logo

Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

Ilustrasi : MI GUPPI Mammeso Gowa Sulawesi Selatan 

Mencari Anggaran Pendidikan yang Pro-Madrasah

Oleh: Agus Sholeh 

 

Bicara tentang anggaran pendidikan di Indonesia hampir selalu berujung pada angka 20 persen. Angka ini penting karena merupakan amanat konstitusi. Namun, persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan memastikan bahwa 20 persen anggaran negara telah dialokasikan untuk pendidikan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana anggaran tersebut dibagi, siapa yang menjadi sasaran, kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, dan apakah distribusinya telah memberikan keadilan bagi seluruh peserta didik.

Di sinilah persoalan madrasah perlu ditempatkan. Madrasah bukan lembaga pendidikan di luar sistem pendidikan nasional. Peserta didik madrasah adalah anak-anak Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan anak-anak yang belajar di sekolah. Mereka sama-sama membutuhkan guru berkualitas, ruang belajar yang layak, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, lingkungan belajar yang aman, serta kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.

Porsi 20 Persen

Secara kelembagaan, madrasah memang berada dalam ekosistem Kementerian Agama, sementara sekolah umum berada dalam ekosistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah. Perbedaan pengelolaan ini pada akhirnya berpengaruh terhadap cara kebutuhan pendidikan direncanakan, diusulkan, dan diperjuangkan dalam politik anggaran.

Persoalannya kemudian bukan sekadar apakah madrasah memperoleh anggaran atau tidak. Madrasah tentu memperoleh anggaran melalui berbagai program pemerintah. Persoalan yang lebih penting adalah apakah struktur dan mekanisme anggaran tersebut mampu memastikan kesetaraan hak peserta didik, sekaligus memberikan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Sebab, keadilan tidak selalu berarti membagi anggaran dalam jumlah yang sama. Madrasah di daerah terpencil, misalnya, bisa menghadapi persoalan guru, sarana prasarana, konektivitas internet, transportasi, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang jauh lebih berat dibandingkan madrasah di perkotaan. Demikian pula madrasah yang melayani masyarakat miskin membutuhkan dukungan yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan ekonomi relatif kuat.

Karena itu, prinsip yang semestinya digunakan adalah equity, bukan sekadar equality. Yang sama diperlakukan sama, sedangkan kondisi yang berbeda diperlakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan tantangannya.

Dari sini gagasan tentang anggaran pendidikan yang pro-madrasah perlu dimaknai secara tepat. Pro-madrasah bukan berarti madrasah harus memperoleh keistimewaan dibandingkan sekolah. Pro-madrasah berarti negara memastikan bahwa perbedaan status kelembagaan tidak menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan hak pendidikan peserta didik.

Layanan yang Setara

Selama ini, politik anggaran pendidikan masih sangat mudah dibaca berdasarkan sekat kementerian. Ketika anggaran dibahas, pertanyaan yang muncul adalah berapa pagu Kementerian Agama, berapa pagu Kemendikdasmen, berapa anggaran kementerian lain, dan bagaimana pembagian kewenangan antarlembaga. Padahal, dari sudut pandang anak dan orang tua, sekat tersebut sebenarnya tidak penting.

Anak yang belajar di madrasah tetap membutuhkan guru matematika yang kompeten. Ia tetap membutuhkan kemampuan membaca yang baik, penguasaan teknologi, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, layanan bimbingan, dan lingkungan belajar yang sehat. Kebutuhan itu tidak berubah hanya karena nama lembaganya madrasah.

Karena itu, politik anggaran pendidikan perlu bergeser dari budget follows bureaucracy menjadi budget follows educational needs. Anggaran semestinya mengikuti kebutuhan pendidikan, bukan semata-mata mengikuti garis organisasi kementerian.

Cara pandang ini penting karena madrasah tidak boleh terus ditempatkan sebagai urusan sektoral semata. Ketika negara berbicara tentang mutu pendidikan, pemerataan layanan, kualitas guru, literasi, numerasi, transformasi digital, dan penguatan sumber daya manusia, madrasah harus berada di dalam percakapan yang sama.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan politik anggaran pendidikan bukan hanya berapa besar anggaran yang diterima suatu kementerian, melainkan sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi peserta didik.

Fokus Anggaran Pendidikan

Dalam konteks ini, Kementerian Agama memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Kemenag tidak cukup hanya mengajukan tambahan anggaran untuk pendidikan Islam dengan argumentasi bahwa jumlah madrasah, siswa, atau guru sangat besar. Argumentasi tersebut penting, tetapi belum cukup kuat untuk memenangkan persaingan prioritas anggaran.

Kemenag perlu menyusun peta kebutuhan pembiayaan pendidikan madrasah secara nasional yang benar-benar berbasis data. Berapa madrasah yang membutuhkan rehabilitasi? Berapa ruang kelas yang belum memenuhi standar? Berapa kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu? Berapa guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi? Berapa madrasah yang belum memiliki laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi, dan konektivitas internet? Berapa madrasah yang berada di daerah miskin, tertinggal, kepulauan, perbatasan, atau wilayah dengan kapasitas fiskal rendah?

Semua kebutuhan tersebut harus dihitung secara sistematis, kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan cara demikian, Kemenag tidak sekadar datang membawa daftar program dan permintaan anggaran, tetapi membawa evidence tentang kebutuhan pendidikan nasional.

Perubahan strategi ini penting. Dalam politik anggaran, data kebutuhan yang terukur akan jauh lebih kuat daripada sekadar argumentasi mengenai besarnya populasi madrasah. Pemerintah dan DPR membutuhkan gambaran yang jelas tentang kesenjangan layanan, besaran biaya yang diperlukan untuk mengatasinya, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan.

Karena itu, Kemenag perlu membangun sistem perencanaan pembiayaan madrasah yang mampu menjawab tiga pertanyaan sekaligus: apa masalahnya, berapa kebutuhan dananya, serta apa hasil yang akan dicapai. Dengan pendekatan seperti itu, perjuangan anggaran madrasah tidak berhenti pada meminta tambahan pagu, tetapi berubah menjadi agenda peningkatan mutu pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data Kebutuhan Madrasah

Perubahan strategi tersebut semakin penting karena struktur pemerintahan juga mengalami perubahan. Dengan urusan haji dan umrah yang kini ditangani oleh kementerian tersendiri, Kementerian Agama memiliki momentum untuk semakin mempertajam fokusnya pada urusan agama dan pendidikan Islam. Pendidikan madrasah semestinya tidak kehilangan momentum untuk memperoleh perhatian yang lebih kuat dalam perencanaan anggaran.

Kemenag juga perlu mengubah cara berkomunikasi mengenai madrasah di hadapan DPR dan pemerintah. Madrasah jangan hanya diperkenalkan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi urusan Kementerian Agama. Madrasah harus ditampilkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang ikut menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, pembahasan anggaran untuk madrasah tidak cukup hanya dibaca sebagai urusan sektoral Kementerian Agama. Perspektif pendidikan nasional perlu diperkuat dalam pembahasannya, termasuk melalui komunikasi kebijakan dengan komisi-komisi DPR yang berkaitan dengan pendidikan, pemerintahan daerah, dan pengelolaan anggaran negara.

Di sinilah hubungan dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Dalam Negeri menjadi penting. Bukan untuk memindahkan madrasah dari Kemenag, apalagi menciptakan perebutan kewenangan, tetapi untuk memastikan adanya kebijakan pendidikan nasional yang tidak meninggalkan madrasah.

Jika pemerintah memiliki program peningkatan kualitas guru, misalnya, guru madrasah harus memperoleh ruang yang setara sesuai kebutuhan. Jika ada agenda nasional penguatan literasi dan numerasi, madrasah harus menjadi bagian dari sasaran kebijakan. Jika pemerintah mendorong transformasi digital pendidikan, kebutuhan madrasah harus diperhitungkan. Demikian pula dalam berbagai kebijakan mengenai mutu pembelajaran, asesmen, sarana prasarana, dan pengembangan kompetensi peserta didik.

Dengan kata lain, diperlukan mekanisme agar kebijakan pendidikan nasional dapat menjangkau sekolah dan madrasah tanpa terjebak dalam fragmentasi kelembagaan.

Membawa ke Arus Utama

Persoalan ini juga terkait dengan posisi DPR. Pembagian mitra kerja antara kementerian dan komisi tentu merupakan bagian dari tata kerja kelembagaan DPR. Namun, dari perspektif politik pendidikan, kebutuhan pendidikan madrasah tidak seharusnya berhenti sebagai isu sektoral Kementerian Agama dan hanya dibaca dalam perspektif urusan agama.

Ketika membicarakan pendidikan madrasah, narasinya harus masuk ke dalam diskursus pendidikan nasional. Pendidikan Islam tidak boleh berada di ruang kebijakan yang terpisah dari pembicaraan besar tentang mutu, pemerataan, guru, teknologi, pembiayaan, dan masa depan sumber daya manusia Indonesia.

RUU Sisdiknas dapat menjadi momentum untuk menata ulang persoalan tersebut. Regulasi baru semestinya tidak hanya berbicara tentang struktur penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memastikan prinsip keadilan pembiayaan lintas jalur, jenis, dan satuan pendidikan.

Yang perlu dijaga adalah jangan sampai perbedaan kelembagaan menghasilkan perbedaan hak. Negara boleh mengatur pendidikan melalui kementerian yang berbeda, tetapi hak peserta didik tidak boleh ikut terkotak-kotak.

Karena itu, pembiayaan pendidikan ke depan idealnya menggunakan indikator kebutuhan yang lebih objektif, yaitu jumlah peserta didik, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, keterpencilan wilayah, ketersediaan guru, kondisi sarana prasarana, standar layanan, serta kemampuan fiskal daerah. Dengan indikator tersebut, anggaran dapat diarahkan kepada satuan pendidikan yang memang membutuhkan dukungan lebih besar.

Madrasah memang harus dibantu, tetapi yang dibutuhkan bukan sekadar tambahan anggaran. Yang diperlukan adalah sistem anggaran pendidikan yang lebih adil. Kemenag harus lebih cerdas menyusun perencanaan berbasis data. Kemendikdasmen perlu melihat madrasah sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional. DPR perlu membaca kebutuhan pendidikan melampaui sekat kementerian dan komisi. Dan RUU Sisdiknas harus memberikan landasan agar pembiayaan pendidikan benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak peserta didik.

Pendidikan Yang Bermutu

Selama ini kita terlalu sibuk menghitung berapa persen anggaran pendidikan untuk setiap kementerian. Mungkin sudah waktunya kita menghitung sesuatu yang lebih penting yaitu berapa sumber daya negara yang benar-benar dibutuhkan setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Jika pertanyaan itu menjadi titik berangkat politik anggaran, maka madrasah tidak lagi dipandang sebagai “anak tiri” pendidikan nasional. Madrasah akan ditempatkan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai bagian integral dari upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Itulah makna sesungguhnya dari anggaran pendidikan yang pro-madrasah. Bukan anggaran yang memenangkan satu lembaga atas lembaga lainnya, melainkan anggaran yang memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan haknya hanya karena ia memilih belajar di madrasah.  (Ciputat, 21 September 2026)

——————————————————————–

Penulis : Agus Sholeh

Pengurus DPP GUPPI

Anggota Pimpinan Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2025 - Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

91