Kategori: Berita

  • PERAN GUPPI DALAM IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

    PERAN GUPPI DALAM IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Peran GUPPI Dalam Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

    Oleh : Bambang Suryadi

    Pendahuluan.

    Hingga saat ini masih muncul tiga pertanyaan yaitu why, what, and how terkait dengan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning). Masyarakat ingin tahu lebih dalam lagi mengapa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat kebijakan ini dan bagaimana implementasinya ?.

    Sebagaimana kita ketahui, kita menghadapi yang namanya krisis pembelajaran secara global. Global learning crisis, bahkan massive learning crisis. Apa indikatornya?

    Laporan Bank Dunia 2018 menyebutkan terjadinya schooling without learning. Anak-anak kita itu pergi ke sekolah, menghabiskan waktu dari pagi sampai sore hari, membawa buku pelajaran, tapi at the end of the day they didn’t learn anything.

    Fakta dari OECD dari hasil PISA tahun 2018-2022 menggambarkan bahwa lebih dari 99 persen siswa Indonesia itu memiliki kemampuan berpikirnya pada low order thinking skill dan kurang dari 1 persen yang kemampuan berpikirnya itu pada high order thinking skill.

    Belum lagi temuan OECD menyebutkan bahwa 2 dari 3 siswa di Indonesia ini memiliki yang namanya fixed mindset, pola berpikir tetap, yang bukan growth mindset, Sulit untuk berubah, sulit untuk beradaptasi kepada lingkungan, sulit untuk menerima perubahan dan hal-hal yang baru.

    Secara nasional, kita juga mengalami learning loss seperti yang disampaikan oleh Menteri Dikdasmen kita Prof. Abdul Mu’ti terjadinya generasi strawberry, bahkan dari Malaysia menyebut terjadinya Brain Rot.

    Kita lihat anak SMP kasus di Bali, kelas 3 SMP belum bisa membaca, anak SD bunuh diri. Belum lagi kasus bullying yang ada di media sosial. Yang ini menggambarkan lemahnya karakter siswa-siswa kita. Jadi tantangan global begitu berat, tantangan nasional juga begitu hebat. Sementara anak-anak belajar hanya pada service learning.

    Pertanyaannya adalah solusi terhadap tantangan ini apa? Karena itu ijtihad Menteri Dikdasmen memperkenalkan yang namanya deep learning ataupun pembelajaran mendalam, yang ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di dunia pendidikan. Di Indonesia tahun 70-an sudah memperkenalkan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif).

    Kemudian dengan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Ada lagi PAIKEM Gembrot (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, Gembira dan Berbobot). Itu sebenarnya ada unsur-unsur yang ada di dalam deep learning. Namun ini semua belum menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik.

    Karena itu melihat tren global yang saat ini sudah ada kurang lebih 21 negara yang menerapkan deep learning, maka Indonesia adalah negara yang kedua puluh dua, dimana negara-negara ini ada yang sifatnya memang kebijakan nasional. Seperti Norwegia, adalah kebijakan masing-masing satuan pendidikan. Di Australia, meskipun tidak eksplisit menyatakan deep learning, tapi sekolah itu menerapkan. Mereka juga ada explicit teaching, explicit learning.

    Nah kita di Indonesia ini kebijakan yang diambil dari kebijakan secara nasional, yang berarti akan diperlakukan seluruh satuan pendidikan, baik pada sekolah maupun madrasah. Inilah why sebagai jawaban terhadap tantangan-tantangan baik global maupun nasional itu tadi.

    Sekarang, apa itu deep learning?

    Deep learning yang kita terapkan di Indonesia ini bukan deep learning sebagaimana yang ada di negara-negara lain yang diperkenalkan oleh Michael Fullan sebagai pakar ataupun figur yang memperkenalkan ini.

    Kalau kita amati secara detail dalam definisinya Michael Fullan, secara sederhana bisa kita pahami deep learning juga proses untuk mencapai enam C untuk kemampuan global itu. Character, Citizenship, Collaboration, Communication, Creativity dan Critical thinking.

    Tapi di Indonesia, kalau bahasanya anak muda, bahwa pembelajaran mendalam sangat Indonesia banget. Berarti dia mengakar kepada local wisdom. Dia berbasis pada nilai-nilai lokal tapi juga mengadaptasi pada nilai global.

    Karena itulah kata kunci penting dalam definisi ini yang langsung oleh Menteri Dikdasmen yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang memuliakan. Maka kita juga, sebagaimana juga Allah sangat memuliakan manusia. Seperti firman Allah wa laqot karramna bani Adam.

    Pertanyaanya, apakah guru-guru tidak akan memuliakan muridnya meskipun mereka punya keterbatasan? Apakah murid-murid tidak akan memuliakan guru-gurunya? Tapi fakta yang ada sekarang guru tidak berani bertindak karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum, tidak punya proteksi sehingga mereka dipidanakan dan seterusnya.

    Setelah ini memuliakan, maka dibingkai dalam tiga nilai yang sangat penting yaitu nilai yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan mengembirakan (joyful).

    Mengapa diambil setelah menggembirakan bukan yang menyenangkan? Selama ini terjadi miskonsepsi. Fun learning hanya diartikan pada pembelajaran yang perlu dengan ice breaking, anak bisa tertawa gembira, tapi at the end of the process they got nothing. Karena itulah mengembirakan dalam konteks ini adalah ketika anak bisa menginternalisasi dan memahami dan mengaplikasikan apa yang mereka terapkan.

    Tidak cukup dengan tiga prinsip ini, tapi ini harus dalam proses yang menyeimbangkan antara olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah fisik. Inilah konsep tawazun ataupun keseimbangan. Dalam keseimbangan ini perlu dilakukan secara holistik dan integratif. Inilah kata kunci penting dalam definisi deep learning yang Indonesia. Ada integratif, holistik, olah pikir, olah rasa, olah hati, olah fisik. Kemudian berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Tapi paling utama nilai adalah memuliakan.

    Yang kedua, dalam konteks implementasi telah terjadi miskonsepsi dan mispersepsi terhadap pembelajaran mendalam. Dipahami seolah-olah pembelajaran adalah sebuah kurikulum baru. Bukan, dia sebuah pendekatan. Ibarat iklan Teh Sosro,  apapun makanannya, minumannya tetap Teh Sosro.

    Apapun kurikulumnya, sekarang kita masih menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Karena sebuah pendekatan, maka dalam istilah agama kita, deep learning ini solihun likuli zaman wa makan. Solihun likuli manhaj dirosi.

    Tapi di Kementerian Agama yang diterapkan sekarang itu Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Maka perlu dipadukan antara dua kebijakan ini sehingga perpaduan antara Pembelajaran Mendalam (PM) dengan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) ini akan menghasilkan pendidikan bermutu dan berkualitas untuk semuanya.

    Peran penting dalam implementasi Pembelajaran Mendalam ada tiga aktor utama.

    Pertama adalah siswa yang belajar, guru yang mengajar, ketika ada kepala sekolah yang melakukan kepemimpinan ataupun manajemen. Karena itulah dalam implementasinya, kita telah menetapkan bahwa karakteristik sekolah yang berhasil dan penerapan ini adalah excellent in learning, excellent in teaching, dan excellent in leading. Tiga faktor utama ini harus diawali dengan tadi perubahan mindset untuk berubah.

    Namun tantangan kita, meskipun saat ini sudah ada kurang lebih 62 ribu sekolah yang dilatih, begitu guru-guru selesai dilatih, mereka kembali kepada praktek yang lama. Karena itulah kita memerlukan backstopping program supaya mereka itu adaptif terhadap perubahan yang baru.

    Hal yang lain adalah yang penting dalam konteks implementasi pada assessment ataupun penilaian. Di mana kelemahan-kelemahan selama ini adalah guru-guru ataupun juga dinas pendidikan, dan satuan pendidikan, tidak melakukan tindak lanjut terhadap penilaian. Karena itu penelitian John Heide yang mengatakan bahwa feedback ataupun umpan balik guru terhadap hasil kerja siswa, itulah yang membuat siswa belajar. Karena umpan balik itu sifatnya low cost tapi high impact.

    Assesmen harusnya tidak memerlukan biaya yang tinggi sebagaimana kalau kita membangun kelas, membangun sekolah baru, ataupun membeli teknologi. Makanya low cost, tapi impactnya sangat tinggi karena bisa membuat siswa belajar.

    Sama dengan konteks PR, bukan banyaknya PR. Ini seperti temuan Almahum Yahya Umar, yang mengatakan bahwa yang membuat siswa belajar bukan banyaknya PR yang diberikan guru, tapi adalah kualitas PR yang diberikan oleh guru terhadap muridnya.

    Kalau PR-PR ini berkualitas, diikuti dengan feedback, maka akan terjadi learning dari siswa kita. Praktek baik yang sudah ada, seperti pengalaman dari Ummusshabri Kendari, begitu, ada penampilan dari siswa yang menggambarkan keragaman nasional, sebenarnya saya amati ada nilai-nilai, ada unsur-unsur pembelajaran mendalam diterapkan di situ.

    Yang pertama adalah engagement, yaitu keterlibatan antara siswa, guru, orang tua. Saya tanya kepada panitia, siapa yang membangun stand-stand itu? mereka mengatakan bahwa itu adalah kolaborasi siswa, orang tua, guru. Bahkan biayanya pun juga dari orang tua, tidak dibebankan kepada sekolah atau Yayasan Ummusshabri, karena mereka sanggup mengeluarkan biaya yang tinggi untuk kesuksesan anaknya.

    Kemitraan, juga menjadi satu kata kunci dalam rapat kerja nasional DPP GUPPI di Kendari ini. GUPPI perlu bermitra dengan banyak pihak, demikian juga sekolah perlu bermitra dengan banyak pihak, baik antar lintas mata pelajaran, bahkan lintas sekolah, bahkan tidak hanya lintas sekolah juga lintas negara. Guru-guru kita bisa belajar dari guru-guru yang ada di Malaysia dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini.

    Peran GUPPI.

    Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi Pembelajaran Mendalam.

    Pertama, apa peran GUPPI? Dalam konteks kemitraan, GUPPI memiliki posisi yang sangat strategis untuk bermitra dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama. GUPPI bisa menghadirkan model-model pelatihan yang lebih segar sehingga para guru tidak kembali ke pola lama.

    Yang kedua adalah peluang untuk melakukan pelatihan-pelatihan dengan aset GUPPI sendiri. GUPPI mempunyai sekian banyak sekolah dan madrasah yang tersebar di seluruh provinsi. Ini bisa menjadi peluang GUPPI untuk menjadi kepanjangan tangan dari kementerian untuk melatih dalam konteks pemahaman pembelajaran mendalam sehingga tidak terjadi miskonsepsi di lapangan.

    Sekarang ini masih ada miskonsep dalam konteks dimensi 8 profil yang merupakan pengembangan dari 6 dimensi profil Pelajar Pancasila. Ada kritik terhadap Kementerian, katanya cuma mengganti istilah gotong royong diganti kolaborasi, istilah kewargaan global diganti kewargaan negaraan, kemudian ditambah dua.

    Sebenarnya kita tidak hanya mengganti istilah, tapi punya makna filosofis. Justru hal yang missing sebelumnya adalah tentang sehat dan juga komunikasi. Sehat itu adalah amanat dalam undang-undang.

    Inilah konsep-konsep yang perlu kita bangun. Karena itu saya yakin GUPPI memiliki peran yang strategis dalam implementasi pembelajaran mendalam. Peluang ini perlu kita wujudkan bersama.

    – – – – – – – – – – – – – 

    Disampaikan dalam Acara Dialog Publik GUPPI di Kendari, 10 Januari 2026.

    Prof. Dr. Bambang Suryadi adalah Anggota Tim Pengembangan Pembelajaran Mendalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Dewan Pakar DPP GUPPI. 

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    64
  • Kiprah Para Perempuan Inspiratif –  Pejuang Transformasi Pendidikan Islam

    Kiprah Para Perempuan Inspiratif – Pejuang Transformasi Pendidikan Islam

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Kiprah Para Perempuan Inspiratif –  Pejuang Transformasi Pendidikan Islam

    Oleh : Dr. Ida Rosyidah. MA

    Saat ini kami di DPP Wanita GUPPI sedang menyelesaikan tulisan tentang Perempuan Inspiratif, Pejuang Transformasi Pendidikan. Buku ini menuliskan ada apa yang sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan hebat di pesantren, perguruan tinggi, maupun komunitas yang semuanya mereka adalah guru bagi masyarakat.

    Mereka punya imajinasi yang sangat baik, punya kemampuan mengembangkan agensi yang sangat kuat, sehingga kemudian bisa mengelola komunitasnya, mengelola lembaga pendidikannya dengan baik.

    Mengapa menulis buku soal perempuan inspiratif dalam bidang pendidikan ini penting ?

    Sudah banyak perempuan berkontribusi dalam dunia pendidikan, tetapi seringkali tidak terdengar. Karena tidak ada bukti tertulis, tidak ada fakta sejarah, apalagi kalau kita lihat di zaman Soeharto, sumber data yang sangat kuat itu dihilangkan, terutama misalnya tentang keterlibatan perempuan di gerakan gerwani.

    Betapapun buruknya, itu adalah bagian dari sejarah kita yang tentu saja datanya tidak bisa dihilangkan. Itu menjadi penting, karena itu menarasikan dalam bentuk tertulis apa yang sudah dilakukan oleh perempuan, itu menjadi sangat penting.

    Di samping juga kemudian ada bias-bias maskulin yang kemudian mengapa sejarah di masyarakat kita itu atau di dunia, bahkan kurang dikenal secara perempuan. Makanya kita kenal hanya his story, tapi kita tidak pernah kenal apa itu her story. Itu bagian dari penting mengapa ini perlu kita perhatikan.

    Dari buku yang kami tulis ini ada tiga model pembaharuan yang dilakukan oleh perempuan.

    Pertama, pembaharuan pendidikan di universitas, itu dilakukan oleh tiga tokoh yang salah satunya ini sangat kita kenal, yaitu Nurhayati Djamas, yang melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan, terutama beliau mencoba mengintegrasikan keislaman di dalam keilmuan-keilmuan. Yang itu kemudian di praktekkan di Universitas Islam Al-Azhar.

    Jadi beliau membuat buku pendoman tentang bagaimana mengintegrasikan Islam atau keislaman, nilai-nilai keislaman ke dalam ilmu pengetahuan. Tentu saja kalau di universitas kita perlu pemahaman tentang epistemologi yang baik, ontologi dan lain-lain. Tetapi apa yang sudah diiniasiasi oleh bu Nurhayati Djamas dan kemudian didukung oleh rektor dan kemudian digunakan untuk seluruh fakultas di universitas Al-Azhar, itu satu bentuk pembaharuan yang sangat baik.

    Yang kedua, pembaharuan di bidang akademik dilakukan oleh ibu Siti Ruhaini Dzuhayatin. Beliau adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga, kemudian menjadi advokat untuk bidang hak asasi manusia di OKI. Dan sekarang ini beliau sedang menjadi Duta Besar di Uzbekistan.

    Beliau salah satu perempuan yang punya visi-misi yang sangat baik, yang salah satu kontribusinya dalam bidang pendidikan adalah bagaimana mengintegrasikan kesetaraan gender atau kemitrasejajaran, itu kata yang biasa beliau sebutkan, ke dalam mata kuliah di UIN Sunan Kalijaga.

    Dari situ bukan hanya UIN Sunan Kalijaga punya perspektif gender yang baik, tetapi juga UIN Sunan Kalijaga kemudian bisa memberikan peluang kepada teman-teman PSGA di sana, kalau dulu disebutnya PSW, Pusat Studi Wanita, kalau sekarang disebutnya Pusat Studi Gender dan Anak, itu bisa membuat prodi khusus tentang studi gender.

    Itu bentuk pembaruan yang sangat baik karena seringkali bias maskulitas masih sangat kuat di masyarakat kita, sehingga upaya-upaya semacam itu perlu kerja keras dan pertarungan cukup hebat.

    Lalu kemudian ada Alimatul Qibtiyah, dia juga dosen di UIN Sunan Kalijaga, dan beliau sempat menjadi komisioner Komnas Perempuan. Cukup banyak upaya-upaya yang dilakukan, yang pertama adalah mempromosikan bagaimana universitas itu punya perspektif inklusif. Jadi kalau dulu misalnya UIN itu yang kuliah itu hanya muslim, tapi belakangan yang kuliah ada juga non-muslim.

    Percampuran antara muslim dan non-muslim tidak membuat orang-orang muslim menjadi berpindah agama atau mengurangi perspektif keagamaannya, nilai-nilai keagamaannya yang dianut. Tapi justru memperkuat, karena disana ada dialog yang sangat kuat, mempertanyakan banyak hal tentang keberagamaan, tentang demokrasi, tentang isu-isu sosial lainnya. Bu Almatul Qibtiyah juga mencoba melakukan upaya-upaya untuk advokasi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

    Yang kita tahu semua, kekerasan seksual di perguruan tinggi makin tahun makin tinggi, tidak hanya kekerasan yang bentuknya formal dan psikologis, tapi juga kekerasan seksual yang berupa sentuhan bahkan lebih jauh dari itu.

    Lalu di bagian pembangunan pendidikan pesantren, ini sebetulnya yang paling banyak yang kita temukan. Dan rata-rata itu pemimpin-pemimpin perempuan itu sangat bagus.

    Yang pertama kita kenal itu adalah Umi Wahidah. Itu beliau adalah pemimpin pesantren Nurul Iman, atau Pondok Pesantren Al-Ashriyah Nurul Iman. Dulu beliau mendampingi suaminya di pesantrennya, saat pesantrennya masih tergantung pada pendanaan orang lain.

    Tapi kemudian di bawah pembinaan dan pimpinan dari Umi Wahidah, sekarang ini Umi Wahidah punya 15.000 santri. Saat suaminya meninggal tahun 2010, jumlah santrinya belum sebanyak itu. Dan hebatnya, semua santri yang berjumlah 15.000 orang itu mendapatkan pendidikan gratis, yang semua didanai oleh pesantren.

    Nah pesantrennya sendiri sekarang ini di bawah pembinaan Umi Wahidah punya 71 unit usaha. Dari mulai pertanian, terus kemudian mereka juga punya pabrik roti, dan lain-lain. Nah yang bagus dari Umi Wahidah itu, yang mungkin juga bisa dijadikan referensi untuk sistem pendidikan di GUPPI adalah dia punya modern management yang mereka sebut Ketahanan Fiskal Pesantren. Jadi dia menyebutkannya 1 per 3 banding 1 per 3. 1 per 3 dari keuntungan yang diperoleh dari 71 perusahaan yang dikelola, termasuk parfum, pembuatan parfum. Jadi 71 unit usaha itu 1 per 3 dari keuntungan dipakai untuk running pesantren. Jadi misalnya makan, biaya gaji guru, dan lain-lain. Itu 1 per 3 lagi untuk penguatan dan pembinaan pesantren.

    Jadi di penguatan pesantren itu misalnya untuk membeli tanah lagi agar pesantrennya lebih luas. Atau untuk menambah sarana pondok. Terus 1 per 3 lagi itu disimpan kalau-kalau ada kondisi krisis ekonomi.

    Jadi ini adalah bukti pesantren yang dikelola manajemennya oleh seorang perempuan, dan punya kontribusi besar bagi kemajuan pesantren.

    Saya kira ini menjadi bagus untuk kemudian nanti bisa dijadikan insight atau inspirasi buat pesantren-pesantren di bawah GUPPI.

    Lalu ada Ibu Nyai Badriah Fayumi, itu dari pondok pesantren Mahasina Darul Qur’an Wal Hadits.

    Tentu setiap pesantren, setiap orang tua mau menitipkan anaknya di pesantren, ingin mencari pesantren yang aman, nyaman, dan jauh dari kekerasan. Apakah itu bullying yang dilakukan teman atau kekerasan dari guru dan yang lainnya. Bahkan sampai kekerasan seksual.

    Nah Ibu Badriah itu mampu membuat pesantren yang aman, nyaman, dan memberikan juga perspektif yang baik kepada anak untuk karakter. Sehingga cepat sekali, belum sampai 10 tahun, santrinya atau mahasiswanya sudah 2 ribu orang, laki-laki dan perempuan.

    Dia menggunakan upaya untuk membuat reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran agar perempuan punya posisi yang sama dengan laki-laki, baik dalam bidang pendidikan, maupun jabatan. Jabatan itu adalah pengambil kebijakan. Termasuk misalnya di jabatan-jabatan sekolah, seperti ketua kelas.

    Lalu ada Umi Aini Ainul Mardiyah, itu juga punya pembaruan pendidikan pesantren. Beliau itu punya pesantren yang sangat menekankan tradisi salaf. Dia bilang, tradisi salaf ini sangat baik dan akan saya pertahankan.

    Karena punya nilai-nilai kultural yang baik, nilai-nilai jabatan yang baik. Tapi untuk punya perspektif yang baik untuk masa depan siswanya, maka dia mencoba mengkombinasikannya dengan sistem pendidikan modern. Jadi misalnya soal digitalisasi itu sangat kuat ditekankan sehingga siswa santri dan santriwati itu punya skill yang relatif baik dan tidak ketinggalan zaman dari sisi perkembangan modern.

    Lalu ada pembaruan pendidikan pesantren yang dilakukan oleh Ibu Nissa Wargadipura dari Pondok Pesantren At Thaariq Garut Jawa Barat. Beliau dikenal sebagai pimpinan pesantren ekologis, beliau punya konsep yang menarik tentang Islam Hijau.

    Jadi bagaimana menjadikan sistem pertanian tradisional. Orang dulu mungkin meninggalkan sistem pertanian tradisional karena dianggap kurang menguntungkan bagi pengembangan secara ekonomi. Lalu dia mencoba membuat pesantren dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai keislaman plus lokal wisdom.

    Jadi yang tradisional gitu. Membuat apa yang dia sebut agroekologi. Saya kira itu juga bagus ya untuk pesantren-pesantren di wilayah daerah.

    Nilai-nilai yang menjadi wajib ditanamkan kepada santri dan santriwatinya adalah tentang kholifah fil ard dan tentang maqosidus syariah yang lima hifdun. Jadi hifzul mal, hifzul nas, hifzul mal, dan lain-lain.

    Satu lagi itu ada Umi Hanisah. Yang dia mendidikan yang namanya Pesantren Diniah Dayah Darussalam di Aceh. Nah yang paling bagus dari apa yang dilakukan oleh Umi Hanisah ini adalah bagaimana merekrut anak dan kemudian membina anak-anak korban perkosaan yang dianggap aib oleh masyarakat sekitarnya.

    Jadi saat pesantren pertama didirikan, itu pesantrennya didemo. Bahkan dengan demo yang keras sehingga dia dan anak-anak asuhnya harus keluar dari pesantren, itu pindah ke tempat lain. Tapi karena keteguhan hatinya, dia menganggap bahwa saya akan terus berjalan dengan pesantren ini.

    Jadi pesantrennya satu, diorientasikan pada kasus anak-anak korban perkosaan, karena dulu kan korban perkosaan kan sangat banyak. Terus yang kedua, perempuan korban perkosaan. Dia melakukan pembinaan dari sisi keislaman dan lain-lain.

    Dia juga kemudian mengembangkan kemandian pesantren melalui penguatan usaha kecil dan menekam. Lalu nilai islam juga menjadi dasar, karena bagi dia khairunas anfauhum linnas itu menjadi sangat penting. Dan itu yang ditanamkan kepada semua santrinya.

    Satu lagi, Bu Zizi Fauziyah, salah satu tokoh juga yang dikenal sebagai orang yang mengagas tentang kurikulum Kuba, kurikulum yang bisa mengkombinasikan antara aspek emosional atau kalbu dengan intelektual atau brain, dan perilaku atau education.

    Bu Zizi belajar ke Jepang, ke Harvard untuk soal Neurology, Neuroscience. Jadi bukan main-main gitu. Jadi apa yang dilakukan perempuan harusnya juga menjadi perhatian kita semua, karena dulu apa yang kita buang mungkin sangat berguna nantinya untuk masa depan masyarakat Indonesia, khususnya untuk pembaruan pendidikan Islam.

    Selain itu dari lingkungan pondok pesantren ada Nyai Hindun Anisah yang menjadi pimpinan pondok pesantren Hasyim Asy’ari di Bangsri Jepara. Dia juga dikenal sebagai salah satu politisi Perempuan yang cukup vocal dai DPR RI.

    Buku ini juga menampilkan tokoh pembaharuan pendidikan komunitas, ada Tutty Alawiyah, Aisyah Hamid Bhaidlowi dan Mahariah.

    Tuty Alawiyah dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Assyafiiyah Jakarta dan pernah menjadi Menteri Peranan Wanita di periode Presiden BJ Habibie.

    Aisyah Hamid Baidowi, dikenal sebagai seorang penggerak kemandirian perempuan Nahdliyyin. Dalam memimpin Muslimat, ia mengutamakan pemberdayaan ekonomi dengan mendorong Muslimat NU agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga harus menjadi produsen.

    Sedangkan Mahariah adalah peraih penghargaan lingkungan Kalpataru asal Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Mahariah menjadi salah satu tokoh penyelamat dan penggerak program pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Berkat aksi pedulinya, dia telah menyelamatkan Pulau Pramuka dari krisis sampah dan krisis lingkungan.

    Buku ini ditulis dari tokoh-tokoh yang beragam latar belakang. Ada Muhammadiyah, NU, GUPPI, maupun yang tidak tampak ormasnya. Karena itu sekalipun warnanya sangat beragam, tapi tetap kita pertahankan inklusivitas parqa tokoh tersebut.

    ——————————————–

    Disampaikan dalam Acara Dialog Publik Silaturahmi Nasional GUPPI di Kendari, 10 Januari 2026.

    Dr. Ida Rosyidah MA adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengurus DPP Wanita GUPPI.

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    33
  • Membangun Sinergi Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Yang Bermutu.

    Membangun Sinergi Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Yang Bermutu.

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Membangun Sinergi Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Yang Bermutu.

    Oleh : Bahrul Hayat

    Saya menyimak pernyataan Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti dan beberapa catatannya tentang AI dan kaitannya dengan dunia pendidikan saat ini yang sedang dalam guncangan Artificial Intelligence.

    Pernyataan ini penting bagi GUPPI dan semua lembaga yang berkiprah di dunia pendidikan Islam.

    Yang pertama, kita ingin menyampaikan rasa syukur, per hari ini, Alhamdulillah, persentase pendidikan agama Islam, terutama di madrasah, mengalami kenaikan yang terus-menerus signifikan dari angka partisipasi kasar.

    Jadi, catatan kami sekitar 10% jumlah lembaga pendidikan Islam bertambah dalam per lima tahunan dan jumlah siswanya bertambah 15%. Itu artinya ada keinginan dan keyakinan orang tua untuk memasukkan putra-putrinya ke pendidikan Islam, baik bentuknya madrasah maupun sekolah Islam. Dan itu berbanding terbalik dengan data yang dimiliki pada persekolahan.

    Dunia persekolahan mengalami stagnan dan sedikit penurunan pada saat madrasah mengalami kenaikan. Akan tetapi, data juga menunjukkan bahwa anak-anak yang di madrasah datang sebagian dari kelompok masyarakat ekonomi lemah. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan Ummusshabri berjuang sebelum 2013, berarti di papan bawah, tapi sekarang Ummusshabri sudah berada di papan tengah dan atas.

    Nah ini yang harus dilakukan untuk mendorong agar 95% madrasah swasta menjadi lebih baik. Jadi memang ini PR yang bersama-sama GUPPI dan pemerintah harus mendorong penguatan ini.

    Catatan Pak Menteri Dikdasmen adalah akan terjadi seperti dehumanisasi pendidikan di era IAI. Dan catatan di beberapa literatur yang ditulis oleh John Ethan Haight, ini psikolog sosial, tentang generasi cemas.

    Generasi cemas ini memang datanya real, dan ini yang harus ditangkap oleh GUPPI dan juga lembaga-lembaga pendidikan Islam. Rasa cemas, depresi, dan resiliensi, mengalami penurunan.

    Rumah sakit jiwa, data di Amerika menunjukkan sangat tinggi. Dan ini mencemaskan. Jadi the anxious generation ini real di depan kita.

    Yang kedua, buku yang baru diterbitkan tahun lalu, belum lama ini yang ditulis R. Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mantan Dekan bidang IT di MIT. Ini AI akan memungkinkan risk of loss of meaning, makna dari kehidupan bisa berkurang. Ini juga menjadi tantangan apa yang bisa dilakukan oleh kita. Jadi meaningful life, ini menjadi perhatian.

    Nah terkait dengan ini, informasi akan masuk kepada HP kita. Dan anak-anak juga akan masuk ke cognitive bias. Anak-anak kita akan terus disungguhi informasi yang dia sukai. Kalau kita sekarang buka HP, tiba-tiba muncul yang disukai. Dan ini akan terus menerus dan membuat cognitive dia bias.

    Ini juga yang kita sangat khawatirkan. Jadi kalau anak buka terus menerus yang sesuai dengan dirinya, dan AI tahu, dia akan terus dicekoki itu, dan ini membahayakan kalau tidak diberikan informasi yang seimbang.

    Nah yang berikutnya, ini menjadi daya tarik sekaligus tantangan bagi GUPPI, yang disebut dengan Convertative Advantage of Islam Education, ini menurut saya menjadi peluang.

    Mari kita bergandengan tangan, jadikan kesempatan ini untuk justru pendidikan Islam masuk disini. Untuk values-nya dan bagaimana reframing kembali pendidikan Islam di bawah GUPPI dan mitra-mitra GUPPI bersama-sama. Agar kita hadapi era AI ini dengan tenang. Tetapi dengan meyakinkan bahwa pendidikan Islam, Islamic values-nya akan menjadi benang merah dari seluruh proses pendidikan. Bukan hanya dalam pembelajaran, tetapi pembudayaan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi sinergi menjadi sangat penting sebagai dasar untuk membuat ekosistem ini. Dan, ekosistem bukan hanya koordinasi, tetapi benar-benar kita menyatukan langkah, bertukar pikiran.

    Kalau tidak saling mereplikasi, replikasi tidak haram, tetapi saling belajar dan saling mengisi bagaimana Islamic values menjadi alternatif dalam kurikulum seluruh satuan pendidikan Islam. Ini yang paling utama.

    Hampir semua pembicaraan mengaitkan ini. Sekaligus AI harus kita taklukan untuk menjadi alat belajar. Tapi pada saat yang sama, sekolah akan menjadi tempat, satu-satunya yang paling kuat untuk membangun karakter, kalau istilah Jonathan Hide, karena sudah beralih dari play base.

    Dulu kita main sejak kecil bersama teman, sekarang ke phone base. Dan ini kehilangan besar bagi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan lembaga-lembaga pendidikan Islam bisa menangkap ini menjadi peluang.

    Mari kita kembalikan sekolah, madrasah kita menjadi play place untuk anak-anak kita belajar dan menanamkan karakter.

    – – – – – – – – – – – – – –

    Disampaikan dalam Acara Dialog Publik GUPPI di Kendari, 10 Januari 2026.

    Bahrul Hayat, Ph. D adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (2006 – 2014). Saat ini ada Wakil Ketua Umum DPP GUPPI

    Komentar

    34
  • Ketika Hasil TKA Rendah: Apa Respon Pendidikan Guru di LPTK?

    Ketika Hasil TKA Rendah: Apa Respon Pendidikan Guru di LPTK?

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ketika Hasil TKA Rendah: Apa Respon Pendidikan Guru di LPTK?

    Oleh: Abdul Rozak

    Ilustrasi : Guru-guru MA GUPPI Sragi Lampung Selatan berkunjung ke UIN Raden Fatah Palembang

     

    Rasionalitas

    23 Desember 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mengumumkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk SMA, SMK, MA, dan Paket C Tahun 2025. Pengumuman hasil TKA tersebut dilakukan melalui mekanisme berjenjang guna menjamin ketepatan data, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi dalam penyampaian informasi kepada satuan pendidikan dan murid.

    Untuk jenjang SMA/MA, nilai rata-rata TKA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 57,39, Matematika 37,23, dan Bahasa Inggris 26,71. Sementara pada jenjang SMK, nilai rata -rata hasil TKA mata pelajaran Bahasa Indonesia 53,62, Matematika 34,74, dan Bahasa Inggris 22,55. Rendahnya nilai rata-rata TKA jenjang sekolah menengah dan sederajat tersebut di Indonesia sebenarnya bukan gambaran gejala kemerosotan mendadak atas rendahnya kemampuan akademik siswa kelas 12. Hal itu patut diduga merupakan cerminan dari persoalan struktural sistemik yang lama mengendap dalam penyelenggaraan pendidikan-pembelaajran yang berkualitas rendah seperti sejak pendidikan dasar hingga menengah.

    Ketika hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) menunjukkan capaian yang relatif rendah pada tiga mata pelajaran wajib dalam TKA yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris yang merupakan kompetensi dasar bagi siswa jenjang pendidikan menengah—terutama kompetensi terkait dengan literasi numerik, penalaran akademik, dan kebahasaan—pertanyaan yang muncul tidak cukup dijawab hanya pada level siswa atau sekolah/madrasah semata, melainkan lebih jauh dari itu pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi penghasil guru dalam membentuk kualitas pembelajaran-pendidikan nasional apakah sudah benar-benar mampu melahirkan guru dengan kompetensi profesional IDEALIS.

    Secara konseptual, TKA dirancang sebagai asesmen diagnostik, bukan alat penghukuman. Ia mengukur kemampuan esensial berbasis penalaran dan pemahaman konseptual, sejalan dengan kecenderungan asesmen internasional dan gtantangan yang dihadapi memasuki abad 21 dan era digital yang bergerak cepat dan sarat disruptif. Karena itu, ketika TKA hasilnya rendah dan relatif merata lintas satuan pendidikan, persoalannya bukan insidental semata. Ada mata rantai yang perlu ditelusuri dari hulu ke hilir—dari pendidikan guru, praktik pedagogi, iklim dan budaya hingga performa belajar siswa, hingga ekosistem di satuan pendidikan (sekolah/madrasah).

    Hasil TKA hendaknya dibaca oleh LPTK sebagai sinyal struktural-sistemik untuk berbenah, merefleksikan keberadaan dan peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menghasilkan calon guru dan guru profeional idealis yang pada akhirnya berdampak langsung pada pencapaian kualitas pembelajaran- pendidikan nasional. LPTK tidak bisa berdiam diri melihat hasil TKS siswa SMA/SMK/MA/Pendidikan kesetaraan sebagai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan-perkuliahan di LPTK, berdiam diri dan melepaskan tanggung jawab moral akademik.

    TKA Sebagai Cermin Sistematik

    Hasil TKA yang telah diumumkan beberapa waktu lalu sebenarnya mencerminkan adanya kondisi relatif konsisten dengan pola lama yang juga terdeteksi oleh pola ujian nasional sebelumnya dan pola asesmen internasional seperti model PISA, dimana posisi dan kondisi Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada literasi numerik dan membaca. Laporan OECD menegaskan bahwa capaian rendah yang berulang biasanya berkaitan dengan praktik pembelajaran di kelas dan kapasitas guru untuk mengembangkan nalar tingkat tinggi (OECD, 2019). Data hasil PISA 2022 Artinya, TKA tidak “menciptakan” masalah baru; ia mempertegas masalah lama dengan bahasa data yang lebih jujur.

    Dalam konteks ini, menyalahkan siswa atau sekolah saja justru mengaburkan akar persoalan. Guru adalah aktor kunci yang menjembatani kurikulum dan hasil belajar. Maka, kualitas pendidikan guru di LPTK menjadi simpul strategis yang layak dievaluasi.

    Dialektika Tanggung Jawab: Apakah Ini Kegagalan LPTK?

    Pertanyaan “apakah hasil TKA rendah mencerminkan kegagalan pendidikan guru di LPTK?” perlu dijawab secara dialektis. Di satu sisi, faktor eksternal—ketimpangan sumber daya, konteks sosial-ekonomi, manajemen sekolah/madrasah—jelas berpengaruh. Namun di sisi lain, guru dibentuk terutama dihasilkan dari proses pendidikan melalui LPTK juga menjadi faktor kunci dalam memahami rendahnya hasil TKA, karena guru inilah yang menjalankan tugas praksis di kelas sehingga hal itu menjadi cermin mutu LPTK dalam gambaran mutu pembelajaran di kelas.

    Rendahnya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada siswa SMA/SMK/MA—terutama pada numerasi, penalaran, dan Bahasa Inggris—menghadirkan sebuah paradoks yang mengganggu nalar kebijakan: mengapa kualitas pembelajaran masih rendah ketika mayoritas guru telah berstatus pendidik profesional? Sertifikasi, tunjangan profesi, dan beragam pelatihan telah lama digulirkan. Namun data asesmen justru menunjukkan bahwa status profesional belum berbanding lurus dengan mutu pembelajaran di kelas. Hal ini mencerminkan program sertifikasi guru melalui portofolio, PLPG dan PPG dalam jabatan hanya sebatas pemenuhan administratif-formal semata sebagai standar pendidik profesional dan belum proses sertifikasi tersebut belum berdampak substantif pada perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah/madrasah

    Secara formal, guru Indonesia telah memenuhi syarat profesional: kualifikasi akademik, telah disertifikasi sebagai pendidik profesional, dan mendapatkan tunjangan profesi. Namun profesionalisme guru hingga kini nampaknya masih sering direduksi hanya menjadi kepatuhan administratif: kelengkapan perangkat ajar, jam mengajar, dan laporan. Dampaknya, kompetensi inti profesional—mendiagnosis kesulitan belajar, merancang pembelajaran berbasis masalah (HOTS), dan menggunakan asesmen untuk perbaikan—tidak menjadi pusat.

    Sebagaimana ditegaskan Nizam, “Jika asesmen nasional menunjukkan masalah yang berulang, maka yang harus dievaluasi pertama bukan siswanya, melainkan sistem pendidikan gurunya.” Pernyataan ini menempatkan LPTK bukan sebagai terdakwa, melainkan subjek utama pembenahan. Karena perlu keberanian dari LPTK dalam mereformasi dirinya secara struktural sistemik agar mutu pendidikn yang masih memprihatinkan ini tidak terus berkepanjangan berjalan. LPTK harus berani mengatakan bahwa mutu pendidikan ditentukan dari aktor utamanya yaitu para guru profesional yang merupakan produk dan output dari LPTK. Komitmen mutu LPTKM harus jadi garda terdepan dalam perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

    Reformasi Mendesak di LPTK 

    Pertama, Lakukan perubahan mendasar dari dominasi pedagogi teoretik ke dominasi pedagogi teoretik-praktik . Banyak program kependidikan kuat pada teori belajar dan kebijakan, tetapi relatif lemah pada keterampilan praktis: merancang pembelajaran berbasis masalah, menyusun soal HOTS, dan melakukan asesmen diagnostik. Akibatnya, calon guru memahami konsep “pembelajaran bermakna” tanpa cukup terampil menerapkannya. Artinya tidak cukup pedagogik teoritik melainkan pedagogik praktif secara simultan.

    Kedua, praktik lapangan yang belum berbasis aktivitas klinis. Program PPL atau PLP sering kali berlangsung singkat, administratif, formalistik dan tidak bermakna. Padahal, riset internasional menegaskan bahwa pendidikan guru efektif harus berbasis praktik klinis pembelajaran berkelanjutan—dengan supervisi, umpan balik, dan refleksi yang sistematis. Linda Darling-Hammond menegaskan, “Teacher education fails when theory is separated from sustained clinical practice” (Darling-Hammond, 2017).

    Ketiga, lemahnya assessment literacy. Hasil TKA menuntut guru mampu membaca data, mendiagnosis kesulitan belajar, dan merancang intervensi. Namun kemampuan ini belum menjadi kompetensi lulusan yang terukur di banyak LPTK. Guru akhirnya menjadi pelaksana kurikulum yang robotik, kurang kreatif dan inovatif, dan sering kali tidak memposisikan diri secara meyakinkan sebagai pengambil keputusan pedagogis berbasis data, saintifik, dan standar keprofesian.

    Dalam hal PISA yang memuat indikator outcome jangka panjang (daya nalar generik), sedangkan TKA memuat indikator readiness jangka pendek (standar akademik nasional). Karena itu guru jangan sampai gagal faham terkait dengan instrumen asesmen tersebut dan terjadi kekeliruan serta kesalahan pemahaman pada dua jenis asesmen pendidikan tersebut. Kesalahan umum dalam ruang publik adalah mengejar peringkat PISA tanpa membenahi pembelajaran di kelas atau memperketat pelaksanaan TKA tanpa membenahi pola pendidikan guru. Untuk itu langkah strategis harus dilakukan adalah menjadikan hasil PISA sebagai arah yang menjadi titik fokus pembelajaran dan hasil TKA sebagai alat diagnostik operasional dalam perbaikan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.

    Hasil PISA dan hasil TKA menjadi alarm untuk penyelenggaraan pendidikan di LPTK. Jika dua instrumen yang berbeda (PISA instrumen asesmen global–TKA instrumen asesmen nasional) hasilnya menunjuk pada aspek kelemahan yang sama, maka pendidikan guru yang merupakan lembaga penghasil calon guru dan guru profesional harus direformasi pada titik-titik berikut:

    1. Desain model kurikulum LPTK berbasis penalaran & asesmen kinerja holistik dimana wajib mengedepankan numeracy pedagogy, reading-to-learn, dan assessment for learning; calon guru harus dilatih dan dikondisikan untuk membaca data (PISA/TKA/asesmen sekolah/madrasah) → sebagai bahan rancangan intervensi berkelanjutan, pola perkuliahan di LPTK nyaris tidak berbeda jauh dengan di non LPTK, fasilitas pendukung pembelajaran di LPTK masih banyak yang minim;
    2. Perlunya praktik klinis pendidikan-pembelajaran berkelanjutan (continuining clinical practice) dengan skema kemitraan sekolah/madrasah–universitas (LPTK) berjangka panjang dan berkelanjutan, implementasi lesson study, mentoring, observasi kelas dengan rubrik pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS;
    3. Diferensiasi jalur pendidikan guru seperti jalur SMA yang menekankan pola nalar konseptual & problem solving, sedangkan SMK dengan skema numerasi fungsional + konteks industri, MA dengan pola integrasi rasionalitas ilmiah dan nilai keislaman (bukan simbolik); d) pelaksaaan riset kelas sebagai tuntutan keprofesian dimana pelaksanaan PTK bagi calon guru dan guru profesional bukan tugas akhir semata, melainkan sebagai kebiasaan dan habit profesional seorang guru.
    4. Jumlah LPTK yang sangat banyak dengan kualitas dan standar yang sangat beragam terkait dengan fasilitas dan daya dukung yang dimilikinya patut bisa jadi salah satu faktor terkait dengan kualitas guru yang ada saat ini. Pertanyaan mendasar, apakah perlu sebanyak itu perguruan tinggi penghasil calon guru/guru profesional. Jumlah LPTK di Indonesia dibanding dengan di berbagai negara memang jumlahnya berbeda jauh. Saat ini dihampir kabupaten/kota ada perguruan tinggi yang memiliki misi sebagai LPTK

    Persoalan pendidikan guru juga terkait dengan ketidakpekaan terhadap keragaman jalur pendidikan. SMA membutuhkan penguatan nalar konseptual; SMK memerlukan integrasi literasi akademik dengan konteks vokasional; MA menuntut integrasi nilai keislaman dan rasionalitas ilmiah. Menurut Azyumardi Azra, tantangan madrasah modern adalah “mengintegrasikan tradisi keilmuan Islam dengan sains modern secara substantif, bukan simbolik.” Jika LPTK tidak menyiapkan diferensiasi ini, maka kesenjangan hasil TKA menjadi konsekuensi logis.

    Alih-alih menjadi alat stigma, hasil TKA perlu dimanfaatkan sebagai data pembelajaran institusional bagi LPTK. Beberapa langkah strategis yang realistis yang harus dilakukan LPTK adalah:

    1. Reorientasi kurikulum LPTK dari dominasi pedagogik teoritik ke pedagogi integratif, berbasis masalah, berbasis empirik, penguatan numerasi–literasi, dan assessment literacy.
    2. Penguatan praktik klinis pembelajaran secara berkelanjutan melalui kemitraan sekolah/madrasah–universitas, lesson study, dan mentoring dan skema lainnya. Artinya pola perkuliahan di LPTK berbeda dengan prodi non LPTK
    3. Diferensiasi jalur pendidikan guru sesuai dengan jenjang dan muatan satuan pendidikan (seperti SMA, SMK, MA) tuntutan kompetensi inti yang kontekstual berbeda
    4. Integrasi riset dan refleksi melalui pembelajaran dan penelitian tindakan kelas sebagai instrumen profesional, bukan sekadar tugas akademik, tugas seremonial, kegiatan formalistik semata, melainkan sebagai tuntutan kapasitas akademik profesional.

    Belajar dari praktik internasional terkait dengan pendidikan guru hendaknya menjadi bahan yang sangat penting untuk melakukan reformasi pendidikan guru di LPTK. Pengalaman internasional memberi pelajaran penting seperti yang terjadi di Finlandia menempatkan calon guru sebagai peneliti pembelajaran (research-based teacher education), dengan riset kelas dan asesmen formatif sebagai inti. Jepang mengembangkan lesson study sebagai budaya profesional. Amerika Serikat memperkuat clinical practice melalui kemitraan sekolah–universitas.

    Benang merahnya sama: teori, praktik, dan asesmen menyatu dalam praksis pemdidikan dan pembelajaran di pendidikan guru jenjang universitas. Artinya praktik lapangan bukan dilaksanakan insidental, periodik, formalitas dan tidak jelas arah dan asesmennya. Kondisi ini yang terjadi hingga kini di LPTK.

    Penutup

    Ketika hasil TKA rendah, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka, melainkan arah kebijakan pendidikan guru. Membaca TKA sebagai cermin kegagalan semata tidak produktif; membacanya sebagai undangan reformasi jauh lebih bermakna. Jika LPTK berani bertransformasi—menguatkan praktik klinis, assessment literacy, dan diferensiasi konteks—maka TKA dapat menjadi alat navigasi menuju pembelajaran yang lebih bermutu dan berkeadilan, dari hulu ke hilir.

    PISA 2022 dan TKA 2025 konsisten menunjukkan masalah yang sama: lemahnya penalaran, numerasi, dan literasi. Masalah bersifat struktural, lintas jenjang dan jalur, sehingga solusi teknis jangka pendek tidak memadai. Pendidikan guru di LPTK adalah simpul kunci: kurikulum, praktik klinis, dan literasi asesmen harus direformasi. Tanpa reformasi LPTK, PISA berikutnya dan TKA mendatang akan mengulang pola yang sama—angka berubah, masalah tetap. Reformasi LPTK harus mampu melahirkan calon guru dan guru profesional idealis. Saatnya calon guru dan guru yang sudah bersertifikat sebagai pendidik profesional lulusan LPTK secara nyata melaksanakan tugas keprofesian sebagai PENDIDIK PROFESIONAL IDEALIS yaitu pendidik yang berkarakter Intelektual-Integritas, Dinamis-Dedikatif, Empati-Eksploratif, Adaptif-Akuntabel, Lincah-Literasi, Inovatif-Inspiratif dan Solutif-Strategis. Disinilah tantangan untuk LPTK mampukah melahirkan sosok lulusan tersebut.

    Depok, 09 Januari 2025

    Abdul Rozak, Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Praktisi Pendidikan dan Pengurus  DPP GUPPI.

    Komentar

    43
  • CATATAN DARI RAPAT KERJA NASIONAL DPP GUPPI TAHUN 2026

    CATATAN DARI RAPAT KERJA NASIONAL DPP GUPPI TAHUN 2026

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

     

    RAPAT KERJA NASIONAL DPP GUPPI TAHUN KERJA 2026

    Catatan Redaksi :

    DPP GUPPI mengadakan kegiatan Silaturahmi Nasional GUPPI (Silatnas GUPPI) yang dilaksanakan di Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 9-11 Januari 2026. Salah satu agendanya adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GUPPI.

    Berikut ini kami tampilkan Catatan Hasan M Noer terkait dengan kegiatan Rakernas GUPPI 2026.

     

    Pendahuluan.

    Di tengah arus perubahan global yang kian cepat dan kompleks, pendidikan Islam dituntut untuk tidak sekadar bertahan, tetapi mampu menegaskan peran historis dan transformatifnya. Pendidikan Islam bukan hanya ruang transmisi pengetahuan ke-agamaan, melainkan juga medan pembentukan akal, etika, dan peradaban.

    Dalam konteks inilah Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) menempatkan dirinya sebagai salah satu lokomotif pembaruan yang berusaha menjahit kembali tradisi dan modernitas dalam satu tenunan visi.

    Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GUPPI Tahun Kerja 2026 yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 9–11 Januari 2026 ini, hadir sebagai momentum strategis untuk merumuskan arah gerak organisasi ke depan. Rakernas ini tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi juga ruang kontemplatif—tempat gagasan bersemi, pengalaman bertumbuh, dan harapan terbersit dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka dipertemukan dalam satu ikhtiar kolektif yang menggugah.

    Dengan mengusung tiga agenda utama, yakni: pembahasan tata kerja organisasi, penyusunan program kerja, dan perumusan rekomendasi, Rakernas ini diikuti oleh peserta dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GUPPI seluruh Indonesia.

    Rakernas dibuka secara resmi oleh Ketua Umum GUPPI, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., didampingi Wakil Ketua Umum, Bahrul Hayat, Ph.D, dan Ketua Harian, Amich Al-Humam, M.Ed., Ph.D.

    Kendari: Ruang Simbolik Rakernas

    Pemilihan Kendari sebagai lokasi Rakernas bukanlah keputusan tanpa makna. Kota ini merepresentasikan wajah Indonesia timur yang terus bertumbuh, dengan semangat keterbukaan dan keberagaman yang terpelihara. Kendari, dengan lautnya yang tenang dan perbukitannya yang bersahaja, seolah menjadi metafora perjalanan GUPPI: bergerak maju dengan kesabaran, namun tetap kokoh dalam prinsip.

    Dalam lanskap seperti inilah para peserta Rakernas berkumpul—para pendidik, pengelola lembaga pendidikan, akademisi, dan penggerak organisasi—membawa suara daerahnya masing-masing, sekaligus menitipkan harapan kolektif akan masa depan pendidikan Islam yang lebih berdaya dan bermartabat.

    Dalam kajian sosiologi ruang, tempat bukan sekadar lokasi geografis, melainkan ruang makna yang membentuk cara manusia berpikir dan bertindak. Henri Lefebvre menegaskan bahwa ruang sosial diproduksi oleh interaksi sejarah, budaya, dan relasi kuasa (Lefebvre, The Production of Space, 1974). Kendari, dalam konteks Rakernas GUPPI, menjadi ruang produksi makna tersebut—tempat nilai-nilai pendidikan Islam didialogkan dengan realitas Indonesia timur yang kaya akan kearifan lokal dan semangat kebersamaan.

    Lebih dari itu, kehadiran GUPPI di Kendari menegaskan tentang pesan keadilan geografis dalam pembangunan pendidikan Islam. Ibn Khaldun (1332-1406) secara berulang-ulang mengingatkan bahwa peradaban akan rapuh bila pusat-pusat ilmu hanya bertumpu pada wilayah tertentu, sementara daerah lain dibiarkan tertinggal (left behind). Rakernas ini menjadi simbol keberpihakan moral: bahwa suara pinggiran adalah bagian sah dari pusat, dan bahwa pembaruan pendidikan Islam harus tumbuh serempak dari barat hingga timur Nusantara.

    Dalam suasana Kendari yang terbuka dan bersahaja, perjumpaan para peserta Rakernas menjelma menjadi perjumpaan batin. Bukan hanya bertukar gagasan, tetapi juga berbagi pengalaman, kegelisahan, dan harapan. Seperti pelaut yang membaca angin dan arus sebelum berlayar, GUPPI membaca tanda-tanda zaman dari ruang ini—lalu menyusun arah, dengan keyakinan bahwa setiap ikhtiar yang berangkat dari niat tulus dan musyawarah yang jujur akan menemukan jalannya sendiri dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia.

    Agenda Pertama:

    Pembahasan Tata Kerja Organisasi

    Agenda pembahasan tata kerja organisasi menjadi fondasi utama Rakernas. Disadari bahwa kekuatan gagasan hanya akan bermakna apabila ditopang oleh sistem organisasi yang tertata, transparan, dan adaptif. Dalam forum ini, peserta Rakernas secara kritis mengevaluasi mekanisme kerja GUPPI di berbagai level kepengurusan, mulai dari pusat hingga daerah.

    Diskusi mengemuka pada temuan atas realitas kinerja fungsionaris GUPPI bahwa perlunya penegasan fungsi dan kewenangan masing-masing struktur organisasi, penguatan koordinasi vertikal dan horizontal, serta peningkatan profesionalisme pengelolaan organisasi. Tata kerja tidak lagi dipahami sebatas prosedur administratif, melainkan sebagai etika kolektif dalam bekerja—bagaimana amanah dijalankan, keputusan diambil, dan konflik diselesaikan secara beradab.

    Dalam suasana diskusi yang hidup, muncul kesadaran bersama bahwa organisasi pendidikan Islam harus menjadi teladan dalam tata kelola yang baik (good governance), karena dari situlah lahir kepercayaan publik dan legitimasi moral.

    Dalam perspektif teori organisasi modern, tata kerja bukan sekadar soal struktur dan pembagian tugas, melainkan jantung dari keberlangsungan sebuah gerakan. Peter F. Drucker mengingatkan bahwa organisasi nirlaba—termasuk organisasi pendidikan—akan kehilangan maknanya bila tidak memiliki kejelasan misi yang diterjemahkan ke dalam sistem kerja yang disiplin dan terukur (Drucker, Managing the Nonprofit Organization, 1990).

    Kesadaran ini mengemuka dalam forum Rakernas GUPPI, bahwa pembaruan pendidikan Islam harus dimulai dari pembaruan cara bekerja: dari yang bersifat personalistik menuju sistemik, dari kebiasaan individu menuju tata kelola yang bersifat kolektif, sejalan dengan konstruksi budaya organisasi.

    Lebih jauh, pembahasan tata kerja juga menyentuh dimensi kepemimpinan kolektif. Henry Mintzberg menegaskan bahwa organisasi yang sehat bukanlah yang bertumpu pada satu figur terkuat, melainkan organisasi yang mampu membangun jejaring peran dan tanggung jawab secara seimbang (Mintzberg, Structure in Fives, 1983). Dalam konteks GUPPI, pandangan ini diterjemahkan sebagai kebutuhan untuk memperkuat sinergi antara DPP, DPW, DPD, dan DPC, agar setiap level kepengu-rusan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menopang dalam satu irama gerakan pembaruan pendidikan Islam.

    Dari sudut pandang etika organisasi, tata kerja juga merupakan cerminan nilai. Amitai Etzioni menyebut organisasi normatif sebagai organisasi yang digerakkan oleh komitmen moral para anggotanya, bukan semata oleh insentif atau tekanan struktural (Etzioni, Modern Organizations, 1964). Melalui forum Rakernas, GUPPI harus menjaga watak normatif ini: bekerja bukan hanya demi target program, tetapi demi amanah umat. Tata kerja organisasi, dengan demikian, seharusnya meman-carkan nilai-nilai organisasi, seperti: kejujuran, akuntabilitas, dan keikhlasan—nilai-nilai yang menjadi ruh pendidikan Islam itu sendiri.

    Dalam khazanah pemikiran Islam, tata kerja organisasi sejatinya sejalan dengan konsep tanzhim (keteraturan) dan amanah (kejujuran). Al-Mawardi menegaskan bahwa keteraturan dalam urusan bersama adalah syarat tegaknya kemaslahatan umat (Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, t.th.). Rakernas GUPPI menangkap pesan klasik ini sebagai pengingat bahwa modernisasi tata kerja bukanlah wester-nisasi nilai, melainkan ikhtiar untuk menghadirkan kembali prinsip-prinsip keadaban Islam dalam wajah organisasi yang relevan dengan zaman. Dari sinilah tata kerja GUPPI diharapkan tidak hanya efektif, tetapi juga bermartabat.

    Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, tata kerja organisasi tidak pernah dilepaskan dari konsep nizhām (keteraturan) dan syūrā (musyawarah). Ibn Khaldun (1332-1406) kembali menegaskan bahwa setiap ‘kerja kolektif’ (‘amal jamā‘ī) hanya akan bertahan bila ditopang oleh keteraturan peran dan kepemimpinan yang ditaati secara sadar (Khaldun, Muqaddimah, 1986). Dalam Rakernas GUPPI, pandangan ini menemukan relevansinya ketika para peserta menyadari bahwa semangat pengabdian yang tinggi harus dibingkai oleh sistem kerja yang jelas, agar energi organisasi tidak tercecer dan kepercayaan publik tetap terjaga.

    Sementara itu, Al-Mawardi (974-1058) memberikan fondasi normatif yang kuat terkait tata kelola lembaga dan pembagian kewenangan. Dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, ia menegaskan bahwa pembagian tugas bukanlah bentuk fragmentasi kekuasaan, me-lainkan ikhtiar menjaga amanah agar tidak terpusat secara berlebihan dan rawan disalahgunakan. Rakernas GUPPI memaknai gagasan ini sebagai dorongan untuk mem-perjelas relasi kerja antara DPP, DPW, DPD, dan DPC—bukan dalam logika hierarki kaku, melainkan dalam semangat tanggung jawab yang saling menguatkan.

    Pemikir Muslim kontemporer seperti Syed Muhammad Naquib Al-Attas juga mene-kankan bahwa krisis lembaga pendidikan Islam, sering kali berakar pada kekacauan adab, bukan semata kekurangan sumber daya (Al-Attas, The Concept of Education in Islam, 1980). Dalam konteks organisasi, kekacauan adab itu tampak ketika tata kerja diabaikan, keputusan diambil tanpa musyawarah, dan amanah diperlakukan sebagai formalitas. Oleh karena itu, Rakernas GUPPI harus menegaskan kembali bahwa komitmen pembaruan tata kerja organisasi, sejatinya adalah proses “ta’dīb organi-sasi”—pendisiplinan etika sebelum pendisiplinan prosedur.

    Pandangan serupa disuarakan oleh Nurcholish Madjid, yang melihat organisasi Islam modern harus mampu menggabungkan rasionalitas manajemen dengan spiritualitas nilai. Menurutnya, organisasi keislaman akan kehilangan daya ubah bila terjebak pada simbol dan rutinitas tanpa refleksi (Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, 1992). Kesadaran inilah yang mengemuka dalam Rakernas: bahwa tata kerja GUPPI harus menjadi sarana pembelajaran kolektif—tempat para pengurus belajar bersikap dewasa, terbuka pada kritik, dan istiqamah pada tujuan besar pendidikan Islam.

    Dengan demikian, pembahasan tata kerja organisasi dalam Rakernas GUPPI Tahun Kerja 2026 tidak berhenti pada perumusan mekanisme teknis, tetapi bergerak ke wilayah yang lebih dalam: membangun budaya kerja yang beradab, amanah, dan berorientasi pada maslahat. Dari sinilah diharapkan lahir organisasi yang tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga matang secara moral—sebuah prasyarat penting bagi gerakan pembaruan pendidikan Islam yang berkelanjutan.

    Agenda Kedua:

    Penyusunan Program Kerja 2026

    Agenda kedua Rakernas berfokus pada penyusunan program kerja GUPPI untuk Tahun Kerja 2026. Program kerja dirancang tidak hanya sebagai ikhtiar kolektif untuk merespons kebutuhan internal organisasi, tetapi juga menjawab tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan Islam, seperti digitalisasi pendidikan, ketimpangan mutu antarwilayah, serta krisis nilai di tengah masyarakat modern.

    Program-program yang dirumuskan mencakup penguatan kapasitas pendidik, peningkatan mutu lembaga pendidikan di bawah naungan GUPPI, pengembangan kurikulum yang integratif, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dakwah dan pembelajaran. Dalam diskusi ini, pendekatan partisipatif menjadi ciri utama, di mana pengalaman daerah dijadikan sumber inspirasi nasional.

    Di sinilah memontum organisasi menemukan bentuknya: dari cerita kecil tentang madrasah di pelosok, hingga gagasan besar tentang masa depan pendidikan Islam Indonesia. Program kerja bukan sekadar daftar kegiatan, tetapi peta jalan yang menghubungkan cita-cita dengan kerja nyata.

    Dalam kerangka teori perencanaan organisasi, program kerja sejatinya merupakan jembatan antara visi dan realitas. John M. Bryson menegaskan bahwa perencanaan strategis yang baik bukanlah sekadar menentukan apa yang ingin dilakukan organisasi, melainkan juga memahami secara jujur kapasitas dan konteks sosial tempat organisasi itu bekerja (Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, 2018). Kesadaran ini tampak dalam Rakernas GUPPI, ketika penyu-sunan program kerja tidak dibangun dari asumsi seragam, tetapi dari pengakuan atas keragaman kondisi pendidikan Islam di berbagai daerah Indonesia.

    Dari perspektif pendidikan Islam, penyusunan program kerja tidak dapat dilepaskan dari tujuan luhur “tahdzīb al-insān—pembinaan manusia seutuhnya.” Al-Ghazali menegaskan bahwa pendidikan yang kehilangan orientasi akhlak akan melahirkan kecerdasan yang kering dari hikmah (Al-Ghazali, Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, t.th.). Oleh karena itu, program kerja GUPPI dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kom-petensi teknis pendidik, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran etis dan spiri-tual, agar proses pendidikan tetap berpijak pada nilai adab dan kemaslahatan.

    Dalam diskursus modern, Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan sejati harus bersifat membebaskan dan dialogis, bukan menindas atau menutup ruang partisipasi (Freire, Pedagogy of the Oppressed, 1970). Prinsip ini menemukan relevansinya dalam pendekatan partisipatif yang dipilih Rakernas, di mana suara daerah—termasuk dari madrasah kecil di pelosok—diangkat sebagai sumber pengetahuan, bukan sekadar objek kebijakan. Program kerja GUPPI dengan demikian disusun sebagai ruang dialog nasional, bukan instruksi sepihak dari pusat.

    Tantangan digitalisasi pendidikan juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan program kerja. Manuel Castells menyebut bahwa “masyarakat jaringan” (network society) menuntut lembaga pendidikan untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas (Castells, The Rise of the Network Society, 1996). Rakernas GUPPI merespons tantangan ini dengan menempatkan teknologi informasi bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat. Teknologi dipandang sebagai wasilah untuk memperluas jangkauan dakwah dan pembelajaran, sekaligus sarana menjaga keberlanjutan pendidikan Islam di tengah perubahan zaman.

    Dalam konteks ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah, pemikiran Ibn Khaldun (1332-1406) menjadi relevan untuk direnungkan. Ia menegaskan bahwa kemajuan peradaban sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang merata, bukan terpusat pada kota-kota besar saja. Kesadaran historis ini mendorong GUPPI merumuskan program afirmatif bagi daerah tertinggal, sebagai wujud keadilan pendidikan. Prog-ram kerja tidak dimaknai sebagai perlombaan prestasi, melainkan sebagai ikhtiar kolektif untuk saling mengangkat dan menguatkan.

    Cendekiawan Muslim Indonesia, Azyumardi Azra (1955-2022), juga menekankan bahwa pembaruan pendidikan Islam harus bersifat inklusif dan kontekstual, agar tidak terjebak dalam eksklusivisme yang mempersempit peran sosialnya (Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi, 1999). Pandangan ini tercermin dalam program kerja GUPPI yang membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia akademik, tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

    Dengan demikian, penyusunan program kerja dalam Rakernas GUPPI Tahun Kerja 2026 ini, seharsunya tidak berhenti pada perencanaan administratif, tetapi juga bergerak sebagai proses intelektual dan spiritual. Ia adalah ikhtiar membaca zaman dengan mata ilmu dan mata batin, menyusun langkah dengan kesadaran sejarah, serta menautkan cita-cita besar pendidikan Islam dengan kerja-kerja nyata di lapangan. Dari sinilah program kerja GUPPI diharapkan menjadi napas panjang pembaruan—tenang, terarah, dan penuh makna.

    Agenda Ketiga:

    Perumusan Rekomendasi Strategis

    Agenda ketiga Rakernas adalah perumusan rekomendasi strategis, baik untuk internal organisasi maupun sebagai masukan bagi pemangku kebijakan pendidikan nasional. Rekomendasi ini lahir dari refleksi mendalam atas realitas pendidikan Islam, serta dialog antara idealitas normatif dan keterbatasan faktual.

    Rekomendasi internal menekankan pentingnya konsolidasi organisasi, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta penguatan budaya evaluasi dan inovasi. Sementara itu, rekomendasi eksternal diarahkan pada perlunya dukungan kebijakan yang lebih berpihak kepada pendidikan Islam, baik dari sisi regulasi, pendanaan, maupun pengembangan sumber daya manusia.

    Dalam suasana musyawarah yang sarat nilai, rekomendasi tidak diposisikan sebagai tuntutan, melainkan sebagai tawaran etik—sebuah ikhtiar untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui pendidikan yang berkeadilan dan berkeadaban.

    Dalam khazanah teori kebijakan publik, rekomendasi dipahami sebagai jembatan antara pengetahuan dan keputusan. Harold D. Lasswell menyebut kebijakan sebagai hasil interaksi antara nilai, kekuasaan, dan pengetahuan (Lasswell, The Policy Orientation, 1951). Rakernas GUPPI menempatkan rekomendasi bukan sebagai produk teknokratis semata, melainkan sebagai artikulasi nilai pendidikan Islam yang diharapkan dapat memberi arah moral bagi kebijakan pendidikan nasional.

    Dari sudut pandang Islam klasik, rekomendasi merupakan bagian dari praktik nashīhah—nasihat yang disampaikan dengan adab dan tanggung jawab. Imam Al-Nawawi (1233-1277) menegaskan bahwa nashīhah bagi umat dan pemimpin adalah fondasi keberlangsungan kehidupan bersama (Al-Nawawi, Syarḥ Shaḥīḥ Muslim, abad ke-13). Dalam semangat ini, rekomendasi Rakernas GUPPI dirumuskan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan dan menawarkan jalan tengah antara idealitas syariat dan kompleksitas realitas kebangsaan.

    Rekomendasi internal yang menekankan konsolidasi organisasi juga sejalan dengan pandangan Peter Senge tentang learning organization, yakni organisasi yang mampu belajar dari pengalaman, kesalahan, dan perubahan lingkungan (Senge, The Fifth Discipline, 1990). Rakernas memandang bahwa tanpa budaya evaluasi yang jujur dan inovasi yang berkelanjutan, GUPPI akan sulit menjalankan peran strategisnya. Oleh karena itu, rekomendasi internal diarahkan untuk membangun mekanisme refleksi kolektif yang terlembagakan secara ajeg, sehingga bukan sekadar bergantung pada kemauan figur atau momentum tertentu.

    Pada ranah kepemimpinan, rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GUPPI hendak menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berkarakter dan berwawasan. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah (1263-1328), pemimpin ideal adalah mereka yang menggabungkan quwwah [kapasitas] dan amānah [integritas]—(Ibnu Taimiyah, Al-Siyāsah Al-Shar‘iyyah, abad ke-14). Prinsip ini menjadi dasar rekomendasi penguatan kaderisasi dan peningkatan kualitas kepemimpinan di lingkungan GUPPI, agar estafet perjuangan organisasi berjalan dengan matang dan berkelanjutan.

    Sementara itu, rekomendasi eksternal kepada pemangku kebijakan nasional juga berangkat dari kesadaran sosiologis. Émile Durkheim (1858-1817) mengingatkan bahwa pendidikan adalah instrumen utama dalam membentuk solidaritas sosial dan integrasi masyarakat (Durkheim, Education and Sociology, 1922). Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Rakernas GUPPI memandang pendidikan Islam sebagai aset kebangsaan yang harus didukung secara adil, bukan diposisikan sebagai entitas pinggiran dalam sistem pendidikan nasional.

    Pemikir Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman (1919-1988) menekankan bahwa pembaruan pendidikan Islam menuntut keberanian merumuskan kebijakan yang kontekstual tanpa mengkhianati prinsip moral Al-Qur’an (Rahman, Islam and Modernity, 1982). Semangat inilah yang tercermin dalam rekomendasi Rakernas, yang mendorong negara untuk melihat pendidikan Islam sebagai mitra strategis dalam pembangunan manusia Indonesia, bukan sekadar objek regulasi administratif.

    Dengan demikian, rekomendasi strategis yang dihasilkan Rakernas GUPPI 2026 merupakan ikhtiar intelektual dan moral yang berpijak pada dialog antara tradisi dan modernitas. Ia hadir sebagai suara yang tenang namun tegas, menawarkan arah kebijakan yang berkeadilan, sekaligus mengingatkan bahwa masa depan pendidikan Islam—dan masa depan bangsa—tidak dapat dilepaskan dari keberanian menautkan nilai, ilmu, dan kebijakan dalam satu napas peradaban.

    Kesadaran Historis:

    Arahan Ketua Umum GUPPI

    Rakernas GUPPI 2026 ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum GUPPI, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D. Dalam sambutannya, Prof Fasli Jalal menegaskan bahwa pembaruan pendidikan Islam harus berangkat dari kesadaran historis dan visi masa depan. Pendidikan Islam. Karena itu, GUPPI tidak boleh terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi juga tidak tercerabut dari akar sejarah dan nilai-nilai asasi yang telah menghidupi GUPPI selama 75 tahun itu.

    Dia juga mengingatkan bahwa tantangan pendidikan hari ini bukan hanya soal infrastruktur dan teknologi, melainkan juga krisis makna. Oleh karena itu, GUPPI harus hadir sebagai gerakan yang tidak hanya mengelola lembaga pendidikan, tetapi juga merawat ruh pendidikan itu sendiri.

    Arahan Ketua Umum ini tentu saja akan menjadi penanda arah: bahwa kerja organisasi adalah ibadah sosial, dan paradigma pembaruan adalah amanah peradaban.

    Dalam perspektif pemikiran pendidikan Islam, kesadaran historis yang disinggung Ketua Umum menemukan akarnya pada gagasan tawāruts al-qiyam—pewarisan nilai lintas generasi. Syed Muhammad Naquib Al-Attas menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah proses menanamkan adab, yakni pengenalan akan tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan wujud (Al-Attas, Islam and Secularism, 1978). Arahan Ketua Umum GUPPI mencerminkan pandangan ini, bahwa pembaruan bukanlah pemutusan mata rantai sejarah, melainkan penyambungan nilai masa lalu dalam bentuk yang lebih relevan dengan tuntutan ruang dan waktu kekinian.

    Lebih jauh, Fasli Jalal ingin menekankan pada krisis makna, karena ia mengingatkan kita pada kritik Fazlur Rahman (1919-1988) terhadap pendidikan modern yang terlalu menekankan aspek kognitif, tetapi mengabaikan dimensi moral dan tujuan hidup (Rahman, Islam and Modernity, 1982).

    Dalam konteks ini, GUPPI dipanggil untuk menjadi ruang pemaknaan, tempat ilmu tidak berhenti sebagai informasi, tetapi tumbuh menjadi hikmah. Pendidikan Islam, sebagaimana ditegaskan dalam sambutan tersebut, harus mampu menjawab kegelisahan manusia modern yang kehi-langan orientasi di tengah limpahan pengetahuan dan teknologi.

    Dengan demikian, arahan Ketua Umum tidak hanya berfungsi sebagai sambutan seremonial, melainkan sebagai seruan etik dan intelektual. Ia mengingatkan bahwa kerja-kerja organisasi, betapapun teknisnya, harus selalu ditautkan dengan niat ibadah dan tanggung jawab peradaban.

    Dari kesadaran inilah Rakernas GUPPI 2026 ini menemukan ruhnya: sebuah pertemuan yang tidak hanya merumuskan program dan rekomendasi, tetapi juga meneguhkan kembali makna pendidikan Islam sebagai jalan pengabdian kepada Tuhan dan kemanusiaan.

    Penutup

    Rakernas GUPPI 2026 di Kendari bukanlah titik akhir, melainkan titik tolak. Ia adalah peristiwa kolektif yang meneguhkan kembali komitmen GUPPI untuk terus bergerak di jalur pembaruan pendidikan Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

    Seperti laut Kendari yang tak henti beriak, kerja-kerja GUPPI ke depan akan terus bergulir, membawa harapan dan tanggung jawab. Dari ruang-ruang musyawarah Rakernas ini, lahir tekad untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai cahaya—yang menerangi, menghangatkan, dan menuntun generasi muda menuju masa depan yang lebih bermakna.

    Berangkat dari kesadaran itu, Rakernas ini menegaskan bahwa pembaruan bukan sekadar agenda struktural, melainkan ikhtiar kultural yang menuntut kesabaran dan konsistensi. Pendidikan Islam harus terus dirawat sebagai ruang pembentukan akal dan akhlak, tempat nilai-nilai keilmuan bertemu dengan kebajikan sosial. Di tengah arus zaman yang sering menggoda untuk tergesa dan instan, GUPPI memilih jalan yang teduh: memperkuat fondasi, menata langkah, dan menanam benih perubahan yang mungkin baru berbuah di musim mendatang.

    Dengan demikian, kerja-kerja pasca-Rakernas menuntut kehadiran nyata di tengah umat—mendampingi madrasah, memperkuat guru, dan membuka jejaring kolaborasi yang saling menghidupi. Pembaruan yang diikrarkan bukanlah gaung kata-kata, melainkan kesanggupan untuk berjalan bersama realitas, mendengar denyut kebutuhan, dan meresponsnya dengan kebijakan yang adil dan visioner.

    Dari kesadaran inilah tiga penegasan penutup itu menemukan pijakannya: bahwa gerak GUPPI adalah gerak panjang, setia pada nilai, dan bersandar pada harapan yang dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Mengetahui arah setiap langkah.

    Semoga setiap keputusan yang dirumuskan menjadi amal jariyah, dan setiap langkah pembaruan mendapat ridla Allah SWT, demi pendidikan Islam yang memuliakan manusia dan memajukan peradaban.

    Hasan M. Noer  (Pengurus DPP GUPPI dan Direktur Penerbit Penamadani Jakarta)

    Komentar

    42
  • FASLI JALAL BUKA RAKERNAS GUPPI 2026 DI KENDARI. DORONG BANGUN KEMITRAAN STRATEGIS

    FASLI JALAL BUKA RAKERNAS GUPPI 2026 DI KENDARI. DORONG BANGUN KEMITRAAN STRATEGIS

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    FASLI JALAL BUKA RAKERNAS GUPPI 2026 DI KENDARI. DORONG BANGUN KEMITRAAN STRATEGIS

    Kendari (GUPPI) – Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GUPPI yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara di Kendari, Jum’at,  9 Januari 2026.

    Rakernas yang mengambil tema “Penguatan Kemitraan Strategis dalam Usaha Pembaruan Pendidikan Islam di Era Global”, dihadiri oleh Pengurus DPP GUPPI, DPW GUPPI, DPD GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pakar. Tampak juga sejumlah tokoh dari lembaga Mitra GUPPI dan perguruan tinggi.

    Dalam sambutannya, Fasli Jalal mengatakan bahwa Rakernas GUPPI, yang merupakan rangkaian dari kegiatan Silaturahmi Nasional GUPPI, dilakukan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan dan untuk mempersiapkan GUPPI dalam memainkan perannya di masa-masa yang akan datang.

    “Rakernas ini bertujuan untuk mempersiapkan program kerja DPP GUPPI setahun ke depan, agar GUPPI dapat segera memainkan perannya di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia,” kata Fasli Jalal.

    Fasli mengungkapkan bahwa GUPPi akan terus membangun kemitraan dengan semua pihak untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Ini juga seperti yang dilakukan oleh KH Ahmad Sanusi saat mendirikan GUPPI tahun 1950 yang dihadiri oleh ratusan tokoh Islam di Jawa Barat.

    “Tagline kita ke depan adalah meningkatkan kemitraan dengan semua pihak, termasuk dengan Pemerintah. Jadi kita berupaya di mana pun kita bisa bermitra, kita siap bekerjasama. Kapan kita bisa mengundang mitra untuk berkegiatan yang kita siapkan dan kalau memang ada clustering organisasi yang telah ada untuk pendidikan Islam, kita selalu siap,” tambah Fasli Jalal.

    Ia juga mengungkapkan apresiasinya kasih atas kehadiran dan dukungan dari Pengurus DPW dan DPD GUPPI serta sejumlah mitra GUPPI yang bisa hadir langsung di Rakernas GUPPI kali ini.

    “Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya di Rakernas GUPPI ini dari lembaga mitra. Ada dari Adabiah Padang, Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Diniyah Putri Pekanbaru, Diniyah Putri Lampung, Perguruan Al Azhar Jambi, Perguruan INS Kayutanam Padang, Madrasah Istiqlal Jakarta, Fajar Hidayah Bogor dan Undaris GUPPI Semarang,” ungkap Fasli Jalal. 

    Fasli Jalal mengungkapkan kenapa Rakernas GUPPI kali ini dilakukan di Kendari Sulawesi Tenggara, bukan di Jakarta, Jogjakarta atau Padang.

    “Kenapa Bapak Ibu kami ajak ke Kendari biar bisa bertemu di Ummusshabri ? Sebenarnya kita bisa melakukannya di Surabaya, Jogja, Bandung, Padang atau di Jakarta. Tapi kata orang seeing is believing. Jadi kalau kita lihat, baru kita yakin. Nah, mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu di sini bisa melihat bagaimana Ummusshabri International Expo yang digagas oleh Perguruan Ummusshabri dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ummusshabri ini adalah contoh konkrit bagaimana perjuangan GUPPI di Sulawesi Tenggara,” kata Fasli Jalal.

    Terkait dengan Rapat Kerja Nasional DPP GUPPI, Fasli Jalal menyampaikan empat hal yang menjadi rencana dan harapan kepengurusan DPP GUPPI 4 tahun ke depan.

    Pertama adalah konsolidasi organisasi. Karena tanpa konsolidasi organisasi tidak mungkin kita akan bergerak ke depan.

    “Kita mendata kembali pengurus yang lama dan mengembangkannya. Kemudian mengembalikan kepengurusan yang pernah ada dan bersiap-siap mengembangkan DPW-DPW baru yang belum ada, tapi ada madrasah, sekolah atau pesantren GUPPI disana,” katanya

    Yang kedua adalah mendalami benar pendidikan Islam seperti apa yang mau kita capai. Kita perlu berjuang karena sebentar lagi akan ada RUU Sistem Pendidikan Nasional yang akan mengganti Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003.

    “Itu dua ayat awal di UU SIsdiknas 2003 itu sangat inspiratif dan sangat islami. Ayat pertama di dalam undang-undang menjadi kiblat dari sebuah gerakan pendidikan di Indonesia, yaitu  pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Untuk apa? untuk menciptakan suasana belajar. Jadi suasana belajar dulu dan proses belajar,”

    Yang kedua, katanya, di dalam ayat 2 itu selain untuk meningkatkan kemampuan dan martabat bangsa yang berwibawa dan seterusnya, tapi juga adalah untuk melahirkan lulusan yang beriman, bertakwa berakhlak mulia.

    “Nah, dua ini menurut saya sangat Islam dan kita GUPPI sangat terbantu untuk menjabarkan ini. Jadi, mari kita jaga jangan sampai hilang dua ayat ini. Kalau hilang nanti turunannya PP segala macam akan berarti sulit. Jadi karena itu salah satu fungsi kita adalah menjaga, memberikan advokasi agar semua koridor pendidikan di Indonesia itu wajah keislamannya, pondasi pendidikan Islamnya makin lama makin kuat dan juga untuk melahirkan SDM yang bermartabat, yang unggul, tapi juga inklusif dan tentu harus berkeadaban dan misioner,” ujar Ketua Umum.

    Yang ketiga adalah bagaimana cara kita memikirkan kemandirian dari yayasan maupun lembaga-lembaga pendidikan kita di GUPPI, baik itu madrasah, sekolah maupun pesantren.

    “Tidak ada cara lain bagi kita adalah bagaimana GUPPI melahirkan pendidikan yang bermutu sehingga orang mau membiayai anaknya untuk semua upaya yang diperlukan untuk melayani anak mereka dengan bermutu,” tegasnya

    Yang keempat, kita ingin lebih banyak lagi membangun kemitraan strategis.  Kita bersinergi dengan menjaga identitas masing-masing, menjaga sejarah mereka, keunikan mereka, tapi tidak menjadi hambatan untuk bersinergi dalam berbagai bentuk apapun.

    “Kami di GUPPI ingin menjadi teman yang ramah untuk selalu berdialog mencari jalan keluar. Jadi usaha gerakan pembaruan tetap harus ada unsur barunya di tengah disrupsi, di tengah digitalisasi dengan berbagai konsep etika, moral, dan integritas kita,”

    Dirinya berharap agar keempat hal ini bisa dicapai dengan makin banyak pengalaman dan kerjasama dalam bingkai kemitraan strategis GUPPI.

    “Mudah-mudahan GUPPI bisa menjaga dan melahirkan insan-insan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, tapi juga cerdas dalam segala dimensi keilmuan, termasuk cerdas teknologi dan makin memperkuat Islamnya. Karena itu kita akan membuat MOU dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama, yang Insya Allah akan ditanda tangani di Kendari,” ungkap Fasli Jalal. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    46
  • Kebijakan Pagi Ceria di Sekolah Tepat dan Strategis.  Jangan Sekedar Seremonial.

    Kebijakan Pagi Ceria di Sekolah Tepat dan Strategis. Jangan Sekedar Seremonial.

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Kebijakan Pagi Ceria di Sekolah Tepat dan Strategis. Jangan Sekedar Seremonial.

    Oleh  Bahrul Hayat

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026, tentang Pelaksanaan Pagi Ceria dan Upacara Bendera Pada Hari Pertama Semester Genap. Penerbitan Surat Edaran (SE) ini dalam rangka untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, kebersamaan, dan mengawali kegiatan pembelajaran pada awal semester genap secara positif,

    Melalui SE tersebut Menteri menginstruksikan kepada seluruh Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah untuk melaksanakan kegiatan Pagi Ceria dan Upacara Bendera yang dilaksanakan secara serantak pada hari pertama efektif masuk sekolah, sesuai kalender pendidikan masing-masing daerah.

    Arahan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini pada prinsipnya tepat dan strategis, sepanjang dimaknai secara pedagogis, bukan sekadar seremonial. Karena dalam perspektif psikologi pendidikan, hari pertama sekolah berfungsi sebagai fase transisi adaptif bagi peserta didik.

    Fase transisi adaptif merupakan penyesuaian psikologis peserta didik terhadap lingkungan sekolah setelah masa libur panjang, yang ditandai dengan rasa aman, penerimaan sosial, serta dukungan emosional dan pedagogis yang memadai.

    Aktivitas hari pertama sekolah dirancang sebagai kegiatan berintensitas rendah ancaman (low threat) dan tinggi keterlibatan (high engagement) yang fokus pada penciptaan rasa aman, penerimaan, dan kenyamanan psikologis peserta didik dalam memasuki lingkungan belajar baru.

    Sementara upacara bendera tetap dilaksanakan sebagai wahana internalisasi nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan kebersamaan, dengan menerapkan pendekatan yang ramah anak melalui pengaturan durasi yang proporsional, suasana yang hangat dan inklusif namun tetap hidmat.

    Bukan pelaksanaan upacara yang terlalu kaku, durasinya panjang, dan menegangkan, ini berpotensi memunculkan kecemasan awal pada peserta didik, yang dapat bersifat kontraproduktif terhadap motivasi dan kesiapan belajar.

    Sekolah bangun suasana benar-benar ceria (joyful)

    Sekolah ceria tidak lahir dari slogan atau kegiatan seremonial semata, melainkan dari sikap kolektif seluruh ekosistem sekolah dalam menyambut dan mendampingi peserta didik. Untuk itu, pada hari pertama sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan memegang peran kunci dengan menampilkan sikap yang hangat, ramah, dan suportif, antara lain melalui ekspresi positif, senyum, serta sapaan personal.

    Sebaliknya, pendekatan yang menakutkan, menghakimi, atau terlalu menekankan aturan perlu dihindari, sehingga guru hadir sebagai figur yang aman dan dapat dipercaya. Bukan sebagai sumber tekanan psikologis bagi peserta didik.

    Maka, secara pedagogis, hari pertama masuk sekolah diposisikan sebagai hari orientasi psikologis, bukan sebagai ajang evaluasi akademik. Kegiatannya difokuskan pada penguatan interaksi sosial, serta aktivitas ringan yang menyenangkan, dengan memberi ruang bagi peserta didik untuk bergerak, bercerita, dan mengekspresikan diri.

    Hal ini perlu didukung oleh iklim sekolah yang benar-benar kondusif, melalui lingkungan fisik yang bersih, rapi, dan menampilkan pesan-pesan positif, serta suasana yang cair dan inklusif. Misalnya dengan memperdengarkan musik ringan, permainan sederhana, atau aktivitas kolaboratif.

    Dengan demikian, sekolah telah membangun budaya bahwa hadir ke sekolah adalah pengalaman yang aman, nyaman, dan dinanti-nanti. Bukan menjadi sesuatu yang menimbulkan kecemasan.

    Sekolah ramah, termasuk ramah akademik

    Sekolah ramah pada dasarnya adalah sekolah yang memanusiakan peserta didik secara utuh, tidak hanya sebagai objek pembelajaran akademik. Tetapi sebagai individu yang memiliki kebutuhan emosional, sosial, kognitif, dan fisik yang saling terkait.

    Dalam perspektif psikologi pendidikan, sekolah yang ramah bertumpu pada psychological safety, yaitu kondisi ketika peserta didik merasa aman untuk bertanya, mencoba, dan bahkan melakukan kesalahan tanpa rasa takut. Rasa aman ini menjadi prasyarat tumbuhnya motivasi intrinsic, yakni belajar karena merasa tertarik dan menemukan makna, bukan karena tekanan atau ancaman hukuman.

    Melalui pendekatan joyful learning yang selaras dengan tahap perkembangan anak (developmentally appropriate practice), sekolah diposisikan sebagai ruang bermain intelektual, tempat peserta didik belajar sambil bermain, membangun relasi sosial dan empati, serta mengeksplorasi ide, lingkungan, dan minatnya secara alami.

    Prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam praktik nyata di sekolah. Secara emosional dan sosial, sekolah mengedepankan disiplin positif, relasi guru-murid yang hangat, serta pencegahan perundungan melalui kebijakan yang jelas dan konsisten.

    Sedangkan secara akademik, sekolah menghindari labelisasi, menggunakan asesmen formatif sebagai alat bantu belajar, dan membuka ruang bagi peserta didik untuk bertanya dan salah, tanpa stigma, dengan metode pembelajaran yang bervariasi dan partisipatif.

    Semua itu perlu didukung oleh lingkungan fisik yang nyaman dan sehat, serta ruang terbuka untuk bermain dan bersosialisasi sehingga sekolah benar-benar hadir sebagai tempat yang aman, nyaman, dan menyehatkan, baik secara psikologis maupun fisik.

    Bahrul Hayat, Ph. D

    Wakil Ketua Umum DPP GUPPI/Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (2006/2014).

    Komentar

    44
  • GUPPI MINTA KEMENAG JAGA KERUKUNAN DAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA

    GUPPI MINTA KEMENAG JAGA KERUKUNAN DAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI MINTA KEMENAG JAGA KERUKUNAN DAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA

    Jakarta (GUPPI) – Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2026 ini memasuki usia yang ke 80. Usia yang matang dalam mengawal umat, bangsa dan negara dalam kehidupan beragama di Indonesia. Kementerian Agama hampir seusia dengan Republik ini yang lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1946.

    Ketua DPP GUPPI Syamsuddin berharap agar di Milad Ke-80 ini Kementerian Agama terus menjaga kerukunan umat beragama dan meningkatkan mutu pendidikan agama untuk masa depan Indonesia yang damai dan maju.

    “Atas nama DPP GUPPI saya mengucapkan Selamat Milad Kementerian Agama yang ke 80. Saya berharap dan mendoakan selalu agar Kementerian Agama senantiasa berhidmat untuk kemaslahatan umat dan kerukunan umat beragama demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini.” kata Syamsuddin, Jum’at (2/1/2026).

    Syamsuddin mengapresiasi tema HAB tahun 2026 ini yaitu Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju, yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Agama yang mempunyai peran sangat penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan umat beragama di Indonesia.

    “Dengan tema tersebut menegaskan akan peran penting Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Karena hanya dengan kerukunan dan kerjasamanya yang baik maka akan tercipta perdamaian dan kemajuan bangsa menuju Indonesia yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur,” tambah Syamsuddin, yang pernah menjabat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama.

    Dirinya berharap agar Kemenag terus menyuarakan aspirasi umat agar kehidupan beragama yang rukun, damai dan toleran, di tengah situasi zaman yang penuh dinamika.

    “Kemenag harus terus menyuarakan semangat kerukunan umat beragama, sebagaimana yang dulu sering digaungkan dengan Tri Kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan Pemerintah,” ujarnya.

    Dalam pandangan Syamsuddin, umat beragama di Indonesia merupakan kekuatan dan asset penting untuk mendukung kemajuan bangsa.

    “Umat beragama merupakan kekuatan kolektif bangsa yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu tugas Kementerian Agama untuk menjaga kerukunan dan kedamaian, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri, namun harus membangun kolaborasi dengan masyarakat, termasuk dengan GUPPI,” tambah Syamsuddin yang juga salah satu Ketua DPP GUPPI. 

    Menurut Syamsuddin, motto Kementerian Agama, yaitu “Ikhlas Beramal”, akan tetap sinkron dengan perubahan zaman, dan tidak perlu diganti, karena ini menjadi ruh dari setiap aktivitas dan tugas di Kementerian Agama. Menurutnya, setiap insan di Kementerian Agama harus berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan Ikhlas dalam mengabdi kepada umat, masyarakat, bangsa dan Negara

    “Setiap insan Kementerian Agama harus bisa menjadi pelayan masyarakat (khadimul ummah) yang baik dengan melakukan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat, tanpa membeda-bedakan status sosial, suku bangsa, agama, pendidikan dan sebagainya,” ujarnya.

    Menyinggung tentang pertemuan dengan Menteri Agama beberapa waktu lalu, Syamsuddin menyampaikan apresiasinya dan berharap ini akan membuka pintu Kerjasama yang lebih baik di masa depan

    “Kami mengapresiasi kesediaan Menteri Agama menerima Pengurus DPP GUPPI dan memberikan arahan agar GUPPI membantu Kementerian Agama dalam peningkatan mutu Pendidikan Islam dan kehidupan keagamaan di Indonesia,” kata Syamsuddin. 

    Dirinya juga mendukung usaha Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menjadikan madrasah di Indonesia lebih bermutu dan berdaya saing melalui kebijakan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC).

    “Inilah saatnya bagi Kementerian Agama untuk melakukan penguatan kepada pendidikan agama dan keagamaan, setelah urusan haji tidak lagi menjadi tugas Kementerian Agama. Kami di GUPPI siap membantu Kementerian Agama dalam usaha pembaruan pendidikan Islam di madrasah, sekolah dan pondok pesantren,” ungkap Syamsuddin yang alumni IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Menurutnya, dengan adanya kebijakan KBC tersebut maka kita tahu bagaimana harapan dan dukungan dari Menteri Agama kepada madrasah di Indonesia.

    “Tidak ada suatu negara atau bangsa yang bisa mencapai kemajuan tinggi, jika tidak dimulai dengan membangun pendidikan. Pendidikan berkontribusi dalam peningkatan kualitas manusia dan masyarakat suatu negara. Makanya, masa depan madrasah yang menjadi harapan Menteri Agama harus dibangun dengan penuh kebanggan dan kecintaan,” kata Syamsuddin.

    Karena itu, Syamsuddin berharap agar lembaga pendidikan Islam yang ada di GUPPI dapat memberikan kontribusi yang nyata seperti harapan Menteri Agama diatas.

    “DPP GUPPI Insya Allah siap berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk menghadirkan pendidikan Islam yang bermutu, ramah anak dan dan menghadirkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin,” kata Syamsuddin. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    56
  • MENTERI AGAMA AKAN BUKA ACARA SILATURAHMI NASIONAL GUPPI 2026

    MENTERI AGAMA AKAN BUKA ACARA SILATURAHMI NASIONAL GUPPI 2026

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    MENTERI AGAMA AKAN BUKA ACARA SILATURAHMI NASIONAL GUPPI 2026

    Jakarta (GUPPI) – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kesediaannya untuk menghadiri dan membuka acara Silaturahmi Nasional Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (Silatnas GUPPI) 2026 yang akan dilaksanakan di Kendari pada hari Jum’at, 9 Januari 2026.

    Menteri Agama menyatakan hal ini saat menerima kunjungan Pengurus DPP GUPPI yang dipimpin oleh Ketua Umum Fasli Jalal didampingi oleh sejumlah pengurus yaitu Bahrul Hayat, Syamsuddin, Rusydi Zakaria dan Aden Daenuri di Kantor Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Desember 2025.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi GUPPI selama ini dalam memajukan dunia pendidikan Islam di Indonesia. Saya merasa bahagia dan terkesan karena para pengurus GUPPI ini adalah orang-orang yang saya kenal baik pengabdiannya dalam dunia pendidikan,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Menteri Agama menyatakan akan hadir di Kendari dan membuka acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) dan Ummushabri International Expo 2026.

    “Insya Allah saya akan hadir dan membuka acara Silaturahmi Nasional GUPPI dan Ummushabri International Expo 2026. Bagi saya GUPPI itu bukan sesuatu yang baru, karena kiprahnya dalam dunia pendidikan sudah begitu lama. Karena itu kami juga akan terus mendukung GUPPI ke depan,” tambah Menteri Agama yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Imam Syaukani dan Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu.

    Lebih lanjut, Menag juga mengharap Kementerian Agama bisa meningkatkan kolaborasinya dengan GUPPI dalam peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan. Ia melihat, sementara ini, ada trend positif dari masyarakat untuk mewakafkan assetnya, namun belum tertangani secara baik.

    “Kami berharap Kementerian Agama bisa meningkatkan kolaborasinya dengan GUPPI bukan hanya dalam peningkatan kualitas Pendidikan, namun juga dalam bidang keagamaan. Sebagai contoh, sementara ini, ada trend positif dari masyarakat untuk mewakafkan assetnya, namun hal itu belum tertangani secara baik. Penanganan tersebut, terutama dari sisi regulasi yang belum cukup mumpuni dalam pengelolaan wakaf,” kata Menag.

    Namun dengan komposisi kepengurusan GUPPI saat ini dia optimis GUPPI akan mampu berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan berkiprah lebih baik untuk masyarakat.

    “Dengan komposisi pengurus GUPPI saat ini saya optimis GUPPI dapat terus berkolanorasi dengan Kementerian Agama dan akan mampu berkiprah lebih baik untuk masyarakat,” kata Menteri Agama sambil menyebut sejumlah nama seperti Husni Rahim, Thib Raya. Marzuki Ali dan Abudin Nata.

    Pertemuan antara Pengurus DPP GUPPI dengan Menteri Agama diawali dengan penyerahan 3 buah buku oleh Ketua Umum DPP GUPPI, Fasli Jalal, yaitu Rekonstruksi Sejarah GUPPI, Hasil Muktamar GUPPI XI tahun 2024 dan GUPPI Inisiatif : Refeleksi GUPPI tentang Pendidikan di Indonesia tahun 2024.  

    Dalam pertemuan tersebut Fasli Jalal menyampaikan kondisi eksisting GUPPI dimana GUPPI saat ini memiliki pengurus di 26 propinsi di seluruh Indonesia. Semua pengurus membina madrsah, sekolah Islam dan pondok pesantren.

    “GUPPI saat ini tersebar di 26 propinsi dan membina ribuan sekolah, madrasah dan pondok pesantren, termasuk diantaranya adalah Pesantren GUPPI Samata di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan dan Ummusshabri di Kendari,” ungkap Fasli Jalal.

    Fasli menambahkan bahwa saat ini kiprah GUPPI lebih memfokuskan terhadap dunia pendidikan Islam, namun demikian ke depan tidak tertutup kemungkinan untuk menggarap bidang keagamaan.

    “Selama ini sejak kelahirannya GUPPI lebih fokus pada bidang pendidikan Islam, sebagaimana namanya yaitu Gerakan Pembaruan Pendidikan Islam, namun demikian ke depan GUPPI bisa ikut menangani persoalan keagamaan. Dengan kehadiran Menteri Agama, maka ini akan menambah gairah para pengurus GUPPI dalam memajukan bangsa dan negara di bidang keagamaan,” kata Fasli Jalal.

    Fasli Jalal kemudian menjelaskan kepada Menteri Agama bahwa GUPPI yang lahir pada tahun 1950 sudah banyak berkiprah dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia.  Dan saat ini GUPPI merupakan organisasi Islam yang independent, tidak terikat dengan salah satu partai atau kelompok.

    “GUPPI lahir tahun 1950 dan mempunyai ribuan lembaga pendidikan Islam, baik itu sekolah, madrasah dan pondok pesantren, yang tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia. Dulu GUPPI memang dekat dengan Partai Golkar, namun setelah Muktamar XI Tahun 1999, posisi GUPPI adalah independent dan terbuka dengan semua partai maupun kelompok dalam melakukan usaha pembaruan pendidikan Islam di Indonesia,” tambah Fasli.

    Ditambahkan, bahwa GUPPI juga salah satu organisasi Islam yang ikut mendirikan Majlis Ulama Indonesia tahun 1975, bersama 9 organisasi Islam lainnya.

    “GUPPI merupakan salah satu ormas Islam yang ikut mendirikan Majlis Ulama Indonesia (MUI), karena itu GUPPI akan membangun kolaborasi dengan semua ormas Islam dalam memajukan dunia pendidikan Islam di Indonesia agar umat Islam itu maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi,” kata Fasli Jalal, yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Yarsi Jakarta. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    72
  • GUPPI AKAN TERBITKAN BUKU PEREMPUAN PENGGERAK PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM

    GUPPI AKAN TERBITKAN BUKU PEREMPUAN PENGGERAK PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI AKAN TERBITKAN BUKU PEREMPUAN PENGGERAK PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM

    Jakarta (GUPPI) – DPP Wanita GUPPI akan menerbitkan buku tentang sepak terjang sejumlah tokoh perempuan di Indonesia yang dikenal menjadi penggerak perubahan masyarakat melalui dunia pendidikan Islam. Mereka adalah para pahlawan pendidikan, sosok yang dengan pengabdian dan ketulusan hati telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat dan rakyat di sekitarnya.

    Ida Rosyidah, Koordinator penulisan buku Perempuan Penggerak Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia mengatakan beberapa waktu lalu bahwa ide penulisan para tokoh perempuan oleh GUPPI ini agar masyarakat memahami bahwa kaum perempuan juga banyak yang menjadi penggerak pembaruan pendidikan Islam, baik di tingkat lokal, regional maupun internasional.

    ”Ini tugas mulia bagi GUPPI untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan kisah inspiratif para perempuan hebat yang telah berkontribusi langsung dalam pembangunan bangsa dan negara melalui karya nyata di bidang usaha pembaruan pendidikan Islam di Indonesia,” ujarnya.

    Ia mengakui bahwa tidak mudah untuk menarasikan para tokoh tersebut sehingga pengalaman dan perjuangan mereka dapat mudah dipahami.

    ”Kami akui tidak mudah untuk menarasikan pengalaman mereka dalam tulisan yang ringan dan mudah dipahami. Kami mencoba tidak terpaku oleh nama besar para tokoh, karena kami lebih melihat bagaimana mereka menggerakkan masyarakat melalui dunia pendidikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilaksanakan,” tambah Ida.  

    Menurut Ida, tujuan GUPPI melakukan penulisan buku ini adalah untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan kisah inspiratif para tokoh perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda namun punya kontribusi yang sama untuk kemajuan bangsa dan negara.

    “Apa yang dilakukan oleh GUPPI ini adalah untuk mengajak semua kalangan agar lebih mengenal para tokoh perempuan Indonesia yang memiliki rekam jejak sejarah yang kuat dalam memperjuangkan akses pendidikan di tanah air. Sejumlah tokoh perempuan tidak hanya berani bersuara, tetapi juga mengambil langkah nyata agar masyarakat mendapat hak yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik,” kata Ida Rosyidah.

    Buku ini kata Ida, dipersiapkan sekitar 6 bulan dan akan dipaparkan pada saat Silaturahmi Nsional GUPPI pada awal Januari 2026..

    “Buku ini, Insya Allah, akan kami paparkan pada saat pelaksanaan Silaturahmi Nasional GUPPI di Kendari Sulawesi Tenggara pada hari Sabtu, 10 Januari 2026. Ada sekitar 30 tokoh perempuan yang kami pandang layak untuk dipublikasikan, namun kali ini kami baru mengangkat sebanyak 12 tokoh. Para tokoh itu ada yang sudah meninggal, namun banyak juga yang masih aktif hingga kini,” ujar Ida dengan semangat.

    Ia mengatakan bahwa perempuan merupakan pondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa, karena itu menjadi tugas Wanita GUPPI untuk memberi perhatian yang lebih baik.

    “Perempuan merupakan pondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di balik majunya prestasi pendidikan di Indonesia, terdapat sosok-sosok perempuan yang tulus dan tanpa pamrih telah berjuang demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tambah Ida Rosyidah.

    Bagi Ida, kaum perempuan telah menunjukkan keberanian, kecerdasan, juga perannya yang luar biasa dalam berbagai peristiwa dan momen penting. Para perempuan tidak hanya menjadi pendukung, namun banyak pula kini yang menjadi pemimpin di tengah masyarakat. 

    “Kaum perempuan dari masa ke masa telah menunjukkan keberanian, kecerdasan, juga perannya yang luar biasa dalam berbagai peristiwa dan momen penting. Saat ini kita lihat bagaimana para perempuan tidak lagi hanya menjadi pendukung, namun banyak pula yang kini memimpin di tengah masyarakat, baik itu politik, sosial maupun ekonomi,” tambah Ida Rosyidah, yang merupakan Dosen di FISIP UIN Jakarta. 

    Ida juga menyebuat bagaimana Raden Ajeng Kartini, merupakan sosok yang paling sering dikenal jika membahas tentang tokoh inspiratif perempuan. R.A Kartini adalah pelopor emansipasi perempuan di Indonesia, melalui bukunya “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

    “RA Kartini menyuarakan keprihatinannya terhadap ketidaksetaraan gender yang terjadi dan terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan saat itu. Kartini menjadi sosok yang menginspirasi bagi banyak perempuan untuk maju dan berkembang. Karena itu menjadi tugas Wanita GUPPI untuk melanjutkan perjuangan Kartini tersebut dengan menujukkan karya-karya yang lebih hebat lagi untuk kemajuan masyarakat ,” ungkap Ida yang juga salah satu Pengurus DPP GUPPI.

    Komentar

    44
  • PERGURUAN UMMUSSHABRI KENDARI AKAN ADAKAN INTERNATIONAL EXPO 2026

    PERGURUAN UMMUSSHABRI KENDARI AKAN ADAKAN INTERNATIONAL EXPO 2026

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    PERGURUAN UMMUSSHABRI KENDARI AKAN ADAKAN INTERNATIONAL EXPO 2026

    Kendari (GUPPI) – Perguruan Ummusshabri Kendari kembali akan mengadakan International Expo 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 14 Januari 2026. Sejumlah pejabat tinggi dari Jakarta diperkirakan akan hadir di acara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Ummushabri Kendari Suprianto dalam rapat koordinasi persiapan Silatnas GUPPI dan Ummushabri International Expo 2026 secara online, Rabu, 17 Desember 2025.

    “Ummushabri International Expo 2026 merupakan program tahunan kami dalam memperingati ulang tahun Ummushabri yang ke 53 pada tanggal 9 Januari 2026. Ada sejumlah kegiatan yang akan kami lakukan, antara lain Kongres Internasional, Parade Budaya, Lomba Pidato, Perkemahan, Jalan Sehat dan Pelatihan Guru SD/MI se Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang akan menghadirkan nara sumber dari Austalia,” ungkap Supriyanto.

    Suprianto menambahkan bahwa kegiatan Ummusshabri International Expo kali ini akan dibarengkan dengan kegiatan Silaturahmi Nasional GUPPI.

    “Insya Allah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan hadir di acara International Conggress Ummusabri pada tanggal 10 Januari 2026. Kami berharap Menteri Agama juga bisa hadir dan membuka Silatnas GUPPI dan Ummushabri Internasional Expo 2026 pada hari Jum’at, 10 Januari 2026,” kata Supriyanto.

    Supriyanto menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dari DPP GUPPI, terutama Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal.

    “Saya ingin ucapkan terima kasih atas dukungan dari Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal sehingga kegiatan Ummushabri Internasional Expo 2026 terasa lebih meriah dan membanggakan. Apalagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Agama dijadwalkan akan hadir,” kata Supriyanto.

    Dia juga menyambut antusias rencana kehadiran para Pengurus DPP dan DPD GUPPI di Kendari untuk mendukung Silaturahmi Nasional GUPPI.  

    ”Ini sebuah kehormatan bagi Uummusshabri Kendari bahwa Rapat Kerja Nasional GUPPI akan dihadiri oleh para peserta dari berbagai propinsi. Sehingga kami dapat mengadakan silaturahmi dengan para pengurus GUPPI dari berbagai daerah di Indonesia,” tambah Supriyanto, yang juga Ketua DPW GUPPI Sulawesi Tenggara.

    Dirinya berharap bahwa ini semua akan memberi keberkahan bagi Ummushabri maupun lembaga pendidikan binaan GUPPI yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

    “Dengan adanya silaturahmi Nasional GUPPI ini moga-moga akan membawa keberkahan bagi peningkatan mutu madrasah, sekolah dan pondok pesantren GUPPI untuk terus maju dan berkembang,” kata Supriyanto, yang menyelesaikan Doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Supriyanto juga mengatakan bahwa terselenggaranya kegiatan Internasional Expo 2026 ini merupakan wujud dari komitmen warga Ummusshabri untuk terus bergerak maju dan masuk ke dunia internasional.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa madrasah GUPPI bisa menunjukkan karya nyata yang dapat membawa nama baik bangsa dan negara. Kami memiliki jaringan kemitraan yang luas dengan berbagai pihak di Asia, Australia, Jazirah Arab, Eropa dan Amerika. Karena itu di acara International Congress nanti akan tampil sejumlah panelis dari Australia, Pilipina, Malaysia, Singapura, Turki dan Cina,” ungkap Suprianto.

    Dia meminta dukungan agar program Ummushabri Expo terus dapat berjalan dengan lancar setiap tahunnya.

    “Kami memohon dukungan dari semua pihak agar program Ummusshabri Internasional Expo terus terwujud. Kami saat ini sudah memiliki kelas Cambridge dan sudah berjalan tahun keempat, mulai dari semua jenjang PAUD, MI, MTs dan MA. Ini merupakan embrio atau langkah awal untuk menginternasionalisasi Ummushabri,” tambah Supriyanto.

    Komentar

    60
  • MENDIKDASMEN AKAN HADIRI SILATURAHMI NASIONAL GUPPI 2026 DAN UMMUSHABRI INTERNATIONAL EXPO

    MENDIKDASMEN AKAN HADIRI SILATURAHMI NASIONAL GUPPI 2026 DAN UMMUSHABRI INTERNATIONAL EXPO

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    MENDIKDASMEN ABDUL MU’TI AKAN HADIRI SILATURAHMI NASIONAL GUPPI 2026 DAN UMMUSHABRI INTERNATIONAL EXPO

    Jakarta (GUPPI) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan kesediaannya untuk menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) dan Ummushabri International Expo 2026 yang akan dilaksanakan di Kendari, 8 – 14 Januari 2026.

    Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen saat menerima kunjungan Pengurus DPP GUPPI yang dipimpin oleh Ketua Umum Fasli Jalal di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2025.

    “Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan DPP GUPPI di Kemendikdasmen ini. Saya merasa bahagia karena para pengurus GUPPI ini adalah para senior saya, seperti Pak Fasli Jalal, Pak Bahrul Hayat, Pak Amich Alhumami, Pak Syamsuddin, dan Pak Rusydi Zakaria, di Kemendiknas dan Kemenag,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan akan menghadiri acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) dan Ummushabri International Expo 2026 tersebut.

    “Insya Allah saya akan hadir di acara Silaturahmi Nasional GUPPI dan Ummushabri International Expo 2026. Bagi saya GUPPI itu bukan sesuatu yang baru, karena kiprahnya dalam dunia pendidikan sudah begitu lama, apalagi Ayah saya dulu juga aktif di GUPPI, dan dikenal sebagai Kyai GUPPI di Kudus,” tambah Mu’ti.

    Mendikdasmen meminta agar GUPPI dapat membantu Kemendikdasmen dalam mengembangkan pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing, terutama generasi muda yang dari keluarga Mukidi.

    “Seiring dengan peningkaan kesejahteraan ekonomi, saya berharap GUPPI bisa membantu kami, terutama dari segment yang saya sering sebut sebagai keluarga mukidi, yaitu generasi muda, kaya, intelek, dermawan, dan idealis, agar mendapat layanan pendidikan yang bermutu dan kompetitif,” ujar Mendikdasmen yang didampingi Direktur Pendidikan Guru PAUD dan Pendidikan Non Formal Suparto.

    Karena itu dirinya berharap agar GUPPI dapat menjadi inkubator atau fasilitator bagi miunculnya sekolah-sekolah unggul.

    “Kalau kita bisa mengembangkan sekolah swasta yang bermutu tinggi 10% saja dari yang ada, maka ini akan sangat membantu Pemerintah dalam peningakatan penopang mutu Pendidikan nasional. Saya yakin sebenarnya masyarakat kita itu mampu. Kita lihat banyak sekolah swasta yang bagus-bagus, dan tanpa banyak bantuan dari Pemerintah. Karena itu saya berharap GUPPI dan yang lain-lain itu bisa menjadi semacam inkubator atau fasilitator,” kata Mu’ti yang menyelesaikan doktoralnya di UIN Jakarta

    Sambil mengutip hasil survey Kompas dan PPIM UIN Jakarta beberapa tahun yang lalu, ia menyebut banyak sekolah yang tutup, terutama SD, tapi disisin lain justru banyak sekolah berbasis agama yang meningkat. Nah segmen ini yang perlu diambil.

    “Kalau melihat hasil survey Kompas dan PPIM UIN Jakarta beberapa tahun yang lalu, banyak sekolah yang tutup, terutama SD, tapi yang menarik justru banyak sekolah berbasis agama yang meningkat. Nah segmen ini yang perlu kita ambil. Jadi kelas menengah yang dulu ke sekolah-sekolah umum itu sekarang ke sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kita lihat sekarang banyak sekolah-sekolah Islam yang favorit dan biayanyapun mahal,” kata Mu’ti sambil menyebut nama Madrasah Ummushabri di Kendari yang pernah dia kunjungi beberapa waktu.

    Sejalan dengan kebijakan untuk peningkatan mutu Pendidikan nasional melalui Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Mendikdasmen meminta agar GUPPI dapat membantu Pemerintah dalam kegiatan pelatihan kepada guru-guru sekolah dan madrasah yang menajdi binaan GUPPI.

    “Saya berharap GUPPI dapat membantu melakukan pelatihan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) kepada sekolah dan madrasah swasta binaan GUPPI agar kebijakan Pemerintah dapat terjangkau oleh semua satuan Pendidikan. Pemerintah tidak mungkin melakukan semua, karena itu perlu bantuan dari yang lain, termasuk GUPPI,” ujar Mendikdasmen.

    Sementara itu Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal melaporkan bahwa GUPPI saat ini tersebar di 24 propinsi dan membina ribuan sekolah, madrasah dan pondok pesantren. Karena itu kehadiran Menteri Dikdasmen di Silatnas GUPPI tersebut akan menambah motivasi para pengurus GUPPI dalam memajukan pendidikan Islam yang tesebar di hampir seluruh Indonesia.

    “Dengan kehadiran Menteri Dikdasmen ini akan menambah gairah para pengurus GUPPI di daerah dalam mengembangkan dan memajukan sekolah, madrasah dan pondok pesantren dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah,” kata Fasli Jalal.

    Fasli menambahkan bahwa Mendikdasmen Abdul Mu’ti akan menjadi Pembicara Kunci (Keynote Speaker) pada Seminar Internasional tentang Pendidikan Islam Yang Bermutu dan Berdaya Saing.

    “Mendikdasmen kita jadwalkan akan memberikan arahan pada hari Sabtu, 10 Janauri 2026 dihadapan peserta seminar tentang Pendidikan Yang Bermutu dan Berdaya Saing sejalan dengan kebijakan Mendikdasmen saat ini yaitu Pembelajaran Mendalam (Deep Learning),” tambah Fasli.

    Fasli Jalal juga menjelaskan kepada Mendikdasmen bahwa GUPPI yang lahir pada tahun 1950 sudah banyak berkiprah dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia.  Dan saat ini GUPPI merupakan organisasi Islam yang independent, tidak terikat dengan salah satu partai atau kelompok.

    “GUPPI lahir tahun 1950 dan mempunyai ribuan lembaga pendidikan Islam, baik itu sekolah, madrasah dan pondok pesantren, yang tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia. Dulu GUPPI memang dekat dengan Partai Golkar, namun saat ini setelah Muktamar XI Tahun 1999, posisi GUPPI adalah independent dan terbuka dengan semua partai maupun kelompok dalam melakukan usaha pembaruan pendidikan Islam di Indonesia,” tambah Fasli.

    Ditambahkan, bahwa GUPPI juga salah satu organisasi Islam yang ikut mendirikan Majlis Ulama Indonesia tahun 1975, bersama 9 organisasi Islam lainnya.

    “Sebagai salah satu ormas Islam yang ikut mendirikan Majlis Ulama Indonesia (MUI), maka GUPPI akan membangun kolaborasi dengan semua ormas Islam dalam memajukan dunia pendidikan Islam di Indonesia agar umat Islam itu maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi. Ini sesuai dengan kebijakan GUPPI saat ini yaitu Membangun Kolaborasi Strategis”, kata Fasli Jalal, yang pernah menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

    Pertemuan kemudian diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Ketua Umum DPP GUPPI kepada Menteri Abdul Mu’ti, yaitu 3 buah buku yang diterbitkan oleh DPP GUPPI, yaitu buku Rekonstruksi Sejarah GUPPI, Hasil Muktamar GUPPI XI tahun 2024 dan GUPPI Inisiatif, yang merupakan Refeleksi DPP GUPPI tentang Pendidikan di Indonesia tahun 2024. (Tim Media GUPPI). 

    Komentar

    64
  • WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PACITAN MINTA GUPPI LEBIH AKTIF BINA GURU DAN SISWA

    WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PACITAN MINTA GUPPI LEBIH AKTIF BINA GURU DAN SISWA

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PACITAN MINTA GUPPI LEBIH AKTIF BINA GURU DAN SISWA

    Pacitan (GUPPI) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Lancur Susanto, meminta jajaran Pengurus DPD GUPPI Kabupaten Pacitan agar lebih aktif lagi membina guru dan siswa madrasah GUPPI yang ada di Kabupaten Pacitan.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan itu saat menerima kedatangan Ketua DPD GUPPI Kabupaten Pacitan, Robbayani, di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Pacitan, Selasa, 2/11/2025),

    “Terima kasih atas kunjungan DPD GUPPI Pacitan, semoga kedatangan ini dapat meningkatkan silaturahmi dan kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara GUPPI dan Partai Golkar. Saya tahu GUPPI di Kabupaten Pacitan memiliki sejarah panjang bersama Golkar dalam membina dunia pendidikan Islam yang lebih bermutu dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Lancur Susanto.

    Dalam pertemuan tersebut, Lancur Susanto meminta agar GUPPI juga membangun kerjasama yang lebih erat dengan Pemerintah maupun kalangan swasta.

    “Saya berharap agar GUPPI di Kabupaten Pacitan ini terus membangun kerja sama yang lebih luas, baik dengan Kantor Kementerian Agama maupun dengan Pemerintah Daerah, agar lembaga-lembaga pendidikan binaan GUPPI makin baik dan makin berkembang. Insya Allah kami di DPRD juga akan terus mendukung usaha-usaha tersebut,” lanjut Lancur Susanto yang belum lama memimpin DPD Golkar Kabupaten Pacitan.

    Bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ini, keberadaan GUPPI merupakan salah satu motor penggerak bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pacitan.

    “Dengan jumlah lembaga pendidikan GUPPI di Pacitan yang cukup banyak ini GUPPI bisa menjadi motor penggerak mutu pendidikan di Kabupaten Pacitan. Karena itu sekolah, madrasah maupun pondok pesantren GUPPI harus berkualitas dan diminati masyarakat,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, dia juga akan ikut memfasilitasi program-program GUPPI untuk peningkatan mutu guru dan siswa madrasah di Pacitan.

    “Kami persilahkan GUPPI untuk memanfaatkan gedung pertemuan yang ada di Kantor Golkar ini untuk kegiatan pelatihan atau pembinaan guru atau siswa, sehingga pengurus GUPPI dapat melakukan kegiatan dengan lebih efisien” tambah Lancur Susanto.

    Sementara itu, Ketua DPD GUPPI Kabupaten Pacitan Robbayani menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Partai Golkar selama ini.

    “Kami ingin sampaikan terima kasih atas dukungan dan support dari DPD Partai Golkar Kabupaten Pacitan selama ini, sehingga GUPPI dapat terus berperan aktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Pacitan dalam bidang pendidikan”, ujar Robbayani.

    Ia juga mengapresiasi tawaran dari Ketua DPD Golkar yang akan mempersilahkan fasilitasnya dipakai untuk kegiatan GUPPI.

    “Kami menyambut dengan baik tawaran untuk menggunakan fasilitas gedung pertemuan Golkar untuk kegiatan-kegiatan GUPPI, baik untuk guru maupun siswa, sehingga kami dapat melakukan pembinaan dan pelatihan dengan lebih baik dan lebih efisien”, tambah Robbayani, yang pernah menjadi Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Pacitan.

    Robbayani juga melaporkan perkembangan GUPPI saat ini, terutama setelah melewati masa-masa berat akibat Covid 19.

    “Alhamdulillah GUPPI di Kabupaten Pacitan masih eksis, walaupun masih banyak kekurangan, karena belum semua madrasah Terakreditasi A. Karena itu kami berharap agar Partai Golkar dan DPRD Kabupaten Pacitan terus mendukung GUPPI, terutama terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran” ujar Robbayani, yang alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    55
  • Penilaian Teman Sebaya Efektif Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran

    Penilaian Teman Sebaya Efektif Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Penilaian Teman Sebaya Efektif Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran

    Selama ini, penilaian sikap siswa dalam buku nilai dilakukan oleh wali kelas atau dewan guru. Namun menurut Prof. Dr. dr. Syamsuridjal Djauzi, sebenarnya yang paling lama bergaul dengan siswa adalah teman sekelasnya. Teman-teman sekolahnya punya persepsi apakah dia teman yang baik atau tidak.

    “Selama ini, penilaian sikap siswa dalam buku nilai sekolah dilakukan oleh wali kelas atau dewan guru. Namun, sebenarnya yang paling lama bergaul dengan siswa tentu adalah teman sekelasnya. Teman-teman sekolahnya punya persepsi apakah dia teman yang baik atau tidak,” kata Prof. Syamsuridjal Djauzi, dalam dialog ringan, Ahad, 23 November 2025 .

    Menurut Prof. Samsuridjal, penilaian teman sebaya tidak perlu dilakukan dengan penilaian yang rumit-rumit, namun harus berkelanjutan.

    “Pada tahap awal, penilaian teman sebaya dapat dilakukan dengan cara sederhana. Setiap bulan, seorang siswa akan memberikan nilai dari teman-teman sekelasnya yang disampaikan secara rahasia,” tambahnya, yang merupakan Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

    Ia kemudian mencontohkan model lembar penilaian yang sederhana sehingga para siswa tidak merasa sulit untuk menilai kawannya.

    “Para siswa cukup dibekali dengan lembar nilai sederhana dengan skala, yaitu Sempurna: 100, Baik sekali: 80, Baik: 60, Sedang: 50, Kurang: 40 dan Kurang sekali: 20,” ujarnya.

    Menurutnya, penilaian dari teman sebayanya itu harus dilakukan secara kontinyu sehingga cukup efektif untuk melihat kemampuan dan semangat para siswa.

    “Setiap bulan, seorang siswa akan menerima nilai dari teman-teman sekelasnya. Nilai ini dapat dibandingkan dengan penilaian guru atau wali kelas. Dengan demikian, siswa dapat memahami bagaimana teman-temannya memandang dirinya dan dapat meningkatkan kualitas dirinya,’ tambah Prof. Samsuridjal yang juga anggota Dewan Pakar DPP GUPPI.

    Bagi Prof. Samsurdijal, penilaian dari teman-temannya dapat meningkatkan semangat perbaikan, karena itu guru perlu memberi apresiasi kepada siswa yang berprestasi

    “Penilaian teman sebaya juga dapat meningkatkan semangat perbaikan. Boleh juga nama siswa yang dapat skor tertinggi diumumkan. Ini dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan kualitas dirinya dan menjadi teman yang lebih baik,’ ujarnya.

    Namun ia juga mengingatkan agar penilaian teman sebaya dilakukan dengan cara yang adil dan objektif.

    “Penilaian teman sebaya harus dilakukan dengan cara yang adil dan objektif. Karena itu guru atau wali kelas harus memantau proses penilaian dan memastikan bahwa siswa tidak melakukan penipuan atau manipulasi,’ ujarnya.

    Prof. Samsulridjal yang pernah menjadi Direktur RS Kanker Dharmais Jakarta ini menilai bahwa penilaian dari temannya, atau penilaian teman sebaaya ini perlu dikembangkan, dan tidak hanya terpaku dari para gurunya.

    “Dengan penilaian teman sebaya, siswa dapat belajar untuk menjadi teman yang lebih baik, meningkatkan kualitas dirinya, dan memahami bagaimana teman-temannya memandang dirinya. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif,” ujarnya.

    Komentar

    82
  • DPP GUPPI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBUATAN AKTA PERKUMPULAN

    DPP GUPPI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBUATAN AKTA PERKUMPULAN

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    DPP GUPPI LAKUKAN AUDIENSI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBUATAN AKTA PERKUMPULAN

    Jakarta (GUPPI) – DPP GUPPI lakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI dalam rangka pembuatan akte perkumpulan di kantor Kementerian Hukum, Jum’at, 21 November 2025.

    Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal langsung memimpin rombongan DPP GUPPI, didampingi Sekretaris Jenderal Rusydi Zakaria, Ketua Dewan Pakar, yang juga mantan Ketua Umum DPP GUPPI Imam Tholkhah, Kepala Sekretariat Aden Daenuri dan Sekretaris Lembaga Hukum dan HAM Andi Safriani.

    Mereka diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo, didampingi Direktur Badan Usaha Andi Talenting Langi dan sejumlah staf di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

    Dalam pertemuan tersebut Fasli Jalal menyampaikan tujuan audiensi DPP GUPPI yaitu untuk silaturahmi dan memohon arahan bagaimana GUPPI dapat tercatat di Kementerian Hukum RI sebagai organisasi perkumpulan.

    “Kita melakukan audiensi dengan Dirjen AHU Kemenkum ini untuk memohon arahan dan masukan bagaimana GUPPI dapat segera terdaftar sebagai organisasi perkumpulan. Saat ini GUPPI masih tercatat sebagai yayasan dan kita semua sudah sepakat GUPPI akan menjadi organisasi perkumpulan,” kata Fasli Jalal.

    Fasli Jalal juga menjelaskan bahwa GUPPI merupakan organisasi Islam yang lahir pada tahun 1950 dan sudah banyak berkiprah dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia. 

    “GUPPI sudah lahir sejak tahun 1950 dan merupakan organisasi Islam yang fokus pada bagaimana pendidikan Islam di Indonesia itu maju dan bermutu. GUPPI mempunyai ribuan lembaga pendidikan Islam, baik itu sekolah, madrasah dan pondok pesantren, yang tersebar hampir di seluruh propinsi di Indonesaia. Saat ini keberadaan GUPPI menyebar di 23 propinsi, mulai dari Aceh hingga Papua,” tambah Fasli.

    Ketua Umum GUPPI kemudian menambahkan bahwa GUPPI merupakan salah satu organisasi Islam yang ikut mendirikan Majlis Ulama Indonesia tahun 1975, bersama 9 organisasi Islam lainnya.

    “Saat ini Majlis Ulama Indonesia (MUI) sedang melakukan Musyawarah Nasional XI di Ancol Jakara. Dan GUPPI merupakan salah satu organisasi Islam yang ikut mendirikan MUI, bersama dengan Muhammadiyah, NU, Mathlaul Anwar dan 7 ormas Islam lainnya”, kata Fasli Jalal, yang juga salah satu anggota Penasehat Ahli Menteri Agama RI.

    Dalam kesempatan yang sama, Imam Tholkhah, Ketua Umum DPP GUPPI 2022 – 2024, menyatakan bahwa keberadaan dari yayasan GUPPI pada waktu itu merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan di daerah dibawah naungan GUPPI.

    “Keberadaan yayasan GUPPI yang didirikan oleh DPP GUPPI merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam dibawah naungan GUPPI di daerah yang membutuhkan syarat administratif dalam pengajuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” kata Imam Tholkhah.

    Imam Tokhah juga menambahkan, bahwa DPP GUPPI pernah melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurus akta pendirian perkumpulan.

    “Kita dulu juga pernah melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar GUPPI dapat menjadi organisasi perkumpulan sebagaimana dalam perundang-udangan. Namun upaya kita belum berhasil, karena itu saya mendukung usaha DPP GUPPI saat ini untuk mengupayakan agar GUPPI dapat tercatat di Kemenkum RI sebagai organisasi perkumpulan,” tambah Imam Tolkhah, yang saat ini menjadi Ketua Dewan Penasehat DPP GUPPI.

    Sementara itu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, menyatakan apresisasi dan dukungannya atas upaya yang dilakukan oleh DPP GUPPI agar GUPPI tercatat sebagai organisasi perkumpulan dan menyatakan kesiapannya untuk mendindak lanjuti.

    “Beberapa waktu lalu kami memang menerima permohonan dari DPP GUPPI untuk pembentukan perkumpulan. Permohonan tersebut belum kami lanjutkan mengingat dalam sistem kami terdeteksi telah ada lembaga lain dengan nama serupa, yakni GUPPI.  Karena itu pertemuan kali ini merupakan langkah tepat sebagai dasar dalam melakukan proses lebih lanjut agar GUPPI tercatat sebagai organisasi perkumpulan,” kata Widodo.

    Ditambahkan oleh Widodo, bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan agar layanan di Kemenkum, terutama di Ditjen AHU, dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

    “Kementerian Hukum RI, dalam hal ini Ditjen AHU, terus melakukan perbaikan sistem dan teknologi, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan dan dari sisi adminstratif lebih profesional,’ tambah Widodo.

    Untuk itu dirinya berharap agar GUPPI terus melakukan komunikasi dengan Ditjen AHU agar usulan ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan.

    “Kami berharap agar komunikasi dan koordinasi dengan GUPPI dapat dilakukan lebih intens, terutama untuk hal-hal yang bersifat administratif, sehingga usulan pembentukan perkumpulan GUPPI dapat terus dilanjutkan,” ujar Dirjen AHU.

    Pertemuan kemudian diakhiri dengan penyerahan cendera mata dari Ketua Umum DPP GUPPI kepada Dirjen AHU, yaitu buku Rekonstruksi Sejarah GUPPI dan dilanjutkan dengan foto bersama. (Tim Media).  

    Komentar

    61
  • GUPPI HARUS KAWAL MUI LEBIH PEDULI PENDIDIKAN ISLAM

    GUPPI HARUS KAWAL MUI LEBIH PEDULI PENDIDIKAN ISLAM

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Harus Kawal MUI Lebih Peduli Pendidikan Islam  

    Jakarta (GUPPI) – Majlis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Munas XI pada tanggal 20-23 November 2025 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta. Munas MUI merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang digelar secara periodik untuk merumuskan arah kebijakan, memperkuat peran ulama, serta memperkokoh kontribusi MUI bagi kehidupan umat dan bangsa. Salah satu agendanya juga akan memilih nahkoda baru untuk periode 2025 – 2030.

    Sebagai salah satu ormas Islam yang ikut mendirikan MUI pada tahun 1975, Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) diharapkan terus menjaga dan mengawal MUI agar tetap sejalan dengan tujuan awal pendiriannya.

    Hal itu disampaikan oleh salah satu pengurus DPP GUPPI, Agus Sholeh, melihat dinamika MUI akhir-akhir ini yang terasa kurang gregetnya.

    “Atas nama keluarga besar GUPPI saya ingin mengucapkan Selamat Munas MUI XI. Saya berharap dan mendoakan selalu agar MUI senantiasa berhidmat untuk kemaslahatan umat dan keharmonisan bangsa di tengah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini.” kata Agus Sholeh, Rabu (19/11/2025).

    Dalam pandangan Agus Sholeh, Munas MUI XI ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang digelar secara periodik untuk merumuskan arah kebijakan, memperkuat peran ulama, serta memperkokoh kontribusi MUI bagi kehidupan umat dan bangsa.

    “Saya mendukung tema yang diusung dalam Munas XI kali ini, yaitu Meneguhkan Peran Ulama Untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat. Tema ini menegaskan pentingnya peran ulama dalam membimbing umat, serta mengawal arah pembangunan nasional agar tetap sejalan dengan nilai keislaman, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan yang berkeadilan,” tambah Agus Sholeh, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Bidang Peningkatan Layanan Pendidikan (PLP) DPP GUPPI.

    Agus berharap agar MUI sebagai wadah silaturahmi para ulama, dapat melibatkan dan merangkul semua unsur yang ada di Indonesia. 

    “Sebagai wadah strategis para ulama, maka MUI harus merangkul semua pihak, tidak hanya kelompok tertentu. Hal ini karena ulama merupakan waratsatul anbiya, tokoh yang diangap mewarisi keteladanan nabi, yang bisa menyampaikan kebenaran (haq) dan mengingatkan akan yang salah (batil), minimal kepada jamaahnya,” ujar Agus. 

    Menurutnya, peran dan tanggung jawab MUI dalam menjaga kemaslahatan umat dan keharmonisan bangsa harus menjadi kesadaran bersama.

    “Dengan peran MUI seperti itu, kita berharap MUI dapat berperan untuk menjaga bangsa Indonesia menjadi baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Apalagi MUI mengemban dua misi utama, yaitu sebagai Pelayan Umat (Khadimul Ummah) dan Mitra Pemerintah (Shadiqul Hukumah). Sebagai pelayan umat, MUI harus berupaya menjaga masyarakat dari hal-hal yang menyimpang agar umat tetap berada pada ajaran Islam yang benar. Sementara itu, pada aspek kebangsaan, MUI turut menjaga komitmen nasional, yaitu dalam memperkuat ukhuwwah wathaniyyah atau persaudaraan kebangsaan,” tambah Agus Sholeh, yang lama bertugas di Kementerian Agama Pusat.

    Agus menyadari bahwa saat ini MUI menghadapi tantangan yang sangat berbeda dengan saat MUI didirikan pada tahun 1975.

    “MUI menghadapi tantangan yang sangat berbeda dengan saat kita dirikan pada tahun 1975, baik itu kondisi sosial, politik maupun ekonomi. Posisi ulama saat ini jauh lebih kompleks dibanding dengan masa lalu, apalagi dunia digital saat ini yang serba terbuka,” kata Agus.

    Peran GUPPI

    Secara khusus Agus Sholeh berharap agar GUPPI sebagai salah satu ormas Islam yang ikut membidani lahirnya MUI terus mengawal MUI agar lebih peduli tentang pendidikan Islam. Karena selama ini gaung MUI tentang pendidikan Islam tidak begitu terdengar.

    “GUPPI harus mengawal MUI agar MUI peduli terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam, baik itu madrasah, sekolah maupun pondok pesantren merupakan asset umat Islam yang strategis dalam pembangunan nasional,” ujar Agus Sholeh.

    Agus Sholeh berharap agar GUPPI terus vokal dan kritis dalam menyuarakan isu-isu pendidikan Islam melalui MUI Pusat maupun daerah.

    “GUPPI yang memang dari awal menyuarakan mutu pendidikan Islam harus berada di barisan paling depan dalam menyuarakan pendidikan yang lebih adil dan merata, baik di tingkat MUI Pusat maupun Daerah” ungkapnya.

    Karena itu Agus juga meminta agar GUPPI bersama MUI banyak melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pemerintah Daerah.

    “GUPPI bersama MUI harus aktif memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini agar lembaga-lembaga pendidikan Islam binaan ormas-ormas Islam di Indonesia ini tambah maju dan berdaya saing,” tambah Agus Sholeh.

    Terkait dengan kepengurusan MUI ke depan, Agus Sholeh berharap agar Ketua Umum GUPPI bisa masuk dalam jajaran pimpinan MUI karena sudah lama tidak ada wakil dalam kepengurusan di MUI.

    “Saya berharap Ketua Umum GUPPI, Pak Fasli Jalal masuk dalam jajaran pimpinan MUI Pusat di periode 2025 – 2030, terutama untuk mengawal dunia pendidikan di Indonesia. Pak Fasli Jalal saat ini merupakan Rektor Universitas Yarsi Jakarta dan mempunyai pengalaman luas di bidang Pendidikan, Apalagi beliau pernah menjadi Wakil Menteri Pendidikan Nasional,” ujar Agus.

    Memang sudah lama GUPPI tidak terlihat dalam jajaran pengurus MUI Pusat. Karena itu saatnya GUPPI berperan lebih aktif di MUI, organisasi yang ikut didirikan tahun 1975.

    “Memang sudah lama rasanya tidak ada pengurus GUPPI di MUI Pusat. Karena itu saatnya GUPPI aktif kembali di MUI, organisasi yang ikut didirkan tahun 1975, terutama dalam mengawal pendidikan Islam agar menjadi lebih baik, merata dan bermutu.

    Komentar

    67
  • MEMBANGUN WARGA BANGSA BERINTEGRITAS DAN BERJIWA KEPAHLAWANAN DI ERA DIGITAL

    MEMBANGUN WARGA BANGSA BERINTEGRITAS DAN BERJIWA KEPAHLAWANAN DI ERA DIGITAL

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Membangun Warga Bangsa Berintegritas dan Berjiwa Kepahlawanan di Era Digital

    Oleh : Abdul Rozak**

    Bung Karno (Soekarno) :

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.”

    (Pidato Hari Pahlawan, 10 November 1961). “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih berat karena melawan bangsamu sendiri.”

    Bung Hatta (Mohammad Hatta) :

    “Kurang cerdas dapat diperbaiki. Kurang terampil dapat diperbaiki. Tetapi jika seseorang kurang jujur, maka sudah sulit diperbaiki.” (Dari pidato dan catatan dalam Memoir, 1979) “Demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi watak dan akhlak.” Kepahlawanan = menjadi warga negara yang bermoral dan bertanggung jawab.

    KH. Hasyim Asy’ari :

    Dalam Resolusi Jihad (22 Oktober 1945) beliau menegaskan: “Membela tanah air adalah sebagian dari iman.” Esensi kepahlawanan ada pada jihad, keberanian, ketauhidan

    KH. Ahmad Dahlan :

    “Agama itu jangan hanya dihafalkan, tetapi diamalkan. Ngaji ya ngaji sing urip!”

    (Ngaji yang hidup, bukan sekadar teori.). Kepahlawanan tidak harus besar, tetapi hadir dalam tindakan sosial

    KH. Mohammad Natsir :

    “Berjuang itu bukan mencari nama, bukan mencari pangkat. Berjuang itu adalah ibadah.” (Disampaikan dalam berbagai ceramah dakwah pasca 1950-an) “Yang penting bukan banyaknya bicara, tetapi keikhlasan bekerja.”

    Rasionalitas

    Setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan para pahlawan bangsa dan negara yang telah berjuang melawan kolonialisme dan membangun Indonesia merdeka. Perjuangan para pahlawan bangsa yang tanpa lelah, tanpa pamrih demi satu tekad dan tujuan Indonesia Merdeka.

    Namun muncul pertanyaan mendasar: apakah jiwa kepahlawanan masih relevan di hari ini? Jawaban pertanyaan tersebut tegas masih sangat relevan.

    Di tengah derasnya arus digital, transformasi sosial yang sangat cepat, serta kompetisi global yang semakin kompleks, Jiwa dan nilai kepahlawanan harus dimaknai tidak lagi sama seperti jaman kolonialisme lalu sebatas keberanian fisik di medan perang, tetapi sebagai keluhuran moral, integritas pribadi, keberanian memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan dan kepedulian tulus terhadap sesama.

    Saat ini kita hidup dalam era penuh paradoks. Sebagian warga bangsa dari kalangan generasi muda memiliki akses pengetahuan luas, kreativitas tak terbatas, dan ruang kolaborasi global yang terbuka. Namun pada saat yang sama, muncul tantangan serius berupa krisis moral, menurunnya empati sosial, lemahnya disiplin diri, hingga dominannya budaya instan dan narsisme digital.

    Kemajuan teknologi memang membuka peluang besar, tetapi juga membawa ancaman terhadap karakter kebangsaan apabila tidak disertai penanaman nilai, orientasi hidup yang benar, dan fondasi spiritual yang kokoh.

    Dalam konteks kekinian, jiwa kepahlawanan bukan lagi identik dengan perjuangan fisik sebagaimana para pahlawan dalam sejarah perjuangan bangsa. Jiwa kepahlawanan kini bermakna dan tercermin dalam kesetiaan pada nilai moral, keteguhan dalam memegang kebenaran, keadilan, karakter unggul, empati sosial, dan komitmen untuk memperjuangkan kebaikan bersama (common good).

    Bung Hatta pernah menyatakan bahwa “pahlawan adalah mereka yang mempertahankan nilai dan cita-cita bagi bangsa, meski harus berkorban.” Hal ini sejalan dengan konsep akhlak dalam Islam, di mana kemuliaan manusia diukur dari keluhuran moral dan keteguhan dalam menjalankan kebaikan (QS. Al-Qalam: 4).

    Fenomena Krisis Integritas dan Menipisnya Jiwa Kepahlawanan

    Salah satu persoalan mendasar bangsa saat ini adalah menguatnya gejala krisis karakter dan pudarnya jiwa kepahlawanan, terutama pada sebagian generasi muda. Krisis ini tampak dari melemahnya orientasi hidup berbasis nilai, menurunnya idealisme, serta kurangnya tanggung jawab sosial.

    Warga bangsa terutama di kalangan generasi masa kini tumbuh dalam kultur digital yang serba cepat, instan, dan pragmatis, namun sering tidak dibarengi kemampuan empatik dan kesediaan menunda kesenangan (delayed gratification). Seperti ditegaskan Lickona (1991), krisis karakter terjadi ketika nilai moral tidak lagi menjadi dasar tindakan, melainkan tergeser oleh kepentingan diri dan dorongan sesaat.

    Gejala ini tercermin dalam meningkatnya perilaku menyimpang, kekerasan verbal, perundungan digital, gaya hidup konsumtif, hingga melemahnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua. Zubaedi (2013) menyebut kondisi ini sebagai “arus deras kapitalisme budaya populer” yang membentuk identitas generasi muda melalui citra dan sensasi, bukan melalui nilai dan kedalaman spiritual.

    Dalam konteks ini, pada sebagian bangsa telah mengalami krisis jiwa kepahlawanan berarti hilangnya kemampuan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bertindak dengan penuh keserahakan dan nirempati sosial, hedonisme, konsumerisme dan materialisme yang ditampilkan sebagian warga bangsa. Nurcholish Madjid (1997) menegaskan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang “menang atas dirinya sendiri sebelum menang terhadap musuh luar.”

    Hal senada disampaikan Gus Dur menambahkan makna kepahlawanan pada dimensi keberanian moral untuk membela yang lemah. Baginya: “Yang paling penting adalah menjadi manusia yang memanusiakan manusia.” Gus Dur berulang kali memperlihatkan keberanian kemanusiaan, bahkan ketika sikapnya tidak populer. Kepahlawanan baginya adalah kesediaan menanggung risiko demi keadilan.

    Selanjutnya Buya Syafi’i juga menekankan bahwa Musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, tetapi dirinya sendiri ketika kehilangan nurani.” (Maarif, Pilar-Pilar Peradaban, 2018).  Jadi kemampuan mengendalikan dan melawan nafsu amarah pada diri sendiri menjadi bagian yang teramat penting dalam kehidupan yang sarat dengan tipu muslihat ini.

    Krisis Integritas-Karakter di Era Digital

    Berbagai survei menunjukkan fenomena ini semakin nyata. Survei Kementerian PPPA (2023) mencatat peningkatan perundungan di sekolah sebesar 38%. Komnas Perlindungan Anak (2024) melaporkan meningkatnya kekerasan antar pelajar serta penghinaan terhadap guru di ruang digital. Survei Puslitbang Kemenag (2022) menunjukkan bahwa paparan media sosial tanpa pendampingan berdampak pada melemahnya empati dan meningkatnya perilaku impulsif. Tindakan korupsi di kalangan sebagian elit dan pejabat publik hingga kini masih menjadi penyakit akut yang belum juga dapat disembuhkan.

    Zimbardo (2007) menyebut fenomena ini sebagai the banality of everyday evil—kejahatan yang tumbuh dari lemahnya kepekaan moral dalam lingkungan sosial yang permisif dan kompetitif. Krisis integritas-karakter telah menjadi problem besar bagi bangsa ini. Krisis integritas tersebut menjadi agenda mendesak untuk diatasi agar bangsa ini tidak berada dalam kondisi bangsa yang gagal.

    Krisis Jiwa Kepahlawanan di Era Digital

    Krisis jiwa kepahlawanan merupakan kondisi ketika nilai-nilai keluhuran moral, keberanian membela kebenaran, empati sosial, dan kesediaan berkorban demi kepentingan bersama mengalami kemerosotan dalam kehidupan masyarakat.

    Krisis tersebut tidak selalu tampak dalam bentuk fisik, tetapi dalam cara berpikir, sikap-pola hidup, dan orientasi nilai sebagian warga bangsa, terutama generasi muda yang tumbuh dalam arus digital. Beberapa krisis jiwa kepahlawanan dalam kontek kekinian sebagai berikut :

    1. Krisis Gaya Hidup Sederhana

    Ruang digital mempromosikan gaya hidup berbasis tampilan, viralitas, dan pengakuan. Padahal jiwa kepahlawanan tumbuh dari kesederhanaan, kejujuran, dan keteguhan nurani.

         2. Merosotnya Keteladanan Publik

    Fenomena korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan skandal etika di berbagai sektor telah membuat generasi muda kehilangan figur yang dapat dijadikan kompas moral. Buya Syafii Maarif (2014) pernah mengingatkan: “Bangsa ini hanya akan maju jika pemimpinnya memiliki moral yang menjadi mercusuar dalam kegelapan.”

         3. Krisis Empati Sosial

    Era digital sering menghasilkan hubungan sosial yang dangkal. Survei menunjukkan menurunnya kepedulian dan meningkatnya agresi verbal terutama di kalangan remaja.

    Rekontekstualisasi Makna Kepahlawanan

    Dalam tradisi Islam, kepahlawanan identik dengan tazkiyatun nafs—penyucian jiwa. Imam Al-Qusyairi menegaskan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya terlebih dahulu. Jadi menundukkan nafsu amarah (nafsu serakah) pada diri manusia merupakan langkah utama dan sangat penting dalam membangun jiwa kepahlawanan.

    Pandangan Imam Al-Qusyairi diperkuat oleh intelektual neo modernis muslim Indonesia. Cak Nur (1999) menekankan bahwa kewargaan sejati bertumpu pada moralitas sosial (civic virtue). Gus Dur mengajarkan bahwa kepahlawanan adalah keberanian memanusiakan manusia, bahkan dalam kondisi tidak populer. Buya Syafii (2018) menambahkan bahwa musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri ketika kehilangan nurani.

    Dengan demikian, jiwa kepahlawanan di era kekinian adalah keberanian melawan ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, pemujaan diri, dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Jiwa kepahlawanan pada masa kini tidak lagi ditandai oleh perjuangan fisik dengan senjata, tetapi oleh kekuatan moral, keteguhan karakter, kemampuan memikul tanggung jawab sosial, dan keberanian memperjuangkan kebenaran.

    Penutup — Agenda Peradaban

    Membangun generasi berintegritas dan berjiwa kepahlawanan bukan proyek sesaat, melainkan agenda peradaban. Di era digital yang penuh godaan, kepahlawanan adalah kemampuan menjaga nilai, memilih kebaikan, dan berpegang pada keluhuran moral.

    Allah berfirman:

    “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

    Bangsa yang akan memasuki Indonesia Emas 2045 memerlukan generasi yang kuat secara moral dan karakter, bukan sekadar cerdas secara intelektual. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh kualitas budi, kejujuran, dan keberanian moral.

    Semoga bangsa ini mampu melahirkan pahlawan-pahlawan peradaban—yang berpikir jernih, berhati tulus, bersikap tegas, dan bertindak benar demi keadilan dan kemaslahatan bersama. (Depok, 10 Nopember 2025)

    ** Abdul Rozak (Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pengurus DPP GUPPI).

    Komentar

    93
  • MTs GUPPI SODONG JUARA UMUM LOMBA LASTRAPRAMA SE KABUPATEN PANDEGLANG

    MTs GUPPI SODONG JUARA UMUM LOMBA LASTRAPRAMA SE KABUPATEN PANDEGLANG

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    MTs GUPPI SODONG JUARA UMUM LOMBA LASTRAPRAMA SE KABUPATEN PANDEGLANG

    Pandeglang (GUPPI) – MTs GUPPI Sodong Pandeglang berhasil meraih prestasi gemilang sebagai Juara Umum dalam Lomba Asah Terampil Pramuka Madrasah (Lastraprama) jenjang MTs se Kabupaten Pandeglang yang diselenggarakan di Saketi Pandeglang pada hari Ahad, tanggal 9 November 2025.

    Mengusung tema “Persaudaraan Dalam Kompetisi, Kemitraan Dalam Prestasi”, kegiatan yang diikuti oleh 288 siswa yang berasal dari 18 MTs yang ada di Kabupaten Pandeglang ini dibuka oleh Kasi Pendidikan Madrasah Kabupaten Pandeglang, Muhammad Isa.

    Dalam sambutannya, Muhammad Isa berharap agar Lastraprama ini dalam menjadi ajang silaturahmi dalam bersama-sama memajukan mutu Pendidikan madrasah di Pandeglang.

    “Mari kita meriahkan Lastraprima ini sebagai wahana untuk bersama-sama meningkatkan mutu madrasah dan terjalinnya tali silaturahmi antar MTs dilingkungan KKM 9 MTs Kabupatennya Pandeglang,” kata Muhamamd Isa.

    Dalam perlombaan tersebut, MTs GUPPI Sodong berhasil membawa pulang 8 piala dan 1 Piala Juara Umum

    Kepala MTs GUPPI Sodong, Nita Sujiati, mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh siswa, guru pendamping, serta pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

    “Kami bersyukur, bangga dan mengucapkan terima kasih atas semangat dan dedikasi siswa-siswi serta guru yang telah berusaha sebaik mungkin untuk menyiapkan mengikuti kegiatan Lastaprama ini. Semoga prestasi ini bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan di masa depan, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk madrasah,” tuturnya.

    Dengan hasil ini, Nita berharap agar ini menjadi modal semangat dalam mengembangkan potensi siswa MTs GUPPI Sodong sehinga dapat berkiprah di dunia pendidikan di Pandeglang maupun Propinsi Banten.

    “Semoga dengan prestasi ini dapat membangun kebanggaan para guru dan siswa MTs GUPPI Sodong bahwa mereka dapat menunjukkan prestasinya dan membawa nama baik MTs di mata masyarakat”, tambahnya.

    MTs GUPPI Sodong mengirimkan 2 regu sebagai perwakilan, terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan, serta 13 guru yang turut mendampingi selama kegiatan lomba.

    Adapun kategori lomba yang berhasil dimenangkan oleh MTs GUPPI Sodong adalah :

    1. Juara Umum
    2. Juara 1 Lomba Pionering tali temali
    3. Juara 1 Lomba Menaksir
    4. Juara 1 Lomba Sandi sandi
    5. Juara 1 Lomba P3K
    6. Juara 1 Lomba LKBB
    7. Juara 1 Lomba Rangking
    8. Juara 1 Lomba Halang rintang
    9. Juara 1 Lomba Tahfiz

    Komentar

    71
  • PEMBELAJARAN AUTENTIK Oleh Fuad Fachruddin

    PEMBELAJARAN AUTENTIK Oleh Fuad Fachruddin

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Pembelajaran Autentik

    Oleh : Fuad Fachruddin.

    ABAD ke-21 ditandai dengan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan perubahan yang cepat dalam kehidupan nyata. Keadaan ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, sekolah hendaknya membekali siswa agar mereka siap menghadapi kehidupan dunia nyata sekaligus mentransformasi praktik pembelajaran yang ada.

    Tujuannya agar para guru, pendidik, dan siswa siap menghadapi tantangan abad ke-21 (Cho, Caleon, Kapur, 2015). Menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa menjadi pelaku aktif dalam meneliti kehidupan nyata dan terbuka untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta memperoleh kemahiran akademik tinggi merupakan tantangan utama bagi para pendidik (Laur, 2013).

    Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab ialah bagaimana kita sebagai pendidik dapat menyentuh siswa abad ke-21 dan mengajarkan mereka kemampuan yang relevan dengan zamannya?

    ESENSI PEMBELAJARAN AUTENTIK

    Pembelajaran autentik bukanlah konsep yang sama sekali baru, melainkan juga merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk membantu guru dan siswa merespons tantangan abad ke-21. Pelibatan siswa dalam pembelajaran autentik membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Selain itu, pembelajaran autentik membekali siswa dengan kerangka berpikir atau memahami pengalaman belajar mereka secara lebih bermakna.

    Pembelajaran autentik adalah pendekatan yang membimbing pengajaran dan memfasilitasi pembelajaran dengan membawa pengalaman kehidupan nyata ke dalam kelas (Chang, Huang, Kinshuk, 2018). Dalam praktiknya, pembelajaran autentik mengangkat masalah kehidupan nyata sebagai tugas belajar dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara efektif selama proses berlangsung. Dengan pendekatan ini, pembelajaran yang bermakna dapat diwujudkan (Tuba Ozkan, Kilicoglum, 2021).

    LANDASAN TEORETIS

    Pembelajaran autentik berakar pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia berdasarkan pengalaman hidup mereka. Teori ini menegaskan bahwa belajar adalah proses aktif yang mana siswa harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa bukanlah penerima pasif informasi, melainkan juga pembuat makna dan pengetahuan (Pritchard & Woollard, 2010; Fosnot, 2005).

    Terdapat dua teori utama yang mendasari pembelajaran autentik. Pertama, pembelajaran situasional (situated learning) yang menekankan pada mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang mencerminkan kegunaan pengetahuan tersebut untuk kehidupan nyata. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam konteks kehidupan nyata dan memecahkan masalah yang relevan dengan lingkungan mereka.

    Kedua, magang kognitif (cognitive apprenticeship) dirancang untuk membiasakan siswa dalam praktik otentik melalui kegiatan dan interaksi sosial. Dalam model tradisionalnya, terdapat empat tahap penting: modeling, yang mana guru mendemonstrasikan keterampilan yang perlu dipelajari; scaffolding berupa bantuan dan bimbingan saat siswa menerapkan pengetahuan; coaching dengan memberikan umpan balik untuk perbaikan; dan fading, yaitu pengurangan bantuan seiring dengan meningkatnya kemandirian siswa.

    KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN AUTENTIK

    Pembelajaran autentik memiliki sejumlah karakteristik mendasar yang membedakannya dari pendekatan pembelajaran konvensional. Inti dari pembelajaran ini terletak pada pemberian kegiatan otentik, yaitu siswa menghadapi tugas-tugas kompleks yang relevan dan kontekstual dengan dunia nyata. Tugas-tugas ini dirancang untuk diselesaikan dalam suatu periode waktu yang berkesinambungan, meniru proyek atau masalah yang sesungguhnya di kehidupan, berbeda dengan serangkaian latihan pendek yang terisolasi dan terlepas dari konteks.

    Untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan tugas kompleks tersebut, pemodelan guru memegang peran krusial. Siswa diberikan akses untuk mengamati bagaimana guru menyelesaikan masalah dalam situasi nyata. Proses pemodelan ini memberikan contoh konkret tentang penerapan pengetahuan dan keterampilan sekaligus memperlihatkan proses berpikir dan strategi yang digunakan.

    Selama proses investigasi, pembelajaran autentik dirancang agar siswa dapat mendekati suatu tugas menggunakan perspektif berganda. Hal ini tidak hanya memperkaya analisis, tetapi juga secara sengaja mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta apresiasi terhadap keragaman sudut pandang yang merupakan keterampilan vital dalam masyarakat yang kompleks.

    Karakteristik lain yang menonjol adalah penekanannya pada kolaborasi. Dalam pembelajaran autentik, kerja sama untuk memecahkan masalah kompleks bukanlah sekadar opsi, melainkan juga keharusan. Setelah melewati proses yang menantang ini, siswa kemudian didorong untuk melakukan refleksi mendalam terhadap pengalaman belajar mereka. Momen refleksi ini memungkinkan mereka mengasimilasi dan mengintegrasikan pengetahuan serta pemahaman baru ke dalam kerangka konseptual yang telah mereka miliki sebelumnya.

    Selanjutnya, lingkungan pembelajaran autentik juga harus menyediakan ruang yang aman dan memadai untuk artikulasi. Siswa perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan, memaparkan, dan mempertahankan pemikiran, proses, serta hasil kerja mereka di hadapan orang lain, baik melalui presentasi, diskusi, maupun forum lainnya. Sepanjang perjalanan belajar ini, peran guru bergeser menjadi fasilitator yang memberikan pembimbingan yang tepat waktu dan responsif melalui teknik coaching dan scaffolding. Bimbingan ini bersifat dinamis, diberikan saat dibutuhkan dan dikurangi secara bertahap seiring dengan meningkatnya kemandirian dan kemampuan siswa.

    Terakhir ialah penerapan penilaian autentik. Evaluasi dalam pendekatan ini tidak dipandang sebagai aktivitas terpisah yang hanya dilakukan di akhir pembelajaran. Sebaliknya, penilaian terintegrasi secara organik ke dalam seluruh proses belajar dan bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam konteks yang bermakna dan selaras dengan tantangan yang akan mereka hadapi di dunia nyata.

    PENERAPAN DALAM PRAKTIK

    Dalam implementasinya, pembelajaran autentik menekankan pada penyajian materi dalam konteks yang mencerminkan pengetahuan yang bersentuhan dengan kehidupan nyata. Mata pelajaran disajikan dalam bentuk permasalahan realistik yang menjaga kompleksitas kehidupan nyata. Siswa diberikan peluang terbuka untuk mengakses berbagai sumber informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas otentik.

    Penilaian dalam pembelajaran autentik dilakukan melalui rich assessment tasks yang memiliki karakteristik khusus. Menurut Clarke (2003), penilaian semacam ini secara natural terkait dengan apa yang diajarkan, melibatkan siswa secara aktif, menggunakan berbagai metode, dan menyajikan cara-cara autentik dalam mengukur pengetahuan dan keterampilan yang akan digunakan di masa depan.

    Pembelajaran autentik pada dasarnya ialah tentang menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Dengan menerapkan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan essensial yang diperlukan untuk keberhasilan dalam kehidupan yang kompleks dan terus berubah di abad ke-21. Wallahualam bissawab.

    Fuad Fachruddin Peneliti Utama Indonesian Institute for Society Empowerment (Insep), Jakarta dan Anggota Dewan Pakar DPP GUPPI.

    Ditayangkan di Media Indonesia, 03/11/2025 05:10

    Tulisan ini ditayangkan ulang dengan izin dari Penulis.

    Komentar

    83
  • DPP GUPPI AKAN ADAKAN SILATURAHMI NASIONAL   DI KENDARI SULAWESI TENGGARA JANUARI 2026

    DPP GUPPI AKAN ADAKAN SILATURAHMI NASIONAL DI KENDARI SULAWESI TENGGARA JANUARI 2026

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    DPP GUPPI AKAN ADAKAN SILATURAHMI NASIONAL DI KENDARI SULAWESI TENGGARA JANUARI 2026

    Jakarta. GUPPI – DPP GUPPI akan mengadakan Silaturahmi Nasional (Silatnas GUPPI) di Kampus Perguruan Ummusabri Kendari Sulawesi Tenggara awal tahun 2026. Kegiatan ini akan diikuti lebih dari 10.000, baik dari internasl GUPPI maupun dan masyarakat umum di Sulawesi Tenggara.

    Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal dalam rapat koordinasi persiapan Silatnas GUPPI meminta agar kegiatan Silatnas GUPPI ini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena akan menghadirkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 

    “Kegiatan Silaturahmi Nasional GUPPI ini akan dihadiri oleh ribuan peserta, baik dari kalangan GUPPI maupun masyarakat umum di Sulawesi Tenggara. Dan diharapkan dapat dihadiri oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional DPP GUPPI dan Ummusabri International Expo 2026 yang dilaksanakan secara bersamaan di Kendari”, kata Fasli Jalal.

    Fasli Jalal juga menambahkan bahwa pada Silatnas GUPPI juga bersamaan dengan kegiatan intenasional Ummusabri International Expo 2026. 

    “Kegiatan Silaturahmi Nasional GUPPI ini juga sekalian ikut memeriahkan Ummusabri International Expo 2026 yang dilaksanakan secara bersamaan di Kendari. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 – 14 Januari 2026”, tambah Fasli Jalal.

    Di acara Silatnas ini, ungkap Fasli Jalal, DPP GUPPI akan mengadakan Rapat Kerja Nasional untuk mengevaluasi program kerja DPP GUPPI tahun 2025 dan rencana kerja 2026.

    “Di Silatnas ini DPP GUPPI akan mengadakan Rapat Kerja Nasional 2026 untuk mengetahui kinerja DPP GUPPI tahun 2025 dan membahas rencana program 2026,” imbuh Fasli Jalal.

    Dia juga menyatakan bahwa Silatnas ini sengaja dilaksanakan di Kendari karena sekaligus juga ikut meramaikan dan mensupporet pelaksanaan Ummusabri Internasional Expo 2026 yang akan dihadiri oleh ribuan peserta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

    “Kita mensupport penuh pelaksanaan Ummusabri International Expo 2026 karena ini bukti nyata bagaimana Perguruan Ummusabri telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang maju dan menjadi kebanggaan warga Kendari maupun masyarakat Indonesia bagian timur,” ujar Fasli Jalal, yang juga Rektor Universitas Yarsi Jakarta.

    Ia berharap agar Ummusabri International Expo 2026 ini menjadi sumber inspirasi atau benchmarking bagi pengembangan madrasah dan sekolah GUPPI yang tersebar di seantero Indonesia.

    “Kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa dengan kerja keras dan kesungguhan maka madrasah, sekolah dan pondok pesantren GUPPI yang tersebar di hampir seluruh Indonesia bisa maju dan berkembang dengan baik. Ummusabri yang ada di Kendari Sulawesi Tenggara ini bisa menunjukkan hasil kerja kerasnya kepada dunia luar dan menjadi perguruan Islam kebanggan umat Islam dan masyarakat Indonesia bagian timur,” kata Fasli Jalal lagi. 

    Sementara itu Ketua Panitia Silatnas GUPPI 2026 Aden Daenuri mengatakan bahwa kegiatan Silatnas GUPPI 2026 yang dilaksanakan di Kendari ini sengaja disamakan waktunya dengan Ummushabri Internasional Expo.

    “Acara Ummusabri Internastional Expo 2026 ini akan dihadiri lebih dari 10.000 peserta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Australia, Singapura, Malaysia, China, Filipina, Mesir dan Jepang,” kata Aden Daenuri.

    Aden menambahkan bahwa Panitia telah menyiapkan sejumlah kegiatan yang merupakan kolaborasi antara DPP GUPPI, DPW GUPPI Sulawesi Seltan dan Yayasan Perguruan Ummusabri Kendari.

    “Kegiatan Silatnas GUPPI ini akan terasa meriah karena DPP GUPPI mengadakan acara Rakernas DPP GUPPI, dan Pelatihan Sekolah Ramah Anak. Sedangkan Yayasan Ummussabri akan menyiapkan acara Ummusabri Intenasional Expo yang berisi kegiatan International Seminar on Islamic Education, International Camp & Cultural Parade dan Ummusabri Eco Wisdom,” tambah Aden.

    Aden menambahkan bahwa untuk menyemarakkan Expo tersebut, DPP GUPPI bekerjasama dengan Daarul Fatwa Islamic High Council Australia akan mengadakan International Training on Tsaqofah Islamiyah bagi guru PAI Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

    “Menindaklanjut hasil kerjasama antara DPP GUPPI dengan Darul Fatwa Islamic High Council Australia, DPP GUPPI akan mengadakan Pelatihan Implementasi Buku Tsaqofah Islamiyah bagi guru PAI Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh DPP GUPPI di Jakarta bulan September lalu” kata Aden, yang pernah lama berkiprah di Pusdiklat Kementerian Agama.

    Menurut Aden kehadiran Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga akan menjadi tambahan daya tarik kegiatan Silatnas ini.

    “Menteri Agama diharapkan bisa hadir memberikan ceramahnya di Ummusabri International Expo dan kemudian dlanjutkan dengan menjadi Khotib dan Imam Sholat Jum’at di Masjid Perguruan Ummussabri Kendari. Sementara itu kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan menjadi Pembicara Kunci di Seminar Internasional yang akan dihadiri oleh sejumlah pembicara dari luar negeri,” imbuh Aden Daenuri. (Tim Media GUPPI).

    Komentar

    88