logo

Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

Bagaimana Rasanya Tidak Naik Kelas ?

Ujian Integritas dan Marwah Pendidikan Kita

Oleh: Agus Sholeh

 

“Kamu Tidak Naik Kelas”

Rasanya baru kemarin saya menatap papan pengumuman kenaikan kelas dengan mata berkaca-kaca. Di papan itu terpampang pengumunan kenaikan kelas dari kelas 1 hingga kelas 5. Pada lembar kertas kelas 2, di bagian kanan bawah, tertulis dua kata yang paling ditakuti oleh para murid, yaitu Tidak Naik.

Ya, saya tidak naik kelas. Berarti tahun depan harus mengulang lagi di kelas 2. Bersama para siswa lain yang tidak naik kelas. Di kelas ini biasanya dicampur dengan siswa-siswa pintar yang naik dari kelas 1. Makanya dijuluki Kelas Hebat.

Anehnya, dunia tidak runtuh. Saya memang kecewa, tetapi tidak merasa harus menyalahkan siapa-siapa. Jauh di lubuk hati ada kesadaran bahwa ada yang salah dengan dirinya sendiri. Saya tahu persis kelalaian yang telah dilakukan, yaitu jarang masuk kelas dan salah memilih pergaulan. Terlalu asyik mengikuti lingkaran senior hingga melupakan kewajiban utamanya sebagai pelajar.

Keputusan pahit itu justru menumbuhkan rasa hormat kepada sekolah. Saya merasa sekolah telah bersikap jujur. Tidak menutup-nutupi kelalaiannya, tidak memoles nilai demi menyenangkan hati, dan tidak menaikkan ke kelas berikutnya hanya untuk menjaga reputasi lembaga. Sekolah telah mengajarkan keadilan dan tanggung jawab melalui pengalaman nyata, bukan sekadar lewat pidato saat upacara bendera.

Namun, tidak semua teman yang mengalami nasib serupa mampu menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Saya masih ingat seorang teman yang menangis tersedu-sedu ketika mengetahui dirinya tidak naik kelas. Ia merasa kecewa, sedih, dan seolah-olah masa depannya telah berakhir.

Entah dorongan dari mana, saya yang sama-sama tidak naik kelas justru merangkul dan menghiburnya. “Ayo, kita lanjutkan sekolah. Tahun depan kita perbaiki bersama-sama,” Kurang lebih begitu yang dikatakan kepada temannya yang bersedih.

Pengalaman tersebut mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi mendalam, bahwa kegagalan bukanlah akhir perjalanan. Yang lebih penting adalah keberanian mengakui kesalahan, menerima konsekuensi, lalu bangkit untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang, kita justru belajar menjadi lebih dewasa setelah mengalami sesuatu yang tidak kita sukai.

Kebijakan Pemerintah

Pengalaman pribadi itulah yang membuat saya merasa rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang akan menerapkan kembali kebijakan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah mulai tahun ajaran 2027/2028, perlu dicermati dengan bijak. Bagi saya, rencana ini layak didukung sebagai upaya mengembalikan makna evaluasi pendidikan yang bermartabat.

Tentu saja, pelaksanaannya harus disertai aturan yang jelas, penilaian yang objektif, dan perlindungan terhadap hak belajar setiap anak.

Pendidikan tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengatakan bahwa seorang siswa belum mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Naik kelas semestinya bukan sekadar rutinitas administratif yang berlangsung otomatis setiap akhir tahun ajaran.

Ada proses belajar, pencapaian kompetensi, pembentukan karakter, dan tanggung jawab yang harus diperhitungkan. Itu juga makna sebuah disiplin di sekolah.

Bayangkan apa sekolah memperlakukan seorang siswa yang rajin belajar, mengerjakan tugas, dan menaati displin sekolah ternyata memperoleh perlakuan yang sama dengan siswa yang terus-menerus mengabaikan kewajibannya. Siswa yang tekun dan siswa yang malas sama-sama naik kelas tanpa perbedaan konsekuensi yang berarti. Jika keadaan seperti ini dibiarkan, bagaimana masa depan integritas anak-anak kita?

Mereka bisa saja menyimpulkan bahwa bersungguh-sungguh atau bermalas-malasan tidak banyak bedanya. Rajin atau malas, hasilnya sama. Inilah mentalitas yang disebut oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti sebagai RMS: Rajin atau Malas Sama saja.

Tentu, kita tidak boleh menyederhanakan persoalan. Siswa yang belum mencapai kompetensi dasar tidak selalu malas. Ada yang mengalami kesulitan belajar, menghadapi persoalan keluarga, kekurangan dukungan, atau tidak memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai.

Karena itu, kebijakan tinggal kelas tidak boleh menjadi hukuman bagi setiap anak yang nilainya rendah. Sekolah harus terlebih dahulu memastikan bahwa siswa telah memperoleh kesempatan belajar yang layak, pendampingan, dan program remedial yang memadai.

Akan tetapi, berbagai pertimbangan tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari penilaian yang jujur. Membantu siswa bukan berarti melegalkan praktek nyontek. KPK juga sudah memberi early warning terhadap praktek jelek ini. Menyayangi anak bukan berarti dengan mengkatrol nilai agar anak naik kelas atau lulus sekolah. Justru karena kita peduli terhadap masa depan anak bangsa, maka kita harus berani mengatakan apa adanya dan siap memperbaiki.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kebanggaan semu. Kita sering menjumpai keberhasilan sekolah yang diukur melalui angka kelulusan 100 %. Spanduk besar dipasang, seremoni digelar, dan kelulusan 100 % dianggap sebuah berhasilan dan diumumkan dengan penuh sukacita. Tidak ada yang salah dengan kelulusan 100 persen, apabila angka tersebut benar-benar mencerminkan pencapaian kompetensi siswa. Persoalannya muncul ketika angka dijadikan tujuan utama, sementara kemampuan nyata peserta didik tidak diperiksa secara jujur. Apalagi bila dikaitkan dengan disiplin sekolah.

Sekolah tidak boleh merayakan angka sambil menyembunyikan masalah kemampuan siswa. Kepala sekolah dan guru harus berani mengevaluasi diri apakah siswa sungguh-sungguh memahami materi pembelajaran. Apakah pembelajaran berlangsung efektif, tidak ada jam kosong melompong. atau apakah lulusannya telah memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari kerja ?

Jika semua siswa naik kelas, tetapi sebagian dari mereka belum mampu membaca dengan baik, berhitung secara memadai, atau menunjukkan karakter yang diharapkan, kita patut bertanya apakah proses pendidikan telah berjalan sebagaimana mestinya? Jangan sampai keberhasilan semu justru menutupi kegagalan substantif.

Di sinilah kita melihat pentingnya rencana kebijakan Mendikdasmen. Pendidikan memerlukan keberanian untuk mengoreksi kebiasaan yang keliru, sekalipun kebiasaan itu telah berlangsung lama dan dianggap wajar. Namun, keberanian tersebut tidak cukup hanya diarahkan kepada siswa. Guru, kepala sekolah, pengawas, dan pengelola pendidikan juga harus bersedia mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Jika siswa dinyatakan belum memenuhi syarat untuk naik kelas, atau lulus sekolah, maka sekolah pun harus siap dievaluasi ketika siswanya tidak mencapai kompetensi yang semestinya. Jangan sampai siswa menanggung hukuman atas kegagalan pembelajaran yang sesungguhnya yang disebabkan oleh kelemahan sistem, kualitas pengajaran, atau kurangnya dukungan sekolah.

Karena itu, kita mendukung keseriusan Mendikdasmen sepanjang kebijakan yang diambil berpijak pada kepentingan terbaik peserta didik dan dilaksanakan secara adil. Kebijakan pendidikan memang harus mendengarkan suara masyarakat, orang tua, guru, dan siswa. Akan tetapi, mendengarkan bukan berarti harus membiarkan trjadi praktek pendidikan yang tidak berorientasi kepada mutu dan martabat pendidikan. 

Rasa keadilan tetap harus menjadi penuntun. Siswa yang telah berjuang tetapi masih tertinggal perlu dibantu, bukan dipermalukan. Siswa yang sengaja mengabaikan kewajibannya perlu dibina dan diminta bertanggung jawab, bukan sekadar dibiarkan. Kebijakan remedial atau ujian ulang merupakan langkah bijak sekolah untuk memberi kesempatan kepada para siswa untuk menunjukkan kemampuanya, sekalipun harus ujian ulang sebanyak 10 kali.

Karena itu keputusan naik kelas atau lulus sekolah juga merupakan uji nyali, uji mental dan uji spirit sang anak dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Ini pula yang sering dinukil dalam Mahfudhat, yang bunyinya Man Jadda Wajada, yang artinya Barang siapa sungguh-sungguh pasti berhasil. 

Bagaimanapun, sekolah wajib memastikan bahwa keputusan tinggal kelas didasarkan pada kriteria yang transparan, bukti pencapaian belajar, serta kesempatan perbaikan yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada keputusan sewenang-wenang, diskriminasi, apalagi digunakan untuk mempermalukan anak.

Kita juga perlu mengingat bahwa tinggal kelas bukan tujuan pendidikan. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak belajar dengan baik dan berkembang sesuai potensinya. Jika pendampingan yang efektif mampu membantu siswa mencapai kompetensi tanpa harus mengulang kelas, itulah pilihan yang patut diutamakan. Namun, jika setelah berbagai upaya yang layak seorang siswa memang belum siap melanjutkan ke tingkat berikutnya, maka keputusan untuk tidak menaikkannya merupakan pilihan terakhir.

Terus Belajar.

Bagi orang yang pernah mengalami sendiri pahitnya tidak naik kelas, maka ini tidak perlu disimpan dan menjadi luka yang harus ditutup-tutupi. Pengalaman pahit justru menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan mempunyai konsekuensi dan setiap konsekuensi dapat menjadi kesempatan untuk belajar.

Kita bersyukur bahwa masih banyak sekolah yang tidak memanjakan siswanya dengan kenaikan kelas yang tidak semestinya. Apabila ada siswa yang dinaikkan begitu saja hanya demi menjaga reputasi sekolah, maka ini dikhawatirkan akan menjadikan anak tumbuh menjadi orang yang tidak disiplin dan belajar bertanggung jawab.

Kita perlu mengembalikan sekolah sebagai tempat tumbuhnya ilmu, karakter, kejujuran, dan tanggung jawab. Kita harus berani meninggalkan budaya yang lebih mementingkan angka daripada mutu, formalitas daripada kompetensi, dan kenyamanan sesaat daripada masa depan anak-anak.

Kebijakan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah  bukanlah mengajarkan penderitaan anak. Yang perlu kita bangun adalah kejujuran dalam menilai, keberanian dalam mendidik, dan kesediaan menerima konsekuensi. Sebab, pendidikan yang baik bukan pendidikan yang selalu membuat anak nyaman, melainkan pendidikan yang mendampingi mereka menghadapi kenyataan, memperbaiki kesalahan, dan tumbuh menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab.

Mendikdasmen perlu mengambil keputusan yang berpihak pada mutu pendidikan, sebagaimana yang selalu digaungkan, sekaligus memastikan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai harapan masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan.

Dan memang, tidak naik kelas itu tidak enak !

————————————–

Agus Sholeh

Pengurus DPP GUPPI dan

Anggota Pimpinan Mejelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah

agussholeh@yahoo.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2025 - Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

72