logo

Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

GUPPI Dorong Penguatan Pendidikan Karakter dalam Revisi UU Sisdiknas

Jakarta – Pendidikan karakter kembali menjadi sorotan DPP GUPPI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Di tengah tantangan era digital dan semakin kompleksnya persoalan nilai di masyarakat, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus mampu membentuk manusia yang berakhlak, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) dalam serial diskusi RUU Sisdiknas sesi ketiga yang digelar secara daring, Sabtu (26/9/2026). Diskusi kali ini mengangkat tema “Pendidikan Karakter” dan diikuti Pengurus DPP GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, sejumlah pengurus DPW GUPPI, serta kalangan perguruan tinggi.

Hadir sebagai pemapar Prof. Dr. Husni Rahim, Ketua Dewan Penasehat GUPPI, dan Dr. Adian Husaini dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Sejumlah peserta juga memberikan tanggapan dan catatan, antara lain Prof. Dr. Bambang Suryadi, Dr. Marzuki Ali, Dr. Bahris Salim, Dr. M. Saekan, Dr. Ahmad Muthohar, serta Gusnarib Wahab akademisi dari UIN Dato Karama Palu.

Regulasi Ada, Implementasi Masih Menjadi Persoalan

Dalam paparannya, Husni Rahim menilai persoalan utama pendidikan karakter di Indonesia bukan karena bangsa ini kekurangan regulasi atau nilai-nilai moral. Nilai karakter dan moral, menurutnya, sebenarnya telah hadir dalam berbagai undang-undang pendidikan sejak 1954, 1989, hingga Undang-Undang Sisdiknas 2003. Persoalannya justru terletak pada kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

“Nilai-nilai moral sudah ada dalam regulasi pendidikan, tetapi rantai implementasinya terputus,” demikian pokok persoalan yang mengemuka dalam paparannya. Akibatnya, nilai yang tercantum dalam regulasi belum sepenuhnya menjadi praktik nyata di sekolah, masyarakat, maupun lembaga pemerintahan.

Husni juga mencermati draf RUU Sisdiknas yang dinilai belum memberikan definisi eksplisit mengenai pendidikan karakter dan belum menetapkan standar capaian karakter secara jelas. Ketidakjelasan tersebut berpotensi membuat pendidikan karakter seolah-olah menjadi tugas eksklusif guru agama dan guru PPKn.

Padahal, pendidikan karakter semestinya menjadi tanggung jawab seluruh ekosistem pendidikan. Karena itu, pendidikan karakter perlu dibangun melalui integrasi kurikulum, keteladanan guru dan pimpinan, budaya lembaga, sistem evaluasi, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.

Husni mengusulkan delapan poin perubahan dalam RUU Sisdiknas. Pertama, memberikan definisi yang jelas mengenai pendidikan karakter. Kedua, menetapkan standar capaian karakter berdasarkan usia dan jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Ketiga, menempatkan guru agama sebagai penggerak spiritual dan moral, bukan sebagai “polisi moral”, sementara tanggung jawab karakter menjadi tanggung jawab seluruh guru dan unsur sekolah.

Keempat, mempertegas tanggung jawab kolektif negara, satuan pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Kelima, mengakui pendidikan keluarga sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Keenam, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam seluruh mata pelajaran. Ketujuh, mewajibkan satuan pendidikan membangun budaya yang aman dan bebas dari perundungan. Kedelapan, mengembangkan sistem evaluasi karakter yang kontekstual dan autentik, antara lain melalui portofolio, bukan sekadar angka.

Akhlak Perlu Mendapat Tempat Lebih Kuat

Sementara itu, Adian Husaini melihat persoalan pendidikan karakter dari perspektif yang lebih mendasar. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi, undang-undang, dan berbagai regulasi mengenai pendidikan karakter. Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum otomatis membuat kondisi moral bangsa menjadi lebih baik.

Adian mengkritisi sistem pendidikan modern yang dinilainya terlalu menekankan aspek akal dan fisik, sementara pembangunan jiwa atau tazkiyatun nafs kurang mendapat perhatian. Dalam pandangannya, pendidikan semestinya tidak berhenti pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus membentuk manusia yang memiliki adab dan akhlak.

Karena itu, Adian mengusulkan agar istilah akhlak mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional. Ia mengingatkan bahwa UUD 1945 menggunakan istilah “akhlak mulia”. Pendidikan akhlak, menurutnya, berangkat dari pembentukan jiwa dan adab sebelum peserta didik mengejar penguasaan sains dan teknologi.

Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan akhlak juga tidak dapat dilepaskan dari keteladanan guru. Metode dan materi pembelajaran penting, tetapi jiwa, keteladanan, dan keikhlasan guru memiliki posisi yang sangat menentukan.

Adian juga menekankan pentingnya habituasi atau pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak tidak perlu dibebani dengan terlalu banyak indikator yang rumit. Ia menawarkan prinsip sederhana seperti JSP—Jujur, Semangat, Peduli—serta pembiasaan ibadah melalui mutaba’ah yaumiah.

Keteladanan dan Habituasi Menjadi Kunci

Pandangan kedua pemapar tersebut kemudian mendapat respons beragam dari peserta diskusi.

Bambang Suryadi menilai posisi akhlak dalam draf RUU sebenarnya sudah cukup kuat karena muncul dalam definisi, fungsi, maupun kurikulum. Karena itu, menurutnya, perdebatan istilah tidak perlu diperpanjang. Tantangan yang lebih penting adalah how, yakni bagaimana nilai tersebut benar-benar ditanamkan melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga menjadi budaya pendidikan atau al-biah at-tarbawiyah (hidden curriculum).

Sementara itu, Marzuki Ali menekankan pentingnya penyederhanaan konsep. Pendidikan karakter tidak perlu diterjemahkan menjadi regulasi yang terlalu rumit dan detail. Yang lebih penting adalah pembiasaan kebaikan sehari-hari yang ditopang keteladanan orang tua dan guru.

Bahris Salim mengingatkan agar karakter tidak diperlakukan hanya sebagai atribut yang harus dimiliki lulusan pada akhir proses pendidikan. Karakter merupakan proses pertumbuhan yang panjang (growth and becoming) dan membutuhkan ekosistem yang mendukung. Ia juga mengingatkan agar pendidikan karakter tidak direduksi menjadi modul administratif atau sekadar mata pelajaran formal.

Pandangan lain datang dari M. Saekan dari UIN Walisongo Semarang. Ia mengusulkan agar RUU mempertimbangkan adanya deskripsi karakter peserta didik sebagai bagian dari rekam pendidikan, di samping capaian akademik. Namun, ia juga mengingatkan agar pendidikan karakter tidak terjebak dalam pendekatan normatif dan asumsi sederhana bahwa pemahaman agama secara otomatis berbanding lurus dengan perilaku.

Ia kembali menegaskan pentingnya Trisentra Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan yang bersama-sama membentuk karakter peserta didik.

Ahmad Muthohar menyoroti kompetensi guru yang selama ini menurutnya belum mendapat perhatian seimbang. Pelatihan guru lebih banyak menekankan kompetensi pedagogik dan profesional, sementara kompetensi kepribadian dan sosial sering terabaikan. Padahal, keteladanan guru menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter.

Sementara itu, Gusnarib Wahab akademisi dari UIN Dato Karama Palu menekankan perlunya komitmen pimpinan dan guru sejak awal, pengukuran perilaku awal peserta didik, serta penguatan pendidikan keluarga. Guru juga dituntut memiliki kecakapan yang lebih holistik, termasuk life skills dan kemampuan mengelola diri dalam menghadapi tantangan hedonisme dan materialisme.

Menjadi Norma Hukum

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Husni Rahim kembali menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter perlu masuk secara lebih tegas dalam norma hukum. Regulasi tidak cukup berhenti pada rumusan normatif, tetapi harus memberikan arah operasional yang memungkinkan nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem pendidikan. Tanggung jawab pembentukan karakter tidak boleh hanya dibebankan kepada sekolah atau guru agama dan PPKn, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama negara, satuan pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat.

Budaya sekolah yang aman, bebas dari perundungan, serta keteladanan para guru, pimpinan, orang tua, dan pejabat juga perlu mendapatkan perhatian. Demikian pula standar capaian karakter berdasarkan jenjang pendidikan dan sistem evaluasi yang mampu merekam perkembangan peserta didik secara lebih bermakna.

Adian Husaini dalam tanggapannya mengingatkan agar RUU Sisdiknas tidak terjebak pada formalisme birokrasi. Pendidikan harus lebih berorientasi pada hasil nyata dan memberikan ruang bagi ekosistem pendidikan untuk berkembang secara mandiri. Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan karakter harus berakar pada kebersihan jiwa, nilai-nilai Islam, keteladanan guru, serta peran aktif keluarga.

Dari seluruh pembahasan tersebut, diskusi GUPPI menemukan satu benang merah bahwa pendidikan akhlak dan karakter tidak boleh berhenti sebagai rumusan dalam dokumen, atribut lulusan, atau kewajiban administratif sekolah. Pendidikan akhlak dan karakter harus menjadi proses pedagogis yang hidup dan menjadi kebiasaan dalam keseharian peserta didik.

Moderator diskusi, Abdul Rozak, merumuskan bahwa pendidikan akhlak/karakter harus diperkuat secara pedagogis dan diwujudkan melalui habituasi, bukan sekadar dijadikan atribut lulusan.

Hasil diskusi ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi tim GUPPI untuk merumuskan usulan resmi kepada tim pembahas revisi RUU Sisdiknas 2026, khususnya terkait penguatan pendidikan akhlak dan karakter, keteladanan guru, pendidikan keluarga, budaya satuan pendidikan, serta mekanisme implementasi dan evaluasinya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2025 - Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

51