Kategori: Artikel

  • Syamsuddin: Buku Sekolah QMR Karya Prof. Husni Rahim Inspirasi Pembaruan Pendidikan Islam

    Syamsuddin: Buku Sekolah QMR Karya Prof. Husni Rahim Inspirasi Pembaruan Pendidikan Islam

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Syamsuddin: Buku Sekolah QMR Karya Prof. Husni Rahim Inspirasi Pembaruan Pendidikan Islam

    JAKARTA – Ketua DPP Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Syamsuddin, mengapresiasi buku Sekolah QMR: Sekolah Berkualitas, Murah, dan Religius—Refleksi dan Inspirasi bagi Pendidik karya Prof. Dr. Husni Rahim, Ketua Dewan Penasehat DPP GUPPI.

    Menurutnya, buku tersebut menawarkan gagasan sekaligus kiat praktis yang penting bagi para pengelola sekolah dan madrasah untuk membangun lembaga pendidikan bermutu tanpa harus membebani masyarakat dengan biaya yang tinggi.

    Apresiasi itu disampaikan Syamsuddin melalui kanal YouTube Jalan Buku Channel dalam salah satu episode khusus program “Album Buku Kenangan”. Buku tersebut merupakan hadiah langsung dari Prof. Husni Rahim, seorang senior sekaligus tokoh pendidikan yang dikaguminya. Bagi Syamsuddin, hadiah itu bukan sekadar kenang-kenangan pribadi, melainkan juga sumber inspirasi yang bermanfaat bagi para kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.

    Dalam ulasannya, Syamsuddin menyoroti gagasan utama QMR yang menawarkan tiga karakteristik sekolah dalam satu kesatuan, yaitu berkualitas, murah, dan religius.

    Selama ini, kualitas sekolah sering kali diasosiasikan dengan mahalnya biaya pendidikan. Masyarakat seolah dihadapkan pada pilihan bahwa untuk memperoleh pendidikan bermutu, mereka harus mengeluarkan biaya besar. Padahal, pendidikan berkualitas semestinya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Melalui buku ini, Prof. Husni Rahim menunjukkan bahwa mutu pendidikan, keterjangkauan biaya, dan religiusitas bukanlah tiga hal yang saling bertentangan. Ketiganya justru dapat dibangun secara bersamaan melalui kepemimpinan yang tepat, pengelolaan yang kreatif, partisipasi masyarakat, dan budaya sekolah yang kuat.

    Dalam membangun sekolah berkualitas, buku ini menguraikan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan mampu menggerakkan perubahan. Kepala sekolah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi harus memiliki pandangan ke depan dan kemampuan menggerakkan seluruh potensi sekolah. Kepemimpinan tersebut perlu didukung guru yang terus belajar dan kreatif dalam pembelajaran, serta murid yang memiliki semangat untuk mengubah nasib melalui pendidikan.

    Kualitas sekolah juga ditentukan oleh tenaga administrasi yang memberikan pelayanan, infrastruktur yang fungsional, dan budaya sekolah yang mendukung proses pendidikan.

    Tidak kalah penting adalah keterlibatan orang tua, kemitraan dengan berbagai pihak, jaringan komunitas yang hidup, dukungan pemerintah dan dunia usaha, serta komitmen kolektif seluruh elemen sekolah. Dengan demikian, kualitas bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau guru, melainkan hasil kerja bersama seluruh warga dan pemangku kepentingan pendidikan.

    Persoalan biaya pendidikan mendapat perhatian tersendiri dalam buku tersebut. Syamsuddin menjelaskan bahwa Prof. Husni menawarkan sejumlah kiat agar sekolah dapat dikelola dengan biaya terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Kuncinya antara lain terletak pada manajemen yang efektif, efisien, dan transparan. Kreativitas guru dalam pembelajaran juga menjadi faktor penting agar proses pendidikan tidak selalu bergantung pada mahalnya fasilitas dan sarana pendukung.

    Selain itu, sekolah perlu membangun kemitraan, mengembangkan komunitas yang peduli, serta mengoptimalkan dukungan nonuang dari berbagai pihak. Dukungan semacam ini dapat berupa tenaga, pemikiran, keterampilan, maupun pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar. Murid pun didorong menjadi pribadi yang hebat sekaligus hemat, sehingga terbentuk kesadaran untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan secara bijaksana.

    Aspek religiusitas menjadi pilar ketiga dalam gagasan QMR. Menurut Syamsuddin, religiusitas sekolah tidak cukup dibangun melalui mata pelajaran agama atau kegiatan seremonial. Nilai-nilai keagamaan harus hadir dalam keteladanan dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, buku ini menekankan pentingnya kepala sekolah yang menjadi teladan religius dan guru yang berperan sebagai uswah hasanah.

    Pendidikan religius juga membutuhkan keterlibatan orang tua dan komitmen bersama seluruh warga sekolah. Pembentukan murid yang berakhlak dan terbiasa beribadah harus diperkuat melalui tradisi serta budaya sekolah, kegiatan keagamaan yang terstruktur, dan dukungan tokoh agama maupun komunitas masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, religiusitas tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi tumbuh menjadi karakter dan kebiasaan.

    Menurut Syamsuddin, kekuatan buku ini juga terletak pada pengalaman panjang penulisnya dalam dunia pendidikan, khususnya madrasah. Prof. Husni Rahim pernah menjabat Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, yang kini dikenal sebagai Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kementerian Agama. Sebelumnya, dia menjadi Direktur Perguruan Agama Islam (Pergurais), yangmenangani pembinaan madrasah.  Pengalaman birokrasi dan akademiknya memberikan perspektif yang kuat dalam memahami berbagai persoalan pendidikan Islam.

    Syamsuddin mengingatkan bahwa sebagian besar madrasah di Indonesia dikelola oleh masyarakat atau yayasan swasta. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait keterbatasan sumber daya dan pembiayaan. Karena itu, diperlukan pendekatan pembaruan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan mutu, tetapi juga memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

    Bagi GUPPI, gagasan Sekolah QMR memiliki relevansi strategis dengan perjuangan pembaruan pendidikan Islam. Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dapat dinikmati kelompok masyarakat tertentu. Demikian pula, religiusitas harus diwujudkan dalam keteladanan, tata kelola, budaya, dan seluruh aktivitas pendidikan.

    Syamsuddin berharap buku tersebut dapat menginspirasi kepala sekolah, kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan untuk melakukan perubahan di lembaga masing-masing. QMR bukan sekadar akronim atau label sekolah, melainkan tawaran pemikiran dan praktik pembaruan pendidikan.

    Pada akhirnya, ia menegaskan, bahwa pendidikan berkualitas tidak harus mahal, dan pendidikan religius tidak cukup hanya mengajarkan agama. Mutu harus hadir dalam kepemimpinan dan proses pembelajaran, keterjangkauan diwujudkan melalui kreativitas dan efisiensi, sedangkan religiusitas hidup dalam keteladanan dan budaya sekolah. Ketiganya menjadi satu kesatuan untuk menghadirkan pendidikan Islam yang bermutu, terjangkau, dan berkemajuan. ($)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    20
  • Bagaimana Rasanya Tidak Naik Kelas ? Ujian Integritas dan Marwah Pendidikan Kita

    Bagaimana Rasanya Tidak Naik Kelas ? Ujian Integritas dan Marwah Pendidikan Kita

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Bagaimana Rasanya Tidak Naik Kelas ?

    Ujian Integritas dan Marwah Pendidikan Kita

    Oleh: Agus Sholeh

     

    “Kamu Tidak Naik Kelas”

    Rasanya baru kemarin saya menatap papan pengumuman kenaikan kelas dengan mata berkaca-kaca. Di papan itu terpampang pengumunan kenaikan kelas dari kelas 1 hingga kelas 5. Pada lembar kertas kelas 2, di bagian kanan bawah, tertulis dua kata yang paling ditakuti oleh para murid, yaitu Tidak Naik.

    Ya, saya tidak naik kelas. Berarti tahun depan harus mengulang lagi di kelas 2. Bersama para siswa lain yang tidak naik kelas. Di kelas ini biasanya dicampur dengan siswa-siswa pintar yang naik dari kelas 1. Makanya dijuluki Kelas Hebat.

    Anehnya, dunia tidak runtuh. Saya memang kecewa, tetapi tidak merasa harus menyalahkan siapa-siapa. Jauh di lubuk hati ada kesadaran bahwa ada yang salah dengan dirinya sendiri. Saya tahu persis kelalaian yang telah dilakukan, yaitu jarang masuk kelas dan salah memilih pergaulan. Terlalu asyik mengikuti lingkaran senior hingga melupakan kewajiban utamanya sebagai pelajar.

    Keputusan pahit itu justru menumbuhkan rasa hormat kepada sekolah. Saya merasa sekolah telah bersikap jujur. Tidak menutup-nutupi kelalaiannya, tidak memoles nilai demi menyenangkan hati, dan tidak menaikkan ke kelas berikutnya hanya untuk menjaga reputasi lembaga. Sekolah telah mengajarkan keadilan dan tanggung jawab melalui pengalaman nyata, bukan sekadar lewat pidato saat upacara bendera.

    Namun, tidak semua teman yang mengalami nasib serupa mampu menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Saya masih ingat seorang teman yang menangis tersedu-sedu ketika mengetahui dirinya tidak naik kelas. Ia merasa kecewa, sedih, dan seolah-olah masa depannya telah berakhir.

    Entah dorongan dari mana, saya yang sama-sama tidak naik kelas justru merangkul dan menghiburnya. “Ayo, kita lanjutkan sekolah. Tahun depan kita perbaiki bersama-sama,” Kurang lebih begitu yang dikatakan kepada temannya yang bersedih.

    Pengalaman tersebut mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi mendalam, bahwa kegagalan bukanlah akhir perjalanan. Yang lebih penting adalah keberanian mengakui kesalahan, menerima konsekuensi, lalu bangkit untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang, kita justru belajar menjadi lebih dewasa setelah mengalami sesuatu yang tidak kita sukai.

    Kebijakan Pemerintah

    Pengalaman pribadi itulah yang membuat saya merasa rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, yang akan menerapkan kembali kebijakan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah mulai tahun ajaran 2027/2028, perlu dicermati dengan bijak. Bagi saya, rencana ini layak didukung sebagai upaya mengembalikan makna evaluasi pendidikan yang bermartabat.

    Tentu saja, pelaksanaannya harus disertai aturan yang jelas, penilaian yang objektif, dan perlindungan terhadap hak belajar setiap anak.

    Pendidikan tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengatakan bahwa seorang siswa belum mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Naik kelas semestinya bukan sekadar rutinitas administratif yang berlangsung otomatis setiap akhir tahun ajaran.

    Ada proses belajar, pencapaian kompetensi, pembentukan karakter, dan tanggung jawab yang harus diperhitungkan. Itu juga makna sebuah disiplin di sekolah.

    Bayangkan apa sekolah memperlakukan seorang siswa yang rajin belajar, mengerjakan tugas, dan menaati displin sekolah ternyata memperoleh perlakuan yang sama dengan siswa yang terus-menerus mengabaikan kewajibannya. Siswa yang tekun dan siswa yang malas sama-sama naik kelas tanpa perbedaan konsekuensi yang berarti. Jika keadaan seperti ini dibiarkan, bagaimana masa depan integritas anak-anak kita?

    Mereka bisa saja menyimpulkan bahwa bersungguh-sungguh atau bermalas-malasan tidak banyak bedanya. Rajin atau malas, hasilnya sama. Inilah mentalitas yang disebut oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti sebagai RMS: Rajin atau Malas Sama saja.

    Tentu, kita tidak boleh menyederhanakan persoalan. Siswa yang belum mencapai kompetensi dasar tidak selalu malas. Ada yang mengalami kesulitan belajar, menghadapi persoalan keluarga, kekurangan dukungan, atau tidak memperoleh layanan pembelajaran yang sesuai.

    Karena itu, kebijakan tinggal kelas tidak boleh menjadi hukuman bagi setiap anak yang nilainya rendah. Sekolah harus terlebih dahulu memastikan bahwa siswa telah memperoleh kesempatan belajar yang layak, pendampingan, dan program remedial yang memadai.

    Akan tetapi, berbagai pertimbangan tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari penilaian yang jujur. Membantu siswa bukan berarti melegalkan praktek nyontek. KPK juga sudah memberi early warning terhadap praktek jelek ini. Menyayangi anak bukan berarti dengan mengkatrol nilai agar anak naik kelas atau lulus sekolah. Justru karena kita peduli terhadap masa depan anak bangsa, maka kita harus berani mengatakan apa adanya dan siap memperbaiki.

    Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kebanggaan semu. Kita sering menjumpai keberhasilan sekolah yang diukur melalui angka kelulusan 100 %. Spanduk besar dipasang, seremoni digelar, dan kelulusan 100 % dianggap sebuah berhasilan dan diumumkan dengan penuh sukacita. Tidak ada yang salah dengan kelulusan 100 persen, apabila angka tersebut benar-benar mencerminkan pencapaian kompetensi siswa. Persoalannya muncul ketika angka dijadikan tujuan utama, sementara kemampuan nyata peserta didik tidak diperiksa secara jujur. Apalagi bila dikaitkan dengan disiplin sekolah.

    Sekolah tidak boleh merayakan angka sambil menyembunyikan masalah kemampuan siswa. Kepala sekolah dan guru harus berani mengevaluasi diri apakah siswa sungguh-sungguh memahami materi pembelajaran. Apakah pembelajaran berlangsung efektif, tidak ada jam kosong melompong. atau apakah lulusannya telah memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari kerja ?

    Jika semua siswa naik kelas, tetapi sebagian dari mereka belum mampu membaca dengan baik, berhitung secara memadai, atau menunjukkan karakter yang diharapkan, kita patut bertanya apakah proses pendidikan telah berjalan sebagaimana mestinya? Jangan sampai keberhasilan semu justru menutupi kegagalan substantif.

    Di sinilah kita melihat pentingnya rencana kebijakan Mendikdasmen. Pendidikan memerlukan keberanian untuk mengoreksi kebiasaan yang keliru, sekalipun kebiasaan itu telah berlangsung lama dan dianggap wajar. Namun, keberanian tersebut tidak cukup hanya diarahkan kepada siswa. Guru, kepala sekolah, pengawas, dan pengelola pendidikan juga harus bersedia mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

    Jika siswa dinyatakan belum memenuhi syarat untuk naik kelas, atau lulus sekolah, maka sekolah pun harus siap dievaluasi ketika siswanya tidak mencapai kompetensi yang semestinya. Jangan sampai siswa menanggung hukuman atas kegagalan pembelajaran yang sesungguhnya yang disebabkan oleh kelemahan sistem, kualitas pengajaran, atau kurangnya dukungan sekolah.

    Karena itu, kita mendukung keseriusan Mendikdasmen sepanjang kebijakan yang diambil berpijak pada kepentingan terbaik peserta didik dan dilaksanakan secara adil. Kebijakan pendidikan memang harus mendengarkan suara masyarakat, orang tua, guru, dan siswa. Akan tetapi, mendengarkan bukan berarti harus membiarkan trjadi praktek pendidikan yang tidak berorientasi kepada mutu dan martabat pendidikan. 

    Rasa keadilan tetap harus menjadi penuntun. Siswa yang telah berjuang tetapi masih tertinggal perlu dibantu, bukan dipermalukan. Siswa yang sengaja mengabaikan kewajibannya perlu dibina dan diminta bertanggung jawab, bukan sekadar dibiarkan. Kebijakan remedial atau ujian ulang merupakan langkah bijak sekolah untuk memberi kesempatan kepada para siswa untuk menunjukkan kemampuanya, sekalipun harus ujian ulang sebanyak 10 kali.

    Karena itu keputusan naik kelas atau lulus sekolah juga merupakan uji nyali, uji mental dan uji spirit sang anak dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Ini pula yang sering dinukil dalam Mahfudhat, yang bunyinya Man Jadda Wajada, yang artinya Barang siapa sungguh-sungguh pasti berhasil. 

    Bagaimanapun, sekolah wajib memastikan bahwa keputusan tinggal kelas didasarkan pada kriteria yang transparan, bukti pencapaian belajar, serta kesempatan perbaikan yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada keputusan sewenang-wenang, diskriminasi, apalagi digunakan untuk mempermalukan anak.

    Kita juga perlu mengingat bahwa tinggal kelas bukan tujuan pendidikan. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak belajar dengan baik dan berkembang sesuai potensinya. Jika pendampingan yang efektif mampu membantu siswa mencapai kompetensi tanpa harus mengulang kelas, itulah pilihan yang patut diutamakan. Namun, jika setelah berbagai upaya yang layak seorang siswa memang belum siap melanjutkan ke tingkat berikutnya, maka keputusan untuk tidak menaikkannya merupakan pilihan terakhir.

    Terus Belajar.

    Bagi orang yang pernah mengalami sendiri pahitnya tidak naik kelas, maka ini tidak perlu disimpan dan menjadi luka yang harus ditutup-tutupi. Pengalaman pahit justru menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan mempunyai konsekuensi dan setiap konsekuensi dapat menjadi kesempatan untuk belajar.

    Kita bersyukur bahwa masih banyak sekolah yang tidak memanjakan siswanya dengan kenaikan kelas yang tidak semestinya. Apabila ada siswa yang dinaikkan begitu saja hanya demi menjaga reputasi sekolah, maka ini dikhawatirkan akan menjadikan anak tumbuh menjadi orang yang tidak disiplin dan belajar bertanggung jawab.

    Kita perlu mengembalikan sekolah sebagai tempat tumbuhnya ilmu, karakter, kejujuran, dan tanggung jawab. Kita harus berani meninggalkan budaya yang lebih mementingkan angka daripada mutu, formalitas daripada kompetensi, dan kenyamanan sesaat daripada masa depan anak-anak.

    Kebijakan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah  bukanlah mengajarkan penderitaan anak. Yang perlu kita bangun adalah kejujuran dalam menilai, keberanian dalam mendidik, dan kesediaan menerima konsekuensi. Sebab, pendidikan yang baik bukan pendidikan yang selalu membuat anak nyaman, melainkan pendidikan yang mendampingi mereka menghadapi kenyataan, memperbaiki kesalahan, dan tumbuh menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab.

    Mendikdasmen perlu mengambil keputusan yang berpihak pada mutu pendidikan, sebagaimana yang selalu digaungkan, sekaligus memastikan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai harapan masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan.

    Dan memang, tidak naik kelas itu tidak enak !

    ————————————–

    Agus Sholeh

    Pengurus DPP GUPPI dan

    Anggota Pimpinan Mejelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah

    agussholeh@yahoo.com

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    72
  • Urgensi Kolaborasi GUPPI dan BAZNAS Dalam Mengawal Madrasah Layak Belajar

    Urgensi Kolaborasi GUPPI dan BAZNAS Dalam Mengawal Madrasah Layak Belajar

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Urgensi Kolaborasi GUPPI dan BAZNAS Dalam Mengawal Madrasah Layak Belajar

    Oleh: Aden Dainuri (Pengurus DPP GUPPI)

     

    Pendidikan nasional saat ini menghadapi persoalan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, diskursus publik gencar menyuarakan visi besar menyambut Indonesia Emas 2045. Namun, di sisi lain, sebagian madrasah swasta, terutama Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang melayani masyarakat prasejahtera, masih berjuang dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

    Masih banyak ruang kelas yang rusak, atap bocor, sanitasi yang kurang memadai, serta fasilitas pembelajaran yang terbatas menjadi persoalan nyata yang dapat menghambat anak-anak memperoleh pendidikan yang aman dan nyaman.

    Data mengenai jumlah madrasah dan proporsi madrasah swasta menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Namun, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan banyak madrasah untuk memenuhi kebutuhan infrastrukturnya.

    Di tengah keterbatasan sumber daya, para pengelola madrasah, guru, dan masyarakat terus berikhtiar agar anak-anak tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak. Persoalan ini tidak semestinya dipandang sebagai beban madrasah semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang baik.

    Dalam konteks tersebut, langkah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melalui Program Madrasah Layak Belajar (MLB) patut diapresiasi. Pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membantu memperbaiki kondisi madrasah merupakan bentuk kepedulian sosial yang konkret. Program ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana umat dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar pendidikan, khususnya bagi lembaga yang memiliki keterbatasan sumber daya.

    Meski demikian, bantuan stimulan sebesar Rp25 juta per madrasah perlu ditempatkan secara proporsional. Bagi madrasah dengan kerusakan ringan atau kebutuhan fasilitas tertentu, bantuan tersebut dapat menghasilkan perubahan yang berarti. Namun, bagi madrasah yang mengalami kerusakan berat, dana itu tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga oleh ketepatan pemilihan penerima, kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan, serta keberlanjutan perbaikan setelah bantuan diberikan.

    Peran GUPPI

    Di sinilah Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) memiliki ruang kontribusi yang strategis. Sebagai organisasi yang membawa semangat pembaruan pendidikan Islam, GUPPI perlu memandang Program Madrasah Layak Belajar bukan sekadar kegiatan bantuan sosial, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian bersama terhadap masa depan madrasah. Dukungan GUPPI tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan atau kehadiran dalam kegiatan seremonial. Lebih dari itu, GUPPI perlu berperan sebagai penghubung, penggerak partisipasi masyarakat, dan mitra pengawal agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi madrasah yang membutuhkan.

    Pertama, GUPPI dapat membantu memastikan distribusi bantuan berlangsung adil dan berbasis kebutuhan. Keterbatasan informasi dan akses administratif terkadang membuat madrasah di daerah terpencil atau lingkungan masyarakat prasejahtera tidak mudah menjangkau program bantuan. Padahal, sebagian di antara mereka justru menghadapi persoalan infrastruktur yang mendesak. Melalui jaringan organisasi dan komunikasi dengan pengelola pendidikan Islam di daerah, GUPPI dapat membantu mengidentifikasi madrasah yang membutuhkan perhatian, menyampaikan informasi program, serta mendorong penggunaan kriteria penerima yang transparan dan terukur.

    Peran tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan BAZNAS dalam menentukan penerima bantuan, melainkan untuk memperluas jangkauan informasi dan memperkuat ketepatan sasaran. Madrasah yang paling membutuhkan harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses program. Dengan demikian, keterbatasan kuota tidak menjadi alasan bagi lembaga yang berada di wilayah marginal untuk semakin tertinggal.

    Kedua, GUPPI dapat menggerakkan modal sosial agar bantuan stimulan berkembang menjadi gerakan gotong royong. Dana Rp25 juta hendaknya tidak dipahami sebagai satu-satunya sumber pembiayaan perbaikan madrasah, tetapi sebagai pemantik yang mendorong tumbuhnya kepedulian lebih luas. Kepala madrasah, guru, komite, orang tua, alumni, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah setempat dapat diajak merumuskan kebutuhan prioritas serta mencari bentuk dukungan sesuai kemampuan masing-masing.

    Gotong royong tentu tidak berarti membebankan kekurangan pembiayaan kepada keluarga siswa yang kurang mampu. Partisipasi masyarakat harus dibangun secara sukarela, proporsional, dan tidak mengurangi hak anak untuk memperoleh pendidikan. Dukungan dapat berbentuk tenaga, keahlian teknis, bahan bangunan, jejaring donatur, maupun bantuan profesional. Dengan pengelolaan yang terbuka, bantuan BAZNAS dapat menjadi titik awal terbentuknya ekosistem kepedulian yang lebih kuat dan berkelanjutan.

    GUPPI juga dapat mendorong setiap madrasah penerima menyusun rencana penggunaan bantuan berdasarkan skala prioritas. Keselamatan bangunan, kelayakan ruang belajar, sanitasi, ketersediaan air bersih, dan kebutuhan dasar siswa perlu memperoleh perhatian sesuai kondisi masing-masing madrasah. Perencanaan tersebut harus disertai pencatatan penggunaan dana, dokumentasi hasil pekerjaan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, semangat gotong royong berjalan seiring dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    Ketiga, GUPPI perlu mengawal agar perbaikan fisik berlanjut menjadi pembaruan kualitas pendidikan. Ruang kelas yang aman dan nyaman merupakan prasyarat penting bagi proses belajar, tetapi bangunan yang baik tidak dengan sendirinya menjamin pembelajaran yang bermutu. Madrasah yang telah memperoleh bantuan perlu terus didorong untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat kepemimpinan kepala madrasah, meningkatkan kompetensi guru, serta menciptakan budaya belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.

    Dalam hal ini, GUPPI dapat berkontribusi melalui pendampingan sesuai kapasitas organisasi, penguatan jejaring antarmadrasah, pertukaran praktik baik, dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik. Kolaborasi dengan organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya juga dapat membuka peluang pendampingan yang lebih luas. Tujuannya bukan menambah beban madrasah penerima bantuan, melainkan memastikan bahwa perbaikan sarana diikuti dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

    Pengalaman Belajar Baru.

    Madrasah layak belajar pada akhirnya harus menghadirkan pengalaman belajar yang lebih baik bagi anak. Siswa tidak hanya belajar di ruangan yang aman, tetapi juga memperoleh pembelajaran yang bermakna, perhatian guru yang memadai, lingkungan yang bersih, dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Dengan demikian, keberhasilan program perlu dilihat dari perubahan yang dirasakan siswa, bukan semata-mata dari jumlah bangunan yang diperbaiki atau bantuan yang tersalurkan.

    Sinergi BAZNAS dan GUPPI juga dapat menjadi bahan koreksi bagi kebijakan pendidikan nasional. Ketika dana ZIS dan partisipasi masyarakat mampu membantu mengatasi sebagian persoalan mendasar madrasah, upaya tersebut seharusnya memperkuat, bukan menggantikan, tanggung jawab negara. Pemerintah tetap perlu memastikan dukungan pembiayaan dan kebijakan pendidikan menjangkau madrasah swasta secara adil, terutama lembaga yang melayani masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.

    Perbaikan madrasah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kedermawanan masyarakat. Dana zakat memiliki peruntukan dan ketentuan tersendiri, sementara kapasitas organisasi masyarakat juga terbatas. Karena itu, kolaborasi yang baik harus dibangun dengan pembagian peran yang jelas: BAZNAS mengelola program bantuan sesuai ketentuan pengelolaan ZIS, GUPPI membantu memperkuat jangkauan dan pendampingan sesuai kapasitasnya, masyarakat berpartisipasi secara sukarela, dan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan.

    Program Madrasah Layak Belajar merupakan kesempatan untuk mempertemukan kepedulian sosial dengan agenda pembaruan pendidikan Islam. GUPPI perlu menyambut kesempatan ini dengan kerja nyata, bukan sekadar dukungan formal. Ketepatan sasaran, partisipasi yang sehat, tata kelola yang transparan, dan pengawalan mutu harus menjadi bagian dari ikhtiar bersama.

    Memuliakan madrasah berarti memastikan anak-anak belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang mereka. Lebih dari itu, memuliakan madrasah berarti menghargai perjuangan guru, pengelola, dan masyarakat yang selama ini menjaga keberlangsungan pendidikan Islam.

    Melalui sinergi BAZNAS, GUPPI, masyarakat, dan pemerintah, keberadaaan Madrasah Layak Belajar diharapkan menjadi langkah awal menuju madrasah yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga bermutu dalam pembelajaran dan kuat dalam membangun karakter generasi masa depan.

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    36
  • NAFAS KIAI DAN GELIAT SANTRI

    NAFAS KIAI DAN GELIAT SANTRI

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    NAFAS KIAI DAN GELIAT SANTRI

    Oleh : Hasan M. Noer (Wakil Sekjen DPP GUPPI)

     

    Hari Santri bukan sekadar kalender penghormatan kepada kaum berkopiah, melainkan sebuah mihrab perenungan batin. Tempat kita mengukur kembali jarak antara ilmu dan laku, antara gelar dan watak, antara kesalehan tindakan dan kesalehan ucapan.

    Pesantren, dalam sejarah panjangnya, bukan sekadar pabrik pengetahuan agama. Ia adalah ladang tazkiyatun nafs, tempat ego ditundukkan, syahwat dijinakkan, dan kehendak pribadi ditimbang di hadapan amanah Ilahi.

    Di sana, seorang santri belajar bahwa kecerdasan tanpa adab dapat menjelma menjadi kelicikan; kefasihan tanpa kejujuran dapat menjadi sihir kata-kata. Sedangkan kekuasaan tanpa amanah adalah istana megah yang fondasinya keropos dimakan rayap keserakahan.

    Kiai adiluhung tidak lahir semata-mata dari panjangnya jubah, tebalnya kitab, atau banyaknya orang yang mencium tangannya. Ia tumbuh dari kejernihan nurani, keteguhan prinsip, keluasan ilmu, dan kesanggupan menempatkan dirinya sebagai pelayan umat.

    Wibawanya tidak dipaksakan melalui simbol, melainkan dipancarkan melalui keteladanan. Nasihatnya tidak kehilangan daya ketika ia meninggalkan mimbar. Sebab kehidupan sehari-harinya merupakan tafsir paling jujur atas kata-kata yang diucapkannya.

    Namun, justru pada hari yang mulia ini, kita perlu mengajukan pertanyaan yang barangkali terasa getir: “Apakah setiap orang yang menyandang gelar kiai masih setia kepada keluhuran yang dikandung oleh gelar itu?”

    Pertanyaan tersebut bukan penghinaan terhadap ulama, apalagi pengingkaran atas jasa pesantren. Sebaliknya, ia merupakan ikhtiar menjaga kemuliaan tradisi dari kemungkinan pembusukan yang tumbuh di dalam tubuhnya sendiri.

    Sebuah lembaga tidak selalu terancam oleh serangan dari luar. Kadang-kadang ia justru rapuh ketika orang-orang yang dipercaya untuk menjaganya, justru mulai memperdagangkan kewibawaan yang diwariskan kepadanya.

    Di sinilah kita perlu membedakan kiai yang lurus dari kiai yang miring. Bukan untuk mengadili seseorang dengan prasangka, melainkan untuk membaca pertentangan nilai yang nyata dalam kehidupan sosial.

    Kelurusan seorang kiai tidak ditentukan oleh kedekatannya dengan penguasa, sebagaimana kemiringannya tidak otomatis dibuktikan oleh keterlibatannya dalam politik. Ukurannya jauh lebih mendasar adalah: kejujuran, integritas, keberpihakan kepada kemaslahatan, serta kesediaannya memikul tanggung jawabn setiap keputusan di hadapan umat.

    Kiai yang lurus boleh memasuki gelanggang politik, memberikan nasihat kepada presiden, bertemu pejabat, bahkan mendukung kebijakan negara. Politik bukan wilayah yang haram bagi orang berilmu. Kekuasaan pun bukan najis yang harus dijauhi selama ia dipergunakan untuk menegakkan keadilan.

    Dalam khazanah pemikiran Islam, kekuasaan dapat menjadi instrumen kemaslahatan apabila dikendalikan oleh amanah dan dibatasi oleh keadilan.

    Akan tetapi, persoalan bermula ketika kedekatan berubah menjadi ketundukan, nasihat berganti menjadi pembenaran, dan kewibawaan keagamaan dijadikan tiket legitimasi bagi kepentingan yang tak selalu sejalan dengan kemaslahatan umum.

    Ketika seorang tokoh agama lebih sibuk menjaga akses kepada penguasa daripada menjaga suara hati nuraninya, di situlah kita patut bertanya: masihkah ia berdiri sebagai penjaga moral, atau telah bergeser menjadi penjaga kepentingan?

    Lebih celaka lagi apabila simbol-simbol kesalehan digunakan untuk menutupi perilaku yang bertentangan dengan nilai agama itu sendiri. Gelar kiai bukan surat pembebasan dari kritik. Jubah bukan tameng bagi ketidakjujuran. Sorban bukan surat kuasa untuk menuntut kekebalan moral.

    Kita menyaksikan betapa jagat politik memiliki daya pikat yang sanggup mengubah orientasi seseorang. Mula-mula datang sebagai penasihat, kemudian menjadi pendukung; dari pendukung menjelma menjadi pembela tanpa reserve.

    Lalu, tanpa terasa, berubah menjadi bagian dari lingkaran yang enggan menerima koreksi. Tentu, pola ini tidak melekat pada semua kiai yang terlibat dalam politik. Namun, gejala semacam itu layak direnungkan ketika pembelaan terhadap seseorang lebih ditentukan oleh kedekatan dan keuntungan daripada oleh kebenaran serta kepentingan rakyat.

    Pada titik inilah istilah kiai adigang-adigung-adiguna menemukan relevansinya sebagai kritik moral. Ungkapan Jawa tersebut mengandung peringatan terhadap tabiat membanggakan kekuatan, meninggikan kedudukan, dan menyombongkan kepandaian.

    Adigang merasa perkasa karena kekuatan; adigung merasa unggul karena jabatan; adiguna merasa tak tertandingi karena kepandaian dan kecakapan. Ketiganya merupakan penyakit watak ketika kelebihan yang seharusnya menjadi amanah berubah menjadi alat untuk menundukkan orang lain.

    Di titik inilah terjadi ironi. Seseorang mengajarkan zuhud, tetapi menjadikan kemewahan sebagai ukuran keberhasilan. Mengajarkan keadilan, tetapi memandang ketidakadilan secara berbeda ketika pelakunya adalah kawan sendiri. Mengajarkan amar makruf nahi mungkar, tetapi mendadak kehilangan suara ketika keburukan datang dari lingkaran kekuasaan yang memberinya tempat.

    Fakta-fakta ini, diajukan  untuk dijadikan sebagai perangkat moral, sebagai lahan muhasabah, agar gelar keagamaan tidak kehilangan daya koreksinya terhadap diri sendiri.

    Kritik yang sehat harus berangkat dari fakta, bukan sentimen; dari perilaku yang teruji, bukan desas-desus; dari ukuran etis yang berlaku sama bagi kawan maupun lawan.

    Sebab, mencela tanpa bukti adalah ketidakadilan, tetapi membungkam kritik yang beralasan juga merupakan pengkhianatan terhadap kebenaran.

    Kiai yang luhur tidak harus selalu berseberangan dengan penguasa, tetapi ia tidak boleh menyerahkan tongkat etikanya kepada penguasa. Ia dapat bekerja sama dengan negara, tetapi tetap memiliki jarak kritis. Ia dapat menerima penghormatan, tetapi tidak menjadikan penghormatan sebagai candu.

    Begitu pula santri. Santri adalah pewaris kegelisahan intelektual sekaligus tanggung jawab moral. Ia harus berani mencintai kiainya tanpa mengubah kecintaan menjadi pemujaan yang membutakan. Menghormati guru bukan berarti membenarkan segala tindakannya.

    Penghormatan yang matang memberi ruang bagi nasihat. Sedangkan kecintaan yang dewasa, tidak membiarkan orang yang dicintai berjalan terlalu jauh menuju kekeliruan.

    Santri yang hanya pandai menundukkan kepala, tetapi tidak mampu menegakkan pendirian, akan mudah dipermainkan oleh zaman. Ia mungkin fasih melafalkan kitab, tetapi gagap membaca ketidakadilan. Ia mungkin menguasai perdebatan fikih, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan manipulasi kekuasaan.

    Padahal, warisan pesantren yang paling berharga bukanlah kepatuhan tanpa nalar, melainkan adab yang menyuburkan ilmu dan ilmu yang membimbing keberanian.

    Karena itu, geliat santri hari ini harus melampaui nostalgia. Santri perlu memasuki dunia ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan politik tanpa kehilangan akar spiritualnya.

    Sebagai santri, harus mampu membedakan antara khidmah dan ketergantungan, antara tawaduk dan ketakutan, antara taat kepada guru dalam kebaikan dan tunduk kepada penyimpangan atas nama loyalitas.

    Kesetiaan kepada pesantren tidak diukur dari kesediaan menutup mata, tetapi dari keberanian menjaga agar pesantren tetap menjadi rumah bagi ilmu, adab, dan kebenaran.

    Kita membutuhkan persekutuan batin yang lebih dewasa: kiai yang bersedia memberi teladan, santri yang berani belajar  berpikir objektif; kiai yang tidak alergi terhadap koreksi, santri yang tidak mabuk oleh kebebasan; kiai yang mengajarkan kebijaksanaan, santri yang menghidupkannya dalam tindakan.

    Karakter kiai adiluhung tidak dapat dibangun hanya melalui seruan moral. Ia memerlukan ekosistem yang sehat: pendidikan yang mengutamakan integritas, tata kelola pesantren yang transparan, kemandirian ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada patron politik, serta budaya musyawarah yang memberi ruang bagi koreksi tanpa menghilangkan adab.

    Para kiai pun perlu membedakan secara jernih kepentingan pribadi, kepentingan lembaga, dan kepentingan umat. Ketiganya dapat bertemu, tetapi tidak selalu identik.

    Selamat Hari Santri Nasional, 22 Oktober 2026. Semoga napas kiai tetap menjadi zikir bagi peradaban, dan geliat santri menjelma menjadi ikhtiar memuliakan kemanusiaan. Sesungguhnya, agama tidak hanya membutuhkan orang yang pandai menjelaskan kebenaran, tetapi juga membutuhkan manusia yang menghidupkannya dalam tindakan.

    Wallahu a’lam.[]

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    54
  • MAKNA GONTOR AWARD BAGI ALUMNI PONDOK PABELAN MAGELANG

    MAKNA GONTOR AWARD BAGI ALUMNI PONDOK PABELAN MAGELANG

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    MAKNA GONTOR AWARD BAGI ALUMNI PONDOK PABELAN MAGELANG

    Oleh: Agus Sholeh

    Ada rasa haru dan bangga ketika Pondok Pabelan Magelang disebut sebagai salah satu perintis pondok alumni Gontor dan menerima 100 Tahun Gontor Award yang diserahkan pada hari Ahad, 20 September 2026 di sela-sela Peringatan 100 Tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo.

    Bersama Pabelan, penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah pesantren yang memiliki sejarah penting dalam pengembangan pendidikan pesantren alumni Gontor, antara lain Baitul Arqam Jember, Pondok Pesantren Walisongo Ngabar, Darunnajah Ulujami Jakarta, Al-Amin Prenduan Madura, dan Darul Qolam Gintung Tangerang Banten.

    Award itu juga sekaligus menjadi sebuah penghargaan bagi Ulang Tahun Pondok Pabelan yang ke 61 pada tanggal 28 Agustus 2026 yang lalu. Ya, tahun ini Pondok Pabelan memasuki usia yang ke 61, suatu usia yang sudah cukup matang untuk sebuah perjalanan hidup.

    Bagi alumni Pabelan, tentu saja penghargaan itu membahagiakan. Ada semacam pengakuan dari almamater terhadap sebuah perjalanan yang telah berlangsung puluhan tahun. Pabelan ternyata bukan sekadar nama dalam sejarah perjalanan para alumni Gontor. Ia menjadi bagian dari sejarah penyebaran gagasan pendidikan yang pernah dirintis di Gontor.

    Dibalik rasa haru dan bangga itu, terselip sebuah pertanyaan tentang makna penghargaan itu bagi Pabelan dan para alumninya maupun bagi Gontor.

    Sebab penghargaan sejarah akan kehilangan maknanya jika hanya untuk merajut nostalgia. Masa lalu penting, tetapi warisan pendidikan seharusnya menjadi energi untuk melahirkan sesuatu yang baru. Mungkin di situlah hubungan Pabelan dan Gontor menjadi menarik.

    Gontor pun Pernah Belajar

    Ada satu bagian dari sejarah Gontor yang menurut saya sangat penting untuk direnungkan. KH Imam Zarkasyi, salah satu Trimurti pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, pernah belajar di Sumatera Barat pada tahun 1930-an. Beliau belajar di Sumatera Thawalib Padang Panjang dan kemudian melanjutkan pendidikan di Normal Islam School yang dipimpin Mahmud Yunus.

    Pengalaman itu ikut membentuk wawasan pendidikan beliau. Sepulang dari Sumatera, gagasan dan pengalaman tersebut tidak sekadar dibawa pulang sebagai kenangan. Ia diolah dan dikembangkan menjadi spirit pembaruan pendidikan di Gontor. Salah satu wujud pentingnya adalah lahirnya Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) pada 1937.

    Di sini terdapat pelajaran yang sangat berharga. Ternyata Gontor menjadi besar bukan karena menutup diri dari pengaruh luar, tetapi justru karena berani belajar dari luar, mengolahnya, dan melahirkan sesuatu yang baru.

    KH Imam Zarkasyi tidak sekadar menyalin pengalaman Sumatera Thawalib atau Normal Islam School. Beliau belajar, menyerap, kemudian melakukan sintesis. Istilah sekarang itu ATM, yaitu Amati, Tiru dan Majukan. Ada proses kreativitas di sana. Maka mungkin salah satu DNA penting Gontor justru adalah tradisi belajar (tholabul Ilmi). Dan tradisi itu kemudian bergerak ke berbagai tempat melalui para alumninya. Berdasarkan data dari Forum Pesantren Alumni (FPA) Gontor tercatat sebanyak 380 pondok pesantren.

    Ketika Menjadi Pabelan

    Sebagai alumni Gontor, KH Hamam Dja’far tentu membawa bekal nilai dan pengalaman pendidikan yang diperolehnya dari Gontor. Tetapi ketika mendirikan dan mengembangkan Pabelan, beliau tidak sekadar membuat “Gontor kecil” di Pabelan. Pabelan berkembang dengan karakter dan keberaniannya sendiri.

    Salah satu yang pada zamannya cukup mengundang perhatian adalah keputusan KH Hamam Dja’far menyelenggarakan pendidikan bagi santri putra dan putri dalam satu kompleks. Keduanya memang dipisahkan oleh jalan, dimana santri putra berada di sebelah utara dan santri putri di sebelah selatan. Tetapi secara kelembagaan, keduanya berada dalam lingkungan Pondok Pabelan.

    Menurut KH Hamam, di Pondok Pabelan tidak perlu ada tembok tinggi untuk batas antara santri putra dan santri putri, yang membatasi para santri adalah hati dan komitmen untuk belajar hidup.

    Bagi ukuran pesantren pada masa itu, ini bukan keputusan sederhana. Sebuah langkah yang berani, bahkan memancing kontroversi.

    Gontor sendiri hingga hari ini hanya membina santri putra. Kalaupun sekarang ada Gontor Putri, tetapi kampusnya berada jauh dari kampus putra, misalnya di Mantingan Ngawi.

    Pabelan mengambil pilihan yang berbeda. Di sinilah kita melihat bahwa alumni bisa punya pilhan yang berbeda tidak mesti harus sama persis dengan almamater.

    KH Hamam Dja’far membawa spirit yang dipelajarinya dari Gontor, tetapi menerjemahkannya sesuai dengan konteks Pabelan. Ada kesinambungan, tetapi juga ada kreativitas. Ada warisan, tetapi juga ada pembaruan. Dan mungkin justru seperti itulah seharusnya sebuah tradisi pendidikan berkembang.

    Pernah Membuat “Iri” Gontor

    Pabelan kemudian mengalami salah satu periode yang sering dikenang sebagai masa keemasannya, terutama sekitar 1975–1980.

    Pada masa itu, Pabelan bukan hanya berkembang sebagai lembaga pendidikan pesantren. Pabelan mendapatkan perhatian yang lebih luas. Pengakuan internasional datang melalui Aga Khan Award for Architecture. Setelah itu Pabelan juga memperoleh Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    Konon, pada masa itu Pabelan telah membuat Gontor “iri”. Tentu bukan iri dalam pengertian persaingan antara guru dan murid. Kalau pun istilah itu dipakai, barangkali lebih tepat sebagai sebuah ungkapan kebanggaan, dimana murid yang dahulu belajar dari gurunya ternyata mampu mendapatkan perhatian dunia.

    Dan bukankah itu sebenarnya sesuatu yang membahagiakan bagi seorang guru? Guru tentu tidak berharap muridnya selamanya berada di belakangnya. Guru berharap muridnya mampu berjalan dengan kaki sendiri. Ia dapat menemukan kekuatan dan identitas sendiri.

    Keunikan Pabelan juga tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial tempat ia tumbuh. Pabelan berada di kawasan yang sangat kaya dengan keberagaman. Di sekitarnya terdapat Muntilan dengan tradisi Katolik yang kuat, Mendut dan Borobudur yang memiliki jejak sejarah Hindu-Buddha yang sangat penting, Mertoyudan dengan komunitas Kristen, serta Magelang dengan keberadaan Akademi Militer.

    Dengan kata lain, Pabelan tumbuh bukan dalam ruang sosial yang homogen. Ia berada di tengah perjumpaan berbagai agama, kebudayaan, dan institusi.

    Dalam konteks seperti itu, pesantren Pabelan tidak hanya menjadi tempat belajar agama di dalam kelas. Kehidupan sehari-hari di Pabelan menjadi semacam laboratorium sosial. Santri belajar bagaimana menjadi Muslim sekaligus hidup bersama masyarakat yang berbeda.

    Maka Pabelan dapat dilihat bukan hanya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan (Melting point). Pendidikan tidak berhenti pada kemampuan memahami teks. Pendidikan juga menyangkut kemampuan memahami manusia, masyarakat, lingkungan, dan realitas kehidupan.

    Di sinilah mungkin salah satu makna penting pengalaman Pabelan dimana keislaman yang kuat tidak harus membuat seseorang menjadi tertutup. Sebaliknya, keyakinan yang kuat dapat menjadi modal untuk membangun hubungan yang baik dengan siapa pun.

    Karena itu, penghargaan yang pernah diterima Pabelan tidak cukup dilihat sebagai daftar prestasi. Di balik penghargaan itu ada sebuah pengalaman panjang tentang bagaimana pesantren berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya.

    Saling Belajar

    Kini, setelah puluhan tahun berlalu, kondisi  pesantren alumni Gontor tentu tidak sama. Ada yang tumbuh besar. Ada yang menemukan keunggulan tertentu. Ada yang sudah melampai antar generasi. Ada yang harus berjuang meningkatkan mutu guru, manajemen, pembiayaan, sarana, dan kualitas pembelajaran. Perbedaan tersebut adalah kenyataan sejarah.

    Karena itu, hubungan Gontor dengan pesantren alumni perlu terus diperbarui.  Pesantren alumni harus terus berkembang sesuai dengan karakter masing-masing. Tidak harus seragam. Bahkan pengalaman mereka selama puluhan tahun bisa menjadi sumber pengetahuan baru bagi almamaternya.

    Gontor tentu mempunyai pengalaman dan tradisi yang sangat panjang. Tetapi pesantren alumni juga memiliki pengalaman lapangan yang tidak sedikit. Mereka menghadapi masyarakat yang berbeda, persoalan yang berbeda, dan tantangan zaman yang berbeda.

    Karena itu, hubungan Gontor dan alumni idealnya tidak hanya berupa hubungan genealogis, tetapi berkembang menjadi hubungan intelektual dan kebudayaan. Gontor memberi inspirasi. Alumni mengembangkan. Alumni menemukan pengalaman baru. Gontor dan alumni kemudian dapat saling belajar.

    Bukankah ini justru sejalan dengan sejarah Gontor sendiri?

    KH Imam Zarkasyi belajar dari Sumatera Barat. Gontor lahir dari proses belajar dan pembaruan. Gontor kemudian melahirkan alumni yang mendirikan pesantren di berbagai tempat. Alumni itu pun mengembangkan pesantren sesuai dengan konteks masing-masing.

    Jadi, tradisi yang diwariskan sesungguhnya bukan sekadar bentuk kelembagaan. Yang diwariskan justru adalah keberanian untuk terus belajar dan melakukan pembaruan.

    Tantangan untuk Masa Depan

    Bagi Pabelan, 100 Tahun Gontor Award selain merupakan sebuah kesyukuran dan kebanggaan,  namun juga merupakan tanggung jawab untuk masa depan.

    Jika dahulu Pabelan menjadi salah satu perintis pondok alumni Gontor, maka apa yang akan dirintis oleh Pondok Pabelan untuk pendidikan di masa mendatang?

    Dunia pendidikan telah berubah sangat cepat. Santri hari ini hidup di tengah kecerdasan buatan, perubahan teknologi, perubahan dunia kerja, persoalan lingkungan, tantangan sosial, dan masyarakat yang semakin terbuka. Pesantren tidak cukup hanya mempertahankan apa yang pernah berhasil pada masa lalu.

    Pesantren Pabelan perlu terus belajar. Dan di sinilah kita kembali kepada pesan awal tulisan ini, yaitu Gontor, Pabelan, dan warisan yang mengajarkan kita untuk terus belajar.

    Kalau Gontor pernah mengajarkan Pabelan untuk belajar, maka Pabelan akan mengajarkan bagaimana belajar yang sebaik mungkin. Belajar berarti memahami, mengolah, mengembangkan, dan kemudian berani melahirkan sesuatu yang baru.

    Mungkin itulah makna terdalam sebuah penghargaan. Pabelan pernah menjadi bagian penting dari sejarah Gontor. Karena itu, tugas Pondok Pabelan sekarang untuk terus ikut “membela” masa depan umat, bangsa dan negara yang lebih baik. Karena Pabelan, ternyata berasal kata dari “bela”.

    —————————————————————————

    Agus Sholeh

    Alumni Pondok Pabelan Magelang (1976-1985).

    Alumni Curtin University of Technology Perth Western Australia.

    agussholeh@yahoo.com

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    105
  • GUPPI Urges Higher Education Reform, Academic Freedom and Greater Equity

    GUPPI Urges Higher Education Reform, Academic Freedom and Greater Equity

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Urges Higher Education Reform, Academic Freedom and Greater Equity

    JAKARTA — Indonesia’s higher education system needs more than an expansion of universities and graduate numbers. It requires stronger governance, sustained academic quality, greater recognition of lecturers, and a firm commitment to academic freedom. Universities must remain places where knowledge is developed, ideas are tested, and future generations are equipped with both professional competence and moral integrity.

    These issues took centre stage at the fifth session of a discussion series organized by the Central Executive Board of the Islamic Education Reform Movement Association (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam, or DPP GUPPI) on the proposed revision of Indonesia’s National Education System Law (RUU Sisdiknas). Held online on Saturday, October 3, 2026, the session focused on higher education and brought together university leaders and education experts to examine the future direction of the sector.

    Participants included members of DPP GUPPI’s executive, advisory and steering bodies, representatives of regional chapters (DPW GUPPI), and academics. The principal speakers were Dr. Marzuki Ali, Rector of Indo Global Mandiri University (UIGM) in Palembang, and Dr. Ida Zahara Adiba, Rector of Undaris in Ungaran, Semarang. Other contributors included Prof. Dr. Husni Rahim, Dr. Bahris Salim, Dr. Rinto Rahim, Dr. Suryadi Nomi, Prof. Dr. Imam Tolkhah, Amich Alhumami, Ph.D., and DPP GUPPI General Chairman Prof. Fasli Jalal. The discussion was moderated by Dr. Suhardi, a member of the DPP GUPPI executive board.

    The discussion highlighted a central concern: reform of the National Education System Law should go beyond administrative arrangements and procedural changes. The legislation must address more fundamental questions about university governance, institutional autonomy, public funding, academic integrity, and the equitable distribution of educational opportunities.

    Reforming University Governance

    Marzuki Ali called for a fundamental review of the governance arrangements governing public universities (perguruan tinggi negeri, or PTN). He questioned the rationale for maintaining different management models, including Public Service Agency Universities (PTN-BLU) and Legal Entity Universities (PTN-BH), and proposed bringing public universities under a more unified management system.

    He linked this proposal to the broader goal of making higher education more affordable, including the possibility of expanding tuition-free education. In his view, university governance and financing should be examined together to ensure that institutional arrangements do not become barriers to wider access.

    Marzuki also proposed extending professors’ service periods to the age of 70. Under his proposal, emeritus professors at private universities (perguruan tinggi swasta, or PTS) could continue contributing until the age of 80, while senior lecturers (lektor kepala) retiring from public universities could be given opportunities to teach at private institutions until the age of 70.

    The proposal reflects a concern that Indonesia should make better use of its accumulated academic expertise. Private universities, which play an essential role in the national higher education system, could benefit from the experience of senior academics, particularly where shortages of qualified teaching staff constrain institutional development.

    University leadership was another major concern. Marzuki argued that rector appointments should not be politicized and called for stronger collegial decision-making through university senates rather than direct ministerial selection. He also emphasized the need for robust academic integrity mechanisms to combat plagiarism, diploma fraud, and the manipulation of academic data.

    Equal treatment of lecturers at public and private universities was another priority. Marzuki called for more equitable lecturer allowances and stronger certification schemes, arguing that institutional status should not become a justification for persistent disparities in professional recognition and welfare.

    Protecting Academic Freedom and Institutional Values

    Ida Zahara Adiba offered a complementary perspective, emphasizing that higher education must retain its ethical foundations and educational mission. In her view, universities should remain rooted in religious values, morality, integrity, and the principle of sarwo ibadah—the understanding that all worthwhile activities can be undertaken as acts of worship.

    Amid rapid social change and technological advances, she argued, universities must balance scientific knowledge and professional competence with character formation. Higher education should not become merely a system for producing workers to meet labour-market demands. It must also nurture individuals who understand their moral responsibilities and remain committed to the public good.

    Ida also stressed the importance of legal protection for lecturers and the safeguarding of academic freedom. Universities must provide a secure environment in which academics can conduct research, advance knowledge, exchange ideas, and scrutinize public policy without fear of intimidation or criminalization. Such freedom, she argued, is fundamental to the credibility and dignity of higher education and should be explicitly protected by law.

    At the same time, she cautioned against expecting private universities to meet increasingly demanding quality standards without adequate support. Improving educational quality requires an enabling environment in which lecturers and educational support staff can work professionally and with dignity. The government, she argued, should establish appropriate welfare standards and provide formal recognition and protection for support personnel.

    Her central message was that quality assurance cannot rely solely on regulatory demands. Universities also need the resources, institutional support, and professional conditions necessary to achieve sustainable improvements.

    Investing in Academic Quality and Fair Access

    Prof. Husni Rahim highlighted the need for dedicated funding to strengthen the qualifications and capabilities of university lecturers, particularly through doctoral scholarships. He also called for regulations that would make direct collaboration between Indonesian universities and international higher education institutions easier to establish and sustain.

    On character education, Husni argued that responsibility should not rest exclusively with lecturers teaching religious subjects. Ethical development must be embedded in campus culture and shared by the entire academic community, including university leaders, lecturers, administrative personnel, and students.

    Bahris Salim, meanwhile, emphasized merit-based and transparent university governance. He argued that institutional leadership should be determined through credible internal processes, with the state concentrating on its role as regulator and quality assurer rather than influencing the selection of leadership candidates.

    From Makassar, Rinto Rahim urged policymakers to ensure that the revised law also recognizes educators working in non-formal education. Tutors in Package A, B, and C equivalency programmes serve learners who cannot access or complete formal schooling. Their professional status, appropriate terminology, legal protection, and welfare should therefore be clearly addressed in the legislation.

    Amich Alhumami offered a note of caution regarding proposals for tuition-free higher education. Although expanding access is an important objective, he argued that universal subsidies could be inefficient if students from affluent families received the same benefits as those who face serious financial barriers.

    He therefore urged policymakers to prioritize access for students from low-income households and ensure that limited public resources reach those who need assistance most. The broader principle is that affordability policies must be designed not only to expand participation but also to promote social equity.

    Turning Recommendations into Policy

    In his closing remarks, DPP GUPPI General Chairman Prof. Fasli Jalal welcomed the range of proposals raised during the discussion. He particularly highlighted the suggestion to extend the service periods of professors and senior lecturers as a potentially valuable way to strengthen the academic capacity of private universities.

    Fasli also stressed the importance of more equitable operational funding and greater government attention to non-formal education and early childhood education (PAUD). These areas, he noted, form part of a broader education ecosystem and should not be overlooked when policymakers focus on higher education reform.

    Concluding the session, moderator Suhardi emphasized that GUPPI’s engagement with the proposed revision of the National Education System Law was about more than legal provisions. At stake are the quality, dignity, autonomy, and fairness of Indonesia’s education system, as well as its contribution to the country’s long-term development.

    The proposals raised during the discussion will be consolidated by DPP GUPPI’s formulation team and formally submitted to the Indonesian House of Representatives (DPR RI) as input for the legislative process.

    For GUPPI, meaningful reform must ensure that universities are not only capable of producing skilled graduates, but also free to pursue knowledge, committed to academic integrity, and accessible to people from all social backgrounds.

    (GUPPI Media Team)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    6
  • GUPPI KRITISI MUTU DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI DALAM REVISI UU SISDIKNAS

    GUPPI KRITISI MUTU DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI DALAM REVISI UU SISDIKNAS

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ilustrasi : Kampus Universitas Indo Global Mandiri (IGM) Palembang 

    GUPPI KRITISI MUTU DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI DALAM REVISI UU SISDIKNAS

    Jakarta – Masa depan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak perguruan tinggi yang berdiri atau berapa banyak lulusan yang dihasilkan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kampus dikelola, bagaimana mutu akademik dijaga, bagaimana dosen dan profesor dihargai, serta bagaimana perguruan tinggi tetap menjadi ruang yang merdeka untuk berpikir, meneliti, mengembangkan ilmu, sekaligus membentuk manusia berakhlak dan berintegritas.

    Persoalan strategis itulah yang dibedah Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) dalam serial diskusi revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sesi kelima. Mengangkat tema “Pendidikan Tinggi”, diskusi yang berlangsung secara daring, Sabtu (3/10/2026), mempertemukan sejumlah rektor dan tokoh pendidikan untuk membedah arah pendidikan tinggi Indonesia dalam regulasi baru.

    Diskusi diikuti Pengurus DPP GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, sejumlah pengurus DPW GUPPI, serta kalangan perguruan tinggi. Tampil sebagai pemapar adalah Dr. Marzuki Ali, Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, dan Dr. Ida Zahara Adiba, Rektor Undaris Ungaran Semarang. Sejumlah tokoh memberikan tanggapan, antara lain Prof. Dr. Husni Rahim, Dr. Bahris Salim, Dr. Rinto Rahim, Dr. Suryadi Nomi, Prof. Dr. Imam Tolkhah, Amich Alhumami, Ph. D, dan Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal. Sebagai moderator adalah Dr. Suhardi, pengurus DPP GUPPI.

    Forum diskusi memberi perhatian agar revisi UU Sisdiknas tidak berhenti pada soal struktur dan administrasi pendidikan tinggi. Ada persoalan yang lebih mendasar yaitu siapa yang mengelola kampus, bagaimana otonomi akademik dijamin, bagaimana negara membiayai pendidikan tinggi, dan bagaimana mutu serta integritas akademik dipertahankan.

    Marzuki Ali secara tegas mengusulkan pembenahan tata kelola perguruan tinggi negeri. Ia mempertanyakan keberadaan berbagai bentuk status pengelolaan PTN, termasuk PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Ia mengusulkan agar pengelolaan PTN dikembalikan pada satu sistem. Gagasan ini dikaitkan dengan upaya menghadirkan pendidikan tinggi yang lebih terjangkau, termasuk membuka ruang lebih besar bagi kebijakan kuliah gratis.

    Tidak kalah penting adalah gagasan untuk memperpanjang masa pengabdian profesor hingga usia 70 tahun. Profesor emeritus di perguruan tinggi swasta juga diusulkan dapat terus berkontribusi hingga usia 80 tahun. Bahkan, lektor kepala yang memasuki masa pensiun di PTN dapat diberi kesempatan mengajar di PTS hingga usia 70 tahun.

    Gagasan tersebut menarik karena menyentuh persoalan yang selama ini belum optimal yaitu bagaimana kekuatan intelektual yang dimiliki bangsa tidak berhenti hanya karena batas usia administratif. Perguruan tinggi swasta yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional dapat memperoleh tambahan kekuatan akademik dari para profesor dan lektor kepala berpengalaman.

    Marzuki juga menolak politisasi jabatan rektor. Menurutnya, pimpinan PTN semestinya dipilih melalui mekanisme kolegial dan senat kampus, bukan ditentukan langsung oleh menteri. Ia menegaskan pentingnya sistem integritas akademik yang kuat untuk mencegah plagiarisme, jual beli ijazah, dan manipulasi data. Kesetaraan tunjangan dosen PTS dan PTN juga perlu diperjuangkan, antara lain melalui penguatan skema sertifikasi dosen.

    Sementara itu, Ida Zahara Adiba membawa perspektif yang tidak kalah mendasar. Pendidikan tinggi, menurutnya, tidak boleh kehilangan idealisme dan akar nilai. Pendidikan harus tetap berpijak pada agama, akhlak, integritas, dan semangat sarwo ibadah.

    Menurutnya, di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, perguruan tinggi harus mampu menjaga keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, kecakapan profesional, dan pembentukan karakter manusia. Kampus jangan sampai hanya menjadi tempat mencetak tenaga kerja, tetapi kehilangan fungsi strategisnya dalam membangun manusia yang memiliki tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat.

    Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan kebebasan akademik bagi dosen. Kampus harus menjadi ruang yang aman bagi dosen untuk melakukan penelitian, mengembangkan ilmu, menyampaikan gagasan, serta memberikan kritik terhadap kebijakan publik tanpa ancaman kriminalisasi maupun intimidasi. Kebebasan akademik, menurutnya, merupakan bagian penting dari marwah perguruan tinggi dan harus mendapatkan jaminan yang jelas dalam regulasi.

    Pada saat yang sama, negara tidak boleh hanya menuntut perguruan tinggi swasta memenuhi berbagai standar mutu tanpa memberikan dukungan yang memadai. Ida menilai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan tinggi. Negara perlu hadir melalui standar kesejahteraan yang layak, termasuk pengakuan formal dan skema perlindungan bagi tenaga kependidikan.

    Ida juga meminta agar Pemerintah tidak hanya meminta peningkatan mutu perguruan tinggi, tetapi juga didukung dengan ekosistem yang memungkinkan para pendidik bekerja secara profesional, bermartabat, dan berkelanjutan.

    Sementara itu Prof. Husni Rahim dalam tanggapannya menekankan perlunya dukungan pendanaan khusus untuk meningkatkan kualitas dosen, terutama melalui beasiswa pendidikan S3. Ia juga mendorong regulasi yang memudahkan kerja sama langsung antara perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri. Menurutnya, pendidikan karakter tidak boleh dibebankan hanya kepada dosen agama, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh sivitas akademika dan dibangun melalui budaya kampus.

    Bahris Salim menegaskan kembali pentingnya institutional self-governance yang meritokratis dan transparan. Negara, menurutnya, seharusnya menjadi pengawas mutu dan pemberi pengesahan, bukan menentukan preferensi kandidat pimpinan perguruan tinggi.

    Dari Makassar, Rinto Rahim mengingatkan bahwa revisi UU Sisdiknas juga jangan melupakan para tutor pendidikan nonformal, termasuk pengajar Paket A, B, dan C, yang selama ini berperan mendidik warga belajar yang tidak memperoleh kesempatan melalui jalur pendidikan formal. Kejelasan nomenklatur, status hukum, dan kesejahteraan mereka perlu mendapat tempat dalam undang-undang.

    Sementara itu Amich Alhumami mengingatkan agar gagasan pendidikan tinggi gratis dihitung secara cermat. Kebijakan yang bersifat universal berpotensi tidak tepat sasaran apabila kelompok masyarakat mampu juga memperoleh subsidi yang sama, sementara kelompok rentan justru masih kesulitan mengakses perguruan tinggi. Karena itu, pemenuhan kuota mahasiswa dari keluarga kurang mampu perlu menjadi prioritas.

    Menutup diskusi, Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Fasli Jalal mengapresiasi seluruh gagasan yang berkembang. Ia menilai usulan mengenai masa pengabdian profesor dan lektor kepala untuk memperkuat PTS merupakan terobosan yang layak diperjuangkan.

    Fasli juga mengingatkan pentingnya kesetaraan dukungan pembiayaan operasional pendidikan, sekaligus perhatian negara terhadap pendidikan nonformal dan PAUD.

    Mengakhir diskusi, Suhardi mengatakan bahwa bagi GUPPI, pembahasan pendidikan tinggi dalam revisi UU Sisdiknas bukan sekadar soal pasal dan ayat. Ini menyangkut masa depan mutu, marwah, otonomi, keadilan, dan arah peradaban pendidikan Indonesia. Seluruh masukan strategis tersebut akan difinalisasi oleh tim perumus DPP GUPPI untuk selanjutnya disampaikan ke DPR RI. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    60
  • GUPPI Dorong Penguatan Pendidikan Karakter dalam Revisi UU Sisdiknas

    GUPPI Dorong Penguatan Pendidikan Karakter dalam Revisi UU Sisdiknas

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Dorong Penguatan Pendidikan Karakter dalam Revisi UU Sisdiknas

    Jakarta – Pendidikan karakter kembali menjadi sorotan DPP GUPPI dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Di tengah tantangan era digital dan semakin kompleksnya persoalan nilai di masyarakat, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus mampu membentuk manusia yang berakhlak, berintegritas, dan bertanggung jawab.

    Persoalan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) dalam serial diskusi RUU Sisdiknas sesi ketiga yang digelar secara daring, Sabtu (26/9/2026). Diskusi kali ini mengangkat tema “Pendidikan Karakter” dan diikuti Pengurus DPP GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, sejumlah pengurus DPW GUPPI, serta kalangan perguruan tinggi.

    Hadir sebagai pemapar Prof. Dr. Husni Rahim, Ketua Dewan Penasehat GUPPI, dan Dr. Adian Husaini dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Sejumlah peserta juga memberikan tanggapan dan catatan, antara lain Prof. Dr. Bambang Suryadi, Dr. Marzuki Ali, Dr. Bahris Salim, Dr. M. Saekan, Dr. Ahmad Muthohar, serta Gusnarib Wahab akademisi dari UIN Dato Karama Palu.

    Regulasi Ada, Implementasi Masih Menjadi Persoalan

    Dalam paparannya, Husni Rahim menilai persoalan utama pendidikan karakter di Indonesia bukan karena bangsa ini kekurangan regulasi atau nilai-nilai moral. Nilai karakter dan moral, menurutnya, sebenarnya telah hadir dalam berbagai undang-undang pendidikan sejak 1954, 1989, hingga Undang-Undang Sisdiknas 2003. Persoalannya justru terletak pada kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

    “Nilai-nilai moral sudah ada dalam regulasi pendidikan, tetapi rantai implementasinya terputus,” demikian pokok persoalan yang mengemuka dalam paparannya. Akibatnya, nilai yang tercantum dalam regulasi belum sepenuhnya menjadi praktik nyata di sekolah, masyarakat, maupun lembaga pemerintahan.

    Husni juga mencermati draf RUU Sisdiknas yang dinilai belum memberikan definisi eksplisit mengenai pendidikan karakter dan belum menetapkan standar capaian karakter secara jelas. Ketidakjelasan tersebut berpotensi membuat pendidikan karakter seolah-olah menjadi tugas eksklusif guru agama dan guru PPKn.

    Padahal, pendidikan karakter semestinya menjadi tanggung jawab seluruh ekosistem pendidikan. Karena itu, pendidikan karakter perlu dibangun melalui integrasi kurikulum, keteladanan guru dan pimpinan, budaya lembaga, sistem evaluasi, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat.

    Husni mengusulkan delapan poin perubahan dalam RUU Sisdiknas. Pertama, memberikan definisi yang jelas mengenai pendidikan karakter. Kedua, menetapkan standar capaian karakter berdasarkan usia dan jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Ketiga, menempatkan guru agama sebagai penggerak spiritual dan moral, bukan sebagai “polisi moral”, sementara tanggung jawab karakter menjadi tanggung jawab seluruh guru dan unsur sekolah.

    Keempat, mempertegas tanggung jawab kolektif negara, satuan pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Kelima, mengakui pendidikan keluarga sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Keenam, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam seluruh mata pelajaran. Ketujuh, mewajibkan satuan pendidikan membangun budaya yang aman dan bebas dari perundungan. Kedelapan, mengembangkan sistem evaluasi karakter yang kontekstual dan autentik, antara lain melalui portofolio, bukan sekadar angka.

    Akhlak Perlu Mendapat Tempat Lebih Kuat

    Sementara itu, Adian Husaini melihat persoalan pendidikan karakter dari perspektif yang lebih mendasar. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi, undang-undang, dan berbagai regulasi mengenai pendidikan karakter. Namun, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum otomatis membuat kondisi moral bangsa menjadi lebih baik.

    Adian mengkritisi sistem pendidikan modern yang dinilainya terlalu menekankan aspek akal dan fisik, sementara pembangunan jiwa atau tazkiyatun nafs kurang mendapat perhatian. Dalam pandangannya, pendidikan semestinya tidak berhenti pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus membentuk manusia yang memiliki adab dan akhlak.

    Karena itu, Adian mengusulkan agar istilah akhlak mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional. Ia mengingatkan bahwa UUD 1945 menggunakan istilah “akhlak mulia”. Pendidikan akhlak, menurutnya, berangkat dari pembentukan jiwa dan adab sebelum peserta didik mengejar penguasaan sains dan teknologi.

    Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan akhlak juga tidak dapat dilepaskan dari keteladanan guru. Metode dan materi pembelajaran penting, tetapi jiwa, keteladanan, dan keikhlasan guru memiliki posisi yang sangat menentukan.

    Adian juga menekankan pentingnya habituasi atau pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak tidak perlu dibebani dengan terlalu banyak indikator yang rumit. Ia menawarkan prinsip sederhana seperti JSP—Jujur, Semangat, Peduli—serta pembiasaan ibadah melalui mutaba’ah yaumiah.

    Keteladanan dan Habituasi Menjadi Kunci

    Pandangan kedua pemapar tersebut kemudian mendapat respons beragam dari peserta diskusi.

    Bambang Suryadi menilai posisi akhlak dalam draf RUU sebenarnya sudah cukup kuat karena muncul dalam definisi, fungsi, maupun kurikulum. Karena itu, menurutnya, perdebatan istilah tidak perlu diperpanjang. Tantangan yang lebih penting adalah how, yakni bagaimana nilai tersebut benar-benar ditanamkan melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga menjadi budaya pendidikan atau al-biah at-tarbawiyah (hidden curriculum).

    Sementara itu, Marzuki Ali menekankan pentingnya penyederhanaan konsep. Pendidikan karakter tidak perlu diterjemahkan menjadi regulasi yang terlalu rumit dan detail. Yang lebih penting adalah pembiasaan kebaikan sehari-hari yang ditopang keteladanan orang tua dan guru.

    Bahris Salim mengingatkan agar karakter tidak diperlakukan hanya sebagai atribut yang harus dimiliki lulusan pada akhir proses pendidikan. Karakter merupakan proses pertumbuhan yang panjang (growth and becoming) dan membutuhkan ekosistem yang mendukung. Ia juga mengingatkan agar pendidikan karakter tidak direduksi menjadi modul administratif atau sekadar mata pelajaran formal.

    Pandangan lain datang dari M. Saekan dari UIN Walisongo Semarang. Ia mengusulkan agar RUU mempertimbangkan adanya deskripsi karakter peserta didik sebagai bagian dari rekam pendidikan, di samping capaian akademik. Namun, ia juga mengingatkan agar pendidikan karakter tidak terjebak dalam pendekatan normatif dan asumsi sederhana bahwa pemahaman agama secara otomatis berbanding lurus dengan perilaku.

    Ia kembali menegaskan pentingnya Trisentra Pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan yang bersama-sama membentuk karakter peserta didik.

    Ahmad Muthohar menyoroti kompetensi guru yang selama ini menurutnya belum mendapat perhatian seimbang. Pelatihan guru lebih banyak menekankan kompetensi pedagogik dan profesional, sementara kompetensi kepribadian dan sosial sering terabaikan. Padahal, keteladanan guru menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter.

    Sementara itu, Gusnarib Wahab akademisi dari UIN Dato Karama Palu menekankan perlunya komitmen pimpinan dan guru sejak awal, pengukuran perilaku awal peserta didik, serta penguatan pendidikan keluarga. Guru juga dituntut memiliki kecakapan yang lebih holistik, termasuk life skills dan kemampuan mengelola diri dalam menghadapi tantangan hedonisme dan materialisme.

    Menjadi Norma Hukum

    Menanggapi berbagai masukan tersebut, Husni Rahim kembali menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter perlu masuk secara lebih tegas dalam norma hukum. Regulasi tidak cukup berhenti pada rumusan normatif, tetapi harus memberikan arah operasional yang memungkinkan nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan.

    Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem pendidikan. Tanggung jawab pembentukan karakter tidak boleh hanya dibebankan kepada sekolah atau guru agama dan PPKn, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama negara, satuan pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat.

    Budaya sekolah yang aman, bebas dari perundungan, serta keteladanan para guru, pimpinan, orang tua, dan pejabat juga perlu mendapatkan perhatian. Demikian pula standar capaian karakter berdasarkan jenjang pendidikan dan sistem evaluasi yang mampu merekam perkembangan peserta didik secara lebih bermakna.

    Adian Husaini dalam tanggapannya mengingatkan agar RUU Sisdiknas tidak terjebak pada formalisme birokrasi. Pendidikan harus lebih berorientasi pada hasil nyata dan memberikan ruang bagi ekosistem pendidikan untuk berkembang secara mandiri. Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan karakter harus berakar pada kebersihan jiwa, nilai-nilai Islam, keteladanan guru, serta peran aktif keluarga.

    Dari seluruh pembahasan tersebut, diskusi GUPPI menemukan satu benang merah bahwa pendidikan akhlak dan karakter tidak boleh berhenti sebagai rumusan dalam dokumen, atribut lulusan, atau kewajiban administratif sekolah. Pendidikan akhlak dan karakter harus menjadi proses pedagogis yang hidup dan menjadi kebiasaan dalam keseharian peserta didik.

    Moderator diskusi, Abdul Rozak, merumuskan bahwa pendidikan akhlak/karakter harus diperkuat secara pedagogis dan diwujudkan melalui habituasi, bukan sekadar dijadikan atribut lulusan.

    Hasil diskusi ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi tim GUPPI untuk merumuskan usulan resmi kepada tim pembahas revisi RUU Sisdiknas 2026, khususnya terkait penguatan pendidikan akhlak dan karakter, keteladanan guru, pendidikan keluarga, budaya satuan pendidikan, serta mekanisme implementasi dan evaluasinya.

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    51
  • Mencari Anggaran Pendidikan yang Pro-Madrasah

    Mencari Anggaran Pendidikan yang Pro-Madrasah

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ilustrasi : MI GUPPI Mammeso Gowa Sulawesi Selatan 

    Mencari Anggaran Pendidikan yang Pro-Madrasah

    Oleh: Agus Sholeh 

     

    Bicara tentang anggaran pendidikan di Indonesia hampir selalu berujung pada angka 20 persen. Angka ini penting karena merupakan amanat konstitusi. Namun, persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan memastikan bahwa 20 persen anggaran negara telah dialokasikan untuk pendidikan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana anggaran tersebut dibagi, siapa yang menjadi sasaran, kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, dan apakah distribusinya telah memberikan keadilan bagi seluruh peserta didik.

    Di sinilah persoalan madrasah perlu ditempatkan. Madrasah bukan lembaga pendidikan di luar sistem pendidikan nasional. Peserta didik madrasah adalah anak-anak Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan anak-anak yang belajar di sekolah. Mereka sama-sama membutuhkan guru berkualitas, ruang belajar yang layak, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, lingkungan belajar yang aman, serta kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.

    Porsi 20 Persen

    Secara kelembagaan, madrasah memang berada dalam ekosistem Kementerian Agama, sementara sekolah umum berada dalam ekosistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah. Perbedaan pengelolaan ini pada akhirnya berpengaruh terhadap cara kebutuhan pendidikan direncanakan, diusulkan, dan diperjuangkan dalam politik anggaran.

    Persoalannya kemudian bukan sekadar apakah madrasah memperoleh anggaran atau tidak. Madrasah tentu memperoleh anggaran melalui berbagai program pemerintah. Persoalan yang lebih penting adalah apakah struktur dan mekanisme anggaran tersebut mampu memastikan kesetaraan hak peserta didik, sekaligus memberikan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

    Sebab, keadilan tidak selalu berarti membagi anggaran dalam jumlah yang sama. Madrasah di daerah terpencil, misalnya, bisa menghadapi persoalan guru, sarana prasarana, konektivitas internet, transportasi, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang jauh lebih berat dibandingkan madrasah di perkotaan. Demikian pula madrasah yang melayani masyarakat miskin membutuhkan dukungan yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan ekonomi relatif kuat.

    Karena itu, prinsip yang semestinya digunakan adalah equity, bukan sekadar equality. Yang sama diperlakukan sama, sedangkan kondisi yang berbeda diperlakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan tantangannya.

    Dari sini gagasan tentang anggaran pendidikan yang pro-madrasah perlu dimaknai secara tepat. Pro-madrasah bukan berarti madrasah harus memperoleh keistimewaan dibandingkan sekolah. Pro-madrasah berarti negara memastikan bahwa perbedaan status kelembagaan tidak menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan hak pendidikan peserta didik.

    Layanan yang Setara

    Selama ini, politik anggaran pendidikan masih sangat mudah dibaca berdasarkan sekat kementerian. Ketika anggaran dibahas, pertanyaan yang muncul adalah berapa pagu Kementerian Agama, berapa pagu Kemendikdasmen, berapa anggaran kementerian lain, dan bagaimana pembagian kewenangan antarlembaga. Padahal, dari sudut pandang anak dan orang tua, sekat tersebut sebenarnya tidak penting.

    Anak yang belajar di madrasah tetap membutuhkan guru matematika yang kompeten. Ia tetap membutuhkan kemampuan membaca yang baik, penguasaan teknologi, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, layanan bimbingan, dan lingkungan belajar yang sehat. Kebutuhan itu tidak berubah hanya karena nama lembaganya madrasah.

    Karena itu, politik anggaran pendidikan perlu bergeser dari budget follows bureaucracy menjadi budget follows educational needs. Anggaran semestinya mengikuti kebutuhan pendidikan, bukan semata-mata mengikuti garis organisasi kementerian.

    Cara pandang ini penting karena madrasah tidak boleh terus ditempatkan sebagai urusan sektoral semata. Ketika negara berbicara tentang mutu pendidikan, pemerataan layanan, kualitas guru, literasi, numerasi, transformasi digital, dan penguatan sumber daya manusia, madrasah harus berada di dalam percakapan yang sama.

    Dengan demikian, ukuran keberhasilan politik anggaran pendidikan bukan hanya berapa besar anggaran yang diterima suatu kementerian, melainkan sejauh mana anggaran tersebut menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi peserta didik.

    Fokus Anggaran Pendidikan

    Dalam konteks ini, Kementerian Agama memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Kemenag tidak cukup hanya mengajukan tambahan anggaran untuk pendidikan Islam dengan argumentasi bahwa jumlah madrasah, siswa, atau guru sangat besar. Argumentasi tersebut penting, tetapi belum cukup kuat untuk memenangkan persaingan prioritas anggaran.

    Kemenag perlu menyusun peta kebutuhan pembiayaan pendidikan madrasah secara nasional yang benar-benar berbasis data. Berapa madrasah yang membutuhkan rehabilitasi? Berapa ruang kelas yang belum memenuhi standar? Berapa kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu? Berapa guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi? Berapa madrasah yang belum memiliki laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi, dan konektivitas internet? Berapa madrasah yang berada di daerah miskin, tertinggal, kepulauan, perbatasan, atau wilayah dengan kapasitas fiskal rendah?

    Semua kebutuhan tersebut harus dihitung secara sistematis, kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan cara demikian, Kemenag tidak sekadar datang membawa daftar program dan permintaan anggaran, tetapi membawa evidence tentang kebutuhan pendidikan nasional.

    Perubahan strategi ini penting. Dalam politik anggaran, data kebutuhan yang terukur akan jauh lebih kuat daripada sekadar argumentasi mengenai besarnya populasi madrasah. Pemerintah dan DPR membutuhkan gambaran yang jelas tentang kesenjangan layanan, besaran biaya yang diperlukan untuk mengatasinya, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan.

    Karena itu, Kemenag perlu membangun sistem perencanaan pembiayaan madrasah yang mampu menjawab tiga pertanyaan sekaligus: apa masalahnya, berapa kebutuhan dananya, serta apa hasil yang akan dicapai. Dengan pendekatan seperti itu, perjuangan anggaran madrasah tidak berhenti pada meminta tambahan pagu, tetapi berubah menjadi agenda peningkatan mutu pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Data Kebutuhan Madrasah

    Perubahan strategi tersebut semakin penting karena struktur pemerintahan juga mengalami perubahan. Dengan urusan haji dan umrah yang kini ditangani oleh kementerian tersendiri, Kementerian Agama memiliki momentum untuk semakin mempertajam fokusnya pada urusan agama dan pendidikan Islam. Pendidikan madrasah semestinya tidak kehilangan momentum untuk memperoleh perhatian yang lebih kuat dalam perencanaan anggaran.

    Kemenag juga perlu mengubah cara berkomunikasi mengenai madrasah di hadapan DPR dan pemerintah. Madrasah jangan hanya diperkenalkan sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi urusan Kementerian Agama. Madrasah harus ditampilkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang ikut menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Karena itu, pembahasan anggaran untuk madrasah tidak cukup hanya dibaca sebagai urusan sektoral Kementerian Agama. Perspektif pendidikan nasional perlu diperkuat dalam pembahasannya, termasuk melalui komunikasi kebijakan dengan komisi-komisi DPR yang berkaitan dengan pendidikan, pemerintahan daerah, dan pengelolaan anggaran negara.

    Di sinilah hubungan dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Dalam Negeri menjadi penting. Bukan untuk memindahkan madrasah dari Kemenag, apalagi menciptakan perebutan kewenangan, tetapi untuk memastikan adanya kebijakan pendidikan nasional yang tidak meninggalkan madrasah.

    Jika pemerintah memiliki program peningkatan kualitas guru, misalnya, guru madrasah harus memperoleh ruang yang setara sesuai kebutuhan. Jika ada agenda nasional penguatan literasi dan numerasi, madrasah harus menjadi bagian dari sasaran kebijakan. Jika pemerintah mendorong transformasi digital pendidikan, kebutuhan madrasah harus diperhitungkan. Demikian pula dalam berbagai kebijakan mengenai mutu pembelajaran, asesmen, sarana prasarana, dan pengembangan kompetensi peserta didik.

    Dengan kata lain, diperlukan mekanisme agar kebijakan pendidikan nasional dapat menjangkau sekolah dan madrasah tanpa terjebak dalam fragmentasi kelembagaan.

    Membawa ke Arus Utama

    Persoalan ini juga terkait dengan posisi DPR. Pembagian mitra kerja antara kementerian dan komisi tentu merupakan bagian dari tata kerja kelembagaan DPR. Namun, dari perspektif politik pendidikan, kebutuhan pendidikan madrasah tidak seharusnya berhenti sebagai isu sektoral Kementerian Agama dan hanya dibaca dalam perspektif urusan agama.

    Ketika membicarakan pendidikan madrasah, narasinya harus masuk ke dalam diskursus pendidikan nasional. Pendidikan Islam tidak boleh berada di ruang kebijakan yang terpisah dari pembicaraan besar tentang mutu, pemerataan, guru, teknologi, pembiayaan, dan masa depan sumber daya manusia Indonesia.

    RUU Sisdiknas dapat menjadi momentum untuk menata ulang persoalan tersebut. Regulasi baru semestinya tidak hanya berbicara tentang struktur penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memastikan prinsip keadilan pembiayaan lintas jalur, jenis, dan satuan pendidikan.

    Yang perlu dijaga adalah jangan sampai perbedaan kelembagaan menghasilkan perbedaan hak. Negara boleh mengatur pendidikan melalui kementerian yang berbeda, tetapi hak peserta didik tidak boleh ikut terkotak-kotak.

    Karena itu, pembiayaan pendidikan ke depan idealnya menggunakan indikator kebutuhan yang lebih objektif, yaitu jumlah peserta didik, tingkat kemiskinan, kondisi geografis, keterpencilan wilayah, ketersediaan guru, kondisi sarana prasarana, standar layanan, serta kemampuan fiskal daerah. Dengan indikator tersebut, anggaran dapat diarahkan kepada satuan pendidikan yang memang membutuhkan dukungan lebih besar.

    Madrasah memang harus dibantu, tetapi yang dibutuhkan bukan sekadar tambahan anggaran. Yang diperlukan adalah sistem anggaran pendidikan yang lebih adil. Kemenag harus lebih cerdas menyusun perencanaan berbasis data. Kemendikdasmen perlu melihat madrasah sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional. DPR perlu membaca kebutuhan pendidikan melampaui sekat kementerian dan komisi. Dan RUU Sisdiknas harus memberikan landasan agar pembiayaan pendidikan benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak peserta didik.

    Pendidikan Yang Bermutu

    Selama ini kita terlalu sibuk menghitung berapa persen anggaran pendidikan untuk setiap kementerian. Mungkin sudah waktunya kita menghitung sesuatu yang lebih penting yaitu berapa sumber daya negara yang benar-benar dibutuhkan setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

    Jika pertanyaan itu menjadi titik berangkat politik anggaran, maka madrasah tidak lagi dipandang sebagai “anak tiri” pendidikan nasional. Madrasah akan ditempatkan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai bagian integral dari upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Itulah makna sesungguhnya dari anggaran pendidikan yang pro-madrasah. Bukan anggaran yang memenangkan satu lembaga atas lembaga lainnya, melainkan anggaran yang memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan haknya hanya karena ia memilih belajar di madrasah.  (Ciputat, 21 September 2026)

    ——————————————————————–

    Penulis : Agus Sholeh

    Pengurus DPP GUPPI

    Anggota Pimpinan Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    91
  • GUPPI SOROTI FRAGMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM REVISI RUU SISDIKNAS

    GUPPI SOROTI FRAGMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM REVISI RUU SISDIKNAS

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ilustrasi : Siswa MTs GUPPI Al Barkah Ciamis

    GUPPI SOROTI FRAGMENTASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM DRAF REVISI UU SISDIKNAS

    Jakarta – Besarnya anggaran pendidikan belum otomatis menjamin terwujudnya keadilan pendidikan. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana anggaran dialokasikan, siapa yang memperoleh manfaat, untuk kebutuhan apa dana digunakan, dan sejauh mana pembiayaan tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam mutu pendidikan.

    Persoalan inilah yang mengemuka dalam serial diskusi RUU Sisdiknas sesi kedua yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) secara daring, Rabu (16/9/2026), dengan tema “Anggaran dan Pembiayaan Pendidikan”.

    Diskusi menghadirkan Taufik Hanafi dari Kementerian PPN/Bappenas dan Amsal Bahtiar dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Depok. Ketua Harian DPP GUPPI Amich Alhumami turut menyampaikan makalah sebagai bahan diskusi. Sejumlah tokoh pendidikan memberikan tanggapan, antara lain Husni Rahim, Bambang Suryadi, Marzuki Ali, Wasehuddin, dan Ketua Umum DPP GUPPI Fasli Jalal.

    Taufik Hanafi membuka persoalan dari sisi efektivitas anggaran. Menurutnya, pengelolaan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari berapa besar anggaran dialokasikan dan berapa persen yang berhasil diserap. Paradigma anggaran perlu bergerak dari sekadar hubungan anggaran–penyerapan–output menuju rangkaian yang lebih panjang, yakni alokasi, pembelajaran, keterampilan, kesempatan kerja, produktivitas, hingga dampak.

    Dengan demikian, keberhasilan anggaran pendidikan tidak berhenti pada laporan penyerapan. Yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut memperbaiki proses pembelajaran, meningkatkan keterampilan peserta didik, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan dampak sosial maupun ekonomi. Taufik juga menekankan pentingnya memperjelas komponen pendidikan yang dapat dibiayai dalam RUU Sisdiknas agar terdapat batas yang tegas antara kebutuhan utama pendidikan dan kegiatan lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.

    Dari titik itu, pembahasan berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah politik anggaran pendidikan selama ini benar-benar ditempatkan sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara?

    Pertanyaan tersebut dikemukakan Prof. Wasehuddin, Direktur Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ia melihat pembicaraan tentang anggaran pendidikan tidak dapat dilepaskan dari politik anggaran, karena pada akhirnya politik anggaran menentukan siapa mendapatkan apa, berapa besar, untuk tujuan apa, dan dengan ukuran keadilan seperti apa.

    Wasehuddin menilai pemenuhan angka 20 persen dari APBN dan APBD tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan keadilan pendidikan. Menurutnya, perhatian tidak boleh berhenti pada keberhasilan memenuhi angka konstitusional tersebut, tetapi harus melihat bagaimana dana yang tersedia dialokasikan.

    “Politik anggaran pendidikan itu pada dasarnya adalah proses menentukan siapa mendapatkan apa, berapa besar, untuk tujuan apa, dan dengan ukuran keadilan seperti apa,” demikian pokok pandangan Wasehuddin dalam diskusi.

    Ia secara khusus membawa persoalan tersebut pada posisi madrasah. Menurut Wasehuddin, jika peserta didik madrasah memiliki hak konstitusional yang sama dengan peserta didik di sekolah, maka perbedaan nomenklatur dan tata kelola kelembagaan semestinya tidak menjadi alasan munculnya perbedaan perlakuan pembiayaan.

    Bagi Wasehuddin, setidaknya terdapat empat kesetaraan yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan: kesetaraan hak, akses, mutu, dan pembiayaan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa dibedakan karena memilih sekolah umum atau madrasah. Akses pendidikan juga tidak boleh dibatasi oleh kemiskinan, wilayah, maupun status kelembagaan. Pada saat yang sama, setiap peserta didik berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu, dan negara perlu hadir dalam pembiayaan pendidikan sebagai bagian dari kewajiban konstitusionalnya.

    Namun, Wasehuddin mengingatkan bahwa keadilan tidak selalu berarti memberikan nominal anggaran yang sama kepada semua lembaga pendidikan. Ia membedakan antara equality dan equity. Madrasah yang berada di daerah terpencil, misalnya, menghadapi persoalan keterbatasan guru, sarana, kemampuan ekonomi masyarakat, dan akses teknologi yang berbeda dengan lembaga pendidikan di wilayah maju.

    Karena itu, menurutnya, formulasi anggaran perlu mempertimbangkan sejumlah variabel, antara lain jumlah siswa, tingkat kemiskinan, tingkat keterpencilan, kebutuhan sarana, rasio guru, kebutuhan layanan, dan kemampuan fiskal daerah. Prinsipnya, yang sama diperlakukan sama, sedangkan kebutuhan yang berbeda harus direspons secara proporsional.

    Pandangan tersebut membawa diskusi dari sekadar persoalan “berapa persen” menuju pertanyaan tentang ke mana 20 persen anggaran pendidikan diarahkan.

    Wasehuddin bahkan mengajukan pertanyaan yang lebih fundamental: apakah politik anggaran pendidikan telah menjadikan pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara, atau masih menjadi objek distribusi anggaran berdasarkan desain kelembagaan dan kekuatan politik? Karena itu, menurutnya, angka 20 persen seharusnya menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar indikator bahwa negara telah memenuhi kewajiban nominalnya.

    Persoalan alokasi juga menjadi perhatian Dr. Marzuki Ali. Berpengalaman mengelola lembaga pendidikan dalam satu yayasan dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dan pesantren, Marzuki menilai persoalan anggaran pendidikan bukan semata-mata terletak pada besarnya dana, tetapi pada alokasinya.

    Ia mengingatkan bahwa ketika sumber dana pendidikan tersebar dan penggunaannya tidak memiliki batas yang cukup jelas, anggaran dapat terfragmentasi untuk berbagai kepentingan. Karena itu, menurut Marzuki, perlu ada kejelasan mengenai komponen apa saja yang benar-benar masuk dalam anggaran pendidikan.

    Marzuki juga menyinggung persoalan pendidikan kedinasan. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai posisi pendidikan kedinasan dalam sistem pembiayaan pendidikan agar anggaran pendidikan tidak digunakan untuk membiayai program yang sebenarnya dapat diselenggarakan melalui sistem pendidikan tinggi yang telah tersedia.

    Jika Wasehuddin membawa diskusi pada dimensi keadilan dan hak peserta didik, serta Marzuki menyoroti ketepatan alokasi, Fasli Jalal kemudian menarik persoalan tersebut pada pertanyaan yang lebih operasional yaitu kalau anggaran pendidikan memang untuk pendidikan, apa kebutuhan utama yang harus terlebih dahulu dibiayai?

    Ketua Umum DPP GUPPI itu menilai masuknya sejumlah kegiatan utama pendidikan dalam draf RUU Sisdiknas merupakan kemajuan. Namun, menurutnya, rumusan tersebut masih perlu didetailkan agar arah pembiayaan tidak berhenti pada norma umum.

    Fasli menguraikan bahwa anggaran pendidikan pertama-tama harus memastikan seluruh anak dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan sesuai pola wajib belajar. Anak yang keluar dari sistem pendidikan perlu dikembalikan ke jalur pendidikan. Ini merupakan fungsi utama anggaran pendidikan yang tidak dapat dinegosiasikan.

    Lapisan kedua adalah afirmasi. Anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak dari keluarga miskin, dan peserta didik yang memulai pendidikan dengan kondisi yang tidak sama membutuhkan dukungan pembiayaan agar mampu mengejar ketertinggalan. Menurut Fasli, sekolah harus memiliki sumber daya untuk memberikan dukungan tersebut.

    Setelah itu barulah kebutuhan guru ditempatkan sebagai lapisan penting berikutnya. Guru harus tersedia dalam jumlah yang cukup, kompeten, profesional, dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Pembiayaan pendidikan, menurut Fasli, tidak dapat mengabaikan kebutuhan tersebut.

    Kerangka Fasli kemudian bergerak ke pembiayaan proses pembelajaran. Biaya operasional pendidikan perlu diarahkan secara langsung untuk memastikan proses belajar berjalan baik. Setelah itu terdapat kebutuhan sarana dan prasarana yang relevan, serta pembiayaan untuk asesmen, penelitian dan pengembangan, dan evaluasi.

    Yang menarik, Fasli memberi tekanan khusus pada evaluasi independen. Menurutnya, hasil penggunaan anggaran perlu dapat dilihat secara objektif melalui pemetaan dan evaluasi yang tidak hanya bergantung pada laporan institusional yang berpotensi memiliki bias.

    Fasli juga memperluas prinsip keadilan tersebut pada semua bentuk lembaga pendidikan. Apakah peserta didik belajar di sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, atau pesantren, kebutuhan pembiayaan pendidikan semestinya dilihat dari hak peserta didiknya.

    Menurutnya, pembiayaan dapat dirancang dengan mempertimbangkan biaya dasar yang sama bagi setiap peserta didik, kemudian ditambah komponen biaya tetap dan biaya variabel sesuai kondisi lembaga. Pendekatan tersebut menjadi penting bagi sekolah atau madrasah kecil yang tidak selalu dapat bertahan jika pembiayaan hanya dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.

    Dalam konteks ini, madrasah dan pesantren yang berada di daerah dengan jumlah peserta didik sedikit tetapi menghadapi tantangan lebih besar tidak semestinya otomatis memperoleh dukungan yang lebih kecil hanya karena jumlah siswanya sedikit.

    Pandangan Fasli tersebut bertemu dengan gagasan Wasehuddin mengenai equity. Keduanya memang berangkat dari sudut berbeda, tetapi sama-sama menempatkan kebutuhan peserta didik sebagai pusat pembiayaan. Wasehuddin menekankan bahwa keadilan tidak berarti semua lembaga memperoleh nominal yang sama, sementara Fasli menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam struktur pembiayaan yang memperhitungkan biaya dasar, kebutuhan afirmasi, guru, pembelajaran, sarana-prasarana, hingga evaluasi.

    Dengan demikian, persoalan anggaran pendidikan dalam revisi RUU Sisdiknas bukan hanya perkara memenuhi amanat 20 persen. Ada persoalan lain yang tidak kalah penting: bagaimana memastikan anggaran tersebut tidak terfragmentasi, bagaimana menentukan prioritas penggunaannya, bagaimana mengatasi ketimpangan antardaerah dan antarlembaga, serta bagaimana memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak.

    Amsal Bahtiar juga mempertanyakan sejauh mana peningkatan anggaran pendidikan sejak pemenuhan amanat 20 persen telah menghasilkan perubahan terhadap outcome pendidikan. Menurutnya, diperlukan mekanisme pengukuran yang memungkinkan masyarakat melihat hubungan antara besarnya anggaran dengan perubahan yang dihasilkan.

    Sementara itu, Husni Rahim menyoroti pembiayaan guru dan dosen. Menurutnya, rumusan mengenai biaya penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan perlu diperjelas agar tidak hanya dipahami sebagai take home pay, tetapi juga mencakup pembiayaan pengembangan kompetensi profesional. LPTK sebagai salah satu sumber utama penyedia guru juga perlu mendapat perhatian dalam desain pembiayaan pendidikan.

    Rangkaian pandangan tersebut memperlihatkan bahwa diskusi DPP GUPPI tidak berhenti pada perdebatan mengenai besar kecilnya anggaran. Ada tiga pertanyaan besar yang muncul yaitu untuk siapa anggaran pendidikan dialokasikan, untuk kebutuhan apa anggaran tersebut digunakan, dan perubahan apa yang harus dihasilkan?

    Di sinilah revisi RUU Sisdiknas menjadi penting. Norma pembiayaan tidak cukup hanya menjamin persentase anggaran. Undang-undang juga perlu memberi arah yang jelas mengenai prioritas pembiayaan, prinsip pemerataan dan afirmasi, posisi sekolah dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, penguatan guru dan dosen, serta mekanisme pengukuran dampak anggaran.

    Bagi DPP GUPPI, ukuran keberhasilan anggaran pendidikan pada akhirnya bukan hanya tercapainya angka 20 persen, melainkan sejauh mana setiap rupiah yang dialokasikan mampu memperluas akses, memperbaiki mutu pembelajaran, memperkuat pendidik, mengurangi kesenjangan, dan memastikan hak pendidikan setiap warga negara benar-benar terpenuhi.

    Dengan perspektif itu, anggaran pendidikan tidak lagi sekadar angka dalam APBN dan APBD. Ia harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa anak yang miskin, anak di daerah terpencil, anak penyandang disabilitas, maupun anak yang belajar di sekolah, madrasah, dan pesantren memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan bermutu. (Tim Media GUPPI).

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    41
  • Menembus Batas Skor PISA: Apakah Kita BISA?

    Menembus Batas Skor PISA: Apakah Kita BISA?

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ilustrasi : Anak-anak belajar dengan antusias

    Menembus Batas Skor PISA: Apakah Kita BISA?

    “Pisa dan asesmen pendidikan bukanlah sekedar perebutan skor atau rangking, melainkan cermin untuk membangun budaya belajar yang berkelanjutan melalui gerakan BISA: Belajar, Inovatif, Sadar dan Adaptif”

    Oleh: Agus Sholeh (Pengurus DPP GUPPI)

    Setiap kali hasil PISA diumumkan, perhatian kita kembali tertuju pada skor dan peringkat. Dimana peringkat Indonesia ?.  Ada yang merasa lega ketika posisi kita membaik, ada pula yang kecewa ketika angka yang diperoleh masih jauh dari harapan.

    PISA memang penting karena memberikan gambaran tentang kemampuan peserta didik dalam membaca, matematika, dan sains, terutama dalam menggunakan pengetahuan untuk menghadapi persoalan. Namun, apakah pendidikan diarahkan untuk mencapai skor atau peringkat PISA?

    Pertanyaan ini penting diajukan karena ada kecenderungan pembelajaran di ruang-ruang kelas kita hanya diarahkan untuk mendapatkan skor PISA yang tinggi, bukan untuk mempersiapkan anak menjadi pembelajar yang mampu menghadapi persoalan kehidupan.

    Membaca hasil skor PISA memang harus lebih jernih. Peringkat PISA bersifat relatif. Ketika Indonesia naik, belum tentu seluruh kenaikan itu semata-mata karena kemampuan siswa kita meningkat, tetapi bisa jadi karena negara lain mengalami penurunan.

    Sebaliknya, ketika posisi kita turun, bukan berarti kemampuan anak-anak kita pasti memburuk, bisa jadi karena negara lain bergerak lebih cepat. Karena itu, PISA sebaiknya tidak dijadikan arena untuk mencari siapa yang salah atau sekadar bahan perdebatan angka. PISA harus menjadi cermin untuk melihat sejauh mana pendidikan kita berhasil membangun kemampuan berpikir dan menyelesaikan persoalan.

    Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika kita melihat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA). Pada jenjang SMP, misalnya, rata-rata Bahasa Indonesia berada pada angka 60,83, sedangkan Matematika 40,34. Pada jenjang SMA, Bahasa Indonesia mencapai 57,39, Matematika 37,23, dan Bahasa Inggris 26,71. Pada SMK, Bahasa Indonesia berada pada 53,62, Matematika 34,74, dan Bahasa Inggris 22,50. Angka-angka ini tentu bukan vonis terhadap kemampuan anak-anak kita. Justru sebaliknya, ia merupakan alarm agar sekolah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan melihat kembali proses pembelajaran yang berlangsung setiap hari.

    Di sisi lain, perkembangan hasil PISA juga memberi alasan untuk tidak bersikap pesimistis. Skor matematika Indonesia meningkat dari 366 pada 2022 menjadi 389, sementara sains mencapai 389. Data Kemendikdasmen 2023–2024 juga menunjukkan proporsi siswa yang mencapai kompetensi minimum numerasi meningkat dari 45,24 persen menjadi 67,94 persen.

    Ada kemajuan yang patut diapresiasi. Dari tahun ke tahun ada indikasi skor mengalami kenaikan dan peringkat di dunia internasional juga ikut meningkat. Tetapi kenaikan skor tidak boleh membuat kita cepat berpuas diri. Justru ketika ada kenaikan, kita harus terus mawas diri agar perbaikan itu tidak berhenti sebagai kenaikan angka, tetapi menjadi budaya belajar yang berkelanjutan.

    Apakah Kita Bisa?

    Kadang kita merasa ragu apakah kita bisa mendapatkan hasil PISA dan TKA yang positif. Hal ini karena mata pelajaran yang diasesmen dalam PISA dan TKA masih dianggap sebagai momok bagi sebagian siswa.

    Di sinilah tantangan guru dan kepala sekolah untuk meyakinkan bahwa mereka BISA. BISA bukan sekadar keyakinan kosong bahwa “kita pasti bisa”. BISA harus diterjemahkan menjadi sikap dan praktik pendidikan: Belajar, Inovatif, Sadar, dan Adaptif.

    Pertama, Belajar. Pendidikan yang ingin menembus batas tidak boleh berhenti pada apa yang sudah diketahui. Siswa harus dibentuk menjadi pembelajar yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Guru pun harus menjadi pembelajar yang terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya.

    Di sinilah growth mindset menjadi penting. Anak yang mendapatkan nilai rendah dalam matematika tidak semestinya langsung mengatakan, “Saya memang tidak bisa matematika.” Ia perlu belajar mengatakan, “Saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar lagi.” Perubahan dari “tidak bisa” menjadi “belum bisa” tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menunjukkan perubahan cara pandang terhadap kemampuan diri.

    Menariknya, laporan OECD menunjukkan bahwa modal sosial pendidikan Indonesia sebenarnya cukup kuat. Sebagian besar siswa menyatakan bersedia meminta bantuan teman ketika belum memahami materi. Hal ini sejalan dengan kepedulian para guru yang siap memberikan perhatian kepada peserta didiknya dan berkomitmen untuk terus mengajar sampai siswa memahami pelajaran. Ini adalah modal yang tidak boleh dianggap kecil. Tantangannya adalah bagaimana modal sosial tersebut dikembangkan menjadi budaya belajar yang mendorong keberanian bertanya, mencoba, melakukan kesalahan, memperbaiki, dan mencoba kembali. Budaya semacam ini menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher-Order Thinking Skills (HOTS).

    Kedua, Inovatif. Kita tidak mungkin memperoleh hasil pendidikan yang berbeda jika terus menggunakan cara yang sama tanpa keberanian melakukan pembaruan. Inovasi tidak berarti setiap sekolah harus memiliki teknologi paling canggih. Inovasi dapat dimulai dari cara guru mengajukan pertanyaan, merancang tugas, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, menghubungkan pelajaran dengan persoalan nyata, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri hubungan antara pengetahuan dan kehidupan.

    Karena itu, dorongan terhadap deep learning atau pembelajaran mendalam memiliki relevansi yang besar. Anak tidak cukup mengetahui apa jawabannya, tetapi perlu memahami mengapa jawabannya demikian. Ia tidak hanya menghafal rumus, tetapi mampu menggunakan matematika untuk membaca persoalan. Ia tidak hanya menghafal konsep sains, tetapi mampu mengamati lingkungan dan mencari solusi. Pendidikan Agama Islam, contohnya, tidak cukup berhenti pada hafalan teks keagamaan, tetapi perlu mengajak peserta didik memahami nilai, menghubungkannya dengan persoalan kehidupan, dan menerjemahkannya menjadi tindakan yang memberi kemaslahatan.

    Ketiga, Sadar. Kita perlu membangun kesadaran bahwa angka asesmen adalah cermin, bukan tujuan akhir. Sekolah harus berani melihat kelemahan tanpa merasa dipermalukan dan mengakui keberhasilan tanpa cepat berpuas diri. Kesadaran semacam ini penting agar hasil TKA dan PISA benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan pembelajaran.

    Guru tidak hanya bertanya, “Berapa nilai siswa saya?”, tetapi, “Mengapa nilainya demikian? Bagian mana yang belum dipahami? Mengapa siswa tertentu cepat menyerah? Apa yang dapat saya ubah dalam cara mengajar?” Dengan kesadaran semacam itu, asesmen tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Ia berubah menjadi informasi untuk memperbaiki proses belajar.

    Keempat, Adaptif. Dunia yang dihadapi anak-anak hari ini tidak sama dengan dunia ketika sebagian besar sistem pendidikan kita dibangun. Anak hidup dalam lingkungan digital, berhadapan dengan arus informasi yang sangat besar, dan kini memasuki era kecerdasan buatan. Pendidikan yang tidak mampu beradaptasi akan semakin jauh dari kehidupan peserta didik.

    Di zaman Artificial Intelligence (AI), teknologi yang semakin banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia perlu ditempatkan secara proporsional. AI bukan mesin pengganti guru dan bukan pula jalan pintas untuk menggantikan proses berpikir siswa. AI justru dapat menjadi mitra dialog untuk menguji argumentasi, mencari sudut pandang alternatif, menemukan kelemahan sebuah jawaban, atau membantu siswa mengeksplorasi persoalan. Karena itu, teknologi harus digunakan untuk memperdalam proses berpikir, bukan memendekkannya.

    Peran GUPPI

    Pada titik inilah GUPPI memiliki ruang yang sangat strategis. GUPPI tidak cukup hanya berbicara tentang pentingnya pendidikan Islam. Kata “gerakan”, “usaha pembaruan”, dan “pendidikan Islam” menuntut keberanian untuk terus membaca perubahan zaman dan menerjemahkannya ke dalam praktik pendidikan. Pembaruan tidak berarti meninggalkan nilai dan tradisi Islam, tetapi menghadirkan nilai-nilai tersebut dengan cara yang relevan, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan baru.

    Menembus batas PISA dan TKA karena itu bukan pekerjaan satu pihak saja. Ia membutuhkan gerakan bersama. Kita membutuhkan guru yang mau terus belajar, sekolah yang berani berinovasi, pemimpin pendidikan yang sadar terhadap persoalan, dan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan.

    Kita juga membutuhkan pendidikan Islam yang tidak hanya menghasilkan anak yang mengetahui ajaran agama, tetapi juga memiliki daya pikir, daya juang, akhlak, kreativitas, dan kemampuan menghadirkan solusi.

    GUPPI harus berada di dalam gerakan tersebut. Bukan sekadar menjadi penonton yang mengomentari skor setelah hasil asesmen diumumkan, tetapi menjadi bagian dari usaha pembaruan yang mendorong sekolah dan madrasah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dari waktu ke waktu.

    Sebab pada akhirnya, bangsa ini tidak sekadar membutuhkan generasi yang mampu menembus batas skor PISA dan TKA. Kita membutuhkan generasi yang mampu menembus batas dirinya sendiri. Dan untuk sampai ke sana, kita harus percaya bahwa pendidikan kita BISA: Belajar, Inovatif, Sadar, dan Adaptif.

    Itulah semangat pembaruan yang tidak boleh berhenti sebagai slogan. BISA harus menjadi gerakan di sekolah dan madrasah GUPPI.

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    28
  • Belajar Kehidupan Dari Pondok Pabelan: Refleksi 61 Tahun Pondok Pesantren Pabelan

    Belajar Kehidupan Dari Pondok Pabelan: Refleksi 61 Tahun Pondok Pesantren Pabelan

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Belajar Kehidupan Dari Pondok Pabelan : Refleksi 61 Tahun Pondok Pesantren Pabelan

    Oleh: Agus Sholeh

    Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari sebuah tempat yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup cukup panjang. Bukan semata-mata karena lingkungannya yang asri, sungainya yang mengalirkan air kehidupan, atau banyaknya orang yang pernah belajar di dalamnya.

    Ternyata, memang ada nilai-nilai yang perlahan tumbuh melalui keseharian, mingguan, bulanan hingga tahunan, baik itu dari cara lingkungan menyapa, orang-orang saling memberi keramahan, cara belajar disiplin, bekerja bersama, praktik hidup sederhana, hingga bagaimana belajar menghargai sesama. Barangkali, di situlah salah satu pengalaman selama mondok di Pondok Pesantren Pabelan Magelang.

    Memasuki usia ke-61 pada 28 Agustus 2026, Pabelan bukan hanya layak dikenang sebagai sebuah pesantren dengan sejarah panjang. Lebih dari itu, perjalanan Pabelan mengajak kita kembali bertanya tentang makna pendidikan. Pendidikan ternyata bukan sekadar membuat seseorang tahu lebih banyak, tetapi juga memberi ruang untuk mengalami, menghayati, dan membiasakan nilai-nilai itu dalam kehidupan. Apa yang dipelajari di ruang kelas menjadi lebih bermakna ketika menemukan bentuknya dalam kehidupan sehari-hari.

    Terletak di kabupaten Magelang, tidak jauh dari Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Akademi Militer, Pabelan tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan sejarah, kebudayaan, tradisi pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Selama lebih dari enam dekade, pesantren ini menjadi salah satu simpul penting pendidikan Islam yang mempertemukan ilmu, kehidupan, dan kebersamaan. Di Pabelan, belajar tidak berhenti ketika pelajaran di kelas selesai. Kehidupan sehari-hari justru menjadi bagian penting dari proses pendidikan itu sendiri.

    Dari Desa, Lahir Gagasan Besar

    Pondok Pabelan memiliki sejarah yang lebih panjang daripada usia 61 tahun. Cikal bakal tradisi pendidikannya telah tumbuh sejak abad ke-19 melalui pengajian yang dirintis Kiai Raden Muhammad Ali. Setelah mengalami masa kevakuman, tradisi tersebut dibangkitkan kembali oleh K.H. Hamam Dja’far pada 28 Agustus 1965 dengan sistem dan kurikulum yang lebih modern.

    Perjalanan K.H. Hamam Dja’far sendiri memberikan pelajaran tentang keberanian melakukan pembaruan. Setelah belajar di Tebu Ireng, ia menempuh pendidikan sekitar sebelas tahun di Pondok Modern Darussalam Gontor. Di sana ia berguru kepada tiga pendiri Gontor, yaitu K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainudin Fananie, dan K.H. Imam Zarkasyi. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia memilih kembali ke kampung halaman dan pada usia 25 tahun mendirikan kembali Balai Pendidikan Pondok Pabelan.

    Pilihan untuk pulang ke desa itu mengandung pesan yang relevan hingga hari ini, bahwa Pembaruan pendidikan tidak selalu harus dimulai dari kota besar. Gagasan besar dapat tumbuh dari desa ketika ada visi, keberanian, ketekunan, dan kesediaan mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Pabelan adalah salah satu buktinya.

    Salah satu kekuatan Pabelan terletak pada cara pendidikan ditempatkan sebagai kehidupan. Santri tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi hidup dalam ekosistem pendidikan selama 24 jam: belajar agama dan ilmu pengetahuan, berorganisasi, menjalani disiplin, berlatih kepemimpinan, memikul tanggung jawab, dan belajar hidup bersama.

    Organisasi pelajar, misalnya, memberikan ruang kepada santri untuk belajar mengelola kehidupan pondok secara nyata. Santri senior memperoleh tanggung jawab menjalankan berbagai kegiatan di bawah pengawasan dan bimbingan pimpinan pondok. Dengan cara itu, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kecakapan, dan kreativitas tidak berhenti sebagai teori, tetapi ditempa menjadi kebiasaan.

    Di sinilah salah satu pelajaran penting Pabelan bahwa karakter tidak cukup diajarkan, tetapi harus dialami. Anak tidak akan menjadi mandiri hanya karena mendengar teori tentang kemandirian. Ia harus diberi kesempatan memikul tanggung jawab. Kepemimpinan tidak cukup dibicarakan dalam seminar. Ia harus dilatih melalui pengalaman nyata memimpin.

    Begitu pula kebersamaan dan toleransi. Keduanya tidak akan tumbuh kuat hanya melalui slogan. Ia membutuhkan pengalaman hidup bersama, saling memahami, dan saling bertanggung jawab.Pesantren, pada akhirnya, bukan sekadar sekolah. Ia adalah laboratorium kehidupan.

    Kenangan yang Menjadi Nilai

    Sebagai alumni, saya melihat pendidikan Pabelan bukan hanya sebagai sebuah sistem, tetapi sebagai pengalaman hidup.

    Ada masa ketika kehidupan santri berlangsung sederhana. Tidak banyak fasilitas seperti yang dinikmati generasi sekarang. Namun justru dalam kesederhanaan itu tumbuh banyak pengalaman yang sulit dilupakan, yaitu bagaimana belajar mengatur diri, hidup bersama teman yang berbeda latar belakang, bekerja sama, berbagi, menerima tanggung jawab, dan menikmati alam sekitar.

    Kali Pabelan, misalnya, bukan sekadar aliran air. Bagi santri putra pada masa itu, sungai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menjadi tempat mandi pagi dan sore, bermain pasir dan batu kali, sekaligus menikmati alam yang masih hijau. Ruang-ruang kehidupan semacam itulah yang tanpa disadari ikut menjadi ruang pendidikan.

    Hari ini kita sering berbicara tentang experiential learning, pembelajaran berbasis pengalaman, pendidikan karakter, student leadership, dan environmental education. Pabelan sebenarnya telah lama mempraktikkan semangat tersebut melalui kehidupan sehari-hari.

    Keunikan Pabelan semakin terasa ketika ditempatkan dalam lanskap pendidikan Magelang yang harmoni.

    Tidak jauh dari Pabelan terdapat SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan, sekolah Katolik berasrama yang mengembangkan karakter, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan kehidupan komunitas. Ada pula Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo yang memiliki tradisi panjang pendidikan pesantren. Di kawasan yang sama tumbuh SMA Taruna Muhammadiyah Gunungpring Muntilan dengan budaya disiplin, religiusitas, ketarunaan, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan.

    Masing-masing memiliki sejarah, filosofi, identitas keagamaan, dan sistem pendidikan yang berbeda. Namun perbedaan itu justru memperlihatkan kekayaan Magelang.

    Pabelan tidak harus menjadi Van Lith. Van Lith tidak harus menjadi Pabelan. API Tegalrejo tidak harus menjadi sekolah modern. SMA Taruna Muhammadiyah tidak harus kehilangan identitas kemuhammadiyahannya.

    Mereka boleh berbeda. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk hidup berdampingan, saling menghormati, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan bangsa. Harmoni bukanlah penyeragaman. Harmoni adalah kemampuan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan.

    Dalam konteks Indonesia yang semakin mudah terbelah oleh perbedaan identitas, pengalaman Pondok Pabelan Magelang menjadi pelajaran penting. Pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan manusia yang pintar, tetapi manusia yang mampu hidup bersama orang lain yang berbeda. Karena itu, Harmoni Magelang sesungguhnya merupakan pendidikan kebangsaan.

    Pendidikan yang Merawat Bumi

    Warisan Pabelan juga tidak berhenti pada pembentukan manusia. Kepedulian terhadap lingkungan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pesantren.

    Pada 1980, Pabelan memperoleh Aga Khan Award for Architecture. Dua tahun kemudian, Pabelan memperoleh penghargaan Kalpataru atas komitmennya terhadap penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Jejak tersebut kemudian menemukan relevansinya kembali melalui penghargaan Ekopesantren Award 2024.

    Rangkaian tersebut menunjukkan adanya kesinambungan. Perhatian terhadap lingkungan binaan dan arsitektur berkembang menjadi kepedulian terhadap kelestarian alam dan kemudian semakin relevan dengan gagasan ekopesantren.

    Di tengah krisis ekologis dan perubahan iklim, pesan Pabelan menjadi semakin penting bahwa pendidikan Islam yang paripurna tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa manusia memiliki amanah untuk merawat bumi.

    Menjaga lingkungan bukan tambahan dari pendidikan. Ia adalah bagian dari pendidikan itu sendiri.

    Apa yang Bisa Dipelajari?

    Bagi dunia pendidikan Islam, pengalaman Pabelan memberikan sejumlah pelajaran penting.

    Pertama, pembaruan pendidikan tidak cukup dilakukan melalui pergantian kurikulum. Ia harus menyentuh budaya lembaga dan cara manusia belajar menjalani kehidupan.

    Kedua, pendidikan karakter tidak akan efektif jika hanya disampaikan sebagai materi. Karakter harus dibangun melalui keteladanan, pembiasaan, tanggung jawab, dan pengalaman nyata.

    Ketiga, kepemimpinan harus diberi ruang untuk tumbuh. Anak-anak perlu dipercaya, diberi tanggung jawab, didampingi, dan belajar dari pengalaman.

    Keempat, pendidikan Islam harus mampu hidup berdampingan dengan keragaman tanpa kehilangan identitasnya.

    Kelima, sekolah dan pesantren tidak boleh tercerabut dari masyarakat dan lingkungan. Pendidikan harus menjadi kekuatan yang menghadirkan kemaslahatan.

    Bagi organisasi dan lembaga pendidikan Islam, pengalaman Pabelan mengingatkan bahwa pembaruan pendidikan sejatinya adalah pembaruan manusia dan budaya pendidikan. Kita membutuhkan lembaga pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan dengan nilai akademik baik, tetapi juga manusia yang berkarakter, mandiri, mampu memimpin, menghargai perbedaan, peduli kepada masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap bumi.

    Menjadi Mata Air

    Enam puluh satu tahun perjalanan Pondok Pabelan menunjukkan bahwa Pondok Pabelan tidak lagi disebut muda, karena sudah melalui begitu banyak lika-liku dan dinamika perkembangan dan tantangan zaman.

    Karena itu, HUT ke-61 Pabelan adalah kesempatan untuk bertanya Apa yang hendak kita wariskan kepada generasi berikutnya?

    Kita perlu mewariskan semangat pembaruan yang telah dirintis oleh Almarhum KH Hamam Dja’far yang telah membangun keberanian mendidik manusia melalui kehidupan nyata, kesediaan hidup dalam keberagaman, kepedulian kepada masyarakat, dan kesadaran menjaga bumi. Itulah warisan yang membuat sebuah lembaga pendidikan tetap hidup melampaui zamannya.

    Selamat ulang tahun ke-61, Pondok Pesantren Pabelan.

    Teruslah menjadi mata air yang menyejukkan, rumah yang menanam nilai, ruang yang mempertemukan perbedaan, dan pesantren yang terus menenun harmoni untuk umat, bangsa, dan negara.

    Pabelan boleh menua. Tetapi nilai-nilainya tidak boleh kehilangan masa depan.

    – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

    Agus Sholeh

    Alumni Pondok Pabelan

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    69
  • Rindu Kami Padamu, Ya Rasul: Ketika Pesan Nabi Diuji di Tengah Kerusakan Ekologi

    Rindu Kami Padamu, Ya Rasul: Ketika Pesan Nabi Diuji di Tengah Kerusakan Ekologi

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Ilustrasi : Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang (foto Tempo.co)

    Rindu Kami Padamu, Ya Rasul: Ketika Pesan Nabi Diuji di Tengah Situasi Kerusakan Ekologi

    “Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu, ya Rasul, serasa dikau di sini.”

    Lantunan lagu Bimbo itu terasa istimewa ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bershalawat, mengenang perjuangan Rasulullah, dan mengungkapkan kerinduan kepada manusia agung yang membawa Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

    Di sejumlah sekolah dan madrasah, kadang diawali dengan pembiasaan Apel Pagi, kemudian dilanjutkan dengan penampilan Hardroh dari peserta didik dengan membawakan sholawat-sholawat yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW.

    Kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Barzanji atau Marhaba oleh petugas yang telah dipilih dan diikuti oleh seluruh warga sekolah atau madrasah

    Acara inti dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Tanbih dan Tawassul. Kemudian biasanya dilanjutkan dengan ceramah Maulid Nabi yang isinya tentang Keutamaan Sifat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki sebagai Al Amin.

    Namun, di tengah peringatan Maulid tahun ini, ada pertanyaan yang layak kita ajukan, yaitu benarkah kita rindu kepada Rasulullah? Atau kerinduan itu berhenti pada lantunan lagu, shalawat, dan seremonial?

    Salah satu ujian pesan itu hari ini adalah kerusakan ekologi. Hutan mengering. Kebakaran terjadi. Sumber air semakin sulit di sejumlah wilayah. Sungai tercemar. Tanah kehilangan daya dukung. Petani menghadapi ketidakpastian. Ekonomi masyarakat ikut tertekan.

    Lalu ketika hujan datang, persoalannya berubah. Banjir, longsor, jalan terputus, sawah rusak, dan aktivitas ekonomi terganggu. Kita seperti hidup di antara dua kecemasan, dimana ketika air tidak datang, kita kesulitan, dan saat air datang terlalu banyak, bencana mengancam.

    Tentu tidak semua bencana dapat disederhanakan sebagai akibat ulah manusia. Alam memiliki dinamika sendiri. Tetapi Al-Qur’an mengingatkan bahwa perilaku manusia dapat menjadi sumber kerusakan. Allah berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia…” (QS. Ar-Rum: 41).

    Kerusakan ekologis bukan semata-mata persoalan teknis. Ia persoalan moral. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, sungai dipenuhi limbah, kawasan resapan berubah menjadi bangunan, dan alam diperlakukan sebagai komoditas, manusia sedang mempertaruhkan keseimbangan kehidupan.

    Al-Qur’an juga mengingatkan: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki…” (QS. Al-A’raf: 56). Pesan ini menunjukkan bahwa menjaga bumi bukan agenda baru yang muncul karena kesadaran lingkungan modern. Ia memiliki akar kuat dalam ajaran Islam.

    Manusia diberi kedudukan sebagai khalifah di bumi. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, Allah menyampaikan kehendak-Nya menjadikan khalifah di bumi. Menjadi khalifah berarti memikul amanah mengelola kehidupan secara bertanggung jawab.

    Manusia sering lupa diri.

    Kita lupa bahwa air adalah nikmat, hutan menjaga sumber kehidupan, dan tanah menyediakan pangan. Kita sering baru menghargai nikmat setelah terganggu.

    Ketika sumur mengering, kita panik mencari air. Ketika banjir dan longsor datang, kita baru menyadari pentingnya hutan dan daerah resapan.

    Barangkali masalahnya bukan hanya alam yang berubah. Bisa jadi manusia juga berubah dari makhluk yang bersyukur menjadi makhluk yang terlalu banyak mengambil.

    Syukur dalam Islam tidak cukup diucapkan dengan “alhamdulillah”. Syukur juga berarti menjaga nikmat dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Jika air adalah nikmat, maka jangan diboroskan. Jika hutan adalah nikmat, maka jangan dihancurkan. Jika bumi adalah amanah, maka jangan diperlakukan seolah-olah tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban.

    Dalam hal ini, teladan Rasulullah sangat menarik. Nabi mengajarkan agar manusia tidak berlebihan. Riwayat tentang Nabi menegur sikap berlebihan dalam berwudu, meskipun seseorang berada di dekat sungai yang mengalir, menunjukkan kuatnya prinsip kesederhanaan. Riwayat tersebut terdapat dalam Sunan Ibn Majah, meski dinilai lemah oleh sebagian ahli hadis.

    Ada pula hadis yang kuat. Rasulullah bersabda bahwa seorang Muslim yang menanam pohon atau tanaman, lalu dimakan manusia, burung, atau hewan, maka hal itu menjadi sedekah baginya (HR. Bukhari).

    Indah cara Nabi memandang kehidupan. Sebatang pohon bukan sekadar kayu. Tanaman bukan hanya komoditas. Ketika makhluk lain mendapatkan manfaat darinya, manusia yang menanam memperoleh nilai ibadah.

    Inilah semangat ekoteologi, yaitu melihat alam bukan sekadar benda yang dapat dieksploitasi, tetapi ciptaan Allah yang harus dihormati dan dirawat.

    Ekoteologi mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan alam juga memiliki dimensi spiritual. Merawat sungai dapat menjadi bentuk tanggung jawab. Menanam pohon dapat menjadi amal. Menghemat air dapat menjadi wujud syukur. Mengurangi sampah dapat menjadi bagian dari akhlak.

    Karena itu, Maulid Nabi tidak seharusnya berhenti pada kemeriahan perayaannya. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setelah Maulid kita menjadi manusia yang lebih baik dalam memperlakukan ciptaan Allah?

    Kita sering mengatakan Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam. Konsep rahmah tidak boleh berhenti pada hubungan antarmanusia, tetapi juga harus mendorong kepedulian terhadap lingkungan.

    Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Rasulullah, tetapi membiarkan sungai menjadi tempat sampah dan hutan rusak? Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Islam sebagai rahmat, tetapi membiarkan pembangunan mengorbankan masyarakat kecil dan generasi mendatang?

    Kerusakan ekologis juga berkaitan dengan kesulitan ekonomi. Masyarakat miskin sering menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya. Petani kehilangan hasil panen, warga kehilangan rumah karena banjir atau longsor, dan harga pangan dapat meningkat ketika produksi terganggu.

    Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekadar urusan pohon dan sungai. Menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan manusia.

    Di sinilah pesan Rasulullah kembali menemukan relevansinya. Rahmah berarti menghadirkan kemaslahatan. Amanah berarti tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Keadilan berarti tidak membebankan keuntungan hari ini kepada generasi esok.

    Maka Maulid Nabi tahun ini seharusnya menjadi momentum untuk mengoreksi cara hidup kita. Kita boleh bershalawat dan mengadakan kegiatan keagamaan. Tetapi semua itu kehilangan sebagian maknanya jika setelah acara selesai kita kembali boros, serakah, membuang sampah sembarangan, dan tidak peduli terhadap lingkungan.

    Untuk itu kita bisa mulai dari hal sederhana dengan menggunakan air secukupnya, mengurangi sampah, menanam pohon, menjaga sungai, tidak membakar lahan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

    Kita juga membutuhkan perubahan cara berpikir. Bumi bukan sekadar bahan baku, melainkan rumah bersama. Pembangunan bukan hanya tentang seberapa banyak yang dapat kita ambil, tetapi seberapa baik kita meninggalkan kehidupan bagi generasi berikutnya.

    Mungkin inilah makna kerinduan kepada Rasulullah yang perlu kita bawa ke Maulid 2026, yaitu rindu kepada akhlaknya, yang rahmah, amanah, kesederhanaan, keadilan, dan kepedulian terhadap kehidupan.

    Manusia sering lupa diri ketika memiliki kekuasaan, ilmu, dan kekayaan. Kita lupa bahwa semua itu titipan dan bumi bukan warisan yang boleh kita habiskan, melainkan amanah yang harus kita teruskan.

    Ketika hutan kering, air sulit, ekonomi tertekan, lalu hujan datang membawa banjir dan longsor, mungkin saatnya kita tidak hanya bertanya, “Mengapa alam berubah?” Kita juga perlu bertanya, “Apa yang telah kita lakukan terhadap alam?”

    Barangkali alam sedang mengingatkan manusia agar sadar. Maka ketika kita menyanyikan, “Rindu kami padamu, ya Rasul,” jangan biarkan kerinduan itu berhenti di bibir.

    Rindu harus menjadi akhlak. Rindu harus menjadi tanggung jawab. Rindu harus menjadi tindakan. Sebab Rasulullah tidak hanya meninggalkan nama untuk dikenang. Beliau meninggalkan jalan untuk ditempuh. Dan di tengah kerusakan ekologi yang nyata, jalan itu sedang diuji.

    Semoga Maulid Nabi 2026 tidak hanya membuat kita semakin banyak bershalawat, tetapi juga menjaga bumi, mensyukuri air, merawat hutan, dan menghadirkan rahmat bagi seluruh alam.

    Itulah bentuk kerinduan yang nyata kepada Rasulullah, bukan hanya menyebut namanya dengan cinta, tetapi menjalankan pesan yang beliau bawa.

    (Agus Sholeh)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    16
  • GUPPI Dukung PPPK Penuh Waktu, Dorong Guru Tetap Mengabdi di Sekolah Lama

    GUPPI Dukung PPPK Penuh Waktu, Dorong Guru Tetap Mengabdi di Sekolah Lama

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Dukung PPPK Penuh Waktu, Dorong Guru Tetap Mengabdi di Sekolah Lama

    JAKARTA — Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) menyambut positif kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait penataan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

    GUPPI menilai kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian status kepegawaian, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat profesionalisme guru. Namun, di tengah dukungan tersebut, GUPPI meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap aspek penempatan guru agar kebijakan peningkatan kesejahteraan tidak menimbulkan persoalan baru bagi sekolah dan madrasah.

    Ketua Umum GUPPI, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., mengatakan bahwa negara memang perlu memberikan kepastian kepada para guru yang selama bertahun-tahun mengabdi, terutama mereka yang sebelumnya berstatus honorer dan memiliki kesejahteraan yang belum memadai.

    “GUPPI sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah ini. Ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada guru. Selama ini banyak guru honorer yang mengabdi puluhan tahun dengan kesejahteraan yang belum layak. Dengan status PPPK penuh waktu, guru akan memiliki kepastian karier dan dapat lebih fokus menjalankan tugas mencerdaskan anak bangsa,” ujar Prof. Fasli, Sabtu (21/8/2026).

    Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan nasional. Guru yang memperoleh kepastian status dan penghasilan akan memiliki ruang yang lebih baik untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan pelayanan pendidikan secara lebih optimal.

    Namun demikian, GUPPI mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan didukung oleh kesiapan anggaran negara.

    “Kami berharap pemerintah menyiapkan anggaran yang diperlukan mulai 2027. Kebutuhan pembiayaan tersebut harus diperhitungkan secara cermat agar tidak mengganggu kondisi fiskal. Karena itu, proses pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sebaiknya dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan,” katanya.

    Berdasarkan paparan pemerintah dalam rapat bersama DPR RI, jumlah guru yang berstatus PPPK mencapai sekitar 955 ribu orang, sementara sekitar 231 ribu di antaranya merupakan PPPK paruh waktu. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi.

    Kebutuhan tersebut mencakup guru pada berbagai satuan pendidikan, termasuk sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, madrasah di bawah Kementerian Agama, serta program pendidikan baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

    Jangan Sampai Sekolah Kehilangan Gurunya

    Selain persoalan status dan kesejahteraan, GUPPI memberikan perhatian khusus terhadap penempatan guru PPPK.

    Prof. Fasli menilai, salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah ketika guru yang selama bertahun-tahun mengabdi di sebuah sekolah atau madrasah dinyatakan lulus PPPK, tetapi kemudian ditempatkan di satuan pendidikan lain.

    Menurutnya, penempatan semacam itu perlu dikaji kembali karena guru bukan sekadar tenaga kerja yang dapat dipindahkan berdasarkan kebutuhan administratif. Guru telah membangun relasi dengan peserta didik, memahami karakter lingkungan sekolah, mengenal budaya satuan pendidikan, dan memiliki pengalaman yang tidak mudah digantikan.

    “Kami setuju guru harus sejahtera. Tetapi kami juga berharap penempatannya memperhatikan masa pengabdian. Guru yang sudah lama mengajar di satu sekolah, sudah mengenal murid, orang tua, lingkungan, dan budaya sekolah, sebaiknya tetap dipertahankan di sekolah tersebut,” tegas Prof. Fasli.

    Bagi GUPPI, mempertahankan guru di sekolah asal dapat memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, guru memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Kedua, sekolah atau madrasah tidak kehilangan tenaga pendidik yang sudah berpengalaman dan memahami karakter peserta didiknya.

    “Prinsip kami sederhana, yaitu guru sejahtera, sekolah kuat. Jangan sampai kebijakan yang pada dasarnya sangat baik justru membuat sekolah kehilangan guru terbaiknya di tengah jalan,” ujarnya.

    Perlu Libatkan Sekolah dan Yayasan

    GUPPI juga mendukung rencana penataan status guru PPPK di bawah pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperbaiki distribusi guru secara nasional. Namun, proses tersebut harus tetap memperhatikan kondisi riil satuan pendidikan.

    Karena itu, GUPPI meminta pemerintah pusat melakukan sinkronisasi data secara serius dengan pemerintah daerah, kepala sekolah, madrasah, serta yayasan penyelenggara pendidikan.

    Prof. Fasli menilai kepala sekolah, kepala madrasah, dan yayasan merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan tenaga pendidik di lapangan. Mereka mengetahui guru mana yang benar-benar dibutuhkan, mata pelajaran yang kekurangan guru, serta kondisi peserta didik yang selama ini dilayani.

    “Data nasional penting, tetapi data nasional harus bertemu dengan realitas sekolah. Jangan sampai keputusan penempatan hanya didasarkan pada data administratif, sementara kebutuhan riil sekolah dan madrasah tidak diperhitungkan,” katanya.

    Persoalan ini menjadi semakin penting bagi sekolah dan madrasah swasta. Tidak sedikit guru di lembaga pendidikan Islam yang selama ini menerima penghasilan jauh dari ideal, tetapi tetap bertahan karena komitmen pengabdian kepada pendidikan.

    Karena itu, GUPPI berharap reformasi status kepegawaian guru tidak hanya menghasilkan perubahan administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari reformasi mutu pendidikan.

    Guru Sejahtera, Sekolah Berkelanjutan

    GUPPI berpandangan bahwa kebijakan PPPK harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat. Kesejahteraan guru, pemerataan distribusi guru, keberlanjutan sekolah, dan peningkatan mutu pembelajaran tidak boleh dipandang sebagai agenda yang terpisah.

    GUPPI juga mendukung langkah pemerintah dan DPR untuk menghentikan praktik perekrutan tenaga honorer baru di luar mekanisme resmi. Kebijakan tersebut penting agar persoalan honorer tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

    Pada akhirnya, GUPPI berharap penataan PPPK menjadi momentum untuk membangun sistem kepegawaian pendidikan yang lebih adil, profesional, dan berkelanjutan.

    “Guru membutuhkan kepastian. Sekolah membutuhkan keberlanjutan. Peserta didik membutuhkan guru yang mengenal mereka. Ketiganya harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penataan guru,” pungkas Prof. Fasli Jalal.

    Bagi GUPPI, keberhasilan kebijakan PPPK bukan hanya diukur dari berapa banyak guru yang berubah status menjadi ASN, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memperkuat sekolah dan madrasah tempat mereka mengabdi.

    Guru sejahtera, sekolah kuat, mutu pendidikan meningkat.

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    24
  • Setelah 81 Tahun Merdeka, Apakah Anak Kita Sudah Merdeka Belajar ?

    Setelah 81 Tahun Merdeka, Apakah Anak Kita Sudah Merdeka Belajar ?

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Setelah 81 Tahun Merdeka, Apakah Anak Kita Sudah Merdeka Belajar ?

     Oleh: Agus Sholeh

    Pengurus DPP GUPPI. Dan  Anggota Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah

     

    www.guppi1950.or.id – Setiap 17 Agustus, kita kembali mengenakan pakaian kebangsaan. Merah putih berkibar di halaman sekolah, kantor, dan rumah. Lagu-lagu perjuangan dinyanyikan, upacara digelar, dan kisah kepahlawanan kembali diceritakan kepada anak-anak. Aneka lomba kemerdekaan pun meriah di mana-mana.

    Semua itu penting. Kemerdekaan layak dirayakan. Apalagi kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan. Tetapi setelah 81 tahun merdeka, masih ada pertanyaan penting yaitu apa yang sesungguhnya berubah dalam cara anak-anak kita belajar setelah kita merdeka ?

    Pertanyaan itu membawa kita pada pertanyaan reflektif tentang pentingnya pendidikan di Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga berarti kesempatan setiap manusia untuk tumbuh, belajar, mengembangkan kemampuan, dan menentukan masa depannya.

    Ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, kecerdasan buatan, PISA, STEM, Pembelajaran Mendalam, dan Kurikulum Berbasis Cinta, kita semestinya tidak berhenti pada pertanyaan apakah kebijakannya sudah baru ?

    Kita perlu bertanya lebih jauh yaitu apakah anak-anak kita benar-benar mengalami pendidikan yang lebih baik? Pertanyaan inilah yang terasa penting pada usia 81 tahun kemerdekaan. Kita sudah banyak melakukan pembaruan. Tetapi apakah anak-anak telah merasakan dunia sekolah yang baru?

    Pembaruan Pendidikan

    Indonesia bukan bangsa yang kekurangan gagasan pendidikan. Kita telah melewati berbagai perubahan kurikulum, pendekatan pembelajaran, sistem asesmen, program digitalisasi, dan kebijakan peningkatan mutu.

    Pembaruan tentu diperlukan. Dunia berubah, teknologi berubah, kebutuhan anak berubah. Pendidikan yang tidak mau berubah akan tertinggal. Namun, ada persoalan yang perlu kita waspadai yaitu jangan sampai kita mengira pendidikan berubah hanya karena nama kurikulumnya berubah.

    Kita bisa mengganti istilah-istilah kebijakan, membuat pedoman baru, menyusun perangkat baru maupun mengadakan pelatihan-pelatihan baru. Tetapi jika anak masih belajar dengan cara yang sama, guru masih dibebani persoalan yang sama, dan sekolah masih menghadapi ketimpangan yang sama, maka perubahan itu belum menyentuh jantung pendidikan, yaitu ruang kelas.

    Pembaruan pendidikan bukan pergantian istilah. Pembaruan adalah perubahan pengalaman belajar. Anak yang dahulu takut bertanya menjadi berani bertanya. Anak yang dahulu hanya menghafal mulai mampu memahami. Anak yang pasif menjadi ingin tahu. Anak yang merasa tidak mampu mulai menemukan kepercayaan dirinya.

    Dan guru yang dahulu sibuk mengejar administrasi memperoleh lebih banyak waktu untuk mendampingi peserta didiknya. Di situlah pembaruan menjadi nyata.

    Kita menyambut baik gagasan Pembelajaran Mendalam. Anak tidak cukup menghafal. Mereka perlu memahami, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan, berpikir kritis, berkolaborasi, memecahkan masalah, dan menemukan makna dari apa yang dipelajari.

    Tetapi justru karena gagasannya penting, kita harus menjaganya dari kemungkinan salah arah. Apa gunanya Pembelajaran Mendalam jika guru justru semakin dalam tenggelam dalam administrasi pembelajaran ?

    Pertanyaan ini bukan penolakan terhadap deep learning. Justru sebaliknya kita ingin memastikan gagasan yang baik benar-benar sampai ke ruang kelas.

    Guru sudah menghadapi kurikulum, asesmen, pelaporan, administrasi, berbagai program, dan tuntutan penguasaan teknologi. Jangan sampai setiap pembaruan justru menambah dokumen, format, dan laporan.

    Jika waktu guru semakin banyak habis untuk mengurus administrasi, sementara waktu bersama anak semakin sedikit, kita perlu berani bertanya apakah pembelajarannya yang semakin mendalam atau administrasinya?

    Pembelajaran Mendalam semestinya menyederhanakan jalan menuju pengalaman belajar yang bermakna, bukan menambah beban yang membuat guru kehilangan energi untuk mendidik.

    Karena itu, keberhasilan Pembelajaran Mendalam kelak tidak semestinya diukur dari seberapa banyak perangkat pembelajaran yang dibuat, tetapi dari perubahan yang terjadi pada peserta didik.

    Coba kita cermati, apakah mereka semakin ingin tahu? Apakah mereka semakin mampu berpikir? Apakah mereka mampu menghubungkan pelajaran dengan kehidupan? Apakah mereka menjadi lebih mandiri? Jika iya, pembaruan itu hidup. Jika tidak, kita harus berani memperbaikinya.

    Hal yang sama berlaku pada Kurikulum Berbasis Cinta. Gagasan ini penting karena pendidikan pada hakikatnya bukan sekadar memindahkan pengetahuan. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Anak perlu merasa dihargai, didengar, diterima, dilindungi, dan diperlakukan dengan kasih sayang.

    Tetapi kita perlu bertanya dengan jujur apa gunanya Kurikulum Berbasis Cinta jika anak masih mengalami kekerasan, perundungan, intoleransi, diskriminasi, atau penghinaan di lingkungan pendidikan?

    Kita dapat menulis kata “cinta” berkali-kali dalam dokumen kurikulum. Namun anak tidak belajar cinta terutama dari dokumen. Mereka belajar dari perilaku orang dewasa, terutama guru dan orang tua.

    Cinta hadir ketika guru mau mendengarkan anak yang sedang kesulitan. Cinta hadir ketika sekolah tidak mempermalukan anak yang tertinggal. Cinta hadir ketika perbedaan tidak menjadi alasan untuk merendahkan. Cinta hadir ketika guru dan tenaga kependidikan memperlakukan peserta didik dengan hormat.

    Karena itu, Pembelajaran Mendalam harus menjadi pengalaman, bukan sekadar terminologi. Kurikulum Berbasis Cinta harus menjadi budaya, bukan sekadar nomenklatur.

    Inilah inti pembaruan yaitu bagaimana mengubah gagasan menjadi kebiasaan, kebijakan menjadi praktik, dan dokumen menjadi pengalaman nyata anak.

     Guru Subjek Pembaruan

    Kita ingin menyiapkan generasi emas. Tetapi siapa yang menyiapkannya? Di sinilah guru menjadi aktor utama dalam menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan.

    Guru hebat tidak lahir hanya dari seminar atau workshop yang berulang. Mereka tumbuh dari ekosistem pendidikan yang mendukung kreativitas, keberanian mengambil keputusan, dan ruang untuk berinovasi tanpa terus-menerus dibebani administrasi yang tidak perlu.

    Sebaliknya, guru akan sulit menjadi hebat jika setiap hari harus berhadapan dengan birokrasi yang panjang, fasilitas yang tidak memadai, dan tuntutan yang tidak selalu disertai dukungan.

    Guru memang sering menjadi pihak yang paling banyak menerima tuntutan perubahan. Mereka diminta menguasai teknologi, memahami kurikulum, melakukan inovasi, membangun karakter, melakukan asesmen, menyelesaikan administrasi, sekaligus menjadi pendamping perkembangan anak. Karena itu, jangan menjadikan guru sekadar objek pembaruan. Guru harus menjadi subjek pembaruan.

    Mereka perlu dilibatkan dalam merancang perubahan, diberikan ruang untuk berkreasi, memperoleh pengembangan profesional yang relevan, dan dibebaskan dari beban administratif yang tidak perlu.

    Kita tidak mungkin membangun sekolah yang menyenangkan jika guru datang ke kelas dalam keadaan kelelahan dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai.

    Guru yang bermartabat akan lebih mudah memuliakan peserta didiknya. Maka usaha pembaruan pendidikan harus sekaligus menjadi usaha membangun martabat guru. Guru tetap memiliki posisi penting di tengah perkembangan teknologi. Kecerdasan buatan dapat membantu proses belajar, tetapi teknologi tidak boleh menghilangkan peran guru di mata anak didiknya. Guru tetap menjadi sosok yang layak digugu dan ditiru.

    Ada satu hal lagi yang harus dijaga. Jangan sampai pendidikan masa depan hanya sibuk menyiapkan manusia yang mampu bersaing secara teknis.

    Anak-anak memang perlu menguasai sains dan teknologi. STEM penting. AI penting. Literasi digital penting. Tetapi manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan teknis. Mereka membutuhkan sejarah agar memahami perjalanan bangsanya. Membutuhkan seni dan sastra agar memiliki kepekaan. Membutuhkan agama agar memiliki landasan spiritual. Membutuhkan filsafat agar mampu bertanya tentang makna. Membutuhkan kehidupan sosial agar memahami tanggung jawab terhadap sesama.

    Kita tidak sedang menyiapkan robot yang pandai menghitung. Kita sedang menyiapkan manusia yang mampu menentukan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Teknologi membutuhkan etika. Kecerdasan membutuhkan kebijaksanaan. Pengetahuan membutuhkan tanggung jawab.

    Karena itu, pendidikan nasional harus tetap diarahkan pada pembentukan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani.

    Kecerdasan buatan dan teknologi digital membuka peluang luar biasa bagi pendidikan. Anak dapat mengakses pengetahuan dari berbagai penjuru dunia. Guru memperoleh sumber belajar yang semakin kaya. Sekolah dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif. Tetapi teknologi bukan obat untuk semua persoalan pendidikan.

    Di kota besar, seorang anak mungkin sudah menggunakan AI untuk belajar. Di tempat lain, seorang anak mungkin masih kesulitan mendapatkan jaringan internet, buku, bahkan ruang belajar yang layak. Karena itu, digitalisasi pendidikan harus disertai pemerataan.

    Pembaruan harus mengurangi kesenjangan, bukan menciptakan kesenjangan baru. Jangan sampai teknologi membuat anak yang sudah maju berlari semakin cepat, sementara anak yang tertinggal bahkan belum memiliki jalan untuk berlari.

    Menjadi Gerakan Pembaruan

    Pada usia 81 tahun kemerdekaan, kita tentu boleh bangga dengan berbagai capaian pendidikan. Tetapi bangsa yang dewasa bukan bangsa yang hanya pandai memuji dirinya sendiri.

    Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang berani melihat kekurangannya dan mempunyai keberanian untuk memperbaikinya. Karena itu, pertanyaan kita bukan hanya sudah seberapa maju pendidikan Indonesia? Tetapi sudah seberapa meratanya layanan pendidikan kita? Sudah seberapa bermutunya sekolah dan madrasah kita ? Dan yang lebih penting adalah apa yang akan kita lakukan untuk memperbaikinya?

    Pertanyaan terakhir inilah yang membedakan kritik dengan pembaruan. Kritik berhenti pada kegelisahan. Pembaruan mengubah kegelisahan menjadi tindakan. Karena itu, usaha pembaruan pendidikan setidaknya harus bergerak pada beberapa hal.

    Kita perlu memperbarui cara belajar, dari sekadar mengejar hafalan menuju pembelajaran yang membuat anak memahami, berpikir, mengalami, dan menemukan makna. Kita perlu memperbarui tata kelola, dengan menyederhanakan administrasi dan menghentikan hal-hal yang tidak efektif agar energi guru kembali tertuju kepada peserta didik.

    Kita juga perlu memperbarui posisi guru, dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi subjek yang ikut merancang, menjalankan, dan mengevaluasi perubahan. Kita perlu memperbarui pemanfaatan teknologi, agar AI dan digitalisasi bukan sekadar simbol kemajuan, tetapi benar-benar memperluas kesempatan belajar dan mempersempit kesenjangan.

    Dan yang tidak kalah penting kita perlu memperbarui orientasi pendidikan, agar keberhasilan sekolah tidak hanya diukur dari nilai dan prestasi akademik, tetapi dari kemampuan sekolah membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, mandiri, beriman, sehat, dan bertanggung jawab.

    Inilah semangat tajdid, yaitu memperbarui cara berpikir, memperbarui cara bekerja, dan memperbarui cara kita memandang pendidikan. Sebab pembaruan bukan berarti selalu membuat sesuatu yang baru. Kadang-kadang pembaruan justru berarti berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi membawa manfaat.

    Pada akhirnya, ukuran pendidikan yang baik tidak serumit yang kita bayangkan. Ukuran yang paling penting adalah apakah setelah bertahun-tahun berada di sekolah, anak-anak Indonesia menjadi lebih cerdas, lebih mandiri, lebih berkarakter, lebih sehat, lebih beriman, dan lebih manusiawi ?.

    Jika jawabannya belum sepenuhnya, kita tidak perlu malu mengakuinya. Justru itulah tanda bahwa pekerjaan pembaruan belum selesai. Dan ini bukan aib. Ini justru tanda kita masih punya Amanah untuk dikerjakan.

    Di usia 81 tahun merdeka, kita tidak seharusnya berpuas diri. Usia kemerdekaan justru menjadi momentum untuk memperbarui keberanian kita. Sebab kemerdekaan bukan hanya warisan sejarah. Kemerdekaan adalah amanah. Dan pendidikan adalah salah satu cara paling nyata untuk menjaga amanah itu.

    Maka jangan biarkan pembaruan pendidikan berhenti sebagai lip service. Mari kita ubah kebijakan menjadi praktik, praktik menjadi budaya, dan budaya menjadi pengalaman belajar yang benar-benar memerdekakan anak. Sebab pada akhirnya, kemerdekaan pendidikan bukan ketika kita memiliki banyak kebijakan baru.

    Kemerdekaan pendidikan adalah ketika setiap anak Indonesia benar-benar memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi manusia seutuhnya. Itulah usaha pembaruan yang sesungguhnya.

    Dan pada usia 81 tahun Indonesia merdeka, pekerjaan itu belum selesai. Karena itu, pembaruan pendidikan bukan sekadar pilihan. Ia adalah bagian dari amanah kemerdekaan. (shol)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    12
  • Hari Pramuka Apakah Masih Perlu Diperingati?

    Hari Pramuka Apakah Masih Perlu Diperingati?

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Foto Ilustrasi :  Pramuka Gudep 047 MI GUPPI Sumberwulan Wonosobo

    Hari Pramuka Apakah Masih Perlu Diperingati?

    Setiap 14 Agustus, seragam cokelat tua dan muda serta lambang tunas kelapa kembali memenuhi ruang-ruang publik Indonesia. Upacara digelar, barisan dirapikan, yel-yel dikumandangkan. Tahun ini, Gerakan Pramuka genap berusia 65 tahun. Sebuah usia yang matang bagi organisasi kepanduan nasional.

    Namun, di tengah perayaan itu, layak kita mengajukan pertanyaan sederhana: Apakah Hari Pramuka masih perlu diperingati?

    Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap Pramuka. Sebaliknya, justru karena Pramuka terlalu penting bagi pembentukan generasi muda, kita perlu bertanya apakah cara kita menjalankannya masih sesuai dengan zaman.

    Dunia anak dan remaja hari ini telah berubah drastis. Mereka tumbuh bersama internet, media sosial, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), permainan digital, dan arus informasi yang nyaris tanpa batas. Mereka hidup dalam dunia yang menuntut kemampuan beradaptasi jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya.

    Di tengah perubahan itu, sebagian kegiatan kepramukaan di sekolah masih menggunakan pola yang terasa sangat lama. Menghafal sandi, semaphore, tali-temali, baris-berbaris, perkemahan, dan berbagai keterampilan tradisional tetap penting sebagai bagian dari sejarah kepanduan. Tetapi persoalannya bukan apakah keterampilan tersebut boleh dipertahankan. Pertanyaannya adalah: apakah semuanya masih diajarkan dengan konteks dan tujuan yang relevan?

    Jika kegiatan hanya berhenti pada hafalan dan seremoni, Pramuka berisiko dipersepsikan anak sebagai kewajiban tambahan dalam kehidupan sekolah. Seragam dikenakan, upacara diikuti, tetapi nilai-nilai yang seharusnya tumbuh justru tidak selalu menetap dalam perilaku.

    Padahal, inti kepanduan sesungguhnya bukan seragam, tenda, sandi, atau tepuk tangan. Intinya adalah pembentukan manusia yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, peduli, mampu bekerja sama, dan siap menghadapi persoalan kehidupan.

    Di sinilah kita perlu membedakan antara tradisi Pramuka dan tujuan Pramuka. Tradisi boleh berubah. Metode boleh diperbarui. Teknologi boleh dimanfaatkan. Tetapi tujuan pembentukan manusia tangguh justru harus semakin diperkuat.

    Pramuka di Tengah Badai AI

    Kehadiran AI membawa paradoks besar. Di satu sisi, AI adalah berkah luar biasa. Ia membantu manusia mencari informasi, menulis, menerjemahkan, menganalisis data, membuat desain, bahkan membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam waktu singkat.

    Namun, kemudahan juga dapat melahirkan ketergantungan. Anak yang terlalu terbiasa memperoleh jawaban secara instan bisa kehilangan kesabaran untuk mencari, mencoba, gagal, dan menemukan sendiri. Kemampuan berpikir dapat melemah jika teknologi selalu mengambil alih proses belajar.

    Karena itu, Pramuka tidak perlu bersaing dengan AI. Pramuka justru harus mengambil wilayah yang tidak dapat digantikan mesin, yaitu  karakter, empati, ketangguhan mental, kepemimpinan, kerja sama, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan menghadapi dunia nyata.

    AI dapat membantu membuat rencana evakuasi. Tetapi manusia tetap harus mampu menolong korban ketika bencana benar-benar terjadi. AI dapat memberikan petunjuk pertolongan pertama. Tetapi tangan manusia yang harus bergerak menyelamatkan sesama. AI dapat menghitung risiko. Tetapi manusia harus memiliki keberanian dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan.

    Di sinilah Pramuka menemukan relevansinya.

    Perlu dicatat, bahwa pembaruan Pramuka tidak berarti membuang seluruh warisan kepanduan. Yang dibutuhkan adalah reinterpretasi dan kontekstualisasi.

    Tali-temali, misalnya, dapat dikembangkan menjadi keterampilan konstruksi sederhana, problem solving, dan keselamatan. Perkemahan dapat menjadi laboratorium kemandirian, pengelolaan sampah, konservasi air, energi terbarukan, dan kesiapsiagaan bencana.

    Bahkan, Pramuka dapat mengadopsi prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dikembangkan dalam dunia kerja. Anak-anak dapat diperkenalkan sejak dini pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, penggunaan alat secara aman, prosedur keadaan darurat, pertolongan pertama, dan budaya keselamatan.

    Dengan demikian, Pramuka tidak sekadar mengajarkan anak mendirikan tenda, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjaga keselamatan diri dan orang lain.

    Begitu pula dengan “sandi”. Di era digital, sandi tidak harus selalu dimaknai sebagai kode morse atau semaphore. Ia dapat ditransformasikan menjadi literasi digital, keamanan data, etika bermedia sosial, kemampuan membedakan informasi benar dan palsu, hingga etika menggunakan AI.

    Anak Pramuka masa kini harus mampu bertanya: Bolehkah semua yang bisa dilakukan AI kita lakukan? Apakah informasi yang kita terima benar? Bagaimana menjaga privasi? Bagaimana menggunakan teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan?

    Itulah sandi-sandi baru zaman kita.

    Cinta Alam Jangan Berhenti pada Dasa Darma

    Ada satu hal yang juga perlu dikoreksi, yaitu bagaimana hubungan Pramuka dengan lingkungan.

    Dasa Darma mengajarkan “cinta alam dan kasih sayang sesama manusia”. Maka, kegiatan Pramuka seharusnya menjadi salah satu gerakan pendidikan lingkungan yang paling nyata.

    Perkemahan tidak boleh meninggalkan sampah. Kegiatan tidak cukup dengan menanam pohon untuk kemudian difoto. Anak-anak perlu memahami bagaimana mengurangi sampah, mengelola air, menjaga keanekaragaman hayati, menghemat energi, dan menghadapi perubahan iklim.

    Tema HUT Pramuka ke-65 tentang dukungan terhadap swasembada pangan juga semestinya tidak berhenti sebagai slogan. Gugus depan dapat mengembangkan kebun pangan sekolah, urban farming, hidroponik, pengolahan pangan lokal, hingga pembelajaran sederhana tentang rantai pasok pangan.

    Dengan begitu, Pramuka bukan hanya berbicara tentang cinta tanah air, tetapi ikut menyelesaikan persoalan nyata bangsa.

    Hari Pramuka dan 1001 Harapan

    Lalu, apakah Hari Pramuka masih perlu diperingati? Sangat perlu. Tetapi bukan sekadar untuk mengenang masa lalu.

    Hari Pramuka harus menjadi momentum untuk bertanya kembali, yaitu anak seperti apa yang ingin kita lahirkan melalui gerakan kepanduan?

    Kita membutuhkan generasi yang bukan hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya dengan bijaksana. Bukan hanya cepat memperoleh informasi, tetapi mampu memilah kebenaran. Bukan hanya percaya diri di dunia maya, tetapi juga mampu bekerja sama di dunia nyata.

    Kita membutuhkan anak-anak yang berani memimpin, tetapi tidak kehilangan empati. Mandiri, tetapi tidak individualistis. Cerdas, tetapi tetap rendah hati. Menguasai teknologi, tetapi tidak diperbudak teknologi.

    Di sinilah filosofi tunas kelapa menemukan maknanya kembali. Kelapa dapat tumbuh di berbagai tempat, memiliki daya tahan, dan seluruh bagian pohonnya dapat memberi manfaat. Filosofi itu sangat relevan untuk generasi masa depan: mampu beradaptasi, bertahan, tumbuh, dan memberi manfaat.

    Karena itu, pada usia 65 tahun, mungkin yang perlu kita lakukan bukan bertanya apakah Pramuka masih diperlukan. Yang lebih penting adalah memastikan Pramuka tidak kehilangan alasan mengapa ia diperlukan.

    Kita tidak sedang meminta Pramuka meninggalkan sejarah. Kita sedang mengajak Pramuka menjadikan sejarah sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh.

    Seragam cokelat boleh tetap dikenakan. Tunas kelapa boleh tetap menjadi lambang. Dasa Darma boleh tetap menjadi pedoman. Tetapi cara mendidik anak-anak harus berani berubah mengikuti tantangan zaman.

    Hari Pramuka akhirnya bukan sekadar satu hari dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa setiap generasi memiliki tugas untuk menyiapkan generasi berikutnya.

    Maka, mari kita rayakan HUT Pramuka ke-65 bukan dengan nostalgia semata, tetapi dengan 1001 harapan.

    Seribu harapan mungkin sudah terlalu banyak untuk dihitung. Harapan ke-1001 adalah simbol bahwa setelah semua harapan itu tercapai, kita masih harus menyediakan ruang bagi harapan berikutnya.

    Sebab Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan generasi yang cakap dengan AI. Indonesia membutuhkan manusia yang ketika teknologi semakin pintar, justru semakin manusiawi.

    Selamat Hari Pramuka ke-65.

    Berhenti bernostalgia. Saatnya Pramuka bertransformasi.

    (Shol)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    19
  • GUPPI Apresiasi Kementerian Agama Atas Penerbitan Buku PAI dan Bahasa Arab Madrasah

    GUPPI Apresiasi Kementerian Agama Atas Penerbitan Buku PAI dan Bahasa Arab Madrasah

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI Apresiasi Kementerian Agama Atas Penerbitan Buku PAI dan Bahasa Arab Madrasah

    Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, atas terbitnya 90 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).

    Ketua Umum DPP GUPPI Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D. menilai, penyediaan 90 buku digital yang dapat diakses dan diunduh secara gratis melalui laman resmi Kementerian Agama merupakan langkah strategis dalam memperkuat mutu pendidikan Islam sekaligus memperluas akses terhadap sumber belajar yang berkualitas.

    Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan buku pelajaran, tetapi juga menyentuh persoalan pemerataan pendidikan. Ketika buku berkualitas dapat diakses secara gratis, hambatan geografis dan ekonomi dalam memperoleh sumber belajar dapat dikurangi.

    “Penyediaan Buku Teks Utama ini merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Buku yang bermutu akan mendukung proses pembelajaran yang bermutu dan pada akhirnya membentuk generasi yang beriman, berilmu, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Fasli dalam suratnya kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

    Menjamin Mutu Buku

    GUPPI juga memberikan apresiasi terhadap proses penyusunan BTU yang dilakukan melalui mekanisme profesional dan akuntabel. Kualitas buku, menurut GUPPI, tidak hanya ditentukan oleh materi yang disajikan, tetapi juga oleh proses panjang yang mendahuluinya.

    Proses tersebut mencakup seleksi penulis, telaah akademik oleh reviewer, evaluasi tim penilai, hingga supervisi yang melibatkan Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan (PBAL2K).

    Rangkaian tersebut menunjukkan adanya upaya serius untuk memastikan buku yang digunakan peserta didik memiliki kualitas akademik dan pedagogis yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di madrasah.

    GUPPI memandang penerbitan BTU juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, terutama terkait tanggung jawab negara dalam menyediakan buku pendidikan yang bermutu.

    Karena itu, penerbitan 90 BTU dinilai bukan sekadar menghadirkan buku pelajaran baru, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan Islam yang berkualitas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Belajar Sesuai Fase Perkembangan

    Dari sisi pembelajaran, GUPPI menyambut baik pendekatan yang digunakan dalam penyusunan BTU. Materi dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan peserta didik pada setiap jenjang.

    Pada jenjang MI dan MTs, materi disajikan secara lebih interaktif dan dekat dengan dunia peserta didik. Sementara pada jenjang MA dan MAPK, pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan analitis dan pendalaman keilmuan.

    Pendekatan tersebut penting karena pendidikan agama tidak cukup hanya membuat peserta didik mengetahui dan menghafal konsep keagamaan. Pembelajaran perlu membantu mereka memahami makna, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, serta menghubungkan pengetahuan agama dengan kehidupan nyata.

    “Pendidikan agama tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan. Pendidikan agama harus membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, mencintai ilmu, menghargai sesama, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” tulis GUPPI dalam surat apresiasinya.

    KBC dan Panca Cinta

    Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus GUPPI adalah integrasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dalam BTU.

    GUPPI menilai pendekatan tersebut memberikan dimensi penting dalam pembelajaran agama. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk membangun kecerdasan intelektual dan pemahaman keagamaan, tetapi juga membentuk sikap, karakter, kepedulian sosial, dan tanggung jawab peserta didik.

    Nilai-nilai Panca Cinta, yakni Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air, dinilai relevan dengan kebutuhan pendidikan Islam yang mampu membentuk manusia secara utuh.

    Dengan pendekatan tersebut, pendidikan agama diharapkan tidak berhenti di ruang kelas. Nilai yang dipelajari peserta didik dapat diterjemahkan menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

    Memperkuat Moderasi Beragama

    GUPPI juga memberikan apresiasi terhadap penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam BTU.

    Pendidikan agama, menurut GUPPI, memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang peserta didik terhadap keberagaman. Sikap toleran, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, tidak eksklusif dalam memahami kebenaran, serta menghargai budaya lokal merupakan bagian penting dari pendidikan agama dalam konteks Indonesia.

    Nilai-nilai tersebut semakin relevan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Madrasah tidak hanya dituntut melahirkan peserta didik yang memahami agama, tetapi juga generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan bangsa.

    Dengan demikian, pendidikan agama dapat menjadi kekuatan yang memperkuat kerukunan umat beragama sekaligus membangun kehidupan kebangsaan yang harmonis.

    MAPK dan Tradisi Keilmuan Islam

    Perhatian khusus juga diberikan GUPPI terhadap penyediaan buku bagi Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).

    Buku-buku untuk MAPK memberikan ruang lebih luas bagi penguatan kajian tafsir, hadis, ilmu kalam, ushul fikih, studi perbandingan mazhab, serta penguasaan bahasa Arab tingkat lanjut.

    GUPPI memandang kehadiran bahan ajar tersebut penting untuk menjaga dan mengembangkan tradisi keilmuan Islam di lingkungan madrasah. Peserta didik MAPK diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan membaca perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial secara kritis.

    “Penguatan tradisi keilmuan di MAPK penting untuk menyiapkan generasi ulama, cendekiawan, dan pemimpin umat yang memiliki keluasan wawasan keislaman sekaligus mampu berdialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan global,” ujar Fasli.

    Tugas Guru

    Di balik apresiasi terhadap penerbitan 90 BTU, GUPPI memberikan satu catatan penting, yaitu bahwa buku yang baik tidak akan otomatis menghasilkan pembelajaran yang baik kalau guru tidak mampu menghidupkannya.

    Menurut Fasli Jalal, keberhasilan implementasi BTU sangat bergantung pada kemampuan guru menggunakan buku sebagai sumber belajar yang hidup. Guru perlu mengembangkan pembelajaran yang aktif, dialogis, reflektif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

    Karena itu, penguatan kompetensi guru dan kepemimpinan kepala madrasah menjadi bagian penting dari keberhasilan implementasi BTU.

    “Buku yang bermutu perlu bertemu dengan guru yang inspiratif, kepala madrasah yang visioner, dan budaya belajar yang sehat. Di situlah buku tidak sekadar menjadi bahan bacaan, tetapi menjadi instrumen perubahan,” tegas Fasli.

    Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa agenda berikutnya setelah penerbitan buku adalah memastikan buku benar-benar digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran.

    GUPPI Siap Bersinergi

    Sebagai organisasi yang sejak 1950 berkhidmat dalam pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, GUPPI menyatakan kesiapan untuk ikut mendukung implementasi BTU di sekolah dan madrasah.

    Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui program peningkatan kapasitas guru, penguatan budaya literasi, pendampingan satuan pendidikan, serta pengembangan pembelajaran PAI yang lebih kontekstual, inspiratif, dan berdampak.

    “GUPPI siap bersinergi dengan Kementerian Agama dalam mendukung implementasi Buku Teks Utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik di seluruh Indonesia,” kata Fasli.

    Bagi GUPPI, terbitnya 90 Buku Teks Utama PAI dan Bahasa Arab merupakan momentum penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan Islam. Namun, pekerjaan berikutnya tidak kalah penting: memastikan buku tersebut hadir dalam praktik pembelajaran, menginspirasi guru, dan membentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.

    Ketika buku yang bermutu bertemu dengan guru yang inspiratif, kepala madrasah yang visioner, dan budaya belajar yang sehat, pendidikan agama diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, moderat, cinta tanah air, serta mampu menjaga persatuan bangsa.

    GUPPI berharap ikhtiar Kementerian Agama tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan panjang membangun pendidikan Islam Indonesia yang semakin bermutu, inklusif, dan relevan dengan tantangan masa depan. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    23
  • Geliat GUPPI di Ujung Banten: Menenun Gizi, Merajut Prestasi

    Geliat GUPPI di Ujung Banten: Menenun Gizi, Merajut Prestasi

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Geliat GUPPI di Ujung Banten: Menenun Gizi, Merajut Prestasi.

    Di tengah riuhnya dinamika dunia pendidikan modern yang menuntut adaptasi tanpa henti, sebuah oase inspirasi justru lahir dari sudut Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepatnya di kompleks pendidikan Sodong, dua institusi yaitu SMK Ar Ridho Sodong dan MTs GUPPI Sodong tengah membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukanlah halangan untuk mencetak prestasi gemilang dan tata kelola institusi yang unggul.

    Kisah kedua sekolah ini bukan sekadar cerita tentang kegiatan belajar-mengajar konvensional. Ini adalah narasi tentang kepemimpinan visioner, keberanian berinovasi di tengah tantangan, serta komitmen mendalam untuk menyejahterakan seluruh ekosistem sekolah, mulai dari siswa hingga tenaga pendidik.

    Geliat ini kian kokoh seiring langkah Pesantren Ar Ridho yang saat ini tengah giat melakukan pembenahan menyeluruh. Kehadiran pesantren ini diharapkan dapat menjadi pilar strategis dalam menyokong gerakan usaha pembaruan pendidikan Islam di Pandeglang yang dimotori oleh GUPPI.

    Mengubah Stigma Menjadi Multiplier Effect

    Banyak institusi pendidikan di berbagai daerah sempat merasa cemas ketika program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan. Isu miring seputar rumitnya administrasi hingga kendala operasional kerap menghantui. Namun, di SMK Ar Ridho Sodong Pandeglang, narasi tersebut diputar balik 180 derajat. Di bawah kepemimpinan TB Dadi Mulyadi, program MBG tidak hanya berjalan mulus, tetapi menjelma menjadi motor penggerak kebugaran siswa sekaligus pilar penguatan finansial lembaga.

    Kesehatan fisik adalah gerbang utama menuju kualitas akademik yang prima. Di SMK Ar Ridho, kepastian asupan gizi harian melalui program MBG langsung dirasakan dampaknya pada tingkat kebugaran para siswa.

    Dengan raga yang sehat, daya tangkap belajar dan tingkat fokus di dalam kelas meningkat secara signifikan. Energi positif ini turut mengalir ke dalam program penguatan karakter siswa, seperti kegiatan Musalima (Murid dan Santri Ta’lim Bersama) yang rutin dilaksanakan setiap malam. Para siswa menunjukkan ketahanan mental dan fisik yang luar biasa dalam mengikuti rangkaian kegiatan akademik maupun keagamaan yang padat.

    “Asupan makanan yang sehat dan bergizi seimbang terbukti menjadi bahan bakar utama bagi kesiapan mental dan fisik siswa. Ketika raga sehat, daya tangkap belajar dan semangat berprestasi pun ikut meletup,” ungkap pihak sekolah menggambarkan antusiasme para peserta didik.

    Keberhasilan SMK Ar Ridho tidak lepas dari kemampuan sekolah dalam membaca peluang secara luas. TB Dadi Mulyadi, yang juga aktif sebagai koordinator bidang investasi di organisasi IKM UMKM Pandeglang, paham betul bahwa program besar harus melibatkan ekosistem lokal.

    Sekolah ini sukses membangun ekosistem kolaborasi yang terintegrasi antara UMKM, BUMDes, dan Koperasi Investor. Langkah ini menjadikan MBG tidak berhenti pada urusan perut di lingkungan sekolah saja, melainkan memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat sekitar Pandeglang.

    “Sekolah tidak boleh hanya mendidik, tetapi juga harus mampu menggerakkan masyarakat,” begitu kata TB Dadi Mulyadi.

    Kekhawatiran bahwa program berskala besar akan mengganggu jam pelajaran sama sekali tidak terbukti di SMK Ar Ridho. Melalui pembagian tugas yang jelas dan sistem koordinasi yang solid, proses distribusi serta pengawasan MBG dilakukan secara mandiri di luar jam-jam krusial akademik. Ritme Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan sangat kondusif tanpa ada distraksi.

    Dampak finansial dari tata kelola yang transparan ini juga dirasakan langsung oleh para guru dan staf melalui sistem bagi hasil saham MBG. Besaran bagi hasil disesuaikan dengan kepemilikan saham telah memberikan rasa kepemilikan (sense of belonging) yang tinggi. Alhasil, dedikasi dan produktivitas para pengajar melonjak drastis dibanding semester-semester sebelumnya.

    Mercusuar Pendidikan Islam yang Progresif

    Bergeser ke kancah pendidikan menengah pertama, MTs GUPPI Sodong terus menunjukkan semangatnya sebagai lembaga pendidikan Islam yang dinamis, progresif, dan konsisten melahirkan generasi unggul. Di bawah naungan nilai-nilai keagamaan, madrasah ini tidak sekadar berfokus pada transfer ilmu pengetahuan (cognitive domain), melainkan pembentukan mental, spiritual, dan kecerdasan emosional secara holistik.

    MTs GUPPI Sodong merancang kurikulum dan metode pembelajarannya sedemikian rupa untuk merangsang kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Keunggulan intelektual ini disandingkan secara seimbang dengan pembiasaan ibadah harian yang disiplin.

    Suasana KBM dirancang berpusat pada siswa (student-centered learning) yang kontekstual dan menyenangkan. Penilaian yang diterapkan pun bersifat komprehensif, melihat proses perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan sekadar hasil akhir ujian.

    “Kami ingin anak-anak pulang tidak hanya membawa nilai, tetapi juga akhlak,” ujar Nita Sujiati.

    Konsistensi pembinaan di MTs GUPPI Sodong terbukti dari deretan piala kejuaraan yang berhasil dibawa pulang oleh para siswanya di berbagai tingkatan:

    1. Bidang Kepramukaan: Meraih Juara Umum dalam kegiatan LPPG Kecamatan Saketi, Juara Umum lomba LASTAPRAMA 2025 tingkat Kabupaten Pandeglang, Juara Lomba Wide Game tingkat Provinsi Banten, hingga dipercaya menjadi utusan daerah dalam ajang bergengsi Jambore Nasional.
    2. Bidang Olahraga: Selalu mendominasi dan meraih Juara Umum dalam Lomba Gerak Jalan tingkat Kecamatan Saketi.
    3. Kompetisi Umum: Aktif dan sukses menjuarai berbagai ajang perlombaan akademik maupun non-akademik di tingkat regional.
    4. Pembiasaan Karakter dan Madrasah Ramah Anak

    Komitmen madrasah dalam membangun lingkungan yang aman dan menyenangkan tercermin dari konsep Madrasah Ramah Anak. Setiap pagi, para guru menyambut siswa di gerbang sekolah dengan senyum dan sapa hangat.

    Agenda pembiasaan harian tertata rapi untuk membentuk karakter disiplin dan religius:

    1. Setiap Hari: Tadarus Al-Qur’an selama 10–15 menit sebelum KBM.
    2. Senin: Upacara bendera khidmat.
    3. Selasa: Senam sehat bersama untuk menjaga kebugaran jasmani.
    4. Rabu: Sholat Dhuha berjamaah 15 menit sebelum KBM.
    5. Kamis: Membaca Hadorot, hafalan surat-surat pendek, serta doa harian.
    6. Tengah Hari: Sholat Dzuhur berjamaah di musolah madrasah.

    Pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif di kompleks pendidikan ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi. Berdasarkan data tahun ajaran ini, MTs GUPPI Sodong mencatatkan penerimaan siswa baru sebanyak 72 orang, sehingga total keseluruhan siswa kini mencapai 195 orang, yang dibimbing oleh 13 orang tenaga pendidik profesional.

    Dukungan finansial melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional non-personalia, mulai dari pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan buku, hingga honor guru demi menjaga mutu layanan pendidikan. Kehadiran program MBG di madrasah ini juga memberikan dukungan sekunder yang nyata dalam mendongkrak tingkat kehadiran serta semangat siswa datang ke sekolah setiap hari.

    Kendati dibanjiri prestasi dan apresiasi, kedua lembaga di bawah naungan GUPPI Sodong ini tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta mobilitas tenaga pendidik masih menjadi PR bersama yang terus diupayakan solusinya.

    Namun, keterbatasan tersebut tidak pernah memadamkan semangat juang para pendidik dan siswa. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Kantor Kementerian Agama, masyarakat, serta para pemangku kepentingan, SMK Ar Ridho dan MTs GUPPI Sodong optimis untuk terus melangkah maju.

    Menyokong Gerakan Pembaruan

    Geliat gemilang MTs GUPPI Sodong dan SMK Ar Ridho kini menemukan momentum puncaknya melalui penataan ulang peran strategis Pesantren Ar Ridho. Saat ini, pesantren tersebut tengah berbenah secara intensif untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan, kurikulum, serta kapasitas pengasuhannya.

    Pembenahan ini bukan sekadar renovasi fisik, melainkan ikhtiar besar untuk menjadikan Pesantren Ar Ridho sebagai jantung ekosistem yang menyokong gerakan usaha pembaharuan pendidikan Islam di Pandeglang. Dengan berkolaborasi erat bersama jaringan GUPPI, pesantren ini disiapkan untuk melahirkan generasi santri yang tidak hanya matang secara spiritual dan fasih ilmu agama, tetapi juga memiliki ketrampilan adaptif, kemandirian ekonomi, dan daya saing tinggi menghadapi tantangan zaman.

    Menyalakan Harapan dari Banten

    Transformasi yang terjadi di Sodong Pandeglang membuktikan bahwa kemajuan pendidikan tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah akumulasi dari kepemimpinan yang berani mengambil peran, dedikasi guru, dukungan masyarakat, serta keterpaduan program pemerintah yang dikelola dengan integritas tinggi.

    Dari Sodong, sebuah kampung kecil, tidak jauh dari pusat Mathlaul Anwar Pandeglang, sebuah pesan kuat bergema ke seluruh penjuru Pandeglang, bahwa ketika pendidikan Islam digerakkan di atas fondasi iman, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola yang bersih, maka madrasah dan pesantren tidak lagi sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan rahim peradaban tempat menumbuhkan harapan dan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, dan bermartabat.

    Mungkin Pandeglang bukan kota besar. Mungkin Sodong hanya sebuah titik kecil di peta Banten. Namun sejarah sering lahir dari tempat-tempat sederhana. Di tengah keterbatasan, GUPPI bersama MTs GUPPI Sodong dan SMK Ar Ridho sedang membuktikan bahwa pembaruan pendidikan tidak selalu dimulai dari gedung megah, melainkan dari gagasan yang dikerjakan dengan konsisten.($)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    33
  • GUPPI, MUI dan Kompas Moral Umat dan Bangsa

    GUPPI, MUI dan Kompas Moral Umat dan Bangsa

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    GUPPI, MUI dan Kompas Moral Umat dan Bangsa

    Oleh : Agus Sholeh

    Pendahuluan

    Lima puluh tahun lalu GUPPI ikut melahirkan Majelis Ulama Indonesia. Lima puluh tahun kemudian, tantangannya bukan lagi mendirikan lembaga, melainkan memastikan suara moral umat benar-benar hidup di tengah derasnya arus disrupsi digital, krisis integritas, dan perubahan sosial.

    Sejarah panjang organisasi Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam, atau yang dikenal dengan GUPPI. Lahir dari kegelisahan para ulama pasca kemerdekaan untuk membenahi pendidikan agama, GUPPI tidak hanya tumbuh sebagai organisasi pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu pilar pendiri Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975.

    Lima puluh tahun kemudian, di tengah dinamika bangsa, GUPPI kembali dituntut untuk mengawal amanah strategis yaitu bagaimana Taujihat Kongres Umat Islam Indonesia menjadi kompas moral dalam mengawal umat dan bangsa Indonesia.

    Tulisan ini mengulas bagaimana GUPPI bergerak dari ruang kelas sekolah, madrasah dan pesantren menuju ruang kebijakan kebangsaan, dan mengapa perannya hari ini harus relevan untuk menjawab tantangan umat.

    GUPPI dan Akar Sejarahnya

    GUPPI didirikan pada 12 September 1950 di Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi, Jawa Barat. Inisiasinya datang dari KH Ahmad Sanusi dan lebih dari 350 ulama se-Jawa Barat yang melihat sistem pendidikan Islam, khususnya pesantren, mengalami kekacauan akibat gejolak politik pasca penjajahan.

    Fokus awal GUPPI sederhana namun fundamental, yaitu bagaimana memperbarui dan memperkuat pendidikan agama Islam agar relevan dengan konteks kebangsaan ?

    Di masa-masa awal, GUPPI bekerja dalam keterbatasan. Namun semangatnya tidak padam. Pada Muktamar II tahun 1971, GUPPI menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai kekuatan moral, bukan sekadar organisasi pendidikan.

    Dari sinilah karakter GUPPI terbentuk, yaitu sebagai organisasi yang lahir dari bawah, dekat dengan pesantren dan madrasah, tetapi memiliki visi kebangsaan.

    Tanggal 26 Juli 1975 menjadi tonggak penting bagi GUPPI dan MUI. Pada hari itu, para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim se-Indonesia berkumpul dan mendeklarasikan berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuannya jelas yaitu bagaimana menciptakan wadah musyawarah tertinggi ulama untuk memberikan fatwa, nasihat, dan panduan bagi umat dan pemerintah.

    GUPPI hadir sebagai salah satu organisasi yang menandatangani kelahiran MUI. Kehadiran GUPPI dalam forum pendiri ini bukan kebetulan. Sebagai representasi jaringan pendidikan Islam terbesar di akar rumput, GUPPI membawa suara pesantren dan madrasah ke meja nasional.

    Sejak saat itu, relasi GUPPI dan MUI menjadi relasi organik. Jika MUI adalah majelis fatwa dan pemikir, maka GUPPI adalah salah satu tangan pelaksananya di lapangan pendidikan. Peran ini membuat GUPPI memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menjaga marwah keulamaan sekaligus memastikan nilai-nilai itu hidup di ruang kelas.

    Taujihat KUII

    Kongres Umat Islam Indonesia, atau KUII, adalah forum lima tahunan yang mempertemukan MUI dengan puluhan ormas Islam. Pada Juli 2026, KUII ke-VIII digelar dengan melibatkan 87 organisasi Islam. Forum ini tidak hanya mengevaluasi arah pembangunan nasional, tetapi juga merumuskan Taujihat, yaitu arahan strategis umat Islam Indonesia untuk lima tahun ke depan.

    Beberapa isu krusial menjadi sorotan KUII VIII 2026, antara lain terkait dengan penguatan ekonomi umat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penguatan pendidikan karakter, digitalisasi dakwah, hingga peran umat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Taujihat yang dihasilkan bukan dokumen seremonial. Ia adalah peta jalan moral dan kebijakan. Di sinilah GUPPI juga berperan ikut merumuskan.

    Penting untuk dicatat bahwa Taujihat KUII diharapkan tidak berhenti sekadar sebagai dokumen normatif atau rekomendasi di atas kertas. GUPPI memandang bahwa setiap butir Taujihat memiliki ‘rumah implementasi’ yang nyata di dunia pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui penguatan budaya sekolah, madrasah dan pesantren untuk pembentukan akhlak, integrasi pendidikan kewirausahaan guna mendukung ekonomi umat, penanaman karakter toleran untuk merawat moderasi, pengembangan literasi digital Islami dalam menghadapi era digitalisasi, hingga transformasi kepemimpinan demi menyongsong Indonesia Emas. Ini menjadi tugas GUPPI bagaimana seluruh gagasan besar tersebut dapat diterjemahkan menjadi aksi dan denyut nadi nyata di setiap satuan pendidikan.

    GUPPI sebagai “Kompas Moral”

    GUPPI sebagai “Kompas Moral” memegang peran strategis di sektor pendidikan dalam pembentukan karakter bangsa melalui pengawalan Taujihat KUII (Kongres Umat Islam Indonesia). Peran tersebut dijabarkan ke dalam empat fungsi utama berikut.

    Pertama, menentukan arah. GUPPI berfungsi sebagai pemandu utama bagi sekolah, madrasah, dan pesantren dalam membaca peta jalan (roadmap) pendidikan Islam. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, GUPPI memastikan institusi pendidikan tidak kehilangan kompas ideologisnya, melainkan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam dan hasil keputusan strategis seperti Taujihat KUII.

    Kedua, menjaga orientasi. Ketika dunia pendidikan modern sering kali tergoda mengejar angka, ranking, dan popularitas semata, GUPPI hadir untuk meluruskan fokus kembali ke tujuan hakiki: membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. GUPPI memastikan bahwa orientasi pendidikan tidak tereduksi menjadi sekadar pabrik pencetak nilai ujian atau prestise kelembagaan, melainkan tetap berakar pada pembentukan integritas spiritual dan moral peserta didik.

    Ketiga, mengoreksi penyimpangan. Sebagaimana kompas yang secara otomatis menunjukkan ketika arah perjalanan melenceng, GUPPI memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk bertindak sebagai penyeimbang. Melalui jalur pendidikan, dakwah, dan pemikiran, GUPPI harus berani bersuara dan meluruskan setiap kebijakan, tren, atau praktik sosial di bidang pendidikan yang mulai kehilangan dimensi etika, moral, serta nilai-nilai keislaman.

    Keempat, memandu perjalanan masa depan. Kompas bukan hanya menunjukkan posisi saat ini, tetapi mengarahkan ke tujuan. GUPPI harus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045 yang unggul secara intelektual sekaligus kokoh secara spiritual.

    Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa GUPPI tidak sekadar menyelenggarakan pendidikan, tetapi membentuk arah moral pendidikan nasional. Di sinilah letak relevansi historis sekaligus strategis GUPPI dalam mengawal implementasi Taujihat KUII.

    Dari Fatwa Menuju Budaya

    Fatwa mempunyai kekuatan normatif. Taujihat memberikan arah strategis. Namun keduanya baru akan mengubah masyarakat apabila diterjemahkan menjadi budaya. Pendidikan adalah ruang paling efektif untuk mentransformasikan nilai menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakter.

    Dalam perspektif itulah GUPPI memegang posisi yang unik. MUI menghasilkan panduan moral, sedangkan GUPPI memastikan panduan tersebut hidup dalam praktik pendidikan melalui kurikulum, kepemimpinan sekolah dan madrasah, budaya belajar, serta keteladanan guru.

    Dalam lanskap perjuangan umat Islam di Indonesia, di sinilah GUPPI memegang posisi yang sangat unik, historis, dan tidak tergantikan.

    Jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai sharia moral guard, pusat perumusan fatwa, panduan keulamaan, dan kompas normatif bagi umat, maka GUPPI adalah garda terdepan yang memastikan panduan moral tersebut tidak berhenti sebagai wacana di menara gading. GUPPI adalah tangan panjang yang menerjemahkan fatwa dan Taujihat agar hidup, bernapas, dan membumi di dalam praktik nyata dunia pendidikan.

    Kehadiran GUPPI memastikan bahwa nilai-nilai keislaman itu termanifestasikan secara utuh melalui:

    • Kurikulum yang Hidup: Muatan nilai moral dan kebangsaan tidak hanya dihafal untuk ujian, melainkan diresapi sebagai panduan hidup.
    • Kepemimpinan Sekolah dan Madrasah: Kepala satuan pendidikan yang digerakkan oleh GUPPI memiliki visi moral, bukan sekadar orientasi administratif birokratis.
    • Budaya Belajar yang Sehat: Lingkungan sekolah yang inklusif, jujur, dan berintegritas tinggi.
    • Keteladanan Guru: Figur pendidik yang menjadi cerminan hidup dari nilai-nilai luhur Taujihat KUII.

    Tanpa peran transformatif GUPPI, fatwa akan tetap menjadi fatwa, dan risalah keumatan akan tertinggal di atas meja birokrasi. Oleh karena itu, menjembatani fatwa menuju budaya melalui dunia pendidikan adalah misi sejarah yang terus diemban GUPPI demi menjaga masa depan moral bangsa.

    Tantangan ke Depan

    Mengawal Taujihat bukan pekerjaan mudah. Ada tiga tantangan besar  yang dihadapi oleh GUPPI, yaitu pertama, Fragmentasi umat. Dengan 87 ormas di KUII, menyatukan langkah butuh komunikasi yang intens. GUPPI harus jadi jembatan. Kedua, Disrupsi digital. Anak-anak hari ini belajar dari TikTok dan YouTube. GUPPI perlu masuk ke ruang itu dengan konten pendidikan Islam yang kreatif dan adaptif. Dan Ketiga, Kualitas SDM. Guru dan kepala madrasah harus terus ditingkatkan kompetensinya agar mampu menjawab tantangan zaman.

    Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sesungguhnya menyediakan ruang yang sangat strategis bagi GUPPI untuk mengintegrasikan nilai-nilai Taujihat ke dalam praktik pembelajaran. Dengan demikian, pembaruan pendidikan tidak berhenti pada aspek metodologi, tetapi juga memperkuat dimensi moral dan karakter peserta didik.

    Pemerintah saat ini mendorong Pembelajaran Bermakna (Deep Learning) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai motor gerakan pembaruan pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia bisa membangun martabat bangsa Indonesia. Ini sejalan dengan semangat GUPPI.

    Jika ditarik garis lurus, maka peran GUPPI dari 1975 hingga 2026 adalah konsisten, yaitu menjadi kekuatan pendidikan yang menjaga arah. Pada 1975, GUPPI ikut mendirikan MUI agar umat punya rujukan keulamaan. Pada 2026, GUPPI mengawal Taujihat KUII agar rujukan itu tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi gerakan.

    Dalam bahasa sederhana, GUPPI adalah pengingat bahwa bangsa ini tidak bisa dibangun hanya dengan infrastruktur dan ekonomi. Ia harus dibangun dengan manusia yang berakhlak. Dan manusia berakhlak itu ditempa di madrasah, sekolah dan pesantren, di ruang kelas yang dijaga oleh GUPPI.

    Karena itu, ketika kita bicara masa depan umat dan bangsa Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan GUPPI. GUPPI bukan hanya bagian dari sejarah pendirian MUI. Keberadaanya adalah bagian dari masa depan pendidikan Islam Indonesia. Sebagai moral compass, GUPPI bertugas memastikan jarum kompas itu tidak goyah, mengarah pada nilai, keadilan, dan kemaslahatan.

    Penutup

    MUI melahirkan fatwa, KUII melahirkan Taujihat, tetapi pendidikanlah yang melahirkan peradaban. Di titik itulah GUPPI mengambil perannya: menjadi kompas moral yang memastikan nilai-nilai Islam tidak berhenti sebagai wacana, melainkan tumbuh menjadi karakter bangsa.

    Selama sekolah, madrasah, dan pesantren masih menjadi tempat lahirnya karakter, selama itu pula GUPPI diharapkan akan tetap menjadi penjaga arah moral umat dan bangsa.

    Pundong, 29 Juli 2026

    Agus Sholeh adalah Pengurus DPP GUPPI.

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    40
  • Prof. Husni Rahim: Kebangkitan GUPPI Ditentukan oleh Kebangkitan Sekolah dan Madrasah GUPPI

    Prof. Husni Rahim: Kebangkitan GUPPI Ditentukan oleh Kebangkitan Sekolah dan Madrasah GUPPI

    logo

    Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    Prof. Husni Rahim: Kebangkitan GUPPI Ditentukan oleh Kebangkitan Sekolah dan Madrasah GUPPI

    Jakarta – Masa depan Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) tidak cukup dibangun melalui penguatan organisasi semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana menghadirkan sekolah dan madrasah GUPPI yang tersebar hampir seluruh propinsi di Indonesia itu berkualitas, terjangkau, dan menjadi pilihan masyarakat.

    Pandangan tersebut disampaikan oleh Prof. Husni Rahim, Ketua Dewan Penasehat DPP GUPPI, dalam Rapat Kerja DPP GUPPI yang dilaksanakan di Gedung NMTC Ciputat, Sabtu, 18 Juli 2026 yang dihadiri oleh Pengurus DPP GUPPI, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Wanita GUPPI.  

    Menurut Prof. Husni, sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI merupakan wajah organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan GUPPI tidak hanya diukur dari aktivitas organisasinya, tetapi terutama dari kualitas lembaga pendidikan yang berada di bawah pembinaannya.

    “Sebelum berbicara jauh tentang berbagai program organisasi, kita harus menjawab satu pertanyaan mendasar, yaitu sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI yang ada sekarang mau diapakan?” ujarnya.

    Ia menegaskan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI di Indonesia. Data mengenai jumlah lembaga, persebaran wilayah, kondisi kelembagaan, mutu pembelajaran, hingga berbagai tantangan yang dihadapi harus menjadi dasar penyusunan strategi pembinaan.

    Menurutnya, tanpa peta kondisi yang jelas, program pengembangan akan berjalan tanpa arah dan sulit menghasilkan perubahan yang signifikan.

    Prof. Husni juga mengajak GUPPI memfokuskan energi organisasi untuk menghidupkan kembali sekolah dan madrasah GUPPI sehingga dikenal masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang bermutu, biayanya terjangkau, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menjawab kebutuhan zaman.

    Ia meyakini bahwa sekolah dengan sumber daya yang terbatas tetap dapat berkembang menjadi sekolah unggul apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan.

    “Dana bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah komitmen kepala sekolah, guru, pengelola, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun sekolah,” ujar Prof Husni Rahim, yang baru saja menerbitkan buku Sekolah QMR, yaitu Qualitas, Murah dan Relijius.

    Ia mengingatkan bahwa selama ini perhatian kita sering kali lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah yang telah maju. Padahal, menurutnya, GUPPI justru harus hadir mendampingi sekolah, madrasah dan pesantren yang masih berkembang agar mampu tumbuh menjadi sekolah yang unggul.

    Sebagai strategi jangka panjang, ia mengusulkan agar GUPPI mengembangkan beberapa Sekolah dan Madrasah Model GUPPI yang dapat menjadi pusat pembelajaran bagi sekolah, madrasah, dan pesantren lainnya. Sekolah model tersebut dibangun berdasarkan standar mutu yang jelas sehingga praktik-praktik terbaiknya dapat direplikasi ke seluruh jaringan pendidikan GUPPI.

    “GUPPI bisa mengembangkan beberapa Sekolah dan Madrasah Model GUPPI yang menjadi pusat pembelajaran bagi sekolah-sekolah lainnya. Sekolah dan madrasah model tersebut dikembangkan berdasarkan standar mutu yang jelas sehingga praktik-praktik baiknya dapat direplikasi ke seluruh jaringan GUPPI,” ujar Husni Rahim, yang saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama mengembangkan Madrasah (Negeri) Model di seluruh propinsi dengan bantuan dan Asian Development Bank (ADB).

    Menurutnya, pengalaman dalam mengembangkan sekolah-sekolah unggulan menunjukkan bahwa keberhasilan bukanlah hasil kebetulan, melainkan lahir dari standar mutu yang dirancang secara sistematis dan diterapkan secara konsisten.

    Di akhir paparannya, Prof. Husni menegaskan bahwa GUPPI harus mampu menunjukkan peran nyata dalam peningkatan mutu pendidikan Islam.

    “Peran GUPPI harus terlihat. Bukan hanya dikenal sebagai organisasi Islam, tetapi dikenal karena berhasil membina sekolah dan madrasah yang berkualitas dan menjadi rujukan masyarakat,” katanya.

    Gagasan tersebut menjadi penegasan bahwa kekuatan GUPPI sesungguhnya terletak pada kualitas lembaga pendidikan yang dibinanya. Ketika sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI mampu tumbuh menjadi lembaga yang unggul, terjangkau, dan dipercaya masyarakat, maka identitas serta kontribusi GUPPI terhadap pembangunan pendidikan Islam di Indonesia akan semakin kuat.

    Pemikiran Prof. Husni Rahim tersebut diharapkan menjadi salah satu pijakan strategis dalam penyusunan program kerja DPP GUPPI periode 2024–2029, khususnya dalam membangun ekosistem sekolah, madrasah, dan pesantren GUPPI yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan. (Tim Media GUPPI)

    Komentar

    © Copyright 2025 – Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam

    67