningkatnya kesenjangan ekonomi, tekanan terhadap daya beli masyarakat, hingga dinamika politik yang berpotensi memicu gesekan sosial.

“Sejarah menunjukkan bahwa konflik sosial sering berawal dari persoalan ekonomi atau politik yang kemudian berkembang menjadi konflik berlatar belakang identitas, termasuk agama. Karena itu negara harus hadir lebih awal membangun kohesi sosial melalui penguatan kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa Kementerian Agama memiliki pengalaman panjang membangun harmoni sosial melalui konsep Trilogi Kerukunan Umat Beragama, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Menurutnya, konsep tersebut tetap relevan untuk menjawab tantangan kebangsaan saat ini dan perlu dihidupkan kembali sebagai gerakan nasional.

“Kita tidak cukup hanya mencegah konflik. Yang lebih penting adalah membangun budaya dialog, saling menghormati, gotong royong, dan kerja sama antarkomponen bangsa sehingga kerukunan menjadi kekuatan sosial yang menopang stabilitas nasional,” katanya.

Karena itu dalam upaya memperkuat kerukunan, Syamsuddin meminta agar Kementerian Agama memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan keagamaan, baik madrasah, pesantren, sekolah keagamaan, maupun perguruan tinggi keagamaan.

Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, cinta tanah air, dan karakter kebangsaan kepada generasi muda.

“Investasi terbesar Kementerian Agama adalah membangun generasi yang religius sekaligus memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” ujarnya.

Sinergi dengan Kementerian Pertahanan

Syamsuddin juga mengusulkan agar Kementerian Agama membangun kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan kohesi sosial.

Menurutnya, pertahanan negara tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kekuatan sosial masyarakat.

“Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Karena itu sudah saatnya Kementerian Agama dan Kementerian Pertahanan membangun sinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam menjaga persatuan bangsa,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah memiliki Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang selama ini berperan sebagai pusat pengembangan kebijakan dan fasilitasi dialog antarumat beragama.

Karena itu, Syamsuddin mengusulkan agar PKUB diperkuat menjadi motor Gerakan Nasional Kerukunan Umat Beragama dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi keagamaan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat.

“PKUB harus menjadi pusat inovasi sekaligus pusat koordinasi gerakan kerukunan di Indonesia. Kerukunan tidak boleh berhenti sebagai program seremonial, tetapi harus menjadi gerakan nasional yang hidup di tengah masyarakat,” tegasnya.

Di akhir diskusinya, Syamsuddin berharap restrukturisasi kelembagaan Kementerian Agama menjadi momentum untuk memperkuat peran kementerian sebagai penjaga harmoni kehidupan beragama sekaligus perekat persatuan bangsa.

“Yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah Kementerian Agama yang kembali pada khittahnya, yaitu melayani kehidupan beragama, meningkatkan mutu pendidikan keagamaan, serta merawat kerukunan umat beragama. Jika fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, Kementerian Agama akan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat Indonesia di tengah berbagai tantangan global maupun domestik,” pungkasnya. (shol)