GUPPI Harus Kawal MUI Lebih Peduli Pendidikan Islam Indonesia

Jakarta (GUPPI) – Majlis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Munas XI pada tanggal 20-23 November 2025 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta. Munas MUI merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang digelar secara periodik untuk merumuskan arah kebijakan, memperkuat peran ulama, serta memperkokoh kontribusi MUI bagi kehidupan umat dan bangsa. Salah satu agendanya juga akan memilih nahkoda baru untuk periode 2025 – 2030.

Sebagai salah satu ormas Islam yang ikut mendirikan MUI pada tahun 1975, Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) diharapkan terus menjaga dan mengawal MUI agar tetap sejalan dengan tujuan awal pendiriannya.

Hal itu disampaikan oleh salah satu pengurus DPP GUPPI, Agus Sholeh, melihat dinamika MUI akhir-akhir ini yang terasa kurang gregetnya.

“Atas nama keluarga besar GUPPI saya ingin mengucapkan Selamat Munas MUI XI. Saya berharap dan mendoakan selalu agar MUI senantiasa berhidmat untuk kemaslahatan umat dan keharmonisan bangsa di tengah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini.” kata Agus Sholeh, Rabu (19/11/2025).

Dalam pandangan Agus Sholeh, Munas MUI XI ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang digelar secara periodik untuk merumuskan arah kebijakan, memperkuat peran ulama, serta memperkokoh kontribusi MUI bagi kehidupan umat dan bangsa.

“Saya mendukung tema yang diusung dalam Munas XI kali ini, yaitu Meneguhkan Peran Ulama Untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat. Tema ini menegaskan pentingnya peran ulama dalam membimbing umat, serta mengawal arah pembangunan nasional agar tetap sejalan dengan nilai keislaman, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan yang berkeadilan,” tambah Agus Sholeh, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Peningkatan Layanan Pendidikan (PLP) DPP GUPPI.

Agus berharap agar MUI sebagai wadah silaturahmi para ulama, dapat melibatkan dan merangkul semua unsur yang ada di Indonesia. 

“Sebagai wadah strategis para ulama, maka MUI harus merangkul semua pihak, tidak hanya kelompok tertentu. Hal ini karena ulama merupakan waratsatul anbiya, tokoh yang diangap mewarisi keteladanan nabi, yang bisa menyampaikan kebenaran (haq) dan mengingatkan akan yang salah (batil), minimal kepada jamaahnya,” ujar Agus. 

Menurutnya, peran dan tanggung jawab MUI dalam menjaga kemaslahatan umat dan keharmonisan bangsa harus menjadi kesadaran bersama.

“Dengan peran MUI seperti itu, kita berharap MUI dapat berperan untuk menjaga bangsa Indonesia menjadi baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Apalagi MUI mengemban dua misi utama, yaitu sebagai Pelayan Umat (Khadimul Ummah) dan Mitra Pemerintah (Shadiqul Hukumah). Sebagai pelayan umat, MUI harus berupaya menjaga masyarakat dari hal-hal yang menyimpang agar umat tetap berada pada ajaran Islam yang benar. Sementara itu, pada aspek kebangsaan, MUI turut menjaga komitmen nasional, yaitu dalam memperkuat ukhuwwah wathaniyyah atau persaudaraan kebangsaan,” tambah Agus Sholeh, yang lama bertugas di Kementerian Agama Pusat.

Agus menyadari bahwa saat ini MUI menghadapi tantangan yang sangat berbeda dengan saat MUI didirikan pada tahun 1975.

“MUI menghadapi tantangan yang sangat berbeda dengan saat kita dirikan pada tahun 1975, baik itu kondisi sosial, politik maupun ekonomi. Posisi ulama saat ini jauh lebih kompleks dibanding dengan masa lalu, apalagi dunia digital saat ini yang serba terbuka,” kata Agus.

Peran GUPPI

Secara khusus Agus Sholeh berharap agar GUPPI sebagai salah satu ormas Islam yang ikut membidani lahirnya MUI terus mengawal MUI agar lebih peduli tentang pendidikan Islam. Karena selama ini gaung MUI tentang pendidikan Islam tidak begitu terdengar.

“GUPPI harus mengawal MUI agar MUI peduli terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam, baik itu madrasah, sekolah maupun pondok pesantren merupakan asset umat Islam yang strategis dalam pembangunan nasional,” ujar Agus Sholeh.

Agus Sholeh berharap agar GUPPI terus vokal dan kritis dalam menyuarakan isu-isu pendidikan Islam melalui MUI Pusat maupun daerah.

“GUPPI yang memang dari awal menyuarakan mutu pendidikan Islam harus berada di barisan paling depan dalam menyuarakan pendidikan yang lebih adil dan merata, baik di tingkat MUI Pusat maupun Daerah” ungkapnya.

Karena itu Agus juga meminta agar GUPPI bersama MUI banyak melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pemerintah Daerah.

“GUPPI bersama MUI harus aktif memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini agar lembaga-lembaga pendidikan Islam binaan ormas-ormas Islam di Indonesia ini tambah maju dan berdaya saing,” tambah Agus Sholeh.

Terkait dengan kepengurusan MUI ke depan, Agus Sholeh berharap agar Ketua Umum GUPPI bisa masuk dalam jajaran pimpinan MUI karena sudah lama tidak ada wakil dalam kepengurusan di MUI.

“Saya berharap Ketua Umum GUPPI, Pak Fasli Jalal masuk dalam jajaran pimpinan MUI Pusat di periode 2025 – 2030, terutama untuk mengawal dunia pendidikan di Indonesia. Pak Fasli Jalal saat ini merupakan Rektor Universitas Yarsi Jakarta dan mempunyai pengalaman luas di bidang Pendidikan, Apalagi beliau pernah menjadi Wakil Menteri Pendidikan Nasional,” ujar Agus.

Memang sudah lama GUPPI tidak terlihat dalam jajaran pengurus MUI Pusat. Karena itu saatnya GUPPI berperan lebih aktif di MUI, organisasi yang ikut didirikan tahun 1975.

“Memang sudah lama rasanya tidak ada pengurus GUPPI di MUI Pusat. Karena itu saatnya GUPPI aktif kembali di MUI, organisasi yang ikut didirkan tahun 1975, terutama dalam mengawal pendidikan Islam agar menjadi lebih baik, merata dan bermutu. (Tim Media)