logo

Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

Ilustrasi : Kampus Universitas Indo Global Mandiri (IGM) Palembang 

GUPPI KRITISI MUTU DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI DALAM REVISI UU SISDIKNAS

Jakarta – Masa depan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak perguruan tinggi yang berdiri atau berapa banyak lulusan yang dihasilkan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kampus dikelola, bagaimana mutu akademik dijaga, bagaimana dosen dan profesor dihargai, serta bagaimana perguruan tinggi tetap menjadi ruang yang merdeka untuk berpikir, meneliti, mengembangkan ilmu, sekaligus membentuk manusia berakhlak dan berintegritas.

Persoalan strategis itulah yang dibedah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) dalam serial diskusi revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sesi kelima. Mengangkat tema “Pendidikan Tinggi”, diskusi yang berlangsung secara daring, Sabtu (3/10/2026), mempertemukan sejumlah rektor dan tokoh pendidikan untuk membedah arah pendidikan tinggi Indonesia dalam regulasi baru.

Diskusi diikuti Pengurus DPP GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, sejumlah pengurus DPW GUPPI, serta kalangan perguruan tinggi. Tampil sebagai pemapar adalah Dr. Marzuki Ali, Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, dan Dr. Ida Zahara Adiba, Rektor Undaris Ungaran Semarang. Sejumlah tokoh memberikan tanggapan, antara lain Prof. Dr. Husni Rahim, Dr. Bahris Salim, Dr. Rinto Rahim, Dr. Suryadi Nomi, Prof. Dr. Imam Tolkhah, Amich Alhumami, Ph. D, dan Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal. Sebagai moderator adalah Dr. Suhardi, pengurus DPP GUPPI.

Forum diskusi memberi perhatian agar revisi UU Sisdiknas tidak berhenti pada soal struktur dan administrasi pendidikan tinggi. Ada persoalan yang lebih mendasar yaitu siapa yang mengelola kampus, bagaimana otonomi akademik dijamin, bagaimana negara membiayai pendidikan tinggi, dan bagaimana mutu serta integritas akademik dipertahankan.

Marzuki Ali secara tegas mengusulkan pembenahan tata kelola perguruan tinggi negeri. Ia mempertanyakan keberadaan berbagai bentuk status pengelolaan PTN, termasuk PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Ia mengusulkan agar pengelolaan PTN dikembalikan pada satu sistem. Gagasan ini dikaitkan dengan upaya menghadirkan pendidikan tinggi yang lebih terjangkau, termasuk membuka ruang lebih besar bagi kebijakan kuliah gratis.

Tidak kalah penting adalah gagasan untuk memperpanjang masa pengabdian profesor hingga usia 70 tahun. Profesor emeritus di perguruan tinggi swasta juga diusulkan dapat terus berkontribusi hingga usia 80 tahun. Bahkan, lektor kepala yang memasuki masa pensiun di PTN dapat diberi kesempatan mengajar di PTS hingga usia 70 tahun.

Gagasan tersebut menarik karena menyentuh persoalan yang selama ini belum optimal yaitu bagaimana kekuatan intelektual yang dimiliki bangsa tidak berhenti hanya karena batas usia administratif. Perguruan tinggi swasta yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional dapat memperoleh tambahan kekuatan akademik dari para profesor dan lektor kepala berpengalaman.

Marzuki juga menolak politisasi jabatan rektor. Menurutnya, pimpinan PTN semestinya dipilih melalui mekanisme kolegial dan senat kampus, bukan ditentukan langsung oleh menteri. Ia menegaskan pentingnya sistem integritas akademik yang kuat untuk mencegah plagiarisme, jual beli ijazah, dan manipulasi data. Kesetaraan tunjangan dosen PTS dan PTN juga perlu diperjuangkan, antara lain melalui penguatan skema sertifikasi dosen.

Sementara itu, Ida Zahara Adiba membawa perspektif yang tidak kalah mendasar. Pendidikan tinggi, menurutnya, tidak boleh kehilangan idealisme dan akar nilai. Pendidikan harus tetap berpijak pada agama, akhlak, integritas, dan semangat sarwo ibadah.

Menurutnya, di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, perguruan tinggi harus mampu menjaga keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, kecakapan profesional, dan pembentukan karakter manusia. Kampus jangan sampai hanya menjadi tempat mencetak tenaga kerja, tetapi kehilangan fungsi strategisnya dalam membangun manusia yang memiliki tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan kebebasan akademik bagi dosen. Kampus harus menjadi ruang yang aman bagi dosen untuk melakukan penelitian, mengembangkan ilmu, menyampaikan gagasan, serta memberikan kritik terhadap kebijakan publik tanpa ancaman kriminalisasi maupun intimidasi. Kebebasan akademik, menurutnya, merupakan bagian penting dari marwah perguruan tinggi dan harus mendapatkan jaminan yang jelas dalam regulasi.

Pada saat yang sama, negara tidak boleh hanya menuntut perguruan tinggi swasta memenuhi berbagai standar mutu tanpa memberikan dukungan yang memadai. Ida menilai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan tinggi. Negara perlu hadir melalui standar kesejahteraan yang layak, termasuk pengakuan formal dan skema perlindungan bagi tenaga kependidikan.

Ida juga meminta agar Pemerintah tidak hanya meminta peningkatan mutu perguruan tinggi, tetapi juga didukung dengan ekosistem yang memungkinkan para pendidik bekerja secara profesional, bermartabat, dan berkelanjutan.

Sementara itu Prof. Husni Rahim dalam tanggapannya menekankan perlunya dukungan pendanaan khusus untuk meningkatkan kualitas dosen, terutama melalui beasiswa pendidikan S3. Ia juga mendorong regulasi yang memudahkan kerja sama langsung antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri. Menurutnya, pendidikan karakter tidak boleh dibebankan hanya kepada dosen agama, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika dan dibangun melalui budaya kampus.

Bahris Salim menegaskan kembali pentingnya institutional self-governance yang meritokratis dan transparan. Negara, menurutnya, seharusnya menjadi pengawas mutu dan pemberi pengesahan, bukan menentukan preferensi kandidat pimpinan perguruan tinggi.

Dari Makassar, Rinto Rahim mengingatkan bahwa revisi UU Sisdiknas juga jangan melupakan para tutor pendidikan nonformal, termasuk pengajar Paket A, B, dan C, yang selama ini berperan mendidik warga belajar yang tidak memperoleh kesempatan melalui jalur pendidikan formal. Kejelasan nomenklatur, status hukum, dan kesejahteraan mereka perlu mendapat tempat dalam undang-undang.

Sementara itu Amich Alhumami mengingatkan agar gagasan pendidikan tinggi gratis dihitung secara cermat. Kebijakan yang bersifat universal berpotensi tidak tepat sasaran apabila kelompok masyarakat mampu juga memperoleh subsidi yang sama, sementara kelompok rentan justru masih kesulitan mengakses perguruan tinggi. Karena itu, pemenuhan kuota mahasiswa dari keluarga kurang mampu perlu menjadi prioritas.

Menutup diskusi, Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal mengapresiasi seluruh gagasan yang berkembang. Ia menilai usulan mengenai masa pengabdian profesor dan lektor kepala untuk memperkuat PTS merupakan terobosan yang layak diperjuangkan.

Fasli juga mengingatkan pentingnya kesetaraan dukungan pembiayaan operasional pendidikan, sekaligus perhatian negara terhadap pendidikan nonformal dan PAUD.

Mengakhir diskusi, Suhardi mengatakan bahwa bagi GUPPI, pembahasan pendidikan tinggi dalam revisi UU Sisdiknas bukan sekadar soal pasal dan ayat. Ini menyangkut masa depan mutu, marwah, otonomi, keadilan, dan arah peradaban pendidikan Indonesia. Seluruh masukan strategis tersebut akan difinalisasi oleh tim perumus DPP GUPPI untuk selanjutnya disampaikan ke DPR RI. (Tim Media GUPPI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2025 - Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

60