Kategori: Berita

  • MAKNA GONTOR AWARD BAGI ALUMNI PONDOK PABELAN MAGELANG

    MAKNA GONTOR AWARD BAGI ALUMNI PONDOK PABELAN MAGELANG

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    MAKNA GONTOR AWARD BAGI ALUMNI PONDOK PABELAN MAGELANG

    Oleh: Agus Sholeh

    Ada rasa haru dan bangga ketika Pondok Pabelan Magelang disebut sebagai salah satu perintis pondok alumni Gontor dan menerima 100 Tahun Gontor Award yang diserahkan pada hari Ahad, 20 September 2026 di sela-sela Peringatan 100 Tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo.

    Bersama Pabelan, penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah pesantren yang memiliki sejarah penting dalam pengembangan pendidikan pesantren alumni Gontor, antara lain Baitul Arqam Jember, Pondok Pesantren Walisongo Ngabar, Darunnajah Ulujami Jakarta, Al-Amin Prenduan Madura, dan Darul Qolam Gintung Tangerang Banten.

    Award itu juga sekaligus menjadi sebuah penghargaan bagi Ulang Tahun Pondok Pabelan yang ke 61 pada tanggal 28 Agustus 2026 yang lalu. Ya, tahun ini Pondok Pabelan memasuki usia yang ke 61, suatu usia yang sudah cukup matang untuk sebuah perjalanan hidup.

    Bagi alumni Pabelan, tentu saja penghargaan itu membahagiakan. Ada semacam pengakuan dari almamater terhadap sebuah perjalanan yang telah berlangsung puluhan tahun. Pabelan ternyata bukan sekadar nama dalam sejarah perjalanan para alumni Gontor. Ia menjadi bagian dari sejarah penyebaran gagasan pendidikan yang pernah dirintis di Gontor.

    Dibalik rasa haru dan bangga itu, terselip sebuah pertanyaan tentang makna penghargaan itu bagi Pabelan dan para alumninya maupun bagi Gontor.

    Sebab penghargaan sejarah akan kehilangan maknanya jika hanya untuk merajut nostalgia. Masa lalu penting, tetapi warisan pendidikan seharusnya menjadi energi untuk melahirkan sesuatu yang baru. Mungkin di situlah hubungan Pabelan dan Gontor menjadi menarik.

    Gontor pun Pernah Belajar

    Ada satu bagian dari sejarah Gontor yang menurut saya sangat penting untuk direnungkan. KH Imam Zarkasyi, salah satu Trimurti pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, pernah belajar di Sumatera Barat pada tahun 1930-an. Beliau belajar di Sumatera Thawalib Padang Panjang dan kemudian melanjutkan pendidikan di Normal Islam School yang dipimpin Mahmud Yunus.

    Pengalaman itu ikut membentuk wawasan pendidikan beliau. Sepulang dari Sumatera, gagasan dan pengalaman tersebut tidak sekadar dibawa pulang sebagai kenangan. Ia diolah dan dikembangkan menjadi spirit pembaruan pendidikan di Gontor. Salah satu wujud pentingnya adalah lahirnya Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) pada 1937.

    Di sini terdapat pelajaran yang sangat berharga. Ternyata Gontor menjadi besar bukan karena menutup diri dari pengaruh luar, tetapi justru karena berani belajar dari luar, mengolahnya, dan melahirkan sesuatu yang baru.

    KH Imam Zarkasyi tidak sekadar menyalin pengalaman Sumatera Thawalib atau Normal Islam School. Beliau belajar, menyerap, kemudian melakukan sintesis. Istilah sekarang itu ATM, yaitu Amati, Tiru dan Majukan. Ada proses kreativitas di sana. Maka mungkin salah satu DNA penting Gontor justru adalah tradisi belajar (tholabul Ilmi). Dan tradisi itu kemudian bergerak ke berbagai tempat melalui para alumninya. Berdasarkan data dari Forum Pesantren Alumni (FPA) Gontor tercatat sebanyak 380 pondok pesantren.

    Ketika Menjadi Pabelan

    Sebagai alumni Gontor, KH Hamam Dja’far tentu membawa bekal nilai dan pengalaman pendidikan yang diperolehnya dari Gontor. Tetapi ketika mendirikan dan mengembangkan Pabelan, beliau tidak sekadar membuat “Gontor kecil” di Pabelan. Pabelan berkembang dengan karakter dan keberaniannya sendiri.

    Salah satu yang pada zamannya cukup mengundang perhatian adalah keputusan KH Hamam Dja’far menyelenggarakan pendidikan bagi santri putra dan putri dalam satu kompleks. Keduanya memang dipisahkan oleh jalan, dimana santri putra berada di sebelah utara dan santri putri di sebelah selatan. Tetapi secara kelembagaan, keduanya berada dalam lingkungan Pondok Pabelan.

    Menurut KH Hamam, di Pondok Pabelan tidak perlu ada tembok tinggi untuk batas antara santri putra dan santri putri, yang membatasi para santri adalah hati dan komitmen untuk belajar hidup.

    Bagi ukuran pesantren pada masa itu, ini bukan keputusan sederhana. Sebuah langkah yang berani, bahkan memancing kontroversi.

    Gontor sendiri hingga hari ini hanya membina santri putra. Kalaupun sekarang ada Gontor Putri, tetapi kampusnya berada jauh dari kampus putra, misalnya di Mantingan Ngawi.

    Pabelan mengambil pilihan yang berbeda. Di sinilah kita melihat bahwa alumni bisa punya pilhan yang berbeda tidak mesti harus sama persis dengan almamater.

    KH Hamam Dja’far membawa spirit yang dipelajarinya dari Gontor, tetapi menerjemahkannya sesuai dengan konteks Pabelan. Ada kesinambungan, tetapi juga ada kreativitas. Ada warisan, tetapi juga ada pembaruan. Dan mungkin justru seperti itulah seharusnya sebuah tradisi pendidikan berkembang.

    Pernah Membuat “Iri” Gontor

    Pabelan kemudian mengalami salah satu periode yang sering dikenang sebagai masa keemasannya, terutama sekitar 1975–1980.

    Pada masa itu, Pabelan bukan hanya berkembang sebagai lembaga pendidikan pesantren. Pabelan mendapatkan perhatian yang lebih luas. Pengakuan internasional datang melalui Aga Khan Award for Architecture. Setelah itu Pabelan juga memperoleh Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    Konon, pada masa itu Pabelan telah membuat Gontor “iri”. Tentu bukan iri dalam pengertian persaingan antara guru dan murid. Kalau pun istilah itu dipakai, barangkali lebih tepat sebagai sebuah ungkapan kebanggaan, dimana murid yang dahulu belajar dari gurunya ternyata mampu mendapatkan perhatian dunia.

    Dan bukankah itu sebenarnya sesuatu yang membahagiakan bagi seorang guru? Guru tentu tidak berharap muridnya selamanya berada di belakangnya. Guru berharap muridnya mampu berjalan dengan kaki sendiri. Ia dapat menemukan kekuatan dan identitas sendiri.

    Keunikan Pabelan juga tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial tempat ia tumbuh. Pabelan berada di kawasan yang sangat kaya dengan keberagaman. Di sekitarnya terdapat Muntilan dengan tradisi Katolik yang kuat, Mendut dan Borobudur yang memiliki jejak sejarah Hindu-Buddha yang sangat penting, Mertoyudan dengan komunitas Kristen, serta Magelang dengan keberadaan Akademi Militer.

    Dengan kata lain, Pabelan tumbuh bukan dalam ruang sosial yang homogen. Ia berada di tengah perjumpaan berbagai agama, kebudayaan, dan institusi.

    Dalam konteks seperti itu, pesantren Pabelan tidak hanya menjadi tempat belajar agama di dalam kelas. Kehidupan sehari-hari di Pabelan menjadi semacam laboratorium sosial. Santri belajar bagaimana menjadi Muslim sekaligus hidup bersama masyarakat yang berbeda.

    Maka Pabelan dapat dilihat bukan hanya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan (Melting point). Pendidikan tidak berhenti pada kemampuan memahami teks. Pendidikan juga menyangkut kemampuan memahami manusia, masyarakat, lingkungan, dan realitas kehidupan.

    Di sinilah mungkin salah satu makna penting pengalaman Pabelan dimana keislaman yang kuat tidak harus membuat seseorang menjadi tertutup. Sebaliknya, keyakinan yang kuat dapat menjadi modal untuk membangun hubungan yang baik dengan siapa pun.

    Karena itu, penghargaan yang pernah diterima Pabelan tidak cukup dilihat sebagai daftar prestasi. Di balik penghargaan itu ada sebuah pengalaman panjang tentang bagaimana pesantren berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya.

    Saling Belajar

    Kini, setelah puluhan tahun berlalu, kondisi  pesantren alumni Gontor tentu tidak sama. Ada yang tumbuh besar. Ada yang menemukan keunggulan tertentu. Ada yang sudah melampai antar generasi. Ada yang harus berjuang meningkatkan mutu guru, manajemen, pembiayaan, sarana, dan kualitas pembelajaran. Perbedaan tersebut adalah kenyataan sejarah.

    Karena itu, hubungan Gontor dengan pesantren alumni perlu terus diperbarui.  Pesantren alumni harus terus berkembang sesuai dengan karakter masing-masing. Tidak harus seragam. Bahkan pengalaman mereka selama puluhan tahun bisa menjadi sumber pengetahuan baru bagi almamaternya.

    Gontor tentu mempunyai pengalaman dan tradisi yang sangat panjang. Tetapi pesantren alumni juga memiliki pengalaman lapangan yang tidak sedikit. Mereka menghadapi masyarakat yang berbeda, persoalan yang berbeda, dan tantangan zaman yang berbeda.

    Karena itu, hubungan Gontor dan alumni idealnya tidak hanya berupa hubungan genealogis, tetapi berkembang menjadi hubungan intelektual dan kebudayaan. Gontor memberi inspirasi. Alumni mengembangkan. Alumni menemukan pengalaman baru. Gontor dan alumni kemudian dapat saling belajar.

    Bukankah ini justru sejalan dengan sejarah Gontor sendiri?

    KH Imam Zarkasyi belajar dari Sumatera Barat. Gontor lahir dari proses belajar dan pembaruan. Gontor kemudian melahirkan alumni yang mendirikan pesantren di berbagai tempat. Alumni itu pun mengembangkan pesantren sesuai dengan konteks masing-masing.

    Jadi, tradisi yang diwariskan sesungguhnya bukan sekadar bentuk kelembagaan. Yang diwariskan justru adalah keberanian untuk terus belajar dan melakukan pembaruan.

    Tantangan untuk Masa Depan

    Bagi Pabelan, 100 Tahun Gontor Award selain merupakan sebuah kesyukuran dan kebanggaan,  namun juga merupakan tanggung jawab untuk masa depan.

    Jika dahulu Pabelan menjadi salah satu perintis pondok alumni Gontor, maka apa yang akan dirintis oleh Pondok Pabelan untuk pendidikan di masa mendatang?

    Dunia pendidikan telah berubah sangat cepat. Santri hari ini hidup di tengah kecerdasan buatan, perubahan teknologi, perubahan dunia kerja, persoalan lingkungan, tantangan sosial, dan masyarakat yang semakin terbuka. Pesantren tidak cukup hanya mempertahankan apa yang pernah berhasil pada masa lalu.

    Pesantren Pabelan perlu terus belajar. Dan di sinilah kita kembali kepada pesan awal tulisan ini, yaitu Gontor, Pabelan, dan warisan yang mengajarkan kita untuk terus belajar.

    Kalau Gontor pernah mengajarkan Pabelan untuk belajar, maka Pabelan akan mengajarkan bagaimana belajar yang sebaik mungkin. Belajar berarti memahami, mengolah, mengembangkan, dan kemudian berani melahirkan sesuatu yang baru.

    Mungkin itulah makna terdalam sebuah penghargaan. Pabelan pernah menjadi bagian penting dari sejarah Gontor. Karena itu, tugas Pondok Pabelan sekarang untuk terus ikut “membela” masa depan umat, bangsa dan negara yang lebih baik. Karena Pabelan, ternyata berasal kata dari “bela”.

    —————————————————————————

    Agus Sholeh

    Alumni Pondok Pabelan Magelang (1976-1985).

    Alumni Curtin University of Technology Perth Western Australia.

    agussholeh@yahoo.com

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    105
  • GUPPI Urges Higher Education Reform, Academic Freedom and Greater Equity

    GUPPI Urges Higher Education Reform, Academic Freedom and Greater Equity

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Urges Higher Education Reform, Academic Freedom and Greater Equity

    JAKARTA — Indonesia’s higher education system needs more than an expansion of universities and graduate numbers. It requires stronger governance, sustained academic quality, greater recognition of lecturers, and a firm commitment to academic freedom. Universities must remain places where knowledge is developed, ideas are tested, and future generations are equipped with both professional competence and moral integrity.

    These issues took centre stage at the fifth session of a discussion series organized by the Central Executive Board of the Islamic Education Reform Movement Association (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam, or DPP GUPPI) on the proposed revision of Indonesia’s National Education System Law (RUU Sisdiknas). Held online on Saturday, October 3, 2026, the session focused on higher education and brought together university leaders and education experts to examine the future direction of the sector.

    Participants included members of DPP GUPPI’s executive, advisory and steering bodies, representatives of regional chapters (DPW GUPPI), and academics. The principal speakers were Dr. Marzuki Ali, Rector of Indo Global Mandiri University (UIGM) in Palembang, and Dr. Ida Zahara Adiba, Rector of Undaris in Ungaran, Semarang. Other contributors included Prof. Dr. Husni Rahim, Dr. Bahris Salim, Dr. Rinto Rahim, Dr. Suryadi Nomi, Prof. Dr. Imam Tolkhah, Amich Alhumami, Ph.D., and DPP GUPPI General Chairman Prof. Fasli Jalal. The discussion was moderated by Dr. Suhardi, a member of the DPP GUPPI executive board.

    The discussion highlighted a central concern: reform of the National Education System Law should go beyond administrative arrangements and procedural changes. The legislation must address more fundamental questions about university governance, institutional autonomy, public funding, academic integrity, and the equitable distribution of educational opportunities.

    Reforming University Governance

    Marzuki Ali called for a fundamental review of the governance arrangements governing public universities (perguruan tinggi negeri, or PTN). He questioned the rationale for maintaining different management models, including Public Service Agency Universities (PTN-BLU) and Legal Entity Universities (PTN-BH), and proposed bringing public universities under a more unified management system.

    He linked this proposal to the broader goal of making higher education more affordable, including the possibility of expanding tuition-free education. In his view, university governance and financing should be examined together to ensure that institutional arrangements do not become barriers to wider access.

    Marzuki also proposed extending professors’ service periods to the age of 70. Under his proposal, emeritus professors at private universities (perguruan tinggi swasta, or PTS) could continue contributing until the age of 80, while senior lecturers (lektor kepala) retiring from public universities could be given opportunities to teach at private institutions until the age of 70.

    The proposal reflects a concern that Indonesia should make better use of its accumulated academic expertise. Private universities, which play an essential role in the national higher education system, could benefit from the experience of senior academics, particularly where shortages of qualified teaching staff constrain institutional development.

    University leadership was another major concern. Marzuki argued that rector appointments should not be politicized and called for stronger collegial decision-making through university senates rather than direct ministerial selection. He also emphasized the need for robust academic integrity mechanisms to combat plagiarism, diploma fraud, and the manipulation of academic data.

    Equal treatment of lecturers at public and private universities was another priority. Marzuki called for more equitable lecturer allowances and stronger certification schemes, arguing that institutional status should not become a justification for persistent disparities in professional recognition and welfare.

    Protecting Academic Freedom and Institutional Values

    Ida Zahara Adiba offered a complementary perspective, emphasizing that higher education must retain its ethical foundations and educational mission. In her view, universities should remain rooted in religious values, morality, integrity, and the principle of sarwo ibadah—the understanding that all worthwhile activities can be undertaken as acts of worship.

    Amid rapid social change and technological advances, she argued, universities must balance scientific knowledge and professional competence with character formation. Higher education should not become merely a system for producing workers to meet labour-market demands. It must also nurture individuals who understand their moral responsibilities and remain committed to the public good.

    Ida also stressed the importance of legal protection for lecturers and the safeguarding of academic freedom. Universities must provide a secure environment in which academics can conduct research, advance knowledge, exchange ideas, and scrutinize public policy without fear of intimidation or criminalization. Such freedom, she argued, is fundamental to the credibility and dignity of higher education and should be explicitly protected by law.

    At the same time, she cautioned against expecting private universities to meet increasingly demanding quality standards without adequate support. Improving educational quality requires an enabling environment in which lecturers and educational support staff can work professionally and with dignity. The government, she argued, should establish appropriate welfare standards and provide formal recognition and protection for support personnel.

    Her central message was that quality assurance cannot rely solely on regulatory demands. Universities also need the resources, institutional support, and professional conditions necessary to achieve sustainable improvements.

    Investing in Academic Quality and Fair Access

    Prof. Husni Rahim highlighted the need for dedicated funding to strengthen the qualifications and capabilities of university lecturers, particularly through doctoral scholarships. He also called for regulations that would make direct collaboration between Indonesian universities and international higher education institutions easier to establish and sustain.

    On character education, Husni argued that responsibility should not rest exclusively with lecturers teaching religious subjects. Ethical development must be embedded in campus culture and shared by the entire academic community, including university leaders, lecturers, administrative personnel, and students.

    Bahris Salim, meanwhile, emphasized merit-based and transparent university governance. He argued that institutional leadership should be determined through credible internal processes, with the state concentrating on its role as regulator and quality assurer rather than influencing the selection of leadership candidates.

    From Makassar, Rinto Rahim urged policymakers to ensure that the revised law also recognizes educators working in non-formal education. Tutors in Package A, B, and C equivalency programmes serve learners who cannot access or complete formal schooling. Their professional status, appropriate terminology, legal protection, and welfare should therefore be clearly addressed in the legislation.

    Amich Alhumami offered a note of caution regarding proposals for tuition-free higher education. Although expanding access is an important objective, he argued that universal subsidies could be inefficient if students from affluent families received the same benefits as those who face serious financial barriers.

    He therefore urged policymakers to prioritize access for students from low-income households and ensure that limited public resources reach those who need assistance most. The broader principle is that affordability policies must be designed not only to expand participation but also to promote social equity.

    Turning Recommendations into Policy

    In his closing remarks, DPP GUPPI General Chairman Prof. Fasli Jalal welcomed the range of proposals raised during the discussion. He particularly highlighted the suggestion to extend the service periods of professors and senior lecturers as a potentially valuable way to strengthen the academic capacity of private universities.

    Fasli also stressed the importance of more equitable operational funding and greater government attention to non-formal education and early childhood education (PAUD). These areas, he noted, form part of a broader education ecosystem and should not be overlooked when policymakers focus on higher education reform.

    Concluding the session, moderator Suhardi emphasized that GUPPI’s engagement with the proposed revision of the National Education System Law was about more than legal provisions. At stake are the quality, dignity, autonomy, and fairness of Indonesia’s education system, as well as its contribution to the country’s long-term development.

    The proposals raised during the discussion will be consolidated by DPP GUPPI’s formulation team and formally submitted to the Indonesian House of Representatives (DPR RI) as input for the legislative process.

    For GUPPI, meaningful reform must ensure that universities are not only capable of producing skilled graduates, but also free to pursue knowledge, committed to academic integrity, and accessible to people from all social backgrounds.

    (GUPPI Media Team)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    6
  • GUPPI KRITISI MUTU DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI DALAM REVISI UU SISDIKNAS

    GUPPI KRITISI MUTU DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI DALAM REVISI UU SISDIKNAS

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ilustrasi : Kampus Universitas Indo Global Mandiri (IGM) Palembang 

    GUPPI KRITISI MUTU DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI DALAM REVISI UU SISDIKNAS

    Jakarta – Masa depan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak perguruan tinggi yang berdiri atau berapa banyak lulusan yang dihasilkan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kampus dikelola, bagaimana mutu akademik dijaga, bagaimana dosen dan profesor dihargai, serta bagaimana perguruan tinggi tetap menjadi ruang yang merdeka untuk berpikir, meneliti, mengembangkan ilmu, sekaligus membentuk manusia berakhlak dan berintegritas.

    Persoalan strategis itulah yang dibedah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) dalam serial diskusi revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sesi kelima. Mengangkat tema “Pendidikan Tinggi”, diskusi yang berlangsung secara daring, Sabtu (3/10/2026), mempertemukan sejumlah rektor dan tokoh pendidikan untuk membedah arah pendidikan tinggi Indonesia dalam regulasi baru.

    Diskusi diikuti Pengurus DPP GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, sejumlah pengurus DPW GUPPI, serta kalangan perguruan tinggi. Tampil sebagai pemapar adalah Dr. Marzuki Ali, Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, dan Dr. Ida Zahara Adiba, Rektor Undaris Ungaran Semarang. Sejumlah tokoh memberikan tanggapan, antara lain Prof. Dr. Husni Rahim, Dr. Bahris Salim, Dr. Rinto Rahim, Dr. Suryadi Nomi, Prof. Dr. Imam Tolkhah, Amich Alhumami, Ph. D, dan Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal. Sebagai moderator adalah Dr. Suhardi, pengurus DPP GUPPI.

    Forum diskusi memberi perhatian agar revisi UU Sisdiknas tidak berhenti pada soal struktur dan administrasi pendidikan tinggi. Ada persoalan yang lebih mendasar yaitu siapa yang mengelola kampus, bagaimana otonomi akademik dijamin, bagaimana negara membiayai pendidikan tinggi, dan bagaimana mutu serta integritas akademik dipertahankan.

    Marzuki Ali secara tegas mengusulkan pembenahan tata kelola perguruan tinggi negeri. Ia mempertanyakan keberadaan berbagai bentuk status pengelolaan PTN, termasuk PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Ia mengusulkan agar pengelolaan PTN dikembalikan pada satu sistem. Gagasan ini dikaitkan dengan upaya menghadirkan pendidikan tinggi yang lebih terjangkau, termasuk membuka ruang lebih besar bagi kebijakan kuliah gratis.

    Tidak kalah penting adalah gagasan untuk memperpanjang masa pengabdian profesor hingga usia 70 tahun. Profesor emeritus di perguruan tinggi swasta juga diusulkan dapat terus berkontribusi hingga usia 80 tahun. Bahkan, lektor kepala yang memasuki masa pensiun di PTN dapat diberi kesempatan mengajar di PTS hingga usia 70 tahun.

    Gagasan tersebut menarik karena menyentuh persoalan yang selama ini belum optimal yaitu bagaimana kekuatan intelektual yang dimiliki bangsa tidak berhenti hanya karena batas usia administratif. Perguruan tinggi swasta yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional dapat memperoleh tambahan kekuatan akademik dari para profesor dan lektor kepala berpengalaman.

    Marzuki juga menolak politisasi jabatan rektor. Menurutnya, pimpinan PTN semestinya dipilih melalui mekanisme kolegial dan senat kampus, bukan ditentukan langsung oleh menteri. Ia menegaskan pentingnya sistem integritas akademik yang kuat untuk mencegah plagiarisme, jual beli ijazah, dan manipulasi data. Kesetaraan tunjangan dosen PTS dan PTN juga perlu diperjuangkan, antara lain melalui penguatan skema sertifikasi dosen.

    Sementara itu, Ida Zahara Adiba membawa perspektif yang tidak kalah mendasar. Pendidikan tinggi, menurutnya, tidak boleh kehilangan idealisme dan akar nilai. Pendidikan harus tetap berpijak pada agama, akhlak, integritas, dan semangat sarwo ibadah.

    Menurutnya, di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, perguruan tinggi harus mampu menjaga keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, kecakapan profesional, dan pembentukan karakter manusia. Kampus jangan sampai hanya menjadi tempat mencetak tenaga kerja, tetapi kehilangan fungsi strategisnya dalam membangun manusia yang memiliki tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat.

    Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan kebebasan akademik bagi dosen. Kampus harus menjadi ruang yang aman bagi dosen untuk melakukan penelitian, mengembangkan ilmu, menyampaikan gagasan, serta memberikan kritik terhadap kebijakan publik tanpa ancaman kriminalisasi maupun intimidasi. Kebebasan akademik, menurutnya, merupakan bagian penting dari marwah perguruan tinggi dan harus mendapatkan jaminan yang jelas dalam regulasi.

    Pada saat yang sama, negara tidak boleh hanya menuntut perguruan tinggi swasta memenuhi berbagai standar mutu tanpa memberikan dukungan yang memadai. Ida menilai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan tinggi. Negara perlu hadir melalui standar kesejahteraan yang layak, termasuk pengakuan formal dan skema perlindungan bagi tenaga kependidikan.

    Ida juga meminta agar Pemerintah tidak hanya meminta peningkatan mutu perguruan tinggi, tetapi juga didukung dengan ekosistem yang memungkinkan para pendidik bekerja secara profesional, bermartabat, dan berkelanjutan.

    Sementara itu Prof. Husni Rahim dalam tanggapannya menekankan perlunya dukungan pendanaan khusus untuk meningkatkan kualitas dosen, terutama melalui beasiswa pendidikan S3. Ia juga mendorong regulasi yang memudahkan kerja sama langsung antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri. Menurutnya, pendidikan karakter tidak boleh dibebankan hanya kepada dosen agama, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika dan dibangun melalui budaya kampus.

    Bahris Salim menegaskan kembali pentingnya institutional self-governance yang meritokratis dan transparan. Negara, menurutnya, seharusnya menjadi pengawas mutu dan pemberi pengesahan, bukan menentukan preferensi kandidat pimpinan perguruan tinggi.

    Dari Makassar, Rinto Rahim mengingatkan bahwa revisi UU Sisdiknas juga jangan melupakan para tutor pendidikan nonformal, termasuk pengajar Paket A, B, dan C, yang selama ini berperan mendidik warga belajar yang tidak memperoleh kesempatan melalui jalur pendidikan formal. Kejelasan nomenklatur, status hukum, dan kesejahteraan mereka perlu mendapat tempat dalam undang-undang.

    Sementara itu Amich Alhumami mengingatkan agar gagasan pendidikan tinggi gratis dihitung secara cermat. Kebijakan yang bersifat universal berpotensi tidak tepat sasaran apabila kelompok masyarakat mampu juga memperoleh subsidi yang sama, sementara kelompok rentan justru masih kesulitan mengakses perguruan tinggi. Karena itu, pemenuhan kuota mahasiswa dari keluarga kurang mampu perlu menjadi prioritas.

    Menutup diskusi, Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal mengapresiasi seluruh gagasan yang berkembang. Ia menilai usulan mengenai masa pengabdian profesor dan lektor kepala untuk memperkuat PTS merupakan terobosan yang layak diperjuangkan.

    Fasli juga mengingatkan pentingnya kesetaraan dukungan pembiayaan operasional pendidikan, sekaligus perhatian negara terhadap pendidikan nonformal dan PAUD.

    Mengakhir diskusi, Suhardi mengatakan bahwa bagi GUPPI, pembahasan pendidikan tinggi dalam revisi UU Sisdiknas bukan sekadar soal pasal dan ayat. Ini menyangkut masa depan mutu, marwah, otonomi, keadilan, dan arah peradaban pendidikan Indonesia. Seluruh masukan strategis tersebut akan difinalisasi oleh tim perumus DPP GUPPI untuk selanjutnya disampaikan ke DPR RI. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    60
  • GUPPI Dorong Penguatan Pendidikan Karakter dalam Revisi UU Sisdiknas

    GUPPI Dorong Penguatan Pendidikan Karakter dalam Revisi UU Sisdiknas

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Dorong Penguatan Pendidikan Karakter dalam Revisi UU Sisdiknas

    Jakarta – Pendidikan karakter kembali menjadi sorotan DPP GUPPI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Di tengah tantangan era digital dan semakin kompleksnya persoalan nilai di masyarakat, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus mampu membentuk manusia yang berakhlak, berintegritas, dan bertanggung jawab.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) dalam serial diskusi RUU Sisdiknas sesi ketiga yang digelar secara daring, Sabtu (26/9/2026). Diskusi kali ini mengangkat tema “Pendidikan Karakter” dan diikuti Pengurus DPP GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, sejumlah pengurus DPW GUPPI, serta kalangan perguruan tinggi.

    Hadir sebagai pemapar Prof. Dr. Husni Rahim, Ketua Dewan Penasehat GUPPI, dan Dr. Adian Husaini dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Sejumlah peserta juga memberikan tanggapan dan catatan, antara lain Prof. Dr. Bambang Suryadi, Dr. Marzuki Ali, Dr. Bahris Salim, Dr. M. Saekan, Dr. Ahmad Muthohar, serta Gusnarib Wahab akademisi dari UIN Dato Karama Palu.

    Regulasi Ada, Implementasi Masih Menjadi Persoalan

    Dalam paparannya, Husni Rahim menilai persoalan utama pendidikan karakter di Indonesia bukan karena bangsa ini kekurangan regulasi atau nilai-nilai moral. Nilai karakter dan moral, menurutnya, sebenarnya telah hadir dalam berbagai undang-undang pendidikan sejak 1954, 1989, hingga Undang-Undang Sisdiknas 2003. Persoalannya justru terletak pada kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

    “Nilai-nilai moral sudah ada dalam regulasi pendidikan, tetapi rantai implementasinya terputus,” demikian pokok persoalan yang mengemuka dalam paparannya. Akibatnya, nilai yang tercantum dalam regulasi belum sepenuhnya menjadi praktik nyata di sekolah, masyarakat, maupun lembaga pemerintahan.

    Husni juga mencermati draf RUU Sisdiknas yang dinilai belum memberikan definisi eksplisit mengenai pendidikan karakter dan belum menetapkan standar capaian karakter secara jelas. Ketidakjelasan tersebut berpotensi membuat pendidikan karakter seolah-olah menjadi tugas eksklusif guru agama dan guru PPKn.

    Padahal, pendidikan karakter semestinya menjadi tanggung jawab seluruh ekosistem pendidikan. Karena itu, pendidikan karakter perlu dibangun melalui integrasi kurikulum, keteladanan guru dan pimpinan, budaya lembaga, sistem evaluasi, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.

    Husni mengusulkan delapan poin perubahan dalam RUU Sisdiknas. Pertama, memberikan definisi yang jelas mengenai pendidikan karakter. Kedua, menetapkan standar capaian karakter berdasarkan usia dan jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Ketiga, menempatkan guru agama sebagai penggerak spiritual dan moral, bukan sebagai “polisi moral”, sementara tanggung jawab karakter menjadi tanggung jawab seluruh guru dan unsur sekolah.

    Keempat, mempertegas tanggung jawab kolektif negara, satuan pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Kelima, mengakui pendidikan keluarga sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Keenam, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam seluruh mata pelajaran. Ketujuh, mewajibkan satuan pendidikan membangun budaya yang aman dan bebas dari perundungan. Kedelapan, mengembangkan sistem evaluasi karakter yang kontekstual dan autentik, antara lain melalui portofolio, bukan sekadar angka.

    Akhlak Perlu Mendapat Tempat Lebih Kuat

    Sementara itu, Adian Husaini melihat persoalan pendidikan karakter dari perspektif yang lebih mendasar. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi, undang-undang, dan berbagai regulasi mengenai pendidikan karakter. Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum otomatis membuat kondisi moral bangsa menjadi lebih baik.

    Adian mengkritisi sistem pendidikan modern yang dinilainya terlalu menekankan aspek akal dan fisik, sementara pembangunan jiwa atau tazkiyatun nafs kurang mendapat perhatian. Dalam pandangannya, pendidikan semestinya tidak berhenti pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus membentuk manusia yang memiliki adab dan akhlak.

    Karena itu, Adian mengusulkan agar istilah akhlak mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional. Ia mengingatkan bahwa UUD 1945 menggunakan istilah “akhlak mulia”. Pendidikan akhlak, menurutnya, berangkat dari pembentukan jiwa dan adab sebelum peserta didik mengejar penguasaan sains dan teknologi.

    Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan akhlak juga tidak dapat dilepaskan dari keteladanan guru. Metode dan materi pembelajaran penting, tetapi jiwa, keteladanan, dan keikhlasan guru memiliki posisi yang sangat menentukan.

    Adian juga menekankan pentingnya habituasi atau pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak tidak perlu dibebani dengan terlalu banyak indikator yang rumit. Ia menawarkan prinsip sederhana seperti JSP—Jujur, Semangat, Peduli—serta pembiasaan ibadah melalui mutaba’ah yaumiah.

    Keteladanan dan Habituasi Menjadi Kunci

    Pandangan kedua pemapar tersebut kemudian mendapat respons beragam dari peserta diskusi.

    Bambang Suryadi menilai posisi akhlak dalam draf RUU sebenarnya sudah cukup kuat karena muncul dalam definisi, fungsi, maupun kurikulum. Karena itu, menurutnya, perdebatan istilah tidak perlu diperpanjang. Tantangan yang lebih penting adalah how, yakni bagaimana nilai tersebut benar-benar ditanamkan melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga menjadi budaya pendidikan atau al-biah at-tarbawiyah (hidden curriculum).

    Sementara itu, Marzuki Ali menekankan pentingnya penyederhanaan konsep. Pendidikan karakter tidak perlu diterjemahkan menjadi regulasi yang terlalu rumit dan detail. Yang lebih penting adalah pembiasaan kebaikan sehari-hari yang ditopang keteladanan orang tua dan guru.

    Bahris Salim mengingatkan agar karakter tidak diperlakukan hanya sebagai atribut yang harus dimiliki lulusan pada akhir proses pendidikan. Karakter merupakan proses pertumbuhan yang panjang (growth and becoming) dan membutuhkan ekosistem yang mendukung. Ia juga mengingatkan agar pendidikan karakter tidak direduksi menjadi modul administratif atau sekadar mata pelajaran formal.

    Pandangan lain datang dari M. Saekan dari UIN Walisongo Semarang. Ia mengusulkan agar RUU mempertimbangkan adanya deskripsi karakter peserta didik sebagai bagian dari rekam pendidikan, di samping capaian akademik. Namun, ia juga mengingatkan agar pendidikan karakter tidak terjebak dalam pendekatan normatif dan asumsi sederhana bahwa pemahaman agama secara otomatis berbanding lurus dengan perilaku.

    Ia kembali menegaskan pentingnya Trisentra Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan yang bersama-sama membentuk karakter peserta didik.

    Ahmad Muthohar menyoroti kompetensi guru yang selama ini menurutnya belum mendapat perhatian seimbang. Pelatihan guru lebih banyak menekankan kompetensi pedagogik dan profesional, sementara kompetensi kepribadian dan sosial sering terabaikan. Padahal, keteladanan guru menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter.

    Sementara itu, Gusnarib Wahab akademisi dari UIN Dato Karama Palu menekankan perlunya komitmen pimpinan dan guru sejak awal, pengukuran perilaku awal peserta didik, serta penguatan pendidikan keluarga. Guru juga dituntut memiliki kecakapan yang lebih holistik, termasuk life skills dan kemampuan mengelola diri dalam menghadapi tantangan hedonisme dan materialisme.

    Menjadi Norma Hukum

    Menanggapi berbagai masukan tersebut, Husni Rahim kembali menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter perlu masuk secara lebih tegas dalam norma hukum. Regulasi tidak cukup berhenti pada rumusan normatif, tetapi harus memberikan arah operasional yang memungkinkan nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan.

    Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem pendidikan. Tanggung jawab pembentukan karakter tidak boleh hanya dibebankan kepada sekolah atau guru agama dan PPKn, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama negara, satuan pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat.

    Budaya sekolah yang aman, bebas dari perundungan, serta keteladanan para guru, pimpinan, orang tua, dan pejabat juga perlu mendapatkan perhatian. Demikian pula standar capaian karakter berdasarkan jenjang pendidikan dan sistem evaluasi yang mampu merekam perkembangan peserta didik secara lebih bermakna.

    Adian Husaini dalam tanggapannya mengingatkan agar RUU Sisdiknas tidak terjebak pada formalisme birokrasi. Pendidikan harus lebih berorientasi pada hasil nyata dan memberikan ruang bagi ekosistem pendidikan untuk berkembang secara mandiri. Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan karakter harus berakar pada kebersihan jiwa, nilai-nilai Islam, keteladanan guru, serta peran aktif keluarga.

    Dari seluruh pembahasan tersebut, diskusi GUPPI menemukan satu benang merah bahwa pendidikan akhlak dan karakter tidak boleh berhenti sebagai rumusan dalam dokumen, atribut lulusan, atau kewajiban administratif sekolah. Pendidikan akhlak dan karakter harus menjadi proses pedagogis yang hidup dan menjadi kebiasaan dalam keseharian peserta didik.

    Moderator diskusi, Abdul Rozak, merumuskan bahwa pendidikan akhlak/karakter harus diperkuat secara pedagogis dan diwujudkan melalui habituasi, bukan sekadar dijadikan atribut lulusan.

    Hasil diskusi ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi tim GUPPI untuk merumuskan usulan resmi kepada tim pembahas revisi RUU Sisdiknas 2026, khususnya terkait penguatan pendidikan akhlak dan karakter, keteladanan guru, pendidikan keluarga, budaya satuan pendidikan, serta mekanisme implementasi dan evaluasinya.

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    51
  • GUPPI SOROTI FRAGMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM REVISI RUU SISDIKNAS

    GUPPI SOROTI FRAGMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM REVISI RUU SISDIKNAS

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ilustrasi : Siswa MTs GUPPI Al Barkah Ciamis

    GUPPI SOROTI FRAGMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM DRAF REVISI UU SISDIKNAS

    Jakarta – Besarnya anggaran pendidikan belum otomatis menjamin terwujudnya keadilan pendidikan. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana anggaran dialokasikan, siapa yang memperoleh manfaat, untuk kebutuhan apa dana digunakan, dan sejauh mana pembiayaan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam mutu pendidikan.

    Persoalan inilah yang mengemuka dalam serial diskusi RUU Sisdiknas sesi kedua yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) secara daring, Rabu (16/9/2026), dengan tema “Anggaran dan Pembiayaan Pendidikan”.

    Diskusi menghadirkan Taufik Hanafi dari Kementerian PPN/Bappenas dan Amsal Bahtiar dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok. Ketua Harian DPP GUPPI Amich Alhumami turut menyampaikan makalah sebagai bahan diskusi. Sejumlah tokoh pendidikan memberikan tanggapan, antara lain Husni Rahim, Bambang Suryadi, Marzuki Ali, Wasehuddin, dan Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal.

    Taufik Hanafi membuka persoalan dari sisi efektivitas anggaran. Menurutnya, pengelolaan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari berapa besar anggaran dialokasikan dan berapa persen yang berhasil diserap. Paradigma anggaran perlu bergerak dari sekadar hubungan anggaran–penyerapan–output menuju rangkaian yang lebih panjang, yakni alokasi, pembelajaran, keterampilan, kesempatan kerja, produktivitas, hingga dampak.

    Dengan demikian, keberhasilan anggaran pendidikan tidak berhenti pada laporan penyerapan. Yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan keterampilan peserta didik, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan dampak sosial maupun ekonomi. Taufik juga menekankan pentingnya memperjelas komponen pendidikan yang dapat dibiayai dalam RUU Sisdiknas agar terdapat batas yang tegas antara kebutuhan utama pendidikan dan kegiatan lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.

    Dari titik itu, pembahasan berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah politik anggaran pendidikan selama ini benar-benar ditempatkan sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara?

    Pertanyaan tersebut dikemukakan Prof. Wasehuddin, Direktur Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ia melihat pembicaraan tentang anggaran pendidikan tidak dapat dilepaskan dari politik anggaran, karena pada akhirnya politik anggaran menentukan siapa mendapatkan apa, berapa besar, untuk tujuan apa, dan dengan ukuran keadilan seperti apa.

    Wasehuddin menilai pemenuhan angka 20 persen dari APBN dan APBD tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan keadilan pendidikan. Menurutnya, perhatian tidak boleh berhenti pada keberhasilan memenuhi angka konstitusional tersebut, tetapi harus melihat bagaimana dana yang tersedia dialokasikan.

    “Politik anggaran pendidikan itu pada dasarnya adalah proses menentukan siapa mendapatkan apa, berapa besar, untuk tujuan apa, dan dengan ukuran keadilan seperti apa,” demikian pokok pandangan Wasehuddin dalam diskusi.

    Ia secara khusus membawa persoalan tersebut pada posisi madrasah. Menurut Wasehuddin, jika peserta didik madrasah memiliki hak konstitusional yang sama dengan peserta didik di sekolah, maka perbedaan nomenklatur dan tata kelola kelembagaan semestinya tidak menjadi alasan munculnya perbedaan perlakuan pembiayaan.

    Bagi Wasehuddin, setidaknya terdapat empat kesetaraan yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan: kesetaraan hak, akses, mutu, dan pembiayaan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa dibedakan karena memilih sekolah umum atau madrasah. Akses pendidikan juga tidak boleh dibatasi oleh kemiskinan, wilayah, maupun status kelembagaan. Pada saat yang sama, setiap peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu, dan negara perlu hadir dalam pembiayaan pendidikan sebagai bagian dari kewajiban konstitusionalnya.

    Namun, Wasehuddin mengingatkan bahwa keadilan tidak selalu berarti memberikan nominal anggaran yang sama kepada semua lembaga pendidikan. Ia membedakan antara equality dan equity. Madrasah yang berada di daerah terpencil, misalnya, menghadapi persoalan keterbatasan guru, sarana, kemampuan ekonomi masyarakat, dan akses teknologi yang berbeda dengan lembaga pendidikan di wilayah maju.

    Karena itu, menurutnya, formulasi anggaran perlu mempertimbangkan sejumlah variabel, antara lain jumlah siswa, tingkat kemiskinan, tingkat keterpencilan, kebutuhan sarana, rasio guru, kebutuhan layanan, dan kemampuan fiskal daerah. Prinsipnya, yang sama diperlakukan sama, sedangkan kebutuhan yang berbeda harus direspons secara proporsional.

    Pandangan tersebut membawa diskusi dari sekadar persoalan “berapa persen” menuju pertanyaan tentang ke mana 20 persen anggaran pendidikan diarahkan.

    Wasehuddin bahkan mengajukan pertanyaan yang lebih fundamental: apakah politik anggaran pendidikan telah menjadikan pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara, atau masih menjadi objek distribusi anggaran berdasarkan desain kelembagaan dan kekuatan politik? Karena itu, menurutnya, angka 20 persen seharusnya menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar indikator bahwa negara telah memenuhi kewajiban nominalnya.

    Persoalan alokasi juga menjadi perhatian Dr. Marzuki Ali. Berpengalaman mengelola lembaga pendidikan dalam satu yayasan dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dan pesantren, Marzuki menilai persoalan anggaran pendidikan bukan semata-mata terletak pada besarnya dana, tetapi pada alokasinya.

    Ia mengingatkan bahwa ketika sumber dana pendidikan tersebar dan penggunaannya tidak memiliki batas yang cukup jelas, anggaran dapat terfragmentasi untuk berbagai kepentingan. Karena itu, menurut Marzuki, perlu ada kejelasan mengenai komponen apa saja yang benar-benar masuk dalam anggaran pendidikan.

    Marzuki juga menyinggung persoalan pendidikan kedinasan. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai posisi pendidikan kedinasan dalam sistem pembiayaan pendidikan agar anggaran pendidikan tidak digunakan untuk membiayai program yang sebenarnya dapat diselenggarakan melalui sistem pendidikan tinggi yang telah tersedia.

    Jika Wasehuddin membawa diskusi pada dimensi keadilan dan hak peserta didik, serta Marzuki menyoroti ketepatan alokasi, Fasli Jalal kemudian menarik persoalan tersebut pada pertanyaan yang lebih operasional yaitu kalau anggaran pendidikan memang untuk pendidikan, apa kebutuhan utama yang harus terlebih dahulu dibiayai?

    Ketua Umum DPP GUPPI itu menilai masuknya sejumlah kegiatan utama pendidikan dalam draf RUU Sisdiknas merupakan kemajuan. Namun, menurutnya, rumusan tersebut masih perlu didetailkan agar arah pembiayaan tidak berhenti pada norma umum.

    Fasli menguraikan bahwa anggaran pendidikan pertama-tama harus memastikan seluruh anak dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan sesuai pola wajib belajar. Anak yang keluar dari sistem pendidikan perlu dikembalikan ke jalur pendidikan. Ini merupakan fungsi utama anggaran pendidikan yang tidak dapat dinegosiasikan.

    Lapisan kedua adalah afirmasi. Anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak dari keluarga miskin, dan peserta didik yang memulai pendidikan dengan kondisi yang tidak sama membutuhkan dukungan pembiayaan agar mampu mengejar ketertinggalan. Menurut Fasli, sekolah harus memiliki sumber daya untuk memberikan dukungan tersebut.

    Setelah itu barulah kebutuhan guru ditempatkan sebagai lapisan penting berikutnya. Guru harus tersedia dalam jumlah yang cukup, kompeten, profesional, dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Pembiayaan pendidikan, menurut Fasli, tidak dapat mengabaikan kebutuhan tersebut.

    Kerangka Fasli kemudian bergerak ke pembiayaan proses pembelajaran. Biaya operasional pendidikan perlu diarahkan secara langsung untuk memastikan proses belajar berjalan baik. Setelah itu terdapat kebutuhan sarana dan prasarana yang relevan, serta pembiayaan untuk asesmen, penelitian dan pengembangan, dan evaluasi.

    Yang menarik, Fasli memberi tekanan khusus pada evaluasi independen. Menurutnya, hasil penggunaan anggaran perlu dapat dilihat secara objektif melalui pemetaan dan evaluasi yang tidak hanya bergantung pada laporan institusional yang berpotensi memiliki bias.

    Fasli juga memperluas prinsip keadilan tersebut pada semua bentuk lembaga pendidikan. Apakah peserta didik belajar di sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, atau pesantren, kebutuhan pembiayaan pendidikan semestinya dilihat dari hak peserta didiknya.

    Menurutnya, pembiayaan dapat dirancang dengan mempertimbangkan biaya dasar yang sama bagi setiap peserta didik, kemudian ditambah komponen biaya tetap dan biaya variabel sesuai kondisi lembaga. Pendekatan tersebut menjadi penting bagi sekolah atau madrasah kecil yang tidak selalu dapat bertahan jika pembiayaan hanya dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.

    Dalam konteks ini, madrasah dan pesantren yang berada di daerah dengan jumlah peserta didik sedikit tetapi menghadapi tantangan lebih besar tidak semestinya otomatis memperoleh dukungan yang lebih kecil hanya karena jumlah siswanya sedikit.

    Pandangan Fasli tersebut bertemu dengan gagasan Wasehuddin mengenai equity. Keduanya memang berangkat dari sudut berbeda, tetapi sama-sama menempatkan kebutuhan peserta didik sebagai pusat pembiayaan. Wasehuddin menekankan bahwa keadilan tidak berarti semua lembaga memperoleh nominal yang sama, sementara Fasli menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam struktur pembiayaan yang memperhitungkan biaya dasar, kebutuhan afirmasi, guru, pembelajaran, sarana-prasarana, hingga evaluasi.

    Dengan demikian, persoalan anggaran pendidikan dalam revisi RUU Sisdiknas bukan hanya perkara memenuhi amanat 20 persen. Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana memastikan anggaran tersebut tidak terfragmentasi, bagaimana menentukan prioritas penggunaannya, bagaimana mengatasi ketimpangan antardaerah dan antarlembaga, serta bagaimana memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak.

    Amsal Bahtiar juga mempertanyakan sejauh mana peningkatan anggaran pendidikan sejak pemenuhan amanat 20 persen telah menghasilkan perubahan terhadap outcome pendidikan. Menurutnya, diperlukan mekanisme pengukuran yang memungkinkan masyarakat melihat hubungan antara besarnya anggaran dengan perubahan yang dihasilkan.

    Sementara itu, Husni Rahim menyoroti pembiayaan guru dan dosen. Menurutnya, rumusan mengenai biaya penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan perlu diperjelas agar tidak hanya dipahami sebagai take home pay, tetapi juga mencakup pembiayaan pengembangan kompetensi profesional. LPTK sebagai salah satu sumber utama penyedia guru juga perlu mendapat perhatian dalam desain pembiayaan pendidikan.

    Rangkaian pandangan tersebut memperlihatkan bahwa diskusi DPP GUPPI tidak berhenti pada perdebatan mengenai besar kecilnya anggaran. Ada tiga pertanyaan besar yang muncul yaitu untuk siapa anggaran pendidikan dialokasikan, untuk kebutuhan apa anggaran tersebut digunakan, dan perubahan apa yang harus dihasilkan?

    Di sinilah revisi RUU Sisdiknas menjadi penting. Norma pembiayaan tidak cukup hanya menjamin persentase anggaran. Undang-undang juga perlu memberi arah yang jelas mengenai prioritas pembiayaan, prinsip pemerataan dan afirmasi, posisi sekolah dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, penguatan guru dan dosen, serta mekanisme pengukuran dampak anggaran.

    Bagi DPP GUPPI, ukuran keberhasilan anggaran pendidikan pada akhirnya bukan hanya tercapainya angka 20 persen, melainkan sejauh mana setiap rupiah yang dialokasikan mampu memperluas akses, memperbaiki mutu pembelajaran, memperkuat pendidik, mengurangi kesenjangan, dan memastikan hak pendidikan setiap warga negara benar-benar terpenuhi.

    Dengan perspektif itu, anggaran pendidikan tidak lagi sekadar angka dalam APBN dan APBD. Ia harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa anak yang miskin, anak di daerah terpencil, anak penyandang disabilitas, maupun anak yang belajar di sekolah, madrasah, dan pesantren memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan bermutu. (Tim Media GUPPI).

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    41
  • DPP GUPPI Akan Gelar Serial Diskusi, Kawal Revisi UU Sisdiknas

    DPP GUPPI Akan Gelar Serial Diskusi, Kawal Revisi UU Sisdiknas

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

     

    DPP GUPPI Akan Gelar Serial Diskusi, Kawal Revisi UU Sisdiknas

    Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) akan menggelar serial diskusi untuk membahas sejumlah isu strategis sebagai respons terhadap rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Forum ini diharapkan menjadi ruang bagi GUPPI untuk memberikan kontribusi pemikiran sekaligus menyusun masukan substantif bagi pembentuk kebijakan pendidikan nasional.

    Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal mengatakan, momentum revisi UU Sisdiknas perlu dimanfaatkan untuk memberikan masukan konstruktif kepada DPR sehingga undang-undang yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pendidikan nasional.

    “GUPPI ingin mengambil momentum ini untuk memberikan masukan kepada DPR agar Sisdiknas yang baru nanti lebih aktual dan menjadikan pendidikan nasional lebih bermartabat,” kata Prof. Fasli Jalal, Jumat, 4 September 2026.

    Menurut Fasli, pendidikan nasional membutuhkan landasan kebijakan yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga mampu memberikan arah bagi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Karena itu, berbagai persoalan pendidikan perlu dilihat secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    “Rencana revisi UU Sisdiknas menjadi momentum penting untuk menata kembali arah pendidikan nasional agar lebih mampu menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang berkembang. Persoalan guru dan dosen, tata kelola pendidikan, pembiayaan, pendidikan karakter, pendidikan tinggi, hingga posisi pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian,” tambah Fasli.

    Melalui serial diskusi tersebut, kata Fasli, GUPPI ingin mengambil bagian dalam proses pembaruan kebijakan pendidikan nasional.

    “Forum tidak sekadar dimaksudkan untuk membahas isi rancangan regulasi, tetapi juga menggali gagasan dan pengalaman dari para pakar serta praktisi pendidikan untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan Indonesia,” jelasnya.

     Enam Isu Strategis

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP GUPPI Rusydi Zakaria mengatakan, serial diskusi tersebut akan membahas enam isu strategis yang dinilai akan memengaruhi masa depan pendidikan nasional.

    “Serial diskusi akan membahas enam isu strategis, termasuk masalah guru dan dosen, isu yang sangat strategis dalam tatanan pendidikan nasional di masa depan,” ujar Rusydi.

    Rusydi menambahkan, enam isu tersebut telah menjadi perhatian dan pertimbangan DPP GUPPI. Keenamnya dinilai memiliki posisi penting dalam upaya membangun sistem pendidikan nasional yang berkeadilan, bermutu, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

    Pertama, guru dan dosen. Persoalan status, pemerataan, kesejahteraan, kompetensi, serta perlindungan hukum bagi tenaga pendidik akan menjadi salah satu pembahasan utama. Guru dan dosen merupakan aktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan sehingga kebijakan pendidikan nasional harus memberikan kepastian dan dukungan yang memadai bagi mereka.

    Kedua, anggaran dan pembiayaan pendidikan. Pembahasan akan menyoroti pemenuhan amanat 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN/APBD, sekaligus melihat efektivitas, transparansi, dan pemerataan pemanfaatannya. GUPPI memandang anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan dampak bagi sekolah, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya.

    Ketiga, tata kelola pendidikan. Isu desentralisasi, akuntabilitas, koordinasi antarlembaga, serta sinergi kementerian yang menangani pendidikan akan menjadi perhatian. Tata kelola yang efektif diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan tidak terjebak pada persoalan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan.

    Keempat, pendidikan karakter. Di tengah perkembangan teknologi digital dan berbagai tantangan nilai yang dihadapi generasi muda, penguatan karakter menjadi agenda yang tidak dapat diabaikan. Peran guru, keluarga, dan komunitas pendidikan perlu diperkuat dalam membangun peserta didik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki budi pekerti.

    Kelima, pendidikan tinggi. Diskusi akan melihat relevansi kurikulum, penguatan riset, serta kemandirian perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu menghadapi perubahan dan memanfaatkan bonus demografi.

    Keenam, pesantren dan pendidikan keagamaan. Sebagai bagian penting dari sejarah dan ekosistem pendidikan Indonesia, pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memperoleh perhatian yang proporsional dalam regulasi pendidikan nasional. Penguatan regulasi dan pembiayaan diharapkan dapat mendukung peran pesantren sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter, dan peradaban bangsa.

    Para Pakar GUPPI

    Rusydi Zakaria mengatakan, serial diskusi tersebut akan dilaksanakan dalam enam sesi dengan menghadirkan sejumlah pakar dan tokoh pendidikan yang saat ini terlibat di DPP GUPPI maupun memiliki kepakaran pada bidang yang dibahas.

    “Serial diskusi akan kita mulai pada tanggal 9 September 2026 dengan menghadirkan para pakar yang ada di DPP GUPPI dan memang memiliki kepakaran dalam bidangnya. Kita berharap GUPPI dapat memberikan masukan strategis dalam tatanan pendidikan nasional di masa depan,” ujar Rusydi.

    Pada sesi perdana, Rabu, 9 September 2026, diskusi akan membahas isu guru dan dosen dengan menghadirkan Bahrul Hayat, Ph.D., Wakil Ketua DPP GUPPI dan dosen di UIII Depok, serta Dr. Abdul Rozak, Sekretaris Dewan Pakar DPP GUPPI dan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Sesi kedua akan membahas anggaran dan pembiayaan pendidikan dengan menghadirkan Amich Alhumami, M.Ed., Ph.D., Ketua Harian DPP GUPPI, dan Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP., dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Sesi ketiga akan membahas tata kelola pendidikan dengan narasumber Prof. Bambang Suryadi, Ph.D., dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Dr. Abdul Munir dari INOVASI.

    Sementara sesi keempat akan membahas pendidikan karakter dengan narasumber Prof. Dr. Husni Rahim, Ketua Dewan Penasihat GUPPI, dan Dr. dr. Adian Husaini, M.Si., Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII).

    Pada sesi kelima akan membahas Pendidikan Tinggi dengan pembicara Dr. Marzuki Ali, M. Si, Wakil Ketua Dewan Penasihat GUPPI dan Rektor Universitas Indo Global Mandiri Palembang dan Dr. Ida Zahara Adiba, M.Si, Wakil Ketua Dewan Pakar DPP GUPPI dan Rektor Undaris Ungaran Semarang.

    Pada sesi keenam akan membahas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan pembiacara Prof. Dr. KH. Hamid Fahmy Zarkasyi, MA., M. Ed., M. Phil, REktor Universitas Darussalam Gontor. dan Dr. Ahmad Jayadi, MA, anggota Dewan Pakar GUPPI.

    DPP GUPPI berharap serial diskusi ini tidak berhenti sebagai forum akademik, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan substantif bagi DPR dan pembentuk kebijakan dalam proses revisi UU Sisdiknas.

    “GUPPI ingin memastikan bahwa pembaruan sistem pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat administratif dan regulatif, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu, pemerataan, keadilan, dan martabat pendidikan Indonesia,” tambah Rusydi. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    86
  • Muhibbah ke Jawa Tengah,  DPP GUPPI Dorong Penataan Aset dan Revitalisasi Organisasi

    Muhibbah ke Jawa Tengah, DPP GUPPI Dorong Penataan Aset dan Revitalisasi Organisasi

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Muhibbah ke Jawa Tengah, DPP GUPPI Dorong Penataan Aset dan Revitalisasi Organisasi

    Semarang – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) mendorong penataan aset dan revitalisasi organisasi GUPPI di Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat kembali gerakan pembaruan pendidikan Islam di daerah.

    Dorongan tersebut mengemuka dalam agenda Muhibbah DPP GUPPI ke Undaris dan DPW GUPPI Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang, 1–3 September 2026. Kunjungan ini tidak sekadar menjadi forum silaturahmi, tetapi juga menghasilkan sejumlah langkah konkret terkait penyelesaian aset, persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil), serta penguatan jejaring kerja sama pendidikan.

    Agenda Muhibbah tersebut merupakan tindak lanjut amanat Rapat Kerja DPP GUPPI pada 18 Juli 2026 di Ciputat, Tangerang Selatan. Tim DPP GUPPI dipimpin Sekretaris Jenderal DPP GUPPI Rusydy Zakaria, bersama Syamsuddin, Agus Sholeh, Hasan M. Noor, dan Aden Daenuri.

    Ada tiga agenda utama yang dibawa dalam kunjungan tersebut. Pertama, melakukan penataan aset GUPPI di Jawa Tengah yang diharapkan dapat menjadi model penyelesaian persoalan aset GUPPI di daerah lain. Kedua, mendorong DPW GUPPI Jawa Tengah mempersiapkan Muswil karena masa kepengurusan akan berakhir pada 31 Maret 2027. Ketiga, membuka kembali komunikasi dan konsolidasi melalui program “Menyapa” dengan DPW GUPPI Jawa Tengah dan Undaris.

    Aset GUPPI Perlu Ditata dan Diselamatkan

    Salah satu agenda strategis Muhibbah adalah rapat gabungan penataan aset yang mempertemukan DPP GUPPI, DPW GUPPI Jawa Tengah, Undaris, dan DPD Golkar Jawa Tengah.

    Dari DPD Golkar Jawa Tengah hadir Mohammad Sholeh, Ketua DPW Golkar Jawa Tengah, Yusuf Hidayat, Catur Agus Saptono, Muhammad Iqbal Wibisono. Sementara dari DPW GUPPI Jawa Tengah hadir Ketua DPW GUPPI Jawa Tengah Hono Sejati, Ida Zahara Adibah, Wakil Ketua DPW GUPPI Jawa Tengah, yang juga Rektor Undaris Semarang.

    Forum tersebut menjadi momentum untuk memotret kondisi aset GUPPI di Jawa Tengah sekaligus membicarakan langkah penyelesaian terhadap aset yang masih menghadapi berbagai persoalan.

    Bagi GUPPI, aset bukan sekadar persoalan administrasi atau kepemilikan. Aset merupakan bagian dari sejarah perjuangan organisasi dan harus dapat dijaga serta dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan gerakan pendidikan Islam.

    Hasil rapat menyepakati agar DPW GUPPI Jawa Tengah segera menyampaikan surat kepada DPD Golkar Jawa Tengah untuk meminta dukungan penyelesaian aset yang bermasalah, dengan tembusan kepada DPP GUPPI.

    Langkah tersebut akan dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPW GUPPI Jawa Tengah dan DPD Golkar Jawa Tengah sebagai acuan bersama dalam proses penataan aset.

    DPP GUPPI berharap pengalaman Jawa Tengah dapat menjadi pembelajaran sekaligus model penyelesaian aset GUPPI di wilayah lain. Dengan demikian, persoalan aset tidak berlarut-larut, tetapi dapat diselesaikan melalui komunikasi, sinergi, dan langkah kelembagaan yang jelas.

    Menjelang Muswil, Organisasi Perlu Dihidupkan Kembali

    Agenda kedua yang tidak kalah penting adalah revitalisasi organisasi DPW GUPPI Jawa Tengah.

    Masa kepengurusan DPW GUPPI Jawa Tengah akan berakhir pada 31 Maret 2027. Karena itu, persiapan Muswil perlu dilakukan sejak sekarang agar proses regenerasi kepemimpinan berlangsung tertib dan mampu menghasilkan kepengurusan yang lebih aktif, solid, dan responsif terhadap tantangan pendidikan Islam.

    Kunjungan DPP GUPPI sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kondisi organisasi secara langsung. Dari hasil kunjungan, DPP melihat bahwa aktivitas organisasi di Jawa Tengah masih memerlukan penguatan dan konsolidasi.

    Kondisi tersebut menjadi pekerjaan bersama. GUPPI Jawa Tengah memiliki sejarah dan potensi besar untuk kembali tampil sebagai kekuatan pembaruan pendidikan Islam. Karena itu, revitalisasi organisasi tidak cukup hanya dengan membentuk struktur kepengurusan, tetapi harus diikuti dengan program nyata, komunikasi yang intensif, serta kemampuan membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Muswil nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum kebangkitan kembali GUPPI Jawa Tengah.

    Undaris dan Penguatan Ekosistem Pendidikan

    Muhibbah DPP GUPPI juga menyasar Undaris yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar No. 13, Ungaran, Kabupaten Semarang. Dalam pertemuan tersebut juga tampak Ketua Pembina Siti Farida, Ketua Pengurus Amir Mahmud, dan Rektor Undaris Dr. Ida Zahara Adiba. M. Si.    

    Undaris berdiri pada 1982 atas prakarsa KH M. Mansyur dan Dr. K.H. Mustain Romli di atas lahan sekitar 5,5 hektare. Dalam kunjungan tersebut, Undaris turut memfasilitasi rapat gabungan para pemangku kepentingan dalam membahas penataan aset.

    Di samping persoalan aset, DPP GUPPI melihat bahwa Undaris masih membutuhkan dukungan untuk pengembangan infrastruktur kampus. Hal ini menjadi bagian dari pembicaraan mengenai bagaimana lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang tersebut dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

    UNDARIS merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di bawah Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan ijin KOPERTIS Wilayah VI No. 1884 /K/Kop.VI/XI/1982, tertanggal 4 Nopember 1982.

    Pada awal berdirinya, UNDARIS memiliki 3 (tiga) fakultas yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian berdiri Fakultas Agama Islam berdasarkan ijin KOPERTAIS Wilayah X No. 2 Tahun 1986 tertanggal 20 Oktober 1986. Selanjutnya pada Tahun 1995 berdiri Fakultas Peternakan. Dan pada tahun 1998 berdiri Fakultas Ekonomi.

    Status Akreditasi semua Program Studi di lingkungan UNDARIS berdasarkan pada SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional adalah B.

    Jumlah total mahasiswa aktif di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Ungaran tercatat sekitar 1.200 orang berdasarkan data statistik perguruan tinggi swasta.

    Dalam sambutannya, Rektor Undaris Dr. Ida Zahara Adiba. S. Ag. M. Si, menyatakan pihaknya berkomitmen mencetak wirausahawan muda yang berakhlak mulia dan unggul dalam bidangnya. Dengan dukungan teknologi dan pendekatan Islami, Undaris berusaha menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Karena itu para mahasiswa dapat mengembangkan potensi terbaik melalui pendidikan berkualitas dan berdaya saing global.

    Muhibbah yang Berujung pada Aksi

    Kunjungan juga dilanjutkan dengan agenda silaturahmi dan audiensi dengan jajaran Kementerian Agama di Jawa Tengah.

    Rencana pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, Saiful Mudjab, belum dapat terlaksana karena yang bersangkutan mendapat tugas mendadak ke Banjarnegara. Sebagai gantinya, tim DPP GUPPI bersilaturahmi dengan mantan Kakanwil Kemenag Jawa Tengah, Achmadi.

    Tim kemudian beraudiensi dengan Kepala Balai Diklat Agama Semarang, Suyatno. Pertemuan tersebut membuka peluang kerja sama kolaboratif antara GUPPI dan Balai Diklat Agama Semarang, khususnya dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Muhibbah ke Jawa Tengah memberikan gambaran langsung kepada DPP GUPPI mengenai kondisi organisasi, aset, dan jejaring pendidikan di daerah. Lebih penting lagi, kunjungan tersebut berhasil membuka kembali ruang komunikasi yang sebelumnya belum berjalan optimal.

    Ada sejumlah agenda yang perlu segera ditindaklanjuti yaitu surat DPW kepada DPD Golkar Jawa Tengah, penyusunan MoU penataan aset, inventarisasi dan pemetaan aset, persiapan Muswil, penguatan Undaris, serta penjajakan program kolaboratif dengan Balai Diklat Agama Semarang.

    Dengan demikian, Muhibbah bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia menjadi titik awal konsolidasi dan aksi bersama.

    DPP GUPPI berharap komunikasi yang telah terbangun selama kunjungan tersebut terus dilanjutkan. Aset yang selama ini menjadi persoalan perlu ditata dan diselamatkan. Organisasi yang belum bergerak optimal perlu direvitalisasi. Sementara jejaring pendidikan perlu diperluas agar GUPPI semakin mampu memberikan kontribusi nyata.

    Semangat yang dibawa sederhana yaitu menyapa, mendengar, menyatukan langkah, dan bergerak bersama.

    Dari Jawa Tengah, DPP GUPPI ingin memastikan bahwa gerakan pembaruan pendidikan Islam tidak berhenti sebagai nama dan sejarah, tetapi terus hidup melalui organisasi yang aktif, aset yang produktif, dan program pendidikan yang memberi manfaat bagi masyarakat. (Tim Media GUPPI).

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    77
  • GUPPI Akan Gelar Pelatihan Madrasah Ramah Anak

    GUPPI Akan Gelar Pelatihan Madrasah Ramah Anak

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Akan Gelar Pelatihan Madrasah Ramah Anak

    Mendorong Madrasah menjadi ruang yang aman, inklusif, dan menyenangkan bagi anak

     

    JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) menyiapkan langkah konkret untuk mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

    GUPPI sedang mematangkan akan menyelenggarakan Pelatihan dan Penguatan Implementasi Madrasah Ramah Anak (MRA) bagi sekolah dan madrasah di lingkungan GUPPI.

    Program tersebut merupakan respons atas masih ditemukannya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, mulai dari perundungan (bullying), kekerasan fisik dan verbal, diskriminasi, hingga praktik disiplin yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak.

    Rapat awal persiapan program berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026, di Gedung Nurcholis Madjid Training Center (NMTC), Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Rapat dipimpin Sekretaris DPP Wanita GUPPI, Liesa’diyah Ma’rifataini, bersama sejumlah pengurus DPP Wanita GUPPI dan DPP GUPPI.

    Menurut Liesa’diyah, persoalan kekerasan di sekolah tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuat aturan atau memberikan sanksi kepada pelaku. Sekolah dan madrasah perlu membangun budaya yang mampu mencegah kekerasan sejak awal sekaligus memberikan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

    “Guru sering pusing saat tugas bukan karena tidak mau mendidik, tetapi karena minimnya ilmu dan pengetahuan tentang pendekatan yang tepat. Disiplin masih sering disamakan dengan bentakan atau hukuman. Padahal anak butuh didengar, dihargai, dan dilindungi,” ujarnya.

    Menurut Liesa’diyah, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Akses informasi yang hampir tanpa batas, penggunaan media sosial, perubahan pola interaksi keluarga, serta beragam persoalan sosial turut memengaruhi karakter dan kebutuhan peserta didik.

    Dalam situasi tersebut, pendekatan pendidikan juga perlu berubah. Sekolah tidak cukup hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi harus menjadi lingkungan yang menjamin keamanan, kenyamanan, kesehatan psikologis, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi.

    Madrasah Ramah Anak merupakan pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek pendidikan sekaligus pemilik hak. Satuan pendidikan didorong untuk memenuhi dan melindungi hak anak melalui kebijakan, proses pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, partisipasi anak, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat.

    GUPPI mengusung tema “Membangun Budaya Madrasah yang Aman, Inklusif, Bebas Kekerasan, dan Berpihak pada Kepentingan Terbaik Anak.”

    “Implementasi MRA tidak cukup hanya urusan administratif atau melengkapi toilet. Ini soal perubahan cara pandang. Bagaimana kita menempatkan anak sebagai subjek yang punya hak untuk tumbuh, belajar, berpartisipasi, dan bebas dari kekerasan,” tegas Liesa’diyah, yang bertugas di Badan Riset Nasional (BRIN).

    Kegiatan Berbasis Praktik

    Liesa’diyah juga menjelaskan, bahwa pelatihan MRA dirancang selama tiga hari atau 20 jam pelajaran (JP) dengan pendekatan partisipatif. Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman konseptual, tetapi juga diajak mengidentifikasi persoalan nyata di sekolah masing-masing.

    Metode yang digunakan antara lain diskusi, studi kasus, simulasi, role play, refleksi, serta lokakarya penyusunan rencana aksi.

    Materi pelatihan mencakup landasan hukum dan konsep dasar MRA, hak anak dan enam komponen MRA, pencegahan bullying, kekerasan dan diskriminasi, disiplin positif, pembelajaran yang aman dan menyenangkan, sarana prasarana ramah anak, serta penguatan partisipasi anak dan kemitraan dengan orang tua.

    Bagian penting lainnya adalah praktik pemetaan kondisi sekolah. Peserta akan diajak melihat berbagai potensi risiko kekerasan, hambatan inklusi, pola komunikasi, sistem pengaduan, serta lingkungan fisik sekolah.

    Dari proses tersebut, setiap sekolah peserta diwajibkan menghasilkan Dokumen Rencana Aksi Implementasi MRA. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada penambahan pengetahuan, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat langsung diterapkan di satuan pendidikan.

    Peserta yang ditargetkan meliputi kepala sekolah atau madrasah, wakil kepala, guru, guru bimbingan dan konseling, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta perwakilan orang tua. Setiap angkatan idealnya terdiri atas 30–40 peserta.

    Membangun Ekosistem

    Sementara itu Sekretaris Bidang Penguatan Layanan Pendidikan (PLP) DPPP GUPPI Yayah Nurmalia menambahkan bahwa penerapan MRA akan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem pendidikan.

    Menurutnya, bagi anak, sekolah ramah anak memberikan rasa aman, penghargaan, perlindungan, serta ruang untuk menyampaikan pendapat. Mekanisme pencegahan dan pelaporan yang jelas juga diharapkan mampu menekan risiko bullying dan berbagai bentuk kekerasan.

    Sedangkan bagi guru dan sekolah, MRA memberikan bekal untuk menghadapi persoalan peserta didik secara lebih tepat. Guru tidak harus berjalan sendiri karena sekolah memiliki sistem, mekanisme, dan tim yang mendukung penerapan disiplin positif.

    Sementara bagi orang tua, MRA membuka ruang kemitraan yang lebih kuat dengan sekolah. Komunikasi antara rumah dan sekolah diharapkan menjadi lebih terbuka sehingga tumbuh kembang anak dapat dikawal secara bersama.

    “Ketika suasana sekolah itu ramah, guru tenang, anak bahagia, dan orang tua percaya. Itu baru pendidikan yang utuh,” ujar Yayah Nurmalia.

    Yayah juga menegaskan bahwa pelatihan hanyalah tahap awal. Setelah kegiatan, sekolah didorong membentuk Tim Madrasah Ramah Anak, melakukan pemantauan secara berkala, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak ke dalam kebijakan dan budaya sekolah.

    Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari komitmen GUPPI dalam membangun pendidikan Islam yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga aman, inklusif, berkarakter, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

    “Keberhasilan MRA bukan diukur dari terselenggaranya pelatihan. Keberhasilannya terlihat ketika keselamatan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik anak benar-benar menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan,” pungkas Yayah Nurmalia, yang juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Shol)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    25
  • GUPPI Apresiasi Kementerian Agama Atas Penerbitan Buku PAI dan Bahasa Arab Madrasah

    GUPPI Apresiasi Kementerian Agama Atas Penerbitan Buku PAI dan Bahasa Arab Madrasah

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Apresiasi Kementerian Agama Atas Penerbitan Buku PAI dan Bahasa Arab Madrasah

    Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, atas terbitnya 90 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).

    Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D. menilai, penyediaan 90 buku digital yang dapat diakses dan diunduh secara gratis melalui laman resmi Kementerian Agama merupakan langkah strategis dalam memperkuat mutu pendidikan Islam sekaligus memperluas akses terhadap sumber belajar yang berkualitas.

    Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan buku pelajaran, tetapi juga menyentuh persoalan pemerataan pendidikan. Ketika buku berkualitas dapat diakses secara gratis, hambatan geografis dan ekonomi dalam memperoleh sumber belajar dapat dikurangi.

    “Penyediaan Buku Teks Utama ini merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Buku yang bermutu akan mendukung proses pembelajaran yang bermutu dan pada akhirnya membentuk generasi yang beriman, berilmu, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Fasli dalam suratnya kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

    Menjamin Mutu Buku

    GUPPI juga memberikan apresiasi terhadap proses penyusunan BTU yang dilakukan melalui mekanisme profesional dan akuntabel. Kualitas buku, menurut GUPPI, tidak hanya ditentukan oleh materi yang disajikan, tetapi juga oleh proses panjang yang mendahuluinya.

    Proses tersebut mencakup seleksi penulis, telaah akademik oleh reviewer, evaluasi tim penilai, hingga supervisi yang melibatkan Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan (PBAL2K).

    Rangkaian tersebut menunjukkan adanya upaya serius untuk memastikan buku yang digunakan peserta didik memiliki kualitas akademik dan pedagogis yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di madrasah.

    GUPPI memandang penerbitan BTU juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, terutama terkait tanggung jawab negara dalam menyediakan buku pendidikan yang bermutu.

    Karena itu, penerbitan 90 BTU dinilai bukan sekadar menghadirkan buku pelajaran baru, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Belajar Sesuai Fase Perkembangan

    Dari sisi pembelajaran, GUPPI menyambut baik pendekatan yang digunakan dalam penyusunan BTU. Materi dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan peserta didik pada setiap jenjang.

    Pada jenjang MI dan MTs, materi disajikan secara lebih interaktif dan dekat dengan dunia peserta didik. Sementara pada jenjang MA dan MAPK, pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan analitis dan pendalaman keilmuan.

    Pendekatan tersebut penting karena pendidikan agama tidak cukup hanya membuat peserta didik mengetahui dan menghafal konsep keagamaan. Pembelajaran perlu membantu mereka memahami makna, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, serta menghubungkan pengetahuan agama dengan kehidupan nyata.

    “Pendidikan agama tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan. Pendidikan agama harus membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, mencintai ilmu, menghargai sesama, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” tulis GUPPI dalam surat apresiasinya.

    KBC dan Panca Cinta

    Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus GUPPI adalah integrasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dalam BTU.

    GUPPI menilai pendekatan tersebut memberikan dimensi penting dalam pembelajaran agama. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk membangun kecerdasan intelektual dan pemahaman keagamaan, tetapi juga membentuk sikap, karakter, kepedulian sosial, dan tanggung jawab peserta didik.

    Nilai-nilai Panca Cinta, yakni Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air, dinilai relevan dengan kebutuhan pendidikan Islam yang mampu membentuk manusia secara utuh.

    Dengan pendekatan tersebut, pendidikan agama diharapkan tidak berhenti di ruang kelas. Nilai yang dipelajari peserta didik dapat diterjemahkan menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

    Memperkuat Moderasi Beragama

    GUPPI juga memberikan apresiasi terhadap penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam BTU.

    Pendidikan agama, menurut GUPPI, memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang peserta didik terhadap keberagaman. Sikap toleran, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, tidak eksklusif dalam memahami kebenaran, serta menghargai budaya lokal merupakan bagian penting dari pendidikan agama dalam konteks Indonesia.

    Nilai-nilai tersebut semakin relevan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Madrasah tidak hanya dituntut melahirkan peserta didik yang memahami agama, tetapi juga generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan bangsa.

    Dengan demikian, pendidikan agama dapat menjadi kekuatan yang memperkuat kerukunan umat beragama sekaligus membangun kehidupan kebangsaan yang harmonis.

    MAPK dan Tradisi Keilmuan Islam

    Perhatian khusus juga diberikan GUPPI terhadap penyediaan buku bagi Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).

    Buku-buku untuk MAPK memberikan ruang lebih luas bagi penguatan kajian tafsir, hadis, ilmu kalam, ushul fikih, studi perbandingan mazhab, serta penguasaan bahasa Arab tingkat lanjut.

    GUPPI memandang kehadiran bahan ajar tersebut penting untuk menjaga dan mengembangkan tradisi keilmuan Islam di lingkungan madrasah. Peserta didik MAPK diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan membaca perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial secara kritis.

    “Penguatan tradisi keilmuan di MAPK penting untuk menyiapkan generasi ulama, cendekiawan, dan pemimpin umat yang memiliki keluasan wawasan keislaman sekaligus mampu berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan global,” ujar Fasli.

    Tugas Guru

    Di balik apresiasi terhadap penerbitan 90 BTU, GUPPI memberikan satu catatan penting, yaitu bahwa buku yang baik tidak akan otomatis menghasilkan pembelajaran yang baik kalau guru tidak mampu menghidupkannya.

    Menurut Fasli Jalal, keberhasilan implementasi BTU sangat bergantung pada kemampuan guru menggunakan buku sebagai sumber belajar yang hidup. Guru perlu mengembangkan pembelajaran yang aktif, dialogis, reflektif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

    Karena itu, penguatan kompetensi guru dan kepemimpinan kepala madrasah menjadi bagian penting dari keberhasilan implementasi BTU.

    “Buku yang bermutu perlu bertemu dengan guru yang inspiratif, kepala madrasah yang visioner, dan budaya belajar yang sehat. Di situlah buku tidak sekadar menjadi bahan bacaan, tetapi menjadi instrumen perubahan,” tegas Fasli.

    Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa agenda berikutnya setelah penerbitan buku adalah memastikan buku benar-benar digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran.

    GUPPI Siap Bersinergi

    Sebagai organisasi yang sejak 1950 berkhidmat dalam pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, GUPPI menyatakan kesiapan untuk ikut mendukung implementasi BTU di sekolah dan madrasah.

    Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui program peningkatan kapasitas guru, penguatan budaya literasi, pendampingan satuan pendidikan, serta pengembangan pembelajaran PAI yang lebih kontekstual, inspiratif, dan berdampak.

    “GUPPI siap bersinergi dengan Kementerian Agama dalam mendukung implementasi Buku Teks Utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik di seluruh Indonesia,” kata Fasli.

    Bagi GUPPI, terbitnya 90 Buku Teks Utama PAI dan Bahasa Arab merupakan momentum penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan Islam. Namun, pekerjaan berikutnya tidak kalah penting: memastikan buku tersebut hadir dalam praktik pembelajaran, menginspirasi guru, dan membentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.

    Ketika buku yang bermutu bertemu dengan guru yang inspiratif, kepala madrasah yang visioner, dan budaya belajar yang sehat, pendidikan agama diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, moderat, cinta tanah air, serta mampu menjaga persatuan bangsa.

    GUPPI berharap ikhtiar Kementerian Agama tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan panjang membangun pendidikan Islam Indonesia yang semakin bermutu, inklusif, dan relevan dengan tantangan masa depan. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    23
  • Geliat GUPPI di Ujung Banten: Menenun Gizi, Merajut Prestasi

    Geliat GUPPI di Ujung Banten: Menenun Gizi, Merajut Prestasi

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Geliat GUPPI di Ujung Banten: Menenun Gizi, Merajut Prestasi.

    Di tengah riuhnya dinamika dunia pendidikan modern yang menuntut adaptasi tanpa henti, sebuah oase inspirasi justru lahir dari sudut Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepatnya di kompleks pendidikan Sodong, dua institusi yaitu SMK Ar Ridho Sodong dan MTs GUPPI Sodong tengah membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukanlah halangan untuk mencetak prestasi gemilang dan tata kelola institusi yang unggul.

    Kisah kedua sekolah ini bukan sekadar cerita tentang kegiatan belajar-mengajar konvensional. Ini adalah narasi tentang kepemimpinan visioner, keberanian berinovasi di tengah tantangan, serta komitmen mendalam untuk menyejahterakan seluruh ekosistem sekolah, mulai dari siswa hingga tenaga pendidik.

    Geliat ini kian kokoh seiring langkah Pesantren Ar Ridho yang saat ini tengah giat melakukan pembenahan menyeluruh. Kehadiran pesantren ini diharapkan dapat menjadi pilar strategis dalam menyokong gerakan usaha pembaruan pendidikan Islam di Pandeglang yang dimotori oleh GUPPI.

    Mengubah Stigma Menjadi Multiplier Effect

    Banyak institusi pendidikan di berbagai daerah sempat merasa cemas ketika program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan. Isu miring seputar rumitnya administrasi hingga kendala operasional kerap menghantui. Namun, di SMK Ar Ridho Sodong Pandeglang, narasi tersebut diputar balik 180 derajat. Di bawah kepemimpinan TB Dadi Mulyadi, program MBG tidak hanya berjalan mulus, tetapi menjelma menjadi motor penggerak kebugaran siswa sekaligus pilar penguatan finansial lembaga.

    Kesehatan fisik adalah gerbang utama menuju kualitas akademik yang prima. Di SMK Ar Ridho, kepastian asupan gizi harian melalui program MBG langsung dirasakan dampaknya pada tingkat kebugaran para siswa.

    Dengan raga yang sehat, daya tangkap belajar dan tingkat fokus di dalam kelas meningkat secara signifikan. Energi positif ini turut mengalir ke dalam program penguatan karakter siswa, seperti kegiatan Musalima (Murid dan Santri Ta’lim Bersama) yang rutin dilaksanakan setiap malam. Para siswa menunjukkan ketahanan mental dan fisik yang luar biasa dalam mengikuti rangkaian kegiatan akademik maupun keagamaan yang padat.

    “Asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang terbukti menjadi bahan bakar utama bagi kesiapan mental dan fisik siswa. Ketika raga sehat, daya tangkap belajar dan semangat berprestasi pun ikut meletup,” ungkap pihak sekolah menggambarkan antusiasme para peserta didik.

    Keberhasilan SMK Ar Ridho tidak lepas dari kemampuan sekolah dalam membaca peluang secara luas. TB Dadi Mulyadi, yang juga aktif sebagai koordinator bidang investasi di organisasi IKM UMKM Pandeglang, paham betul bahwa program besar harus melibatkan ekosistem lokal.

    Sekolah ini sukses membangun ekosistem kolaborasi yang terintegrasi antara UMKM, BUMDes, dan Koperasi Investor. Langkah ini menjadikan MBG tidak berhenti pada urusan perut di lingkungan sekolah saja, melainkan memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat sekitar Pandeglang.

    “Sekolah tidak boleh hanya mendidik, tetapi juga harus mampu menggerakkan masyarakat,” begitu kata TB Dadi Mulyadi.

    Kekhawatiran bahwa program berskala besar akan mengganggu jam pelajaran sama sekali tidak terbukti di SMK Ar Ridho. Melalui pembagian tugas yang jelas dan sistem koordinasi yang solid, proses distribusi serta pengawasan MBG dilakukan secara mandiri di luar jam-jam krusial akademik. Ritme Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan sangat kondusif tanpa ada distraksi.

    Dampak finansial dari tata kelola yang transparan ini juga dirasakan langsung oleh para guru dan staf melalui sistem bagi hasil saham MBG. Besaran bagi hasil disesuaikan dengan kepemilikan saham telah memberikan rasa kepemilikan (sense of belonging) yang tinggi. Alhasil, dedikasi dan produktivitas para pengajar melonjak drastis dibanding semester-semester sebelumnya.

    Mercusuar Pendidikan Islam yang Progresif

    Bergeser ke kancah pendidikan menengah pertama, MTs GUPPI Sodong terus menunjukkan semangatnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang dinamis, progresif, dan konsisten melahirkan generasi unggul. Di bawah naungan nilai-nilai keagamaan, madrasah ini tidak sekadar berfokus pada transfer ilmu pengetahuan (cognitive domain), melainkan pembentukan mental, spiritual, dan kecerdasan emosional secara holistik.

    MTs GUPPI Sodong merancang kurikulum dan metode pembelajarannya sedemikian rupa untuk merangsang kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Keunggulan intelektual ini disandingkan secara seimbang dengan pembiasaan ibadah harian yang disiplin.

    Suasana KBM dirancang berpusat pada siswa (student-centered learning) yang kontekstual dan menyenangkan. Penilaian yang diterapkan pun bersifat komprehensif, melihat proses perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan sekadar hasil akhir ujian.

    “Kami ingin anak-anak pulang tidak hanya membawa nilai, tetapi juga akhlak,” ujar Nita Sujiati.

    Konsistensi pembinaan di MTs GUPPI Sodong terbukti dari deretan piala kejuaraan yang berhasil dibawa pulang oleh para siswanya di berbagai tingkatan:

    1. Bidang Kepramukaan: Meraih Juara Umum dalam kegiatan LPPG Kecamatan Saketi, Juara Umum lomba LASTAPRAMA 2025 tingkat Kabupaten Pandeglang, Juara Lomba Wide Game tingkat Provinsi Banten, hingga dipercaya menjadi utusan daerah dalam ajang bergengsi Jambore Nasional.
    2. Bidang Olahraga: Selalu mendominasi dan meraih Juara Umum dalam Lomba Gerak Jalan tingkat Kecamatan Saketi.
    3. Kompetisi Umum: Aktif dan sukses menjuarai berbagai ajang perlombaan akademik maupun non-akademik di tingkat regional.
    4. Pembiasaan Karakter dan Madrasah Ramah Anak

    Komitmen madrasah dalam membangun lingkungan yang aman dan menyenangkan tercermin dari konsep Madrasah Ramah Anak. Setiap pagi, para guru menyambut siswa di gerbang sekolah dengan senyum dan sapa hangat.

    Agenda pembiasaan harian tertata rapi untuk membentuk karakter disiplin dan religius:

    1. Setiap Hari: Tadarus Al-Qur’an selama 10–15 menit sebelum KBM.
    2. Senin: Upacara bendera khidmat.
    3. Selasa: Senam sehat bersama untuk menjaga kebugaran jasmani.
    4. Rabu: Sholat Dhuha berjamaah 15 menit sebelum KBM.
    5. Kamis: Membaca Hadorot, hafalan surat-surat pendek, serta doa harian.
    6. Tengah Hari: Sholat Dzuhur berjamaah di musolah madrasah.

    Pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif di kompleks pendidikan ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi. Berdasarkan data tahun ajaran ini, MTs GUPPI Sodong mencatatkan penerimaan siswa baru sebanyak 72 orang, sehingga total keseluruhan siswa kini mencapai 195 orang, yang dibimbing oleh 13 orang tenaga pendidik profesional.

    Dukungan finansial melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional non-personalia, mulai dari pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan buku, hingga honor guru demi menjaga mutu layanan pendidikan. Kehadiran program MBG di madrasah ini juga memberikan dukungan sekunder yang nyata dalam mendongkrak tingkat kehadiran serta semangat siswa datang ke sekolah setiap hari.

    Kendati dibanjiri prestasi dan apresiasi, kedua lembaga di bawah naungan GUPPI Sodong ini tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta mobilitas tenaga pendidik masih menjadi PR bersama yang terus diupayakan solusinya.

    Namun, keterbatasan tersebut tidak pernah memadamkan semangat juang para pendidik dan siswa. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Kantor Kementerian Agama, masyarakat, serta para pemangku kepentingan, SMK Ar Ridho dan MTs GUPPI Sodong optimis untuk terus melangkah maju.

    Menyokong Gerakan Pembaruan

    Geliat gemilang MTs GUPPI Sodong dan SMK Ar Ridho kini menemukan momentum puncaknya melalui penataan ulang peran strategis Pesantren Ar Ridho. Saat ini, pesantren tersebut tengah berbenah secara intensif untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan, kurikulum, serta kapasitas pengasuhannya.

    Pembenahan ini bukan sekadar renovasi fisik, melainkan ikhtiar besar untuk menjadikan Pesantren Ar Ridho sebagai jantung ekosistem yang menyokong gerakan usaha pembaharuan pendidikan Islam di Pandeglang. Dengan berkolaborasi erat bersama jaringan GUPPI, pesantren ini disiapkan untuk melahirkan generasi santri yang tidak hanya matang secara spiritual dan fasih ilmu agama, tetapi juga memiliki ketrampilan adaptif, kemandirian ekonomi, dan daya saing tinggi menghadapi tantangan zaman.

    Menyalakan Harapan dari Banten

    Transformasi yang terjadi di Sodong Pandeglang membuktikan bahwa kemajuan pendidikan tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah akumulasi dari kepemimpinan yang berani mengambil peran, dedikasi guru, dukungan masyarakat, serta keterpaduan program pemerintah yang dikelola dengan integritas tinggi.

    Dari Sodong, sebuah kampung kecil, tidak jauh dari pusat Mathlaul Anwar Pandeglang, sebuah pesan kuat bergema ke seluruh penjuru Pandeglang, bahwa ketika pendidikan Islam digerakkan di atas fondasi iman, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola yang bersih, maka madrasah dan pesantren tidak lagi sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan rahim peradaban tempat menumbuhkan harapan dan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, dan bermartabat.

    Mungkin Pandeglang bukan kota besar. Mungkin Sodong hanya sebuah titik kecil di peta Banten. Namun sejarah sering lahir dari tempat-tempat sederhana. Di tengah keterbatasan, GUPPI bersama MTs GUPPI Sodong dan SMK Ar Ridho sedang membuktikan bahwa pembaruan pendidikan tidak selalu dimulai dari gedung megah, melainkan dari gagasan yang dikerjakan dengan konsisten.($)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    33
  • DPW GUPPI Sulawesi Selatan Akan Dirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

    DPW GUPPI Sulawesi Selatan Akan Dirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    DPW GUPPI Sulawesi Selatan Akan Dirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

    Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) memberikan dukungan penuh terhadap rencana Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GUPPI Sulawesi Selatan untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kehadiran LAZ diharapkan menjadi tonggak lahirnya gerakan filantropi Islam GUPPI yang profesional, amanah, dan berdampak nyata bagi penguatan pendidikan Islam serta pemberdayaan masyarakat.

    Ketua Umum DPP GUPPI, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang digagas DPW GUPPI Sulawesi Selatan. Menurutnya, pembentukan LAZ merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian organisasi sekaligus mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

    “Pembentukan LAZ merupakan ikhtiar yang sangat baik. GUPPI membutuhkan lembaga filantropi yang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan amanah sehingga mampu memperkuat pendidikan Islam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi organisasi bagi pembangunan bangsa,” ujar Prof. Fasli Jalal.

    Dukungan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas permohonan DPW GUPPI Sulawesi Selatan terkait rencana pendirian LAZ. Setelah mempelajari maksud, tujuan, dan arah pengembangannya, DPP GUPPI memberikan persetujuan prinsip sekaligus arahan agar proses pembentukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Ketua Harian DPW GUPPI Sulawesi Selatan, Dr. Abdul Hafidz, menjelaskan bahwa rencana pendirian LAZ didorong oleh semangat untuk meningkatkan kiprah dan daya guna GUPPI di Sulawesi Selatan melalui penguatan gerakan filantropi Islam.

    “LAZ ini kami rancang sebagai instrumen untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional. Dana yang terhimpun nantinya akan diarahkan untuk mendukung operasional serta peningkatan mutu madrasah, sekolah, dan pesantren yang berada di bawah pembinaan DPW GUPPI Sulawesi Selatan,” jelas Dr. Abdul Hafidz.

    Menurutnya, keberadaan LAZ diharapkan mampu memperluas akses masyarakat dalam berzakat sekaligus memperkuat berbagai program pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan GUPPI.

    Saat ini, DPW GUPPI Sulawesi Selatan tengah melakukan berbagai persiapan administratif dan koordinasi dengan Kementerian Agama sebagai bagian dari proses pendirian LAZ. Seluruh tahapan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat serta berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait.

    “Kami memohon dukungan, restu, dan arahan dari Bapak Ketua Umum DPP GUPPI agar proses pendirian LAZ DPW GUPPI Sulawesi Selatan dapat berjalan sesuai rencana, memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, serta membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat, pendidikan Islam, dan bangsa Indonesia,” ujar Dr. Abdul Hafidz.

    Dalam surat persetujuannya, DPP GUPPI juga memberikan sejumlah arahan agar pengelolaan LAZ nantinya menerapkan prinsip good governance, menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap syariat Islam. Program-program yang dikembangkan diharapkan memprioritaskan pemberian beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, peningkatan mutu sekolah dan madrasah GUPPI, pemberdayaan ekonomi umat, bantuan kemanusiaan, serta pengembangan dakwah dan kegiatan sosial keagamaan.

    Selain itu, DPW GUPPI Sulawesi Selatan didorong membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain BAZNAS, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga filantropi lainnya agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

    DPP GUPPI berharap langkah yang dipelopori DPW GUPPI Sulawesi Selatan ini dapat menjadi inspirasi bagi DPW GUPPI di berbagai provinsi untuk mengembangkan gerakan filantropi Islam yang modern, terpercaya, dan berorientasi pada kemajuan pendidikan. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang mampu meningkatkan mutu madrasah, sekolah, dan pesantren serta memperkuat peran GUPPI dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    25
  • Prof. Husni Rahim: Kebangkitan GUPPI Ditentukan oleh Kebangkitan Sekolah dan Madrasah GUPPI

    Prof. Husni Rahim: Kebangkitan GUPPI Ditentukan oleh Kebangkitan Sekolah dan Madrasah GUPPI

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Prof. Husni Rahim: Kebangkitan GUPPI Ditentukan oleh Kebangkitan Sekolah dan Madrasah GUPPI

    Jakarta – Masa depan Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) tidak cukup dibangun melalui penguatan organisasi semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana menghadirkan sekolah dan madrasah GUPPI yang tersebar hampir seluruh propinsi di Indonesia itu berkualitas, terjangkau, dan menjadi pilihan masyarakat.

    Pandangan tersebut disampaikan oleh Prof. Husni Rahim, Ketua Dewan Penasehat DPP GUPPI, dalam Rapat Kerja DPP GUPPI yang dilaksanakan di Gedung NMTC Ciputat, Sabtu, 18 Juli 2026 yang dihadiri oleh Pengurus DPP GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Wanita GUPPI.  

    Menurut Prof. Husni, sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI merupakan wajah organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan GUPPI tidak hanya diukur dari aktivitas organisasinya, tetapi terutama dari kualitas lembaga pendidikan yang berada di bawah pembinaannya.

    “Sebelum berbicara jauh tentang berbagai program organisasi, kita harus menjawab satu pertanyaan mendasar, yaitu sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI yang ada sekarang mau diapakan?” ujarnya.

    Ia menegaskan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI di Indonesia. Data mengenai jumlah lembaga, persebaran wilayah, kondisi kelembagaan, mutu pembelajaran, hingga berbagai tantangan yang dihadapi harus menjadi dasar penyusunan strategi pembinaan.

    Menurutnya, tanpa peta kondisi yang jelas, program pengembangan akan berjalan tanpa arah dan sulit menghasilkan perubahan yang signifikan.

    Prof. Husni juga mengajak GUPPI memfokuskan energi organisasi untuk menghidupkan kembali sekolah dan madrasah GUPPI sehingga dikenal masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang bermutu, biayanya terjangkau, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menjawab kebutuhan zaman.

    Ia meyakini bahwa sekolah dengan sumber daya yang terbatas tetap dapat berkembang menjadi sekolah unggul apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan.

    “Dana bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah komitmen kepala sekolah, guru, pengelola, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun sekolah,” ujar Prof Husni Rahim, yang baru saja menerbitkan buku Sekolah QMR, yaitu Qualitas, Murah dan Relijius.

    Ia mengingatkan bahwa selama ini perhatian kita sering kali lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah yang telah maju. Padahal, menurutnya, GUPPI justru harus hadir mendampingi sekolah, madrasah dan pesantren yang masih berkembang agar mampu tumbuh menjadi sekolah yang unggul.

    Sebagai strategi jangka panjang, ia mengusulkan agar GUPPI mengembangkan beberapa Sekolah dan Madrasah Model GUPPI yang dapat menjadi pusat pembelajaran bagi sekolah, madrasah, dan pesantren lainnya. Sekolah model tersebut dibangun berdasarkan standar mutu yang jelas sehingga praktik-praktik terbaiknya dapat direplikasi ke seluruh jaringan pendidikan GUPPI.

    “GUPPI bisa mengembangkan beberapa Sekolah dan Madrasah Model GUPPI yang menjadi pusat pembelajaran bagi sekolah-sekolah lainnya. Sekolah dan madrasah model tersebut dikembangkan berdasarkan standar mutu yang jelas sehingga praktik-praktik baiknya dapat direplikasi ke seluruh jaringan GUPPI,” ujar Husni Rahim, yang saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama mengembangkan Madrasah (Negeri) Model di seluruh propinsi dengan bantuan dan Asian Development Bank (ADB).

    Menurutnya, pengalaman dalam mengembangkan sekolah-sekolah unggulan menunjukkan bahwa keberhasilan bukanlah hasil kebetulan, melainkan lahir dari standar mutu yang dirancang secara sistematis dan diterapkan secara konsisten.

    Di akhir paparannya, Prof. Husni menegaskan bahwa GUPPI harus mampu menunjukkan peran nyata dalam peningkatan mutu pendidikan Islam.

    “Peran GUPPI harus terlihat. Bukan hanya dikenal sebagai organisasi Islam, tetapi dikenal karena berhasil membina sekolah dan madrasah yang berkualitas dan menjadi rujukan masyarakat,” katanya.

    Gagasan tersebut menjadi penegasan bahwa kekuatan GUPPI sesungguhnya terletak pada kualitas lembaga pendidikan yang dibinanya. Ketika sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI mampu tumbuh menjadi lembaga yang unggul, terjangkau, dan dipercaya masyarakat, maka identitas serta kontribusi GUPPI terhadap pembangunan pendidikan Islam di Indonesia akan semakin kuat.

    Pemikiran Prof. Husni Rahim tersebut diharapkan menjadi salah satu pijakan strategis dalam penyusunan program kerja DPP GUPPI periode 2024–2029, khususnya dalam membangun ekosistem sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    67
  • Ketua Umum DPP GUPPI: GUPPI Harus Menjadi Bagian dari Solusi Pendidikan Islam Indonesia

    Ketua Umum DPP GUPPI: GUPPI Harus Menjadi Bagian dari Solusi Pendidikan Islam Indonesia

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ketua Umum DPP GUPPI: GUPPI Harus Menjadi Bagian dari Solusi Pendidikan Islam Indonesia

    Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Prof. Fasli Jalal, menegaskan bahwa GUPPI harus tampil sebagai bagian dari solusi dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Bukan justru ikut menambah masalah bangsa dan negara. Karena itu GUPPI tidak cukup hanya sibuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, tetapi harus menghasilkan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu Pendidikan di Indonesia.

    Penegasan tersebut disampaikan Prof. Fasli Jalal saat membuka Rapat Kerja DPP GUPPI di Nurcholish Madjid Training Center (NMTC), Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat Prof. Husni Rahim, Ketua Dewan Pakar Prof. Imam Tholkhah, Ketua Nurcholis Madjid Training Center Prof. Amsal Bahtiar, Pengurus Harian DPP GUPPI, serta para Ketua Departemen berlangsung serius tapi santai.

    Dalam arahannya, Prof. Fasli mengajak seluruh jajaran pengurus DPP GUPPI memperkuat komitmen pengabdian di tengah kompleksitas tantangan pendidikan saat ini. Menurutnya, GUPPI sebagai organisasi Islam harus hadir sebagai penengah sekaligus pemberi solusi bagi berbagai persoalan bangsa, terutama di bidang pendidikan.

    “We are not part of the problem. We are part of the solution,” tegas Prof. Fasli Jalal.

    Prof. Fasli juga mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah dilakukan Pengurus GUPPI, seperti seminar, diskusi, dan program penguatan Pendidikan sekalipun tidak ada bantuan dari pihak lain. Namun, seluruh kegiatan tersebut harus bermuara pada dampak yang nyata dan terukur bagi masyarakat.

    “Kita punya Dewan Pakar yang terdiri dari para tokoh berbagai bidang dan keahlian. Kita minta beliau-beliau ini untuk menyuarakan kritik atau saran terkait dengan kondisi bangsa dan negara saat ini, terutama di bidang Pendidikan. Agar dunia pendidikan kita menjadi lebih baik dan berdaya saing,” kata Fasli Jalal. 

    Prof. Fasli menegaskan bahwa GUPPI memiliki modal sosial yang besar melalui ratusan sekolah dan madrasah yang menjadi bagian dari sejarah organisasi.

    “Kita harus mengembangkan kembali potensi GUPPI yang memiliki ratus madrasah, sekolah dan pesantren yang tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia. Kita harus hidupkan kembali melalui konsolidasi organisasi yang lebih kuat serta penguatan jaringan di berbagai daerah dengan melibatkan tokoh pendidikan, pengelola sekolah, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan Islam,” kata Fasli Jalal.

    Empat Fokus Strategis

    Di hadapan para peserta Raker, Prof. Fasli menetapkan empat fokus utama program kerja GUPPI ke depan untuk mengoptimalkan peran GUPPI.

    Pertama, Transformasi Madrasah, GUPPI harus melakukan pendampingan yang berkelanjutan guna meningkatkan mutu pembelajaran dan tata kelola madrasah, dan sekolah binaan GUPPI.

    Kedua, Penguatan Pesantren, GUPPI harus berperan lebih aktif dalam memperkuat peran pesantren sebagai salah satu pilar utama pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing.

    Ketiga, Penguatan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah. GUPPI harus memberikan perhatian lebih besar terhadap kualitas pembelajaran PAI di sekolah mengingat besarnya jumlah peserta didik yang berada pada jalur pendidikan umum.

    Keempat, Kemitraan Strategis dengan Sekolah Umum Berciri Islam. GUPPI harus membangun kolaborasi dengan sekolah-sekolah Islam yang memiliki komitmen kuat dalam penguatan karakter dan nilai-nilai keislaman.

    Menurut Prof. Fasli, keempat fokus tersebut merupakan ruang strategis bagi GUPPI untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pendidikan nasional. Karena itu GUPPI harus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian dan kolaorasi dengan sekolah dan madrasah yang sudah lebih unggul.

    “GUPPI harus meningkatkan Kerjasama dan kolaorasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama untuk kemajuan sekiolah dan madrasah binaan GUPPI. Selain itu GUPPI juga harus membangun kemitraan dengan sekolah-sekolah Islam unggul yang selama ini sudah menjadi kebanggan Masyarakat,” tambah Fasli Jalal, yang juga Rektor Universitas Yarsi Jakarta.

    Target Terukur dan Evaluasi Berkala

    Selain menetapkan fokus program, Ketua Umum DPP GUPPI meminta agar setiap bidang di lingkungan DPP GUPPI menyusun rencana kerja yang jelas, memiliki indikator keberhasilan yang terukur, serta dievaluasi secara berkala melalui laporan tengah periode (mid-term review).

    Menurutnya, mekanisme tersebut akan mendorong setiap departemen saling memperkuat, saling melengkapi, dan memastikan seluruh program organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

    “Mari kita budayakan untuk menyiapkan laporan kinerja GUPPI, termasuk rekomendasi hasil Rapat GUPPI, kepada Pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan mitra GUPPI,” ujar Fasli Jalal.

    Menutup arahannya, Prof. Fasli mengajak seluruh pengurus menjadikan rapat kerja sebagai momentum mempererat kolaborasi dan memperkuat semangat pengabdian.

    Ia optimistis, dengan sinergi yang solid dan program kerja yang terukur, GUPPI akan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. (Tim Media GUPPI).

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    36
  • SAMBUTAN KETUA UMUM DPP GUPPI PADA PERINGATAN MILAD GUPPI KE 76

    SAMBUTAN KETUA UMUM DPP GUPPI PADA PERINGATAN MILAD GUPPI KE 76

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    SAMBUTAN KETUA UMUM DPP GUPPI PROF. dr. FASLI JALAL, Ph.D PADA PERINGATAN MILAD GUPPI KE-76, SELASA, 3 MARET 2026.

    Bismillāhirrahmānirrahīm

    Assalāmu’alaikum warahmatullāhi wabarakātuh,

    Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas perkenanNya jualah kita dapat bertemu pada hari yang bersejarah ini bersama-sama memperingati Milad ke-76 GUPPI dalam suasana kebersamaan, keikhlasan, dan semangat pengabdian kepada umat dan bangsa.

    Shalawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SWA, teladan utama dalam membangun peradaban berbasis ilmu, akhlak, dan keteladanan.

    Yang saya hormati para penasehat, dewan pakar, pengurus DPP, DPW, DPD GUPPI se-Indonesia, para tokoh pendidikan Islam, para mitra strategis, serta seluruh keluarga besar GUPPI yang saya hormati.

    76 tahun lebih perjalanan GUPPI bukanlah waktu yang singkat. Sejak berdiri, GUPPI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam pembinaan pendidikan berbasis nilai, akhlak, dan keilmuan.

    Milad ke-76 ini bukan sekadar perayaan usia sebuah organisasi, tetapi momentum refleksi sejauh mana kontribusi bagi pendidikan bangsa ? Seberapa besar peran kita dalam membangun generasi berakhlak mulia? Dan bagaimana kesiapan kita menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks?

    Di tengah perubahan global, seperti disrupsi digital, dan tantangan moral generasi muda, maka peran pendidikan Islam justru semakin strategis dan mendesak.

    Sebagaimana kita pahami bersama, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan peradaban.

    Dalam konteks ini, GUPPI memiliki posisi strategis sebagai Penggerak Pendidikan Islam, mitra pemerintah dalam pembangunan SDM dan penjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

    Nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah harus menjadi ruh dalam sistem pendidikan yang kita kembangkan, agar lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia.

    Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan.

    Kita menyaksikan bahwa tantangan pendidikan hari ini tidak hanya berada di sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat.

    Beberapa tantangan utama yang kita hadapi antara lain melemahnya ketahanan keluarga, disrupsi digital pada anak dan remaja, krisis karakter dan akhlak, kesenjangan kualitas pendidikan, dan meningkatnya masalah kesehatan mental anak. Bahkan, meningkatnya perceraian dan melemahnya fungsi keluarga berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan anak, termasuk pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.

    Di sinilah peran GUPPI menjadi sangat penting, karena pendidikan Islam harus hadir sebagai solusi peradaban, bukan sekadar sistem pengajaran.

    Pada Milad ke-76 ini, kita perlu meneguhkan kembali arah gerak GUPPI, yaitu melakukan penguatan pendidikan karakter melalui penanaman akhlak mulia, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Kita juga harus memperkuat ekosistem pendidikan dimana ekolah sebagai pusat ilmu, keluarga sebagai madrasah pertama dan masyarakat sebagai lingkungan pembentuk karakter. Tanpa keluarga yang kuat dan sakinah, pendidikan anak tidak akan optimal.

    Dalam Transformasi Pendidikan di Era Digital, GUPPI harus adaptif terhadap perubahan zaman dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, literasi digital berbasis nilai dan pendidikan Islam yang kontekstual dan aplikatif.

    Bapak Ibu sekalian yang berbahagia

    Indonesia sedang menuju bonus demografi dan memiliki visi Indonesia Emas 2045. Namun, kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini. GUPPI harus menjadi bagian dari solusi nasional melalui penguatan PAUD berbasis nilai Islam, peningkatan kompetensi guru pendidikan Islam, kolaborasi dengan Pemerintah dan masyarakat dan pengembangan kurikulum yang integrative, didasari oleh ilmu dan iman.

    Dalam momentum Milad ke-76 ini, saya mengajak seluruh jajaran GUPPI di seluruh Indonesia untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mengembangkan inovasi pembelajaran dan memperluas kemitraan strategis.

    Kita tidak boleh hanya bertahan, tetapi harus bertransformasi dan berkontribusi lebih besar bagi umat dan bangsa. Di tengah dinamika transformasi pendidikan nasional, GUPPI juga memandang pentingnya penguatan paradigma pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada anak.

    Dalam konteks ini, GUPPI mendukung implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) yang tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan yang tidak saja dangkal, tetapi pada pemahaman yang reflektif, kontekstual, dan berkarakter.

    Pembelajaran mendalam mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, memahami makna, serta menginternalisasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

    Bagi GUPPI, pendidikan Islam yang berkualitas bukan hanya sekadar hafalan, tetapi pemaknaan. Bukan hanya bersifat ilmu, tetapi transformasi akhlak. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran mendalam sangat sejalan dengan filosofi pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur’an dan sunnah, yang menekankan pada tadabbur, pemahaman, dan pengamalan ilmu secara utuh.

    Selain itu, GUPPI juga memberikan perhatian besar terhadap penguasaan Kurikulum Berbasis Cinta. Pendidikan yang dibangun di atas cinta akan melahirkan suasana belajar yang humanis, inklusif, dan penuh empati. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pendidik yang menghadirkan kasih sayang, keteladanan, dan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak.

    Kurikulum berbasis cinta menjadi sangat relevan di tengah tantangan kesehatan mental anak, disrupsi sosial, dan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan yang memanusiakan manusia.

    Dalam perspektif pendidikan Islam, cinta (mahabbah), rahmah, dan akhlakul karimah, merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan. Sekolah tidak boleh menjadi ruang yang menekan, tetapi harus menjadi ruang yang menumbuhkan, menguatkan, dan memerdekakan potensi anak secara optimal.

    Selanjutnya, GUPPI berkomitmen kuat untuk mendukung pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan berkeadilan.

    Sekolah ramah anak, bukan hanya membuat anak bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga bebas dari kekerasan seksual, tekanan psikologis, dan diskriminasi. Anak harus dipandang sebagai subjek pendidikan yang memiliki martabat, potensi, dan hak untuk berkembang secara optimal.

    Melalui jaringan satuan pendidikan dan lembaga pendidikan yang bernaung dalam GUPPI di seluruh Indonesia, kita akan mendorong pembelajaran yang berpusat pada anak, lingkungan sekolah yang aman dan penuh kasih, penguatan pendidikan karakter dan akhlak dan kolaborasi erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

    Dengan demikian, implementasi Pembelajaran Mendalam, Kurikulum Berbasis Cinta, dan Sekolah Ramah Anak, bukan hanya menjadi program teknis pendidikan, tetapi menjadi gerakan moral dan peradaban. GUPPI ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara emosional, kuat secara spiritual, dan mulia dalam akhlaknya.

    Sebagai organisasi yang konsisten bergerak di bidang pendidikan Islam, GUPPI siap bersinergi dengan pemerintah, para pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang bermakna, berkeadaban, dan berorientasi pada masa depan generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Bapak Ibu sekalian yang terhormat.

    Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendiri dan sesepuh GUPPI, para guru dan tenaga kependidikan, seluruh pengurus GUPPI di semua tingkatan, Pemerintah dan mitra masyarakat, atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia.

    Akhirnya, marilah kita jadikan Milad ke-76 ini sebagai titik kebangkitan bagi GUPPI, bangkit dalam kualitas, bangkit dalam kontribusi dan bangkit dalam pengabdian.

    Dengan semangat kebersamaan, keikhlasan, dan istiqamah, Insya Allah GUPPI akan terus menjadi pilar penting dalam membangun generasi unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing global.

    Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam mengemban amanah besar di bidang pendidikan dan dakwah.

    Dirgahayu GUPPI ke-76.

    Teruslah mengabdi untuk pendidikan, umat, dan bangsa.

    Wassalāmu’alaikum Wr. Wb.

    Fasli Jalal

    Ketua Umum DPP GUPPI

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    62
  • PENGURUS DPP GUPPI KUNJUNGI PESANTREN SYAMSUL ULUM GUNUNGPUYUH SUKABUMI UNTUK PERSIAPAN MILAD GUPPI KE 76

    PENGURUS DPP GUPPI KUNJUNGI PESANTREN SYAMSUL ULUM GUNUNGPUYUH SUKABUMI UNTUK PERSIAPAN MILAD GUPPI KE 76

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    PENGURUS DPP GUPPI KUNJUNGI PESANTREN SYAMSUL ULUM GUNUNGPUYUH SUKABUMI UNTUK PERSIAPAN MILAD GUPPI KE 76

    Sukabumi. (guppi.or.id). Pengurus DPP GUPPI melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, Kamis, 26 Februari 2026, untuk menjajagi kemungkinan perayaan Milad GUPPI ke 76 dilakukan di Sukabumi, tempat kelahiran GUPPI pada tahun 1950 lalu.

    Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal DPP GUPPI Rusydi Zakaria didampingi sejumlah pengurus, antara lain Syamsuddin, Aden Daenuri dan Agus Sholeh.

    Dari Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi tampak hadir Ketua Yayasan Dra. Hj. Neni Fauziah, Wakil Ketua I Dr. Aab Abdullah, Rektor INKHAS  Dr. A. Suganda dan sejumlah pengurus Yayasan dan Pondok Pesantren.

    Rusydi Zakaria dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal, Milad GUPPI ke 76 diharapkan dapat diaksanakan di Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, tempat dulu GUPPI dilahirkan oleh KH. Ahmad Sanusi

    “Sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal, Milad GUPPI ke 76 diharapkan dapat dilaksanakan di Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, tempat dimana dulu GUPPI dilahirkan oleh KH. Ahmad Sanusi,’ kata Rusydi Zakaria.

    Rusydi menambahkan, bahwa Milad ke 76 ini adalah Milad GUPPI yang kedua di periode kepengurusan GUPPI dibawah kepemiminan Fasli Jalal.

    “Tahun lalu kita mengadakan Milad GUPPI ke 75 di Universitas Islam Internasional (UIII) Depok. Alhamdulillah dapat terlaksana dengan sangat meriah dan dihadiri oleh ormas-ormas Islam dan warga GUPPI. Karena itu kami berharap Milad GUPPI tahun ini juga dapat dilaksanakan dengan meriah,” tambah Rusydi.

    Rusydi juga menjelaskan bahwa Milad tahun ini tidak bisa dilaksanakan tepat  pada tanggal kelahirannya, tanggal 3 Maret 2026, karena bersamaan dengan puasa Ramadhan 1447 H.

    “Berhubung tanggal 3 Maret 2026 itu bulan Ramadhan, dan kita sedang melaksanakan puasa Ramadhan, maka Milad tahun 2026 ini tidak dilaksanakan tanggal 3 Maret 2026. Kalaupun ada, nanti, kita akan mengadakan tasyakuran sekaligus buka puasa bersama para pengurus DPP GUPPI,” tambah Rusydi.  

    Lebih lanjut, Sekjen DPP GUPPI menjelaskan bahwa ada sejumlah kegiatan yang akan mewarnai Milad GUPPI, baik oleh DPP GUPPI. DPW maupun di lingkungan sekolah dan madrasah GUPPI.

    “Kita akan mengadakan sejumlah pelatihan untuk guru dan kepala sekolah, diantaranya adalah pelatihan bagaimana implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) untuk guru-guru dan kepala sekolah dan GUPPI. Ini sebagai tindak lanjut dari hasil audisensi Pengurus DPP GUPPI dan kerjasama antara GUPPI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama,” tambah Rusydi yang lama mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Ruysdi Zakaria menambahkan, bahwa DPP GUPPI akan mencoba mengundang Menteri Agama RI untuk hadir di acara Milad GUPPI ke 76 ini.

    “Kita akan mengundang Menteri Agama untuk hadir di Milad GUPPI ke 76 di Sukabumi sehingga beliau bisa bertemu dan silaturahmi dengan para tokoh dan alim ulama yang ada di Sukabumi ini, tempat dimana KH Ahmad Sanusi melahirkan GUPPI tahun 1950 bersama-sama dengan tokoh-tokoh Islam,” ujar Rusydi.  

    Sementara itu Ketua Yayasan Syamsul Ulum Hj. Neni Fauziyah menyambut baik rencana DPP GUPPI untuk mengadakan Milad GUPPI di pondok pesantrennya, terlebih waktu pelaksanaan Milad berdekatan dengan agenda rutin tahunan Pesantren Syamsul Ulum, yakni Haul wafatnya KH. Ahmad Sanusi.

    “Alhamdulillah, kami menyambut baik rencana DPP GUPPI mengadakan Milad ke 76 di Pondok Pesantren Syamsul Ulum Sukabumi, tempat dulu orang tua kami KH Ahmad Sanusi mendirikan GUPPI tahun 1950 bersama 350 orang ulama se-Jawa Barat. Saat ini kami juga sedang menyiapkan Haul wafatnya orang tua kami yang biasanya dihadiri para pejabat dan tokoh alim ulama, termasuk pada alumni dan santri. Kalau kedua agenda besar ini dapat dilaksanakan sekaligus, tentu akan lebih meriah” kata Neni Fauziyah.

    Neni juga mempersilahkan sarana dan fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunungpuyuh dapat dimanfaatkan untuk mensukseskan Milad GUPPI ke 76 ini.

    “Kami persilahkan sarana dan fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunungpuyuh dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan DPP GUPPI maupun kegiatan lainnya, sehingga membawa syiar bagi Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunungpuyuh dan GUPPI yang dilahirkan oleh KH Ahmad Sanusi,” tahmbahnya.

    Terkait dengan rencana Milad GUPPI di Syamsul Ulum ini, Neni Fauziyah mengibaratkan ini sebagai anak hilang yang telah kembali ke rumahnya orang tuanya setelah lama merantau.

    “Kami senang rencana Milad ke 76 ini dilaksanakan di Sukabumi, karena ini ibarat anak hilang yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan membawa oleh-oleh yang sangat berharga. Karena itu kami akan mendukung apabila ada kegiatan pelatihan, lomba-lomba maupun santunan untuk para guru, santri dan masyarakat di Sukabumi ini,” tambah Neni.

    Menjelang dzuhur, pertemuan diakhiri dengan beberapa catatan, salah satunya adalah perlunya pertemuan lanjutan setelah lebaran 1447 H untuk membahas lebih teknis pelaksanaan Milad GUPPI ke 76 di Pondok Pesantren Syamsul Ulum Gunungpuyuh. (Tim Media GUPPI). 

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    74
  • KETUA UMUM DPP GUPPI HADIRI KHOTMUL QUR’AN TPQ AL INAYAH

    KETUA UMUM DPP GUPPI HADIRI KHOTMUL QUR’AN TPQ AL INAYAH

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ketua Umum DPP GUPPI Hadiri Khotmul Qur’an TPQ Al Inayah

    Tangerang Selatan (GUPPI) – Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal menghadiri acara Khotmul Qur’an dan Imtihan TPQ Al Inayah yang ke 20, yang diikuti oleh 27 santri, yang mengambil tema Merayakan ikhtiar, dan Menghargai proses. Kegiatan  dilaksanakan di Adia Convention UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.

    Kegiatan khotmul Qur’an juga dihadiri oleh Kepala Kemenag Kota Tangerang Selatan Abdul Rojak, Sekretaris Jenderal DPP GUPPI Rusydi Zakaria, Wakil Ketua DPP Wanita GUPPI Tati Hartimah, Pengurus Forsipur Pendis Bambang Setiawan, Pengurus Qiroati Tangerang Selatan Nelty Khaeriyah, Ahmad Zaenuri dan Ikhwan Rizky, Perangkat Kelurahan Pisangan, para orang tua santri dan Kepala TPQ se Tangerang Selatan.

    Dalam sambutannya, Fasli Jalal mengapresiasi kerja keras TPQ Al Inayah dalam mendukung keberhasilan para santri hingga mampu mengkhatamkan Al-Qur’an dengan sangat baik. Menurutnya pelaksanaan Khotmil Qur’an ini memiliki nilai yang sangat penting, selain untuk syiar Islam juga untuk pembentukan karakter anak.

    “Saya mengapresiasi kerja keras TPQ Al Inayah yang telah mengadakan acara Khotmul Qur’an yang ke 20 ini. Momentum Khotmil Qur’an ini tidak hanya menjadi bukti kemampuan para santri dalam membaca dan menulis Al-Qur’an, tetapi juga merupakan langkah awal untuk mempelajari, memahami, dan mentadaburi isi kandungan Al-Qur’an sehingga mampu membentuk karakter anak,” ujar Fasli Jalal.

    Fasli Jalal berharap melalui kegiatan ini dapat lahir generasi-generasi Qur’ani yang tidak hanya mencintai Al-Qur’an tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

    “Saya mengajak kepada kita semua untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, mencintai, dan melaksanakan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca dan mempelajari Al-Qur’an merupakan hal penting dalam kehidupan. Nilai–nilai Al-Qur’an ini dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup dan dijunjung tinggi. Karena itu kita yakin bahwa setiap langkah hidup kita akan membawa kearah yang lebih baik,” tambah Fasli Jalal.

    Dalam sambutannya Fasli Jalal menyampaikan bahwa mempelajarai Al-Qur’an tidak terjadi secara instan, dibutuhkan pengenalan, pembiasaan dan keteladanan serta menumbuhkan kecintaan pada Al-Qur’an itu sendiri, sehingga benar-benar mampu menjiwai dan mengamalkan Al-Qur’an.

    “Tagline kita khataman ini adalah merayakan ikhtiar, dan menghargai proses. Ini adalah sesuatu hal yang sangat perlu kita terapkan dan kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada sebuah hasil itu yang instan, semuanya melalui proses, dan semua mesti didasarkan oleh niat yang tulus, ikhtiar yang luar biasa, cerdas, dan bekerja keras. Kita bekerja sama bahu-membahu dalam sebuah ekosistem,” ungkap Fasli Jalal yang saat ini merupakan Rektor Universitas Yarsi Jakarta.

    Fasli Jalal mengingatkan bahwa kegiatan khataman ini bukanlah akhir dari sebuah proses pembelajaran, akan tetapi justru menjadi awal untuk mentrasnferkan nilai-nilai luhur Al-Qur’an.

    “Hari ini kita melihat bahwa anak-anak kita menyiapkan dirinya dengan baik, dan itu butuh pekerjaan yang kerja cerdas dan kerja ikhlas. Saya melihat modal ini nanti 20 tahun dari sekarang, dia akan menjaga dan mempertahankan bahwa Indonesia emas yang kita harapkan dapat dibangun dengan ilmu, keterampilan, profesionalisme yang didasari oleh iman, takwa, dan akhlak mulia,’ tambahnya.

    Mengakhiri sambutannya, Fasli Jalal berharap agar pengalaman TPQ Al Inayah ini dapat ditularkan kepada sekolah dan madrasah GUPPI sehinnga anak-anak kita terus cinta Al-Qur’an dan tamat dari SD sudah bisa baca tulis Al Qur’an dengan baik.

    “Alhamdulllah kita memiliki calon-calon generasi Qur’ani yang mampu menjaga dan memelihara Al-Qur’an. Mudah-mudahan pengalaman ini dapat direplikasi di madrasah dan sekolah GUPPI, sehingga lulusan sekolah atau madrasah GUPPI dijamin bisa baca tulis Al Qur’an dengan baik” ujar Fasli.

    Di akhir acara, didampingi oleh Kepala Kemenag Kota Tangerang Selatan Abdul Rojak dan Pembinana Yayasan Al Inayah Agus Sholeh, Fasli Jalal menyerahkan medali, Syahadah dan rapot kepada 27 santri yang telah dinyatakan lulus setelah melalui Evaluasi Belajar Tahap Akhir Qiroati (EBTAQ) yang dilakukan oleh Manajemen Qiroati Tangerang Selatan.

    Sementara itu Kepala TPQ Al Inayah Yeti Munjiawati menyatakan rasa gembira dan harunya bahwa pelaksanaan Khotmul Qur’an TPQ Al Inayah ke 20 ini dapat terlaksana dengan baik dan meriah. Apalagi dihadiri oleh Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal, yang juga mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

    Dia berharap dengan kehadiran para tokoh ini dapat menyemangati TPQ Al Inayah dalam membimbing anak-anak ke depan dengan lebih baik lagi.

    “TPQ Al Inayah ini didirikan tahun 1998 dan saat ini membimbing sekitar 270 santri untuk belajar Baca Tulis Al Qur’an. Saat ini kami menggunakan Metode Qiroati yang efektif untuk membimbing dan mengajari anak-anak belajar Baca Tulis Al Qur’an,” ujar Yeti.

    Menurutnya, saat ini semangat anak-anak untuk mengaji di TPQ Al Inayah tetap tinggi. Namun ini juga menjadi tantangan bagi TPQ Al Inayah bagaimana anak-anak tetap semangat mengaji di era generasi Z dan perkembangan Artivicial Intelejen.

    “Inilah yang menjadi tantangan kami di TPQ Al Inayah bagaimana membimbing anak-anak itu bisa belajar ngaji di era AI saat ini. Karena itu kami mendisain iklim belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Kita gunakan metode Joyfull Learning dan Active Learnig, sehingga anak-anak tidak bosan untuk ngaji,” ujar Yeti.

    Dirinya juga menyatakan apresiasinya kepada para orang tua dan masyarakat yang terus mendorong anak-anaknya untuk terus belajar ngaji di TPQ Al Inayah.

    “Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari para orang tua santri dan Masyarakat sehingga kegiatan Khotmul Qur’an ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga ikut senang melihat para orang tua bangga dan bahagia anak-anaknya telah khatam ngajinya,” ujar Yeti yang alumni IAIN Jakarta. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    52
  • DPD GUPPI BANJARNEGARA ADAKAN RAKOR UNTUK PERKUAT SINERGI DAN MUTU MADRASAH

    DPD GUPPI BANJARNEGARA ADAKAN RAKOR UNTUK PERKUAT SINERGI DAN MUTU MADRASAH

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    DPD GUPPI BANJARNEGARA ADAKAN RAKOR UNTUK PERKUAT SINERGI DAN MUTU MADRASAH

    Banjarnegara – GUPPI – DPD GUPPI Kabupaten Banjarnegara menggelar Rapat Koordinasi dengan para Kepala Madrasah GUPPI pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Joglo Karaharjan Rejasa untuk menyamakan langkah dalam meningkatkan mutu madrasah GUPPI yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Pembina GUPPI Banjarnegara, Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, serta 32 Kepala RA, MI, dan MA di bawah naungan GUPPI Banjarnegara. Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus mengevaluasi capaian program kerja tahun 2025/2026.

    Dalam sambutannya, Pengawas Madrasah Kemenag Banjarnegara, Amron, M.Pd.I., menyampaikan apresiasi kepada lembaga pendidikan di bawah naungan GUPPI yang ada di Banjarnegara yang mampu menunjukkan prestasi yang membenggakan meskipun jumlahnya tidak sebanyak organisasi pendidikan yang lain.

    “Lembaga GUPPI di Banjarnegara walupun jumlahnya lebih sedikit di banding dengan lembaga pendidikan organisasi lainnya seperti Ma’arif, Muhammdiyah, dan Cokroaminoto, namun tetap mampu menunjukkan prestasi di tingkat Kabupaten maupun Provinsi” kata Amron.

    Ia juga menegaskan untuk terus kerja keras dan meraih prestasi yang lebih baik dari sebelumnya.

    “Madrasah-madrasah GUPPI yang ada di Kabupaten Banjarnegara harus terus mampu bersaing dan menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang” pinta Amron.

    Sementara itu, Pembina GUPPI Banjarnegara, Sultoni, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh kepala madrasah yang secara konsisten melaksanakan forum rapat kerja kepala sekolah yang dimana ini menjadi sarana koordinasi dan penguatan kelembagaan.

    “Terima kasih dan apresiasi kepada segenap kepala Sekolah dan Madrasah di bawah naungan yayasan GUPPI Banjarnegara yang secara rutin mengadakan rapat kerja kepala setiap triwulan” ucap Sultoni dalam sambutannya.

    Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian Surat Keputusan (SK) bagi kepala madrasah yang telah habis masa jabatan serta pemberian tali asih kepada kepala madrasah yang purnatugas sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian mereka.

    Rapat kerja kemudian dipimpin oleh Ketua DPD GUPPI Kabupaten Banjarnegara, Umu Rosidah. Dalam arahannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja sama yang baik sehingga berbagai program kerja organisasi dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2025.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kerja samanya sehingga program kerja yang telah disepakati saat Rakerda bulan Juni 2025 dapat terselenggara dengan baik. Salah satu indikator organisasi yang baik dan sehat adalah ketika organisasi dapat menjalankan program kerja dengan baik serta menyajikan laporan pertanggungjawaban secara transparan.” Ujar Umu Rosidah.

    Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait serta para pemangku kebijakan agar tidak tertinggal dari lembaga lain, baik dari segi pembelajaran maupun sarana dan prasarana serta tidak berkecil hati meskipun jumlah lembaga relatif sedikit.

    “Mari kita bersama-sama untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan para pemangku kebijakan agar kita tidak tertinggal dengan lembaga lain, baik dari segi pembelajaran maupun sarpras. Jangan berkecil hati meskipun kita jumlahnya kecil, bukan menjadi penghalang untuk terus berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Kecil akan menjadi besar manakala kita bersatu” tambah Umu Rosidah.

    Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program kerja GUPPI Banjarnegara tahun 2025/2026 telah mencapai sekitar 85 persen dan akan dipertanggungjawabkan serta dievaluasi pada Rapat Kerja Daerah yang direncanakan akan dilaksanakan pada 19–20 Juni 2026.

    “Program kerja tahun 2025/2026 saat ini telah terlaksana sekitar 85 persen. Seluruh capaian tersebut akan kita pertanggungjawabkan dan evaluasi bersama dalam Rapat Kerja Daerah yang Insya Allah akan dilaksanakan pada 19–20 Juni 2026 sekaligus untuk menyusun program kerja satu tahun ke depan.” papar Umu Rosidah.

    Selain evaluasi program kerja, rapat koordinasi tersebut juga membahas berbagai upaya pembenahan kelembagaan di lingkungan DPD GUPPI Banjarnegara. Salah satunya adalah penyesuaian stempel lembaga yang mengacu pada kebijakan GUPPI nasional, yaitu perubahan makna singkatan GUPPI dari “Gabungan” menjadi “Gerakan”. Dalam forum tersebut juga disepakati sistem pengkodean surat keluar guna memperkuat tertib administrasi organisasi.

    Seluruh kepala RA, MI, dan MA GUPPI Banjarnegara juga telah menyusun kalender pendidikan sebagai acuan bagi para pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

    “Kalender pendidikan tersebut kita susun dengan mengacu pada kalender pendidikan dari Kementerian Agama yang kemudian diperkaya dengan berbagai kegiatan serta karakteristik khas GUPPI Banjarnegara,” imbuh Umu Rosidah yang juga Ketua IGRA Kabupaten Banjarnegara.

    Melalui rapat koordinasi ini diharapkan DPD GUPPI Kabupaten Banjarnegara semakin memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, serta terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banjarnegara. (Tim Media GUPPI).

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    39
  • Kemendikdasmen dan GUPPI Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

    Kemendikdasmen dan GUPPI Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Kemendikdasmen dan GUPPI Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

    Kendari (GUPPI) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI), Fasli Jalal, terkait dengan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia.

    Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/1/2026), setelah Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjadi Keynote Speakar dalam acara Silaturahmi Nasional GUPPI dan Ummushabri International Expo 2026.

    Di awal sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti mengatakan bahwa kehadirannya ke Kendari ini dalam rangka menghadiri Silaturahmi Nasional GUPPI. Karena dirinya juga merasa menjadi bagian dari GUPPI.

    “Saya hadir di Kendari ini karena diundang oleh GUPPI untuk menghadiri Silaturahmi Nasional GUPPI. Bagi saya GUPPI itu bukan sesuatu yang baru, kiprahnya di dunia pendidikan sudah begitu lama, apalagi Ayah saya dulu juga aktif di GUPPI, dan dikenal sebagai Kyai GUPPI di Kudus,” kata Abdul Mu’ti.  

    Mu’ti meminta agar GUPPI dapat membantu Kemendikdasmen dalam mengembangkan pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing, terutama di tingkat dasar dan menengah.

    Dia menyebut bahwa ribuan lembaga pendidikan di bawah naungan GUPPI sebagai aset penting bangsa yang telah memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekalipun banyak di antaranya berkembang tanpa dukungan dari pemerintah.

    “Kalau semua sekolah di Indonesia seperti Ummusshabri ini, Menteri tinggal tidur nyenyak dan meresmikan saja. Sayangnya, kondisi itu belum sepenuhnya terwujud,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti menyoroti tiga tantangan besar yang harus diselesaikan secara cepat dan kolaboratif, yaitu akses dan mutu pendidikan, penguatan karakter generasi muda, serta pemanfaatan teknologi digital.  

    Dia menegaskan bahwa amanat Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan negara menjamin pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara.  Karena itu, Kemendikdasmen mengusung visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita keempat.

    Mendikdasmen juga mendorong penerapan deep learning di sekolah yang menekankan deep reading, deep thinking, dan refleksi, bukan sekadar kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ia menegaskan pentingnya membangun sekolah yang aman dan nyaman, agar anak-anak dapat belajar dengan gembira, bermakna, dan memiliki tujuan hidup yang jelas.  

    “Karena itu kehadiran GUPPI dapat membantu Pemerintah dalam melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana implementasi deep learning di sekolah, madrasah dan pondok pesantren binaan GUPPI agar lembaga-lembaga pendidikan Islam itu bermutu dan maju,” tambah Mu’ti.

    Sementara itu Ketua Umum DPP GUPPI, Fasli Jalal, menyatakan apresiasinya atas kesediaan Mendikdasmen Abdul Mu’ti hadir di acara Silaturahmi Nasional GUPPI dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan GUPPI dalam peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah .

    Fasli Jalal menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 2.300 lembaga pendidikan dalam jaringan GUPPI dengan berbagai karakteristik dan pendekatan. Oleh karena itu pihaknya akan mengoptimalkan peran GUPPI di daerah, baik DPW maupun DPD untuk membantu Pemerintah.

    “Saat ini GUPPI berada di 24 propinsi dan Insya Allah akan berperan aktif untuk dalam mendukung kebijakan Kemendikdasmen dengan kebijakannya pembelajaran mendalam (deep learning) agar pembelajaran itu kontekstual, menyenangkan, dan bermakna bagi kehidupan peserta didik,” ujar Fasli Jalal.

    Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal DPP GUPPI, Rusydi Zakaria, menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini akan mencakup beberapa area utama, seperti:

    1. Penguatan mutu penyelenggaraan dan tata kelola satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
    2. Pengembangan dan penguatan kualitas pembelajaran, termasuk sosialisasi, advokasi, dan pelatihan pembelajaran mendalam (deep learning) melalui prinsip berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful), yang berpusat pada peserta didik,
    3. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia pendidikan dasar dan menengah, meliputi kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan
    4. Kajian, penelitian, serta pengembangan kurikulum, kebijakan dan praktik pendidikan dasar dan menengah.

    Rusydi juga mengatakan bahwa Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini adalah langkah awal dari kerjasama yang lebih konkret. Selanjutnya, Kemendikdasmen dan GUPPI akan menyusun perjanjian kerja sama lebih rinci untuk kemajuan sekolah, madrasah dan pondok pesantren. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    83
  • Tantangan Pendidikan Islam Dalam Membangun Kesadaran Ekologis

    Tantangan Pendidikan Islam Dalam Membangun Kesadaran Ekologis

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Tantangan Pendidikan Islam Dalam Membangun Kesadaran Ekologis

    Oleh : Dr. Marzuki Alie

    Pendahuluan.

    WMO (World Meteorological Organization) mengkonfirmasi bahwa tahun 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu global 1.60°C di atas level pra industry, > 1,50 C dalam kesepakatan perjanjian Paris.

    Menurut WHO, polusi udara menyebabkan sekitar 7 juta kematian prematur per tahun secara global. Dan 80% polusi udara karena pembakaran bahan bakar fosil.

    Kemudian populasi satwa liar global (mamalia, burung, ikan, dll.) telah menurun rata- rata 68% sejak 1970. Lebih dari 500 spesies hewan darat kini di ambang kepunahan.

    Sekitar 14 juta ton plastik masuk ke lautan setiap tahun. Sebanyak 91% plastik yang pernah diproduksi tidak didaur ulang dan akan bertahan selama berabad-abad. Itu fakta di dunia global.

    Di Indonesia deforestasi dan kerusakan hutan itu sudah terjadi sejak tahun 2000. Jutaan hektar hutan hilang. Sudah lebih dari 9 juta hektar hutan yang hilang. Lebih dari 60 persen sungai besar tercemar.

    Suhu rata-rata Indonesia diproyeksikan naik lebih dari 1,3 derajat sejak tahun 2020 sampai nanti tahun 2049. Kenaikan permukaan laut juga mengancam, dengan laju sekitar 0,3 sampai 0,5 cm per tahun di perairan Indonesia. Itu fakta yang dunia baik global maupun Indonesia yang kita hadapi bersama.

    Peran Strategis Pendidikan Islam

    No

    Poin Strategis Pendidikan Islam

    Implementasi Dalam Pendidikan Islam

    1

    Menanamkan Kesadaran sebagai Khalifah

    Mengajarkan bahwa menjaga alam adalah ibadah dan bentuk ketakwaan, bukan sekadar aktivitas sekuler.

    2

    Mengintegrasikan Spiritualitas dengan Etika Lingkungan

    Membangun etika ekologis berbasis spiritual, menghubungkan kesalehan pribadi dengan tanggung jawab pada alam

    3

    Menjawab Krisis Lingkungan sebagai Krisis Spiritual

    Pendidikan sebagai sarana restorasi spiritual dan koreksi pandangan dunia (worldview) yang antroposentris menjadi teosentris

    4

    Merevitalisasi dan Mengkontekstualisasikan Warisan Ilmu Islam

    Menggali dan menghidupkan kembali ajaran ulama klasik tentang lingkungan dalam kurikulum modern

    5

    Mentransformasi Kurikulum dan Metode Pembelajaran

    Integrasi isu lingkungan ke dalam mata pelajaran agama (tafsir, fiqih, akhlak, sejarah). Metode pembelajaran kontekstual dan aksi nyata (seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah)

    6

    Membangun Ketahanan dan Solusi Komunitas Religius

    Memberdayakan komunitas (pesantren, majelis taklim) sebagai model dan agen perubahan lingkungan di tingkat lokal

    Dalam pendidikan Islam kalau soal bicara firman, bicara hadith, semuanya sahih. Semuanya pasti paham betul di luar kepala. Kalau ada terjadi kerusakan semuanya bisa bersuara vokal.

    Tapi di dalam kenyataan, di dalam pendidikan Islam bahwa kurikulum kita itu belum mengintegrasikan, yang namanya pesan-pesan Al-Qur’an dan Al-Hadith dengan bagaimana kita menyelamatkan lingkungan itu, belum terintegrasikan.

    Sudah banyak yang bicara tentang pesan-pesan dalam Al Qur’an dan hadits ini, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan bahwa kurikulum kita itu sudah harus lebih maju. Harus kita reformasi supaya betul-betul memberikan pemahaman yang utuh kepada anak-anak kita.

    Kita tidak hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran tetapi bagaimana ikut berkontribusi di dalam menyelamatkan lingkungan, baik dalam bentuk pemberian pemahaman maupun dalam bentuk praktek yang nyata. Itu yang penting.

    Relevansi Dengan Nilai-Nilai Islam

    Penerbitan buku Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al Qur’an oleh Kementerian Agama tahun 2025 perlu disambut dengan positif. Karena ini relevan dengan permasalahan yang kita hadapi, yaitu masalah ekologi dan kemanusiaan.

    Buku ini relevan dengan nilai-nilai Islam karena buku ini menyatukan Teks Ilahi dan Kesadaran Ekologis adalah pendekatan penafsiran ajaran Islam yang menempatkan isu lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pesan ketuhanan.

    1. Kerusakan alam sebagai krisis spiritual. Krisis ekologis yang melanda dunia saat ini, termasuk Indonesia, tidak hanya merupakan masalah teknis, politik, atau ekonomi, melainkan juga cerminan krisis spiritual manusia. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar-Rūm/30: 41
    2. Konsep ekoteologi dalam Al Qur’an sudah jelas yaitu bagaimana memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta secara integrative. Dalam perspektif Islam, hubungan ini terjalin dalam kerangka tauhid, yakni pengesaan Tuhan yang mencakup keesaan penciptaan (al-Khalq), kepemilikan (al-Mālik) dan pengaturan (at Tadbīr). Ekoteologi berdiri di atas tiga pilar, yaitu Tauhid (kesatuan Tuhan dan penciptaan), Khalīfah (kepemimpinan etis manusia), dan ‘Adālah (keadilan lingkungan). Ketiganya membentuk landasan moral yang kuat untuk mengatasi kerusakan ekologis yang melanda dunia. Konsep ini diperkuat oleh prinsip mizān (keseimbangan)
    1. Penerapan ekoteologis dalam tafsir Al Qur’an menempatkan ayat-ayat tentang ciptaan Tuhan dalam kerangka tanggungjawab manusia sebagai khalifah di bumi, yang berkewajiban menjaga keseimbangan dan kelestarian alam, bukan merusaknya. Karena itu solusi terhadap krisis ekologis, tidak cukup hanya dengan pendekatan teknokratik atau regulasi, tetapi harus menyentuh akar spiritual dan moral manusia.

    Dunia pendidikan harus ikut berkontribusi untuk menyelamatkan bumi ini, antara lain yang paling sederhana Adalah dengan mengajak anak-anak kita mencintai alam ini dengan menanam. Siswa di sekolah, madrasah dan pesantren disuruh tanam satu pohon.

    Itu hal-hal yang sederhana kalau sekian ribu santri, sekian juta santri di Indonesia setiap tahun itu akan ada tanaman pohon-pohon baru yang ikut menyelamatkan bumi ini.

    Itu salah satu contoh peran kita umat Islam di dalam dunia pendidikan itu langsung berkorelasi positif terhadap menyelamatkan bumi. Itu yang paling penting.

    Oleh karenanya ini tidak hanya dilakukan oleh Ummusshabari Kendari, tetapi juga harus dilakukan oleh semua madrasah, sekolah dan pondok pesantren. Lembaga-lembaga pendidikan, baik itu pendidikan umum, maupun pendidikan agama, harus mau melakukan ini. Ini mau gak mau, suka gak suka harus menanam. Kita berharap agar GUPPI bisa menjadi motor Gerakan ini. Karena itu perlu disiapkan contoh seratus madrasah, sekolah dan pondok pesantren di GUPPI.

    Bagaimana kita mengintegrasikan kurikulum itu dengan menyiapkan guru-guru yang sudah punya ilmu yang terkait dengan substansi untuk melestarikan lingkungan. Jadi tidak hanya menghapal ayat saja.

    Kita ini terlalu banyak pesantren hafal Al Qur’an, tapi tidak ada tahu bagaimana mengimplementasikan isi Al-Qur’an itu. Jadi banyak yang hafal, tapi soal adab pun kadang-kadang kita tidak kita berikan contoh yang bagus.

    Dulu, kita dengan orang tua, kita dengan guru, kalau gurunya duduk di atas, kita duduk di bawah. Kalau sekarang gurunya duduk di bawah, muridnya duduk di kursi. Jadi artinya apa? Keteladanan sudah tidak ada, pendidikan karakter sudah hilang.

    Urgensi Pembaruan Pendidikan Islam Dalam Konteks Ekologis

    ANTROPOSENTRISME

    TEO-ANTROPO-EKOSENTRIS

    HIFZH AL –BI’AH

    Dalam konteks krisis ekologi global, pendidikan Islam dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk meninggalkan paradigma antroposentrisme (yang menempatkan manusia sebagai penguasa alam untuk dieksploitasi)

    Dunia Pendidikan Islam perlu berubah kepada paradigma yang integrative (teo-antropo ekosentris): yaitu paradigma memulihkan konsep “Khalifah” yang otentik, di mana manusia adalah wakil Tuhan dengan amanah mulia untuk memakmurkan dan memelihara bumi (istikhlaf), bukan mengeksploitasinya.

    Pergeseran ini menjadikan perlindungan lingkungan (hifzhal bi’ah) sebagai tujuan syariah yang setara dengan perlindungan jiwa, agama, dan akal, sehingga merespons krisis ekologi menjadi bagian dari komitmen keimanan

    Ada dua tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga harmoni alam :

    1.Dualisme Kurikulum dan Metode Pengajaran.

    a. Pemisahan Disiplin Ilmu: Kurikulum pendidikan Islam tradisional memisahkan ilmu agama dan sains lingkungan.

    b.Kurangnya Integrasi: Konsep ekologi Islam tidak terstruktur dalam pembelajaran sistematis.

    c. Kurikulum Madrasah: Madrasah belum mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum inti.

    d. Implikasi: Lulusan memiliki pengetahuan agama kuat tetapi kesadaran ekologis lemah.

    e. Pendekatan Dogmatis: Pengajaran nilai-nilai lingkungan, masih bersifat teoritis dan normatif, tanpa konteks aplikatif.

    f.  Kurang Experiential Learning: Minim pembelajaran lapangan, observasi ekosistem, dan proyek lingkungan.

    g. Gap Generasi: Metode ceramah konvensional tidak efektif bagi generasi digital native.

    2. Disorientasi Nilai dan Keterbatasan Infrastruktur/SDM

    a. Dominasi Paradigma Antroposentris: Manusia sebagai pusat vs. konsep khalifah sebagai pemelihara.

    b. Konsumerisme vs. Kesederhanaan: Budaya israf (berlebihan) bertentangan dengan prinsip zuhud dan keberlanjutan.

    c. Krisis Spiritual-Ekologis: Degradasi lingkungan sebagai manifestasi krisis spiritual (QS Ar-Rum: 41).

    d. Keterbatasan Fasilitas: Madrasah/pesantren dengan akses terbatas ke sumber daya pendidikan lingkungan.

    e. Kapasitas Pendidik: Guru agama dengan kompetensi ekologis terbatas.

    f. Minimnya Kolaborasi: Keterpisahan antara lembaga pendidikan Islam dan organisasi lingkungan

    Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai teologis dan nilai-niai ekologis ?

    STUDI KASUS INTERNASIONAL

    Beberapa negara dapat dijadikan contoh bagaimana mereka menjaga ekologi dengan baik.

    Maroko membuat program “Madrasah Hijau” dengan kurikulum integratif dan infrastruktur ramah lingkungan.

    Turki membuat Program “Eco-Madrasahs” dengan sertifikasi nasional untuk sekolah Islam ramah lingkungan.

    Malaysia melakukan integrasi konsep maqasid syariah (tujuan syariah) dalam pendidikan lingkungan di universitas Islam.

    ROADMAP 5 TAHUN PENDIDIKAN EKOLOGI ISLAM

    Untuk mendapatkan lingkungan alam yang hijau, aman dan damai tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Diperlukan perencanaan yang matang dan konsistensi dalam menjaga progam tersebut agar tetap berjalan dengan baik.  

    TAHUN

    AGENDA

    TH.1 – 2026

    1. Penyusunan Kurikulum Nasional – pilot Project 10 Madrasah

    2. Pelatihan Guru Inti

    TH. 2-3 (2027-2028)

    1. Replikasi ke 100 Madrasah. Sertifikasi “Madrasah Hijau”

    2. Pengembangan Materi Digital

    TH. 4 – 2029

    1. Evaluasi Nasional (Perbaikan Kurikulum)

    2. Ekspansi ke Pesantren

    TH. 5 – 2030

    1.  Ekspansi Nasional (Kerjasama Internasional)

    2. Sistem Monitoring Berkelanjutan

    KESIMPULAN

    1. Telah terjadi kerusakan lingkungan baik secara global maupun lokal yang berdampak serius pada krisis iklim, bencana ekologis, menurunnya kualitas hidup manusia, serta terancamnya keberlanjutan generasi mendatang.
    2. Pendidikan Islam memiliki relevansi kuat dalam memelihara ekologi dan lingkungan melalui nilai-nilai tauhid, amanah, khalifah, keadilan, dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi.
    3. Pendidikan Islam perlu diperbarui agar tetap kontekstual dan responsif terhadap persoalan ekologis, meskipun menghadapi tantangan kurikulum, kapasitas pendidik, dan integrasi ilmu keislaman dengan sains lingkungan.
    4. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan roadmap pendidikan ekologi Islam yang terarah dan terukur untuk lima tahun ke depan guna membangun kesadaran, kompetensi, dan aksi nyata pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Islam

    Disampaikan dalam Acara Dialog Publik Silaturahmi Nasional GUPPI di Kendari, 10 Januari 2026.

    Dr. Marzuki Alie adalah Rektor Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP GUPPI.

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    46
  • Strategi Penguatan Peran Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

    Strategi Penguatan Peran Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Strategi Penguatan Peran Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

    Oleh : Dr. Ida Zahara Adibah

    Pendahuluan

    Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, yang dikenal dengan nama Undaris, itu memang unik dan menarik. Nama perguruan tingginya panjang banget ? Ini memang ada sejarahnya, terkait dengan 3 gerbong.

    Yang pertama dari nama Universitas Darul Ulum Jombang. Itu pendirinya Kyai Haji Musain Romli. Beliau dulu itu tokoh torikot Nahdhatul Ulama. Kemudian bergandengan dengan Yayasan Islamic Center Sudirman Ambarawa, Jawa Tengah.

    Jadi Jawa Timur dengan Jawa Tengah berkumpul dua sahabat kemudian karena sama-sama aktif di GUPPI, pada waktu itu di Golkar, maka kemudian nama Yayasan Islamic Center Sudirman itu ditambah dengan GUPPI, sehingga Undaris itu adalah Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI di Semarang.

    Persoalan Perguruan Tinggi Swasta.

    Ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia. Jumlah lembaga perguruan tinggi Islam swasta ini, yang ada di Kemenang, kurang lebih ada 870. Di Jawa Tengah, yang di bawah Kopertais, ada sekitar 50-an. Menurut data Kementerian Agama, jumlah lembaga perguruan tinggi Islam swasta saat ini ada 870. Muhammadiyah punya 170 perguruan tinggi. Kemudian milik Nahdhatul Ulama kurang lebih 183. Berarti kira-kira ada sekitar 1200an perguruan tinggi Islam.

    Pertanyaannya kemudian, bagaimana mutu perguruan tinggi Islam ? Apakah banyak sudah Terakreditasi Unggul ? Ternyata belum ada 20% perguruan tinggi Islam swasta yang Terakreditasi Unggul.

    Ini juga yang dirasakan di Undaris. Karena itu kita menargetkan agar Undaris dapat segera Terakreditasi Uggul. Hari ini akreditasi institusinya masih Baik Sekali.

    Nah persoalan perguruan tinggi Islam swasta pada umumnya ada 3, yaitu dana, mutu dan minat calon mahasiswa.

    Yang pertama tidak punya dana. Ketika tidak punya dana, maka kurang berkualitas. Ketika kurang berkualitas, maka akan mati. Banyak perguruan tinggi Islam yang punya mahasiswanya sekitar 10-15 orang saja. Kemudian karena tidak laku, dia decline atau mati.

    Maka bagaimana 3 persoalan itu kita atasi ?. Ini kayak lingkaran setan. Karena itu bagaimana kita upayakan agar menjadi lingkaran malaikat ?. Apa itu ? Nah istilah lingkaran malaikat itu yaitu bagaimana kualitasnya yang didahulukan. Ketika kualitasnya didahulukan, maka otomatis akan diminati oleh masyarakat. Ketika diminati oleh masyarakat, maka disitulah ada uang yang mengalir. Walaupun niatnya tidak bisnis, tetapi secara mandiri itu bisa mencukupi kebutuhan sendiri.

    Yang namanya yayasan tidak bergantung kepada pemerintah. Dan hampir semua lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu swasta. Kira-kira 90 %. Ini termasuk juga madrasah, yang sebagian besar itu swasta.

    Memang perguruan tinggi Islam memiliki peran historis dalam perjuangan bangsa dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perguruan tinggi Islam sangat membantu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Maka dari itu tantangan di era globalisasi dan modernisasi menuntut perguruan tinggi Islam untuk terus berinovasi.

    Bagaimana GUPPI sekarang ?

    GUPPI sebagai organisasi pembaruan pendidikan Islam harus melakukan langkah strategis dalam pengoptimalan perguruan tinggi Islam. Maka ada 5 langkah yang perlu dilakukan. Ini juga yang sedang saya rintis di Undaris.

    Pertama, Internalisasi nilai dan karakter. Perguruan tinggi Islam harus bisa menanamkan rasa takwa dan akhlak mulia sebagai landasan pengembangan kepribadian mahasiswa.

    Pendidikan Islam difungsikan sebagai filter untuk memilah budaya global yang baik dan buruk. Bagaimana perguruan tinggi Islam dapat membangun kesadaran etis dan moral yang kuat, menjadikan mahasiswa sebagai manusia yang utuh dan bermoral. Dan yang juga penting adalah bagaimana melakukan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum dan kehidupan kampus secara holistik.

    Karena kita basisnya Islam, maka penguatan karakter dan nilai spiritual itu yang menjadi ruh kita. Siapa lagi yang akan memperjuangkan anak-anak kita kalau tidak lewat pergurun tinggi kita ? Maka perguruan tinggi kita itu tidak boleh mencetak pengangguran, Tetapi bagaimana perguruan tinggi kita bisa mencetak para intelektual yang bisa memecahkan persoalan masyarakat.

    Kedua, yaitu mutu akademik dan riset inovatif berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik. Karena itu dosen harus bergelar doktor atau Profesor. Mampu mengembangkan budaya riset multidisipliner yang berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemudian menyediakan solusi akademis yang integral. Perguruan tinggi Islam harus bisa memastikan bahwa kurikulum yang digunakan itu relevan dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Nah ini memang bedanya lembaga pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi adalah dalam bidang riset sehingga perguruan tinggi bukan sebatas menara gading tetapi justru memberikan solusi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

    Ketiga yaitu peran sosial dan kemasyarakatan. Jangan sampai kehadiran perguruan tinggi itu tidak dikenal oleh masyarakat, karena tidak pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat.

    Nah kontribusi sosial dan agen perubahan Ini mendorong kampus untuk punya Social Responsibility. Jadi fungsi perguruan tinggi adalah sebagai solusi umat dalam beragama dan berbangsa. Ketika ada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu bisa dilakukan riset oleh perguruan tinggi sesuai dengan semangatnya.

    Jadi bagaimana memperkuat kontribusi institusi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam.

    Keempat adalah jaringan dan internasionalisasi. Saat ini Undaris sudah mulai menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan internasional, termasuk KKN internasional di Malaysia.

    Kegiatan mahasiswa praktek mengajar di Malaysia yaitu mengajar anak-anak Indonesia yang tidak mendapat pendidikan di sekolah formal di Malaysia. Undaris memberangkatkan mahasiswa ke sana untuk mengajar di sanggar-sanggar yang ada.

    Jadi ini memang persoalan pelik. Orang tuanya itu warganegara Indonesia yang bekerja di Malaysia, tapi tidak punya status warganegaraan sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang formal di sana. Kehadiran kampus disana diharapkan menjadi agen perubahan bagi masyarakat.

    Program KKN Internasional ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan mencoba membangun kredibilitas institusi di tingkat nasional dan internasional agar perguruan tinggi Islam Indonesia dapat bermain di tingkat dunia.

    Dan terakhir yaitu Strategi Politik Pendidikan. Hubungan antara pendidikan dan politik Ini bukan sekedar hubungan saling memengaruhi,  tetapi adalah hubungan fungsional. Ketika perguruan tinggi dekat dengan pemerintah, maka itu bisa menjadi partner yang ideal, seperti juga ormas-ormas yang lain. Sehingga perjalanan arah bangsa ini salah satunya juga digawangi oleh Perguruan Tinggi Islam milik GUPPI. Ini adalah bukti bagaimana kontribusi yang nyata dari perguruan tinggi Islam.

    Hubungan timbal balik antara pendidikan dan kebijakan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group attitudes), masalah pengangguran (un-employment), dan peranan politik kaum cendekia  (the political role of intellectual).

    Kata Akhir

    Perguruan Tinggi Islam diharapkan tidak menjadi menara gading intelektual, tetapi justru bisa menjadi mercusuar moral dan agen bagi solusi permasalahan umat dan bangsa.

    Dengan strategi yang tepat maka perguruan tinggi Islam dapat menguatkan misi Islam sebagai Islam Rahmatan lil alamin. Ini yang kita idam-idamkan, baik dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan juga peradaban di Indonesia.

    GUPPI diharapkan terus mendorong perguruan tinggi Islam untuk menguatkan peran transformatifnya melalui 5 pilar strategis, yaitu penguatan karakter, mutu akademik, kontribusi sosial, jaringan global dan strategi politik pendidikan.

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

    Disampaikan dalam Acara Dialog Publik GUPPI di Kendari, 10 Januari 2026.

    Dr. Ida Zahara Adibah. M. Si adalah Rektor Undaris GUPPI Semarang dan Wakil Ketua DPW GUPPI Jawa Tengah. 

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    48