logo

Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

 

MEMILIH WAKIL, MENGAWAL AMANAH

Oleh : Agus Sholeh

Pagi itu kita mendapat kabar yang cukup mengejutkan, namun juga sekaligus dinantikan oleh masyarakat. Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026.

Kini, setelah jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon pengganti untuk dipilih MPR. Demikian ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Proses konstitusional ini tentu bukan sekadar mencari seseorang untuk mengisi kursi yang kosong. Ada pertanyaan lebih mendasar yang perlu kita renungkan, yaitu siapa sesungguhnya sosok seorang wakil pemimpin?

Di negeri kita, jabatan wakil sering dipandang sebelah mata. Menjadi wakil dianggap tidak memiliki posisi strategis, sekadar ban serep, pelengkap penderita, atau orang yang hanya menunggu kesempatan menggantikan atasannya. Padahal, dalam sejarah kepemimpinan dan peradaban, justru kualitas seorang wakil sering menentukan keberlangsungan sebuah kepemimpinan.

Wakil dalam Perspektif Islam

Islam tidak pernah menganggap remeh posisi seorang wakil. Al-Qur’an mengenal istilah wazir, yakni pembantu atau pendamping yang menguatkan tugas kepemimpinan.

Ketika Nabi Musa AS mendapat tugas besar menghadapi Fir’aun, penguasa yang zalim dan sewenang-wenang, Musa tidak meminta tambahan kekuatan fisik atau senjata. Ia justru meminta seorang pendamping yang dapat menguatkan dirinya. Pendamping itu adalah saudaranya sendiri, Nabi Harun AS.

Allah mengabadikan doa Nabi Musa dalam QS. Thaha ayat 29–32:

Waj’al lii waziiran min ahlii, Haaruuna akhii. Usydud bihii azrii. Wa asyrikhu fii amrii.

Artinya, “Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.”

Ada tiga pesan penting dari doa tersebut. Pertama, usydud bihii azrii, menguatkan punggung atau menopang kepemimpinan. Kedua, asyrikhu fii amrii, melibatkan wakil dalam urusan dan pengambilan keputusan. Ketiga, membangun kekuatan bersama agar tugas kepemimpinan dapat dijalankan dengan lebih baik.

Dengan demikian, seorang wakil bukan sekadar orang yang berdiri di samping pemimpin. Ia harus mampu menjadi mitra berpikir, penguat kebijakan, sekaligus orang yang dapat dipercaya ketika pemimpin tidak berada di tempat.

Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam hal ini. Ketika meninggalkan Madinah untuk berbagai kepentingan dan ekspedisi, beliau menunjuk orang-orang tertentu untuk menjalankan tugas kepemimpinan sementara. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan Ali bin Abi Thalib. Praktik tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kepemimpinan harus dipersiapkan, bukan dibiarkan bergantung pada satu orang.

Dalam khazanah kepemimpinan Islam, setidaknya ada tiga prinsip penting yang harus dimiliki seorang wakil, yaitu al-amanah, al-kifayah, dan al-musyawarah.

Amanah berarti memiliki integritas dan dapat dipercaya. Kifayah berarti mempunyai kecakapan, kapasitas, serta kemampuan menjalankan tugas. Sementara musyawarah berarti mampu memberikan pertimbangan, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat secara jujur, termasuk ketika berbeda pandangan dengan pemimpin.

Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Orang yang jujur tetapi tidak cakap akan kesulitan menjalankan tugas. Orang yang cakap tetapi tidak amanah dapat menyalahgunakan kekuasaan. Sementara orang yang amanah dan cakap tetapi tidak berani menyampaikan pendapat hanya akan menjadi pengikut, bukan mitra kepemimpinan.

Di sinilah kita perlu belajar dari empat sifat utama Rasulullah SAW, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Siddiq berarti benar dan jujur, amanah berarti dapat dipercaya, tabligh berarti menyampaikan kebenaran, sedangkan fathanah berarti cerdas dan bijaksana.

Keempatnya merupakan fondasi kepemimpinan. Seorang wakil harus jujur dalam memberikan laporan, dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, berani menyampaikan kebenaran, serta cerdas dalam mengambil keputusan. Loyalitas kepada pemimpin tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada kebenaran dan kepentingan rakyat.

Belajar dari Kegagalan

Pergantian Wakil Presiden kali ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai polemik yang menyertai proses pencalonan Gibran pada Pemilu 2024. Semua orang tahu, naiknya Gibran bukan karena proses meritokrasi, bukan karena ia telah teruji sebagai wazir yang menguatkan punggung bangsa. Ia naik karena ambisi kekuasaan ayahnya, Joko Widodo, yang tidak ingin kehilangan panggung setelah tidak lagi berkuasa.

Maka dipaksakanlah sang anak untuk berkuasa dengan berbagai cara yang melukai akal sehat kita. Secara hukum ditabrak dengan manuver di Mahkamah Konstitusi, secara moral dipertontonkan politik dinasti yang selama ini kita kutuk, dan secara etis meninggalkan luka bahwa konstitusi bisa disesuaikan untuk satu keluarga.

Hasilnya bisa kita lihat. Kita memiliki wakil yang redup. Tidak jelas perannya, tidak terdengar gagasannya, dan tidak menguatkan kepemimpinan nasional. Ia ada tapi tiada. Inilah bahaya terbesar, Dimana seorang wakil yang bukan apa-apa, hanya menunggu waktu sambil membawa beban nama besar bapaknya.

Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah Dimana jabatan wakil presiden tidak boleh diperlakukan sebagai hadiah politik, apalagi sekadar perpanjangan kepentingan keluarga atau kelompok. Jabatan itu merupakan amanah konstitusional yang harus diisi melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bangsa ini membutuhkan wakil yang sungguh-sungguh menjalankan fungsi wazir, bukan sekadar menduduki kursi Wakil Presiden. Apalagi jadi sekedar boneka.

Wakil sebagai Second-in-Command

Dalam manajemen modern, wakil pemimpin sering disebut second-in-command. Posisi ini bukan berarti selalu berada di bawah dalam hal kualitas, melainkan menjadi orang kedua yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga organisasi tetap berjalan.

Setidaknya ada tiga fungsi penting. Pertama, sebagai stabilizer, yakni penyeimbang kepemimpinan. Jika presiden memiliki gagasan besar dan visi nasional, wakil harus membantu memastikan gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang realistis. Ia juga harus mampu menjaga stabilitas ketika muncul perbedaan pandangan dan persoalan dalam pemerintahan.

Kedua, sebagai executor. Wakil bukan hanya pemikir, tetapi juga pelaksana yang memahami persoalan di lapangan. Indonesia menghadapi pekerjaan besar dalam mengatasi kemiskinan, stunting, ketimpangan pendidikan, pengangguran, dan persoalan ekonomi masyarakat. Kita membutuhkan wakil yang memahami dapur persoalan, bukan hanya pandai berbicara di panggung.

Ketiga, sebagai successor, yaitu orang yang siap melanjutkan kepemimpinan apabila presiden berhalangan. Fungsi ini sangat penting. Wakil presiden harus memiliki kapasitas kenegaraan, memahami persoalan strategis, serta mampu mengambil keputusan dalam situasi sulit. Ia tidak boleh baru belajar memimpin ketika keadaan darurat datang.

Dalam perspektif pendidikan, kita juga dapat belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Seorang wakil harus mampu menjalankan ketiganya sesuai kebutuhan. Ada saatnya memberi teladan, ada saatnya membangun prakarsa bersama, dan ada saatnya mendorong dari belakang.

Menjadi wakil bukan pekerjaan yang rendah. Justru di posisi itulah ketulusan dan kematangan seseorang diuji. Tidak semua orang sanggup menjadi nomor dua. Mereka yang haus pujian dan selalu ingin tampil di depan mungkin akan kesulitan menjalankan peran tersebut.

Wakil yang Dibutuhkan

Presiden Prabowo tidak boleh memimpin Indonesia sendirian sampai di akhir periodenya. Dia tetap membutuhkan seorang wakil yang setidaknya memiliki lima kriteria.

Pertama, berintegritas dan independen. Kita tidak membutuhkan matahari kembar yang setiap hari saling bersaing dan menciptakan kegaduhan. Namun, kita juga tidak membutuhkan wakil yang sekadar menjadi stempel kebijakan. Wakil harus mampu memberikan masukan secara jujur, termasuk mengingatkan presiden ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki.

Kedua, memiliki kompetensi dan wawasan teknokratik. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pembangunan manusia. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah apabila dikelola dengan kebijakan yang tepat. Karena itu, wakil harus memahami persoalan sekolah, madrasah, pesantren, pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan ekonomi umat.

Ketiga, memiliki jiwa kenegarawanan. Jabatan publik harus lahir dari proses kaderisasi dan pertimbangan kepentingan bangsa, bukan semata-mata hubungan keluarga atau transaksi politik. Partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan profesional mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadirkan kader terbaik melalui rekam jejak dan pengabdian yang jelas.

Keempat, memahami nilai keislaman yang moderat dan mencerahkan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu mempertemukan nasionalisme, keagamaan, dan kemanusiaan. Memajukan Indonesia bukan hanya membangun gedung dan infrastruktur, tetapi juga memajukan akal, kesejahteraan, keadilan, dan akhlak masyarakat.

Kelima, siap menjadi ban serep yang tangguh. Istilah ini memang terkesan sederhana, tetapi mengandung makna konstitusional yang sangat penting. Wakil presiden harus siap mengambil alih tanggung jawab apabila presiden berhalangan. Ia harus memahami persoalan negara dan mempunyai kapasitas untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.

Menguatkan, Bukan Menyaingi

Kini, proses pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi dan kehidupan konstitusional kita. Presiden mengajukan dua nama, kemudian MPR menjalankan kewenangannya untuk memilih. Proses tersebut seharusnya tidak berhenti pada kompromi kekuatan politik, tetapi juga mempertimbangkan integritas, kapasitas, pengalaman, dan kemampuan calon dalam mengemban amanah negara.

Mundurnya Gibran merupakan peristiwa politik dan ketatanegaraan yang patut menjadi bahan evaluasi bersama. Kita memang merasakan luka yang pedih karena menginjak-injak harkat bangsa dan negara. Karena itu kita perlu mengambil pelajaran agar proses pengisian jabatan publik ke depan semakin memperhatikan etika, meritokrasi, dan kepentingan rakyat.

Allah mengingatkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap amanah harus diukur dengan kemampuan dan tanggung jawab. Jabatan bukan sekadar kehormatan, melainkan beban pengabdian yang harus dipertanggungjawabkan.

Nah, disinilah kita perlu kembali pada doa Nabi Musa AS. Ketika menghadapi tugas besar, ia tidak meminta pendamping yang sekadar menyenangkan hati, tetapi seseorang yang mampu menguatkan dirinya dan menjadi mitra dalam urusan.

Indonesia membutuhkan sosok Harun untuk mendampingi Musa. Wakil yang tidak sibuk mencari sorotan, tetapi mampu membuat kepemimpinan bekerja lebih baik. Wakil yang tidak harus selalu berada di depan, tetapi kehadirannya dirasakan oleh seluruh rakyat.

Pada hakikatnya, seorang wakil bukanlah menjadi bayang-bayang pemimpin. Ia adalah mitra yang menguatkan, penjaga amanah, dan bagian penting dari keberhasilan kepemimpinan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

—————————————————————

Penulis : Agus Sholeh

Pengurus DPP GUPPI

Anggota Pimpinan Mejelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah

Email : agussholeh@yahoo.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

© Copyright 2025 - Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

4