Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...

Jakarta — Besarnya anggaran pendidikan belum otomatis menjamin meningkatnya mutu pembelajaran dan pemerataan layanan pendidikan. Persoalan tata kelola, kualitas guru, integritas akademik, desentralisasi, otonomi lembaga pendidikan, serta posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional masih membutuhkan pembenahan serius.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi serial RUU Sisdiknas yang diselenggarakan DPP Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) secara daring, Rabu (23/9/2026). Diskusi kali ini mengangkat tema Tata Kelola Pendidikan Di Indonesia dengan menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan, yaitu Dr. Fuad Fachrudin, Prof. Bambang Suryadi, Prof. Dr. Fasli Jalal, Dr. Marzuki Ali, dan Dr. Adian Husaini.
Kelima narasumber memberikan tekanan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Pembahasan bergerak dari persoalan filosofis pendidikan, tata kelola dan desentralisasi, mutu pembelajaran, sistem guru, otonomi perguruan tinggi, hingga persoalan nilai dan identitas pendidikan Islam.
Dr. Fuad Fachrudin mengawali dengan mengingatkan pentingnya memandang pendidikan secara holistik. Pendidikan tidak seharusnya terfragmentasi menjadi berbagai bagian yang berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus melihat manusia secara utuh.
Menurut Fuad, pendidikan perlu membangun keterhubungan antara head dan heart, serta menyeimbangkan dimensi fisik, emosional, dan spiritual. Pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan khazanah pendidikan Islam yang dikembangkan para pemikir seperti Al-Ghazali, Miskawaih, dan Az-Zarnuji.
Fuad sekaligus mengingatkan kecenderungan pendidikan yang semakin dipengaruhi agenda korporasi dan kebutuhan pasar. Pendidikan, menurutnya, jangan sampai mereduksi peserta didik menjadi sekadar komoditas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
Ia juga memberi perhatian serius terhadap persoalan integritas akademik. Praktik menyontek, plagiarisme, ghost writing, hingga contract cheating tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil. Ketidakjujuran akademik dapat membentuk budaya yang berbahaya bagi kehidupan profesional.
Dalam konteks tersebut, guru perlu ditempatkan sebagai knowledge worker, peneliti, dan pembelajar sepanjang hayat. Guru bukan sekadar pelaksana kebijakan atau tenaga administratif, tetapi aktor utama dalam proses produksi dan pengembangan pengetahuan.
Sementara itu, Prof. Bambang Suryadi menempatkan good governance sebagai kunci keberhasilan pembangunan pendidikan. Besarnya anggaran pendidikan tidak akan efektif apabila tidak disertai tata kelola yang baik.
Menurut Bambang, setidaknya ada tiga pertanyaan penting yang harus dijawab dalam tata kelola Pendidikan yaitu siapa yang berwenang, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang harus bekerja Bersama ?. Karena itu, desentralisasi harus berjalan bersama akuntabilitas dan sinergi antarlembaga.
Persoalan tersebut menjadi penting dalam pendidikan dasar dan menengah. Desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti kesiapan fiskal dan kapasitas kelembagaan yang merata di daerah.
Dalam konteks madrasah, persoalannya menjadi semakin kompleks. Madrasah, khususnya madrasah swasta di daerah, berada dalam tata kelola Kementerian Agama, sementara pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan madrasah tidak memperoleh akses yang setara terhadap dukungan dan pembiayaan pemerintah daerah.
Bambang karena itu mendorong coordinated decentralization serta adanya national quality framework. Tujuannya agar desentralisasi tidak menghasilkan fragmentasi mutu antara sekolah dan madrasah.
Pada pendidikan tinggi, Bambang juga menyoroti perlunya keseimbangan antara otonomi perguruan tinggi dan tanggung jawab negara. Otonomi melalui skema BLU maupun PTNBH jangan sampai mendorong kampus mengejar pendapatan secara instan, misalnya dengan meningkatkan jumlah mahasiswa tanpa diikuti penambahan fasilitas dan dosen yang memadai.
Persoalan mutu pembelajaran menjadi perhatian Prof. Dr. Fasli Jalal. Ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen belum berbanding lurus dengan hasil belajar peserta didik. Masih terdapat persoalan serius terkait kemampuan literasi dan numerasi dasar.
Karena itu, pembenahan sistem guru menjadi agenda penting. Fasli menekankan perlunya perbaikan mulai dari rekrutmen, pendidikan calon guru, hingga pembinaan guru secara berkelanjutan. Guru harus dipersiapkan melalui sistem pendidikan yang kuat, bukan hanya mengandalkan pelatihan setelah mereka berada di sekolah.
Fasli juga mengingatkan agar perubahan Undang-Undang Sisdiknas tidak kehilangan substansi penting pendidikan. Perubahan regulasi harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan pendidikan yang nyata.
Dalam persoalan madrasah, Fasli mendorong adanya sinkronisasi pembiayaan sekolah dan madrasah, termasuk melalui pola pembiayaan seperti BOS yang lebih adil. Dengan demikian, madrasah swasta di daerah tidak berada di luar perhatian pemerintah daerah.
Pandangan kritis terhadap perubahan regulasi disampaikan Dr. Marzuki Ali. Ia mempertanyakan urgensi perubahan undang-undang apabila perubahan tersebut tidak menghasilkan perbaikan substantif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dan lembaga pendidikan.
Marzuki menekankan pentingnya menghindari diskriminasi standar dalam pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan perlu mendapatkan akses terhadap bantuan dan pemberdayaan pemerintah daerah secara lebih setara.
Ia juga menyoroti otonomi perguruan tinggi. Menurutnya, intervensi pemerintah pusat dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi perlu dikaji agar otonomi dan demokratisasi kampus tetap terjaga. Sivitas akademika perlu memiliki ruang yang cukup untuk melakukan inovasi dan terobosan.
Sementara itu, Dr. Adian Husaini mengangkat dimensi nilai dan identitas pendidikan. Ia menegaskan pentingnya worldview Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu, dalam perspektif yang disampaikannya, memiliki muatan nilai dan tidak sepenuhnya dapat dipandang bebas nilai.
Adian juga menyoroti persoalan martabat profesi guru. Menurutnya, pendidikan menghadapi tantangan ketika anak-anak terbaik tidak lagi menjadikan profesi guru sebagai pilihan utama. Karena itu, peningkatan martabat dan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius dalam kebijakan pendidikan.
Selain itu, lembaga pendidikan Islam perlu terus melakukan pembenahan substantif. Adian menyoroti daya tarik dan prestise lembaga pendidikan Islam, termasuk perguruan tinggi Islam, yang perlu terus diperkuat agar mampu bersaing dalam kualitas akademik sekaligus mempertahankan identitas keislamannya.
Tata Kelola Yang Baik
Dari berbagai pandangan tersebut, diskusi DPP GUPPI memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak semata-mata terletak pada besar kecilnya anggaran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola, siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mutu dijaga, bagaimana guru dipersiapkan, dan bagaimana seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama.
Persoalan madrasah tidak hanya berkaitan dengan Kementerian Agama, tetapi juga menyentuh tata kelola pendidikan daerah. Ketika pendidikan dasar dan menengah didesentralisasikan, sementara madrasah tetap berada dalam tata kelola yang berbeda, diperlukan mekanisme koordinasi dan pembiayaan yang mampu menjamin keadilan tanpa menghilangkan kekhasan pendidikan Islam.
Bagi DPP GUPPI, diskusi ini menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan gagasan pembaruan pendidikan Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan sistem pendidikan nasional.
Tata kelola pendidikan yang baik pada akhirnya bukan hanya soal tertib administrasi. Ia harus mampu menghadirkan pendidikan yang bermutu, adil, berintegritas, berkarakter, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pembaruan pendidikan tidak cukup berhenti pada pergantian regulasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan benar-benar sampai ke ruang kelas, memperkuat guru, meningkatkan mutu belajar peserta didik, serta memberikan ruang yang adil bagi sekolah dan madrasah untuk tumbuh dan berkembang.
Di titik inilah gagasan pembaruan pendidikan yang terus didorong GUPPI menemukan relevansinya yaitu membangun tata kelola pendidikan yang tidak terfragmentasi, tetapi terintegrasi; tidak hanya besar dalam anggaran, tetapi kuat dalam mutu; dan tidak hanya tertib dalam administrasi, tetapi nyata manfaatnya bagi peserta didik dan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, DPP GUPPI perlu segera menyusun Daftar Inventarisasi Masukan (DIM) dan naskah usulan substansial untuk diserahkan kepada DPR RI dan pihak-pihak terkait. Langkah ini diambil agar pemikiran cerdas para pakar dan praktisi pendidikan Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam melahirkan produk perundang-undangan yang bermutu, berkeadilan, dan berdampak bagi kemajuan bangsa. (Tim Media GUPPI)
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam Search Beranda Berita Artikel Agenda...
DPP GUPPI mendorong sekolah dan Madrasah GUPPI menjadi ruang yang...
© Copyright 2025 - Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam
Tinggalkan Balasan