Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...

Oleh: Aden Dainuri (Pengurus DPP GUPPI)
Pendidikan nasional saat ini menghadapi persoalan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, diskursus publik gencar menyuarakan visi besar menyambut Indonesia Emas 2045. Namun, di sisi lain, sebagian madrasah swasta, terutama Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang melayani masyarakat prasejahtera, masih berjuang dengan keterbatasan sarana dan prasarana.
Masih banyak ruang kelas yang rusak, atap bocor, sanitasi yang kurang memadai, serta fasilitas pembelajaran yang terbatas menjadi persoalan nyata yang dapat menghambat anak-anak memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman.
Data mengenai jumlah madrasah dan proporsi madrasah swasta menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Namun, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan banyak madrasah untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya.
Di tengah keterbatasan sumber daya, para pengelola madrasah, guru, dan masyarakat terus berikhtiar agar anak-anak tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak. Persoalan ini tidak semestinya dipandang sebagai beban madrasah semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang baik.
Dalam konteks tersebut, langkah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melalui Program Madrasah Layak Belajar (MLB) patut diapresiasi. Pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membantu memperbaiki kondisi madrasah merupakan bentuk kepedulian sosial yang konkret. Program ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana umat dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar pendidikan, khususnya bagi lembaga yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Meski demikian, bantuan stimulan sebesar Rp25 juta per madrasah perlu ditempatkan secara proporsional. Bagi madrasah dengan kerusakan ringan atau kebutuhan fasilitas tertentu, bantuan tersebut dapat menghasilkan perubahan yang berarti. Namun, bagi madrasah yang mengalami kerusakan berat, dana itu tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga oleh ketepatan pemilihan penerima, kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan, serta keberlanjutan perbaikan setelah bantuan diberikan.
Peran GUPPI
Di sinilah Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) memiliki ruang kontribusi yang strategis. Sebagai organisasi yang membawa semangat pembaruan pendidikan Islam, GUPPI perlu memandang Program Madrasah Layak Belajar bukan sekadar kegiatan bantuan sosial, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap masa depan madrasah. Dukungan GUPPI tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan atau kehadiran dalam kegiatan seremonial. Lebih dari itu, GUPPI perlu berperan sebagai penghubung, penggerak partisipasi masyarakat, dan mitra pengawal agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi madrasah yang membutuhkan.
Pertama, GUPPI dapat membantu memastikan distribusi bantuan berlangsung adil dan berbasis kebutuhan. Keterbatasan informasi dan akses administratif terkadang membuat madrasah di daerah terpencil atau lingkungan masyarakat prasejahtera tidak mudah menjangkau program bantuan. Padahal, sebagian di antara mereka justru menghadapi persoalan infrastruktur yang mendesak. Melalui jaringan organisasi dan komunikasi dengan pengelola pendidikan Islam di daerah, GUPPI dapat membantu mengidentifikasi madrasah yang membutuhkan perhatian, menyampaikan informasi program, serta mendorong penggunaan kriteria penerima yang transparan dan terukur.
Peran tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan BAZNAS dalam menentukan penerima bantuan, melainkan untuk memperluas jangkauan informasi dan memperkuat ketepatan sasaran. Madrasah yang paling membutuhkan harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses program. Dengan demikian, keterbatasan kuota tidak menjadi alasan bagi lembaga yang berada di wilayah marginal untuk semakin tertinggal.
Kedua, GUPPI dapat menggerakkan modal sosial agar bantuan stimulan berkembang menjadi gerakan gotong royong. Dana Rp25 juta hendaknya tidak dipahami sebagai satu-satunya sumber pembiayaan perbaikan madrasah, tetapi sebagai pemantik yang mendorong tumbuhnya kepedulian lebih luas. Kepala madrasah, guru, komite, orang tua, alumni, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah setempat dapat diajak merumuskan kebutuhan prioritas serta mencari bentuk dukungan sesuai kemampuan masing-masing.
Gotong royong tentu tidak berarti membebankan kekurangan pembiayaan kepada keluarga siswa yang kurang mampu. Partisipasi masyarakat harus dibangun secara sukarela, proporsional, dan tidak mengurangi hak anak untuk memperoleh pendidikan. Dukungan dapat berbentuk tenaga, keahlian teknis, bahan bangunan, jejaring donatur, maupun bantuan profesional. Dengan pengelolaan yang terbuka, bantuan BAZNAS dapat menjadi titik awal terbentuknya ekosistem kepedulian yang lebih kuat dan berkelanjutan.
GUPPI juga dapat mendorong setiap madrasah penerima menyusun rencana penggunaan bantuan berdasarkan skala prioritas. Keselamatan bangunan, kelayakan ruang belajar, sanitasi, ketersediaan air bersih, dan kebutuhan dasar siswa perlu memperoleh perhatian sesuai kondisi masing-masing madrasah. Perencanaan tersebut harus disertai pencatatan penggunaan dana, dokumentasi hasil pekerjaan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, semangat gotong royong berjalan seiring dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ketiga, GUPPI perlu mengawal agar perbaikan fisik berlanjut menjadi pembaruan kualitas pendidikan. Ruang kelas yang aman dan nyaman merupakan prasyarat penting bagi proses belajar, tetapi bangunan yang baik tidak dengan sendirinya menjamin pembelajaran yang bermutu. Madrasah yang telah memperoleh bantuan perlu terus didorong untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat kepemimpinan kepala madrasah, meningkatkan kompetensi guru, serta menciptakan budaya belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.
Dalam hal ini, GUPPI dapat berkontribusi melalui pendampingan sesuai kapasitas organisasi, penguatan jejaring antarmadrasah, pertukaran praktik baik, dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik. Kolaborasi dengan organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya juga dapat membuka peluang pendampingan yang lebih luas. Tujuannya bukan menambah beban madrasah penerima bantuan, melainkan memastikan bahwa perbaikan sarana diikuti dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Pengalaman Belajar Baru.
Madrasah layak belajar pada akhirnya harus menghadirkan pengalaman belajar yang lebih baik bagi anak. Siswa tidak hanya belajar di ruangan yang aman, tetapi juga memperoleh pembelajaran yang bermakna, perhatian guru yang memadai, lingkungan yang bersih, dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Dengan demikian, keberhasilan program perlu dilihat dari perubahan yang dirasakan siswa, bukan semata-mata dari jumlah bangunan yang diperbaiki atau bantuan yang tersalurkan.
Sinergi BAZNAS dan GUPPI juga dapat menjadi bahan koreksi bagi kebijakan pendidikan nasional. Ketika dana ZIS dan partisipasi masyarakat mampu membantu mengatasi sebagian persoalan mendasar madrasah, upaya tersebut seharusnya memperkuat, bukan menggantikan, tanggung jawab negara. Pemerintah tetap perlu memastikan dukungan pembiayaan dan kebijakan pendidikan menjangkau madrasah swasta secara adil, terutama lembaga yang melayani masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Perbaikan madrasah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kedermawanan masyarakat. Dana zakat memiliki peruntukan dan ketentuan tersendiri, sementara kapasitas organisasi masyarakat juga terbatas. Karena itu, kolaborasi yang baik harus dibangun dengan pembagian peran yang jelas: BAZNAS mengelola program bantuan sesuai ketentuan pengelolaan ZIS, GUPPI membantu memperkuat jangkauan dan pendampingan sesuai kapasitasnya, masyarakat berpartisipasi secara sukarela, dan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Program Madrasah Layak Belajar merupakan kesempatan untuk mempertemukan kepedulian sosial dengan agenda pembaruan pendidikan Islam. GUPPI perlu menyambut kesempatan ini dengan kerja nyata, bukan sekadar dukungan formal. Ketepatan sasaran, partisipasi yang sehat, tata kelola yang transparan, dan pengawalan mutu harus menjadi bagian dari ikhtiar bersama.
Memuliakan madrasah berarti memastikan anak-anak belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka. Lebih dari itu, memuliakan madrasah berarti menghargai perjuangan guru, pengelola, dan masyarakat yang selama ini menjaga keberlangsungan pendidikan Islam.
Melalui sinergi BAZNAS, GUPPI, masyarakat, dan pemerintah, keberadaaan Madrasah Layak Belajar diharapkan menjadi langkah awal menuju madrasah yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga bermutu dalam pembelajaran dan kuat dalam membangun karakter generasi masa depan.
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
© Copyright 2025 - Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam
Tinggalkan Balasan